NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

BEKASI - Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di wilayah Kabupaten Bekasi. Saat ribuan warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, Perumda Tirta Bhagasasi memastikan siap turun tangan menyalurkan bantuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi Reza Luthfi Hasan mengatakan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kekeringan merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan publik. Terutama ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.

Baca juga: BMKG Ingatkan Dampak El Nino, Ancaman Karhutla dan Kekeringan Mengintai

Menurutnya, penyaluran bantuan dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi.

Dalam skema tersebut, Perumda menyediakan pasokan air bersih, sementara BPBD mendistribusikannya menggunakan armada truk tangki ke lokasi yang membutuhkan.

“Ini merupakan bentuk respons cepat terhadap kondisi darurat. Kami siap mendukung BPBD karena memiliki tanggung jawab yang sama dalam melayani masyarakat,” kata Reza, Selasa (23/6/2026).

Meski hingga kini belum menerima permintaan langsung dari masyarakat, Perumda telah menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan.

Warga yang mengalami kesulitan air bersih dapat mengajukan permohonan melalui pemerintah desa, kemudian diteruskan ke kecamatan dan BPBD untuk ditindaklanjuti.

Reza menegaskan pihaknya siap mengerahkan bantuan melalui kantor cabang maupun koordinasi dengan BPBD, sebagaimana yang telah dilakukan pada musim kemarau dan saat terjadi bencana di tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, BPBD Kabupaten Bekasi mencatat sedikitnya 1.650 jiwa atau 641 kepala keluarga di dua desa mulai terdampak kekeringan. Wilayah tersebut adalah Desa Nagasari di Kecamatan Serang Baru dan Desa Ridogalih di Kecamatan Cibarusah.

Desa Ridogalih menjadi daerah yang mengalami kondisi paling berat. Sekitar 800 warga dari 296 kepala keluarga dilaporkan kesulitan memperoleh air bersih setelah wilayah tersebut tidak diguyur hujan selama lebih dari satu bulan.

Kondisi serupa juga dirasakan warga Desa Nagasari yang masih membutuhkan pasokan air bersih. Sejauh ini, BPBD bersama Perumda Tirta Bhagasasi telah menyalurkan sekitar 50.000 liter air bersih menggunakan armada truk tangki ke wilayah terdampak.

Distribusi tersebut akan terus dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana selama musim kemarau.

Warga di daerah rawan kekeringan diminta menggunakan air secara hemat dan segera melapor kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih.

BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca resmi dan mengikuti arahan pemerintah daerah agar dampak kekeringan maupun potensi bencana hidrometeorologi dapat diminimalkan.

Bisnis.com, MAJALENGKA-Pemerintah Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lima bulan, mulai 2 Juni hingga 31 Oktober 2026.

Salah satu wilayah yang kembali menjadi sorotan adalah Kecamatan Kertajati, kawasan yang berkembang pesat seiring keberadaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, namun masih masuk dalam peta daerah rawan kekeringan saat musim kemarau.

Penetapan status siaga darurat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Majalengka Nomor 100.3.3.2/KEP.567-BPBD/2026. Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi penurunan curah hujan selama musim kemarau tahun ini berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majalengka Agus Tamim mengatakan, wilayah utara Majalengka, termasuk Kertajati, merupakan kawasan yang secara historis kerap terdampak kekeringan.

Selain Kertajati, daerah rawan lainnya meliputi Kecamatan Jatitujuh, Ligung, dan Sumberjaya.

“Prediksi BMKG menunjukkan adanya potensi penurunan curah hujan yang signifikan. Karena itu kami harus mengantisipasi dampak kekeringan, baik terhadap sektor pertanian maupun kebutuhan air bersih masyarakat,” ujar Agus, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, karakteristik wilayah utara Majalengka yang didominasi dataran rendah dan lahan pertanian membuat kawasan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan air irigasi.

Ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang, pasokan air untuk pertanian berpotensi berkurang dan memengaruhi produktivitas lahan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri di Kertajati yang dalam beberapa tahun terakhir berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat.

Keberadaan bandara internasional, kawasan industri, serta berbagai proyek penunjang investasi dinilai belum sepenuhnya menghapus persoalan mendasar terkait kerentanan terhadap kekeringan.

BPBD mencatat, ancaman kekeringan di Majalengka tidak hanya berdampak pada lahan pertanian, tetapi juga dapat memicu krisis air bersih bagi masyarakat di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah daerah mulai memperkuat langkah mitigasi sejak awal musim kemarau.

Agus mengatakan, BPBD telah menyusun rencana kontinjensi dan meningkatkan kesiapsiagaan personel maupun logistik untuk menghadapi kemungkinan bertambahnya wilayah terdampak.

Pemerintah daerah juga meminta seluruh camat dan kepala desa melakukan pemetaan secara berkala terhadap wilayah yang mulai mengalami kekurangan air.

"Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan air bersih agar distribusinya lebih tepat sasaran ketika kondisi darurat terjadi," ujarnya.

Selain ancaman kekeringan, Pemkab Majalengka juga mewaspadai potensi meningkatnya kejadian karhutla selama musim kemarau. Risiko kebakaran diperkirakan terjadi di kawasan hutan negara, wilayah sekitar Gunung Ciremai, serta lahan-lahan kering milik masyarakat.

BPBD mengajak masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih dan menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan.

“Jika terdapat wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih atau ditemukan titik api, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada BPBD agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat,” kata Agus.

BEKASI - Perumda Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi mulai memperketat pengawasan jaringan distribusi air melalui sistem digital guna mendeteksi kebocoran sejak dini, bahkan sebelum dikeluhkan pelanggan. Hal itu diantisipasi dengan teknologi canggih.

Kepala Bagian Pengendalian Kehilangan Air (PKA) Perumda Tirta Bhagasasi Hendry mengatakan kerusakan pada pipa bawah tanah sering kali sulit diketahui karena tidak tampak di permukaan.

Akibatnya, masyarakat baru menyadari adanya masalah ketika tekanan air menurun atau aliran air berhenti.

Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menerapkan sistem District Meter Area (DMA) yang mampu mempersempit area pencarian titik kebocoran sehingga proses penanganan menjadi lebih cepat dan efisien.

“Dengan sistem DMA, zona pencarian kebocoran di bawah tanah menjadi lebih kecil sehingga tim teknis dapat lebih mudah menemukan lokasi kerusakan dan segera melakukan perbaikan,” kata Hendry, Selasa (23/6/2026).

Teknologi ini bekerja dengan memantau volume distribusi air secara real time. Data dari meter induk di Instalasi Pengolahan Air (IPA) kemudian dibandingkan dengan total penggunaan pelanggan.

Apabila ditemukan selisih yang signifikan, hal tersebut menjadi indikasi adanya kehilangan air akibat kebocoran pada jaringan.

Menurut Hendry, penerapan DMA terbukti membantu mendeteksi potensi gangguan lebih cepat sehingga dampaknya terhadap pelanggan dapat diminimalkan. Namun, implementasi sistem tersebut belum menjangkau seluruh wilayah layanan karena membutuhkan investasi yang besar.

Ia menjelaskan, perangkat utama yang digunakan berupa water meter elektromagnetik memiliki harga relatif mahal sehingga pembangunan sistem dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran perusahaan.

Tak hanya mengawasi jaringan pipa utama, Perumda Tirta Bhagasasi juga melakukan pemantauan terhadap penggunaan air di sisi pelanggan. Tim PKA secara rutin menganalisis grafik konsumsi air dan nilai tagihan bulanan untuk mengidentifikasi kemungkinan kebocoran di instalasi pelanggan.

Langkah ini dilakukan agar pelanggan tidak mengalami lonjakan tagihan yang disebabkan kebocoran yang tidak disadari.

Dalam kegiatan inspeksi lapangan, petugas dibekali alat penguji akurasi meter air dan leak detector yang mampu mendeteksi kebocoran tanpa harus membongkar jalan atau merusak fasilitas umum di sekitar lokasi.

“Dari data yang kami analisis setiap bulan, kami juga bisa mengetahui apakah terjadi kebocoran air atau tidak sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” kata Hendry.

Melalui pemanfaatan teknologi digital tersebut, Perumda Tirta Bhagasasi berharap kualitas layanan air bersih di Kabupaten Bekasi semakin meningkat sekaligus meminimalkan kehilangan air akibat kebocoran jaringan bawah tanah.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang resmi mengajukan usulan pembangunan infrastruktur strategis, dengan fokus utama pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Ujungjaya, guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan Metropolitan Rebana.

“Alhamdulillah, kami bersilaturahmi sekaligus menyampaikan berbagai usulan pembangunan untuk Kabupaten Sumedang, salah satunya pembangunan SPAM Ujung Jaya,” ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Kamis (18/6/2026).

Kecamatan Ujungjaya menurutnya memiliki peran krusial karena menjadi titik lokasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Wilayah ini mencakup pembangunan Sekolah Rakyat, Batalyon Teritorial Pembangunan, Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, hingga kawasan industri Ujung Jaya-Butom yang terintegrasi dalam pengembangan kawasan Rebana.

“Dengan berkembangnya kawasan tersebut, kebutuhan akan ketersediaan air bersih menjadi sangat mendesak. Karena itu, kami memohon dukungan Kementerian PU agar pembangunan SPAM Ujungjaya dapat segera direalisasikan,” katanya.

Selain fokus di Ujungjaya, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga mengusulkan optimalisasi pemanfaatan air baku dari Bendungan Cipanas serta ekspansi pembangunan SPAM di wilayah lain. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memperluas cakupan layanan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

“Ini merupakan ikhtiar kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan akses air bersih bagi masyarakat Sumedang,” katanya.

Tak hanya berhenti pada sektor sanitasi dan air bersih, Bupati Dony turut memaparkan urgensi peningkatan kualitas sejumlah ruas jalan strategis. Pemkab Sumedang sebelumnya telah memperkuat komunikasi formal melalui pengiriman surat resmi serta proposal teknis kepada kementerian terkait.

“Kami terus berupaya menjemput bola kepada pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur di Sumedang mendapatkan dukungan. Mohon doa dari seluruh masyarakat Sumedang agar seluruh ikhtiar ini berjalan lancar dan dapat segera terealisasi demi kemajuan Kabupaten Sumedang,” katanya.

BEKASI - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan, kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kekeringan hingga saat ini akibat ketiadaan hujan selama satu bulan terakhir hingga Senin (15/6/2026). Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih.

"Wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Akibatnya, sebanyak 296 kepala keluarga (KK) atau sekitar 800 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/6/2026).

Dia menuturkan, wilayah yang paling merasakan dampaknya adalah Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. Dia mengungkapkan, BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak.

Perlahan namun pasti, hingga saat ini, kebutuhan air bersih masyarakat terdampak telah mulai terpenuhi dan akan terus dilakukan hingga menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan. Adapun kekeringan di Bekasi menjadi salah satu bencana berdasarkan rangkuman sejumlah kejadian bencana yang terjadi di Indonesia periode pemantauan 15 Juni 2026 pukul 07.00 WIB hingga 16 Juni 2026 pukul 07.00 WIB.

Dalam kurun waktu tersebut, kejadian baru didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah dan kering, seperti banjir dan kekeringan hingga kebakaran hutan serta lahan. "Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selama bulan Juni dan masih berlangsung hingga kemarin, Senin (15/6). Wilayah yang terdampak kekeringan ini meliputi tiga desa yakni; Kendalsari, Tegalmulyo dan Tlogowatu di Kecamatan Kemalang," tuturnya.

Dia menerangkan, BNPB mencatat sedikitnya 393 KK atau 1.445 jiwa kesulitan mendapat air bersih sebagai dampak kekeringan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah berkoordinasi dengan pemerintah desa serta melakukan pendistribusian air bersih kepada warga terdampak.

Sementara itu, kata dia, banjir melanda Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin (15/6), yang mengakibatkan 44 KK atau 278 jiwa terdampak, dengan 36 jiwa dilaporkan mengungsi. Wilayah terdampak meliputi Desa Kalasin di Kecamatan Uut Murung, Kelurahan Beriwit dan Desa Bahitom di Kecamatan Murung, Desa Muara Joloi II di Kecamatan Seribu Riam dan Kelurahan Tumbang Lahung di Kecamatan Permata Intan.

"Pendataan dan penanganan banjir masih terus dilakukan oleh BPBD setempat bersama instansi terkait di lapangan. Kondisi banjir dilaporkan berangsur surut," katanya.

Dia menjabarkan, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan terjadi di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peristiwa ini terjadi di kawasan Bukit Silvia, Labuan Bajo, pada Kamis (11/6) sekitar pukul 12.14 WITA. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak di sekitar lokasi kejadian, kebakaran diduga dipicu oleh kondisi cuaca yang panas disertai vegetasi rumput yang kering sehingga api dengan cepat merambat dan membakar lahan di area perbukitan.

"Setelah menerima laporan kejadian, tim gabungan segera melakukan upaya pemadaman dan pengendalian api di lokasi terdampak. Berkat sinergi dan koordinasi yang baik antara unsur terkait di lapangan, kobaran api berhasil dikendalikan pukul 15.03 Wita sehingga tidak meluas ke area lainnya," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan sementara, luas lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 19 hektar. Menyusul adanya rangkaian bencana yang berpotensi terjadi akibat faktor cuaca, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta ( UNJ ) bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan “Gerakan Air Bersih untuk Jakarta” melalui peresmian sistem pengolahan air siap minum di Masjid Ash Shalihin, Koja, Jakarta Utara, pada 16 Juni 2026.

Program Community Development ini didukung melalui pendanaan hibah EQUITY yang didanai melalui Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini menjadi langkah konkret dalam memperluas akses air minum layak sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Peresmian berlangsung dalam suasana khidmat dan dihadiri oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mewakili Wakil Gubernur DKI Jakarta, KH. Makmun Al Ayubi mewakili Ketua Umum DMI, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNJ Prof. Iwan Sugihartono mewakili Rektor UNJ, dan pejabat serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang berhasil menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan dasar masyarakat.

“Peresmian ini bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga. Semoga inisiatif ini menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lain untuk turut menghadirkan layanan air bersih bagi masyarakat,” ujarnya, melalui siaran pers, Selasa (16/6/2026).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi keagamaan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjawab tantangan akses air bersih, khususnya di kawasan pesisir Jakarta Utara.

Dalam implementasinya, UNJ berperan sebagai mitra akademik yang melakukan riset, pendampingan teknis, pelatihan masyarakat, serta pemantauan kualitas air guna memastikan keberlanjutan program.

Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat UNJ, Rafiuddin Syam, menjelaskan bahwa gagasan ini lahir dari keprihatinan terhadap masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan terjangkau.

“Melalui teknologi filtrasi modern, air dapat diolah menjadi air siap minum yang memenuhi standar kesehatan. Kami ingin menghadirkan solusi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga mudah direplikasi dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Rafiuddin Syam yang juga dosen Fakultas Teknik UNJ.

Sistem yang dipasang di Masjid Ash Shalihin menggunakan teknologi Reverse Osmosis (RO) berkapasitas 4.000 GPD atau sekitar 15.000 liter per hari, yang didukung tiga tangki Fiber Reinforced Plastic (FRP) antikarat.

Teknologi ini mampu menyaring hingga 99 persen kontaminan dan menghasilkan air dengan kadar Total Dissolved Solids (TDS) di bawah 100 mg/L, jauh di bawah ambang batas maksimal yang direkomendasikan untuk air minum.

Dengan kapasitas tersebut, satu unit instalasi mampu melayani kebutuhan air minum sekitar 2.000 orang setiap hari. Apabila model ini diterapkan pada seluruh 615 masjid di Jakarta Utara, manfaatnya berpotensi menjangkau lebih dari 1,23 juta warga atau sekitar 68 persen dari total populasi wilayah tersebut.

“Gerakan Air Bersih untuk Jakarta kita mulai dari masjid. Ke depan, kami berharap program ini dapat diperluas ke ratusan masjid lainnya dan menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota yang ramah air bersih,” tegas Rafiuddin.

Selain berdampak sosial, program ini juga menawarkan efisiensi anggaran yang tinggi. Dengan biaya pemasangan sekitar Rp30 juta per unit, kebutuhan investasi untuk 615 masjid diperkirakan mencapai Rp18,45 miliar. Nilai tersebut relatif kecil dibandingkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Ketua DKM Masjid Ash Shalihin, H. Sodikin, menyambut baik kehadiran program tersebut. Menurutnya, instalasi air minum siap konsumsi memberikan manfaat langsung bagi jamaah dan warga sekitar.

“Selama ini masyarakat sering mengeluhkan kualitas air. Dengan adanya sistem ini, jamaah dapat memperoleh air minum yang sehat dan aman, sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga,” ungkapnya.

Sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) poin 6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan bagi semua, program ini juga menitikberatkan pada aspek pemberdayaan masyarakat. Sebanyak 15 remaja masjid telah dilatih sebagai operator dan pengelola sistem sehingga keberlanjutan layanan dapat dijaga secara mandiri oleh komunitas setempat.

Ke depan, program akan dikembangkan melalui integrasi energi terbarukan berbasis panel surya dan direplikasi di sejumlah masjid lain di DKI Jakarta. Langkah ini diharapkan dapat memperluas manfaat program sekaligus memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadirkan inovasi yang berdampak nyata.

Mewakili Rektor UNJ, Prof. Iwan Sugihartono selaku Ketua LPPM UNJ menegaskan bahwa keterlibatan UNJ dalam program ini merupakan wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“UNJ hadir tidak hanya sebagai institusi pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang berkomitmen menghadirkan solusi atas berbagai persoalan sosial dan lingkungan. Program ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Condet, Jakarta Timur, mulai merasakan manfaat layanan air minum perpipaan PAM Jaya yang kini menjangkau wilayah mereka. Selain memperoleh kualitas air yang lebih baik, sejumlah warga mengaku pengeluaran rumah tangga juga menjadi lebih hemat.

Salah satu warga Condet, Darkat, mengatakan kualitas air PAM Jaya yang diterimanya lebih baik dibandingkan air sumur yang selama ini digunakan. Menurut dia, air sumur di lingkungannya cenderung berwarna kekuningan.

"Air PAM sekarang cukup bagus, jernih dan saya merasa puas. Di daerah saya rata-rata air sumurnya kuning," kata Darkat, Kamis (11/6/2026).

Darkat mengaku penggunaan air perpipaan juga membantu menekan biaya bulanan rumah tangganya. Sebab, kebutuhan listrik untuk memompa air tanah menjadi berkurang.

"Dulu kebutuhan pokok seperti listrik dan air bisa sampai sekitar Rp600 ribu per bulan, sekarang sekitar Rp400 sampai Rp450 ribu. Jadi saya berterima kasih kepada PAM JAYA karena sudah masuk ke lingkungan kami," ujarnya.

Warga lainnya, Siti Nur, juga mengaku puas dengan kualitas layanan yang diterimanya. Menurut dia, air yang mengalir cukup jernih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selama ini tidak mengalami gangguan distribusi.

"Air PAM bagus, bening, jernih untuk sehari-hari, terus tidak ada gangguan juga selama ini. Biayanya juga murah, cuma sekitar Rp50 ribu sebulan," kata Siti.

PAM Jaya saat ini terus memperluas jaringan perpipaan di berbagai wilayah Jakarta untuk mengejar target cakupan layanan 100 persen pada 2029. Perluasan jaringan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan air tanah.

Pengurangan penggunaan air tanah dinilai penting karena eksploitasi yang berlebihan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan muka tanah di Jakarta. Karena itu, pengembangan layanan air minum perpipaan menjadi salah satu upaya pemerintah menyediakan akses air bersih sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air di ibu kota.

Proyek Water Guardian resmi dimulai, yang dimulai lewat peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilakukan oleh seorang siswa Jakarta Intercultural School (JIS), Darren Ismaya Karmaina, di Jakarta Pusat. Kegiatan ini menandai awal pembangunan fasilitas akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat kawasan Kemayoran yang membutuhkan.

Program ini merupakan inisiatif sosial dan lingkungan yang dicetuskan Darren. Siswa kelas 8 itu mengaku tergerak menghadirkan akses air bersih yang berkelanjutan, serta sanitasi yang layak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pendekatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fasilitas sederhana yang sesuai kebutuhan warga, proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan warga setempat. Program juga mencakup edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, penggunaan air yang bertanggung jawab, serta pentingnya menjaga lingkungan demi keberlanjutan sumber daya air.

"Water Guardian bukan hanya tentang menyediakan akses air bersih, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan lingkungan dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan," kata Darren Ismaya Karmaina pada Senin (8/6).

Bagi Darren, proyek ini merupakan bentuk nyata dari semangat kepemimpinan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Sebagai pelajar, ia percaya bahwa setiap individu, termasuk generasi muda, memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitarnya.

Masyarakat Kemayoran menyatakan menyambut baik inisiatif Darren. Proyek Water Guardian diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga, dengan dukungan dari berbagai guna memperluas dampak program.

"Melalui proyek Water Guardian, Darren menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Alex, salah seorang warga Kemayoran.

Program Water Guardian menjadi contoh kontribusi generasi muda dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6: Clean Water and Sanitation atau Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Peletakan batu pertama proyek menandai tonggak perjalanan Water Guardian menuju visi jangka panjangn, yakni menghadirkan solusi akses air bersih yang berkelanjutan bagi warga yang membutuhkan, serta menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi membenarkan adanya soal ledakan di Jalan Fatmawati Jakarta Selatan pada Senin (8/6/2026) pagi.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi mengatakan pihaknya menerima laporan ledakan itu melalui layanan 110. Laporan diterima sekitar 09.30 WIB.

"Terkait dapat info dari layanan polisi 110, kami datangi TKP di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di putaran BRI. Masuknya wilayah Cilandak," ujar Joko kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Dia menambahkan, ledakan tersebut pekerja galian melakukan pengeboran untuk pengelolaan air bersih. Dugaan sementara, ledakan itu terjadi akibat adanya gesekan dengan kabel PLN yang tertanam di bawah.

"Menurut keterangan saksi, galian untuk pengelolaan air bersih mengebor jalan, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Kami menduganya itu putusnya kabel PLN," imbuhnya.

Adapun, hingga saat ini kepolisian masih mendalami penyebab pasti dari ledakan tersebut dengan mendatangi TKP dan memeriksa sejumlah saksi.

Di samping itu, Kapolsek Cilandak Kompol Gusprihatin Zen menyampaikan kejadian itu telah menyebabkan dua korban luka bakar. Keduanya kini, sudah dibawa ke RS Fatmawati untuk dilakukan penanganan medis.

"Luka bakar muka. Kan kalau persen berarti hitungannya badan semua dong. Ini kan cuma luka bakar pada bagian muka cukup serius gitu sih bunyinya," tutur Zen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memastikan layanan air bersih PAM Jaya tetap berjalan selama pelaksanaan pemeliharaan gardu listrik yang menyuplai fasilitas operasional perusahaan air minum tersebut.

Pemeliharaan gardu distribusi dilakukan dengan metode tanpa padam guna menjaga pasokan listrik tetap tersedia selama pekerjaan berlangsung. Langkah itu dilakukan untuk mendukung operasional fasilitas pengolahan dan distribusi air bersih yang melayani masyarakat Jakarta.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin mengatakan, PLN telah berkoordinasi dengan PAM Jaya sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan tidak terjadi gangguan layanan kepada pelanggan.

"PLN tidak hanya berfokus pada keandalan pasokan listrik, tetapi juga memastikan setiap pekerjaan pemeliharaan dapat dilakukan tanpa mengganggu layanan vital yang dibutuhkan masyarakat," ujar Andy, Sabtu (6/6/2026).

PLN menyiapkan sejumlah langkah pengamanan selama proses pemeliharaan berlangsung. Salah satunya dengan menyediakan suplai listrik cadangan melalui Unit Kabel Bergerak (UKB) sehingga fasilitas operasional PAM Jaya tetap memperoleh pasokan listrik.

Skema tersebut memungkinkan proses pengolahan dan distribusi air bersih tetap berjalan normal selama pekerjaan pemeliharaan gardu dilakukan.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Menteng, Hendratua P. Manurung mengatakan, koordinasi antara PLN dan PAM Jaya menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan layanan kepada masyarakat.

"Kami memahami bahwa layanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tetap terjaga. Karena itu, PLN berkoordinasi secara intensif dengan PAM Jaya untuk memastikan pekerjaan pemeliharaan gardu listrik dapat dilaksanakan dengan aman sekaligus menjaga kontinuitas pasokan listrik yang mendukung operasional layanan air bersih," ujar Hendra.

Senior Manager Divisi Production PAM Jaya, Aly Sunandar mengatakan, dukungan PLN memungkinkan operasional fasilitas PAM Jaya tetap berjalan selama proses pemeliharaan berlangsung.

Menurut Aly, koordinasi dan dukungan pasokan listrik cadangan membuat distribusi air bersih kepada pelanggan tidak terganggu.

"Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus dikembangkan untuk mendukung pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Aly.

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan payung hukum sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino dan musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan regulasi tersebut akan menjadi dasar dalam memperkuat kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kekeringan, krisis air bersih, penurunan produksi pangan, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Herman, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu udara di berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat.

Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) tentang Siaga Kekeringan serta Kepgub Posko Siaga Kekeringan. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi landasan koordinasi dan percepatan penanganan dampak kemarau di berbagai daerah.

"Pemprov Jabar akan segera menerbitkan Keputusan Gubernur Siaga Kekeringan dan Kepgub Posko Siaga Kekeringan," kata Herman, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan logistik air bersih, hingga penguatan koordinasi dengan BMKG, BPBD kabupaten/kota, PDAM, serta instansi terkait lainnya.

Selain itu, rapat koordinasi kesiapsiagaan kekeringan bersama BPBD kabupaten/kota juga telah digelar pada 8 Mei 2026. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah didorong menyiapkan personel, sarana pendukung, serta langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekurangan air bersih dan meningkatnya risiko karhutla.

Pemprov Jabar juga memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini, disertai edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan air secara hemat dan bijak selama musim kemarau.

Herman menuturkan, status darurat kekeringan dapat ditetapkan apabila dampak yang terjadi meluas dan mengganggu kehidupan masyarakat berdasarkan hasil kajian teknis serta rekomendasi BPBD.

Sejumlah strategi mitigasi turut disiapkan, antara lain konservasi sumber daya air, optimalisasi embung dan waduk, serta penguatan distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak.

Belajar dari pengalaman El Nino tahun 2023, dampak kekeringan di Jawa Barat saat itu menjangkau 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan, dengan jumlah warga terdampak mencapai lebih dari 1,09 juta jiwa atau sekitar 320 ribu kepala keluarga.

Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak terbanyak.