Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menyerukan perlunya proses yang transparan dan cepat dalam tata kelola ekspor batu bara dan mineral strategis melalui satu pintu.

Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti mengatakan, transparansi dan proses yang cepat penting untuk menjaga agar pembeli atau buyer tidak beralih mencari pasokan dari negara lain.

"Hal ini sangat penting dan jangan sampai ada kekosongan agar pasar batu bara Indonesia di tingkat dunia tidak terganggu dan terisi oleh negara lain, mengingat para customer berbagai negara juga sangat membutuhkan on time delivery, terjaganya standar kualitas produksi dan komitmen produsen," ujar Sari melalui keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).

Sari juga menegaskan pentingnya transparansi dan efisiensi tata kelola ekspor, terutama dalam menghadapi dugaan praktik transfer pricing yang berujung pada under invoicing pada ekspor komoditas.

IMA meyakini bahwa sistem pelaporan dan pengawasan terintegrasi yang diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama dekade terakhir telah berjalan dengan baik dalam mencegah praktik under invoicing.

Penerapan harga acuan batu bara dan mineral yang solid, disertai pengawasan ekspor oleh surveyor pemerintah dan bea cukai, merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pasar batu bara.

“Dengan adanya mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi dan melibatkan berbagai instansi diyakini sudah berjalan baik. Oleh karena itu, langkah-langkah penegakan hukum yang tegas diperlukan jika didapati pelanggaran, guna menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan,” kata Sari.

Dia menegaskan bahwa IMA berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan demi menjaga integritas pasar dan mendorong pertumbuhan sektor pertambangan nasional.

Adapun, pemerintah resmi memulai babak baru tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. Mulai 1 Juni 2026, ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy) memasuki masa transisi menuju skema ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Kebijakan ekspor komoditas satu pintu menjadi salah satu langkah paling ambisius pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengonsolidasikan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pemerintah meyakini sentralisasi ekspor dapat memperkuat pengawasan, memperbaiki akurasi data perdagangan, serta menutup celah praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, implementasi pada tahap awal belum mengubah mekanisme perdagangan yang selama ini berjalan.

Selama masa transisi, perusahaan tetap dapat melakukan ekspor secara langsung kepada pembeli seperti biasa. Perbedaannya, seluruh aktivitas ekspor wajib dilaporkan kepada PT DSI.

Pelaporan tersebut akan terintegrasi dengan sistem CEISA 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi selama tiga bulan pertama sebelum menentukan desain implementasi lanjutan.

"Selama periode transisi ini juga akan dilakukan evaluasi pada 3 bulan pertama, yang akan menjadi dasar implementasi tahap berikutnya," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Artinya, pelaku usaha memiliki waktu sekitar 7 bulan untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem baru yang sedang dibangun.

Bagi pemerintah, DSI diposisikan sebagai instrumen untuk memastikan nilai ekspor yang tercatat mencerminkan nilai transaksi sebenarnya. Selama ini, praktik manipulasi harga ekspor dinilai menjadi salah satu penyebab hilangnya potensi penerimaan negara.

Melalui mekanisme yang lebih terpusat, pemerintah berharap devisa hasil ekspor dapat terpantau lebih baik sekaligus memperkuat posisi negara dalam pengelolaan komoditas strategis.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai perlu panduan lebih jelas dalam proses transisi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

"Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar," ujar Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (25/2).

Sebagai sektor vital yang mendukung perekonomian nasional, industri pertambangan memerlukan kepastian dalam pelaporan dan keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Selanjutnya, IMA juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kontrak jangka panjang yang telah ada, termasuk penjualan jangka pendek.

Pasalnya, pelaku industri mengandalkan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan investasi yang sudah dilakukan.

Ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.Pada tahap awal, tiga komoditas yang disasar adalah minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy (paduan besi).

Hal ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor SDA sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Dalam skema tersebut, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai fasilitator pemasaran ekspor dengan hasil penjualan ekspor tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola kegiatan usaha terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap DSI ditargetkan mulai beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir pada 1 Januari 2027.

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Jadi perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI. Seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," kata Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Dalam tahap pertama, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027,ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri. Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menyoroti perlunya panduan lebih jelas dalam proses transisi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Adapun, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewajibkan ekspor batu bara, minyak sawit (CPO), dan paduan besi satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Proses transisi akan dimulai pada 1 Juni 2026.

“Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar,” ujar Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti melalui keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Sari, atau yang akrab disapa Santi, mengatakan bahwa sebagai sektor vital yang mendukung perekonomian nasional, industri pertambangan memerlukan kepastian dalam pelaporan dan keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM.

Selanjutnya, IMA juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kontrak jangka panjang yang telah ada, termasuk penjualan jangka pendek.

"Pelaku industri mengandalkan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan investasi yang sudah dilakukan," kata Santi.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait tata kelola ekspor SDA melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) rampung pada Senin (25/5/2026). Aturan tersebut akan menjadi dasar pengalihan ekspor tiga komoditas strategis secara bertahap kepada PT DSI.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, beleid tersebut ditargetkan selesai sebelum implementasi dimulai pada 1 Juni 2026.

“Hari ini mudah-mudahan selesai ya Permendagnya,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Dia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, mulai 1 Juni 2026 ekspor crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy (paduan besi) akan dilakukan melalui PT DSI sebagai badan usaha milik negara (BUMN) ekspor. Namun, pemerintah masih membuka masa transisi hingga akhir tahun ini.

Pada tahap awal, yakni selama 3 bulan pertama sejak Juni—Agustus 2026, eksportir masih tetap menjalankan ekspor seperti biasa. Hanya saja, pelaporan kegiatan ekspor nantinya akan disampaikan kepada PT DSI.

“Transisinya itu mulai 1 Juni. Nanti 3 bulan pertama kita evaluasi, transisi ini yang ekspor itu adalah eksportir yang existing sekarang, tapi nanti laporannya ke PT DSI,” kata Budi.

Selanjutnya, pada 1 September—31 Desember 2026, eksportir yang telah siap dapat sepenuhnya mengalihkan kegiatan ekspor kepada PT DSI. Pemerintah menargetkan seluruh ekspor tiga komoditas tersebut wajib melalui PT DSI mulai 1 Januari 2027.

Budi menegaskan, aturan teknis dan kewajiban ekspor yang berlaku saat ini tidak mengalami perubahan. Ketentuan seperti domestic market obligation (DMO) untuk CPO maupun persyaratan ekspor lainnya tetap berjalan sebagaimana sebelumnya.

“Kemudian aturan-aturan yang selama ini berjalan misalnya persyaratan ekspornya, kewajiban ekspor seperti DMO untuk CPO dan lain-lain tetap berjalan. Jadi sifatnya hanya yang ekspor dari pihak swasta yang selama ini kemudian berubah menjadi PT DSI,” terangnya.

Terkait pungutan ekspor dan bea keluar, Budi menyebut, kewajiban pembayaran nantinya akan melekat kepada PT DSI apabila seluruh kegiatan ekspor telah dialihkan sepenuhnya.

“Pungutan ekspor, bea keluar ya kalau selama ini kan dikenakan ke eksportir. Artinya, nanti kalau sudah sepenuhnya oleh PT DSI ya otomatis ke PT DSI,” imbuhnya.

Namun, Kemendag memastikan mekanisme perizinan ekspor tidak berubah dan tetap berada di bawah kewenangan pemerintah seperti saat ini.

Lebih lanjut, pemerintah juga akan mengevaluasi pengalihan kontrak ekspor yang selama ini dimiliki eksportir swasta selama masa transisi berlangsung agar implementasi penuh pada awal 2027 berjalan lancar.

Untuk tahap awal, kebijakan tersebut baru mencakup tiga komoditas strategis, yakni batu bara, CPO, dan ferro alloy. Namun, pemerintah membuka peluang penambahan komoditas strategis lain di masa mendatang sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah.

“Komoditas kan sementara tiga, tadi batu bara, kemudian CPO, dan ferro alloy. Kalau di PP-nya [Peraturan Pemerintah] kan dan komoditas strategis lainnya itu nanti kalau ada perubahan, tapi sementara tiga itu,” ujarnya.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk meninjau kembali wacana penghentian restitusi pajak.

Pasalnya, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan.

Restitusi pajak adalah hak setiap wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara, dan penting dalam mendukung cash flow, serta mencerminkan tata kelola (good governance) pemerintah.

"Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (13/4).

Sari mengingatkan kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor.

Selanjutnya, IMA mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Komisi XI DPR RI sebelumnya membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

[Gambas:Youtube]