Bank Mandiri melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Mandiri Sahabat Desa yang menjangkau lebih dari 1.000 penerima manfaat dengan fokus pada intervensi gizi, perluasan akses air bersih, serta pendampingan edukatif bagi keluarga berisiko stunting di sejumlah wilayah prioritas nasional.

Program ini mencakup penyaluran paket gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun, serta pembangunan sarana air bersih berupa sumur bor di wilayah dengan tantangan sanitasi akibat musim kemarau berkepanjangan.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyampaikan bahwa Mandiri Sahabat Desa yang dilaksanakan selama enam bulan telah menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Papua, dan Yogyakarta. Program Mandiri Sahabat Desa merupakan bentuk sinergi terintegrasi dengan pemerintah dalam mendorong akselerasi penurunan stunting nasional.

"Kami meyakini percepatan penurunan stunting memerlukan kolaborasi yang terstruktur antara pemerintah dan masyarakat. Bank Mandiri berkomitmen menghadirkan solusi berkelanjutan guna membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing," kata Riduan dalam keterangan resmi, Jumat (30/1).

Riduan menyampaikan, Mandiri Sahabat Desa khusus bertujuan mengakselerasi pembangunan desa secara holistik, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga desa memiliki daya tumbuh dan tingkat kesejahteraan yang lebih kompetitif.

"Mandiri Sahabat Desa memiliki fokus strategis pada penanganan stunting melalui pendekatan jangka panjang yang menyasar fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Program ini turut selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar anak usia sekolah," tuturnya.

Dalam implementasinya, Bank Mandiri menyalurkan paket makanan bergizi mingguan berupa beras premium, telur, sayuran, dan protein hewani kepada ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun. Untuk memastikan ketepatan sasaran, program ini didukung oleh relawan BKKBN yang berperan sebagai Pendamping Keluarga dalam pemantauan kesehatan serta edukasi gizi bagi penerima manfaat.

Selain intervensi kesehatan, Mandiri Sahabat Desa turut menghadirkan edukasi pengelolaan keuangan bagi keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari penguatan literasi finansial masyarakat desa.

"Dengan mengintegrasikan intervensi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan melalui Mandiri Sahabat Desa, kami mendorong akselerasi yang bertumbuh menuju desa yang lebih mandiri, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan keunggulan berkelanjutan," tutur Riduan.

Riduan menegaskan, sinergi bersama BKKBN ke depannya akan terus diperluas untuk menjangkau wilayah rawan stunting lainnya.

Dampak program Mandiri Sahabat Desa tercermin dari perbaikan kondisi kesehatan penerima manfaat. Di Kabupaten Keerom, Papua, rata-rata berat badan ibu hamil meningkat dari 55,61 kilogram pada awal intervensi menjadi 60,15 kilogram pada akhir program.

Di Sulawesi Tengah, pertumbuhan fisik anak usia di bawah dua tahun menunjukkan tren positif, dengan kenaikan berat badan dari rata-rata 8,25 kilogram menjadi 9,38 kilogram, serta tinggi badan dari 72,79 sentimeter menjadi 77,50 sentimeter.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan berat badan anak usia di bawah dua tahun tercatat secara konsisten di wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo selama periode Agustus-Oktober 2025. Adapun di Nusa Tenggara Timur, pembangunan sumur bor di Desa Oenitas, Bea Ngencung, dan Wellabubur kini menjadi solusi strategis dalam menjaga keberlanjutan akses air bersih dan sanitasi di kawasan tersebut.

Atas komitmen dan kontribusi tersebut, Bank Mandiri memperoleh apresiasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas Komitmen Tinggi dan Kontribusi Nyata dalam mendukung Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

JAKARTA - Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) / BKKBN Budi Setiyono mengungkapkan bahwa Indonesia bertekad untuk menjadi negara maju pada ulang tahun kemerdekaan ke-100 tahun 2045. Dia menambahkan, bangsa ini menatap peluang besar sekaligus risiko besar dalam pembangunan manusia dan ekonomi.

“Satu tantangan besar dalam perencanaan besar bangsa ke depan adalah isu bonus demografi — ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk tidak produktif,” kata Budi Setiyono dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Menurut Budi, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, pada 2025 Indonesia memiliki sekitar 284,44 juta jiwa penduduk, di mana 68,95 persen berada di usia produktif (15–64 tahun) dan 31,05 persen berada di kategori usia tidak produktif. Rasio ketergantungan (dependency ratio) diperkirakan sebesar 45,02 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia non-produktif.



Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 menetapkan Trisula Pembangunan sebagai kerangka strategis pembangunan nasional, yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga pilar tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kualitas manusia Indonesia secara merata.

Bonus Demografi: Manfaatkan Supaya Tidak Jadi Masalah

Budi menekankan bahwa secara teoritis, bonus demografi adalah peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi: lebih banyak tenaga kerja produktif berarti potensi produksi lebih besar dan konsumsi meningkat. Namun demikian, jika kapasitas pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja tidak memadai, bonus demografi justru bisa berubah menjadi bencana sosial.

Data menunjukkan beberapa tantangan nyata: persentase pekerja yang masih terjebak dalam sektor informal masih tinggi — sekitar 59 persen bekerja di sektor informal, sementara hanya sekitar 41 persen yang bekerja di sektor formal dengan perlindungan sosial yang kuat.

Dengan dominasi pekerjaan informal, tekanan terhadap keselamatan kerja, penghasilan layak, dan kontribusi terhadap PDB menjadi lebih berat. Bonus demografi tanpa pekerjaan layak akan memperbesar ketimpangan sosial dan menambah beban fiskal pemerintah.

Pendidikan dan Kualitas Tenaga Kerja

Sesmendukbangga menambahkan, bonus demografi hanya dapat menjadi kekuatan jika tenaga kerja usia produktif memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri dan layanan publik. Pendidikan karakter, keterampilan digital, serta kemampuan teknis menjadi kunci untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan produktivitas.

Daerah harus memiliki kecerdasan demografi (demographic intelligent) untuk memastikan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kebutuhan mereka, termasuk di bidang ketenagakerjaan. Jangan sampai dibiarkan penduduk banyak yang menganggur.

“Pemda harus mampu membuat peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) yang menyelaraskan pertumbuhan penduduk dengan kemampuan fiskal, infrastruktur, dan layanan publik mereka”.

Oleh karena itu, Budi mengingatkan agar para pejabat dan pengambil keputusan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif bekerja serius memikirkan problematika kependudukan. "Banyak pekerjaan harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk menjamin bahwa investasi manusia bukan sekadar angka, tetapi kenyataan kualitas SDM yang siap bersaing di era global," ujar Budi.

Kemiskinan: Tren Menurun, tapi Masih Jadi Persoalan

Secara umum, tren kemiskinan di Indonesia menunjukkan arah yang positif. BPS melaporkan bahwa tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta penduduk — turun dari periode sebelumnya.

Hanya saja, Budi mengingatkan bahwa angka nasional ini menunjukkan masih adanya ketimpangan antarwilayah terutama di wilayah terluar. Di perdesaan, angka kemiskinan masih lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif serta jasa dan peluang belum merata di semua wilayah.

Diskrepansi Kebijakan: Ancaman Ketidaksiapan

Berbagai kajian menunjukkan bahwa bila tidak dilakukan upaya terpadu dalam pendidikan, lapangan kerja formal, perlindungan sosial, dan perbaikan kualitas keluarga, bonus demografi bisa berujung pada:

- Krisis tenaga kerja berketerampilan rendah, karena produksi tidak sejalan dengan kebutuhan industri.

- Beban sosial yang membengkak, terutama bila banyak usia produktif terjebak di pekerjaan tidak layak atau tidak bekerja.

- Krisis ketimpangan antarwilayah, karena peluang tidak tersebar merata.

- Tekanan fiskal dari penuaan penduduk, mendesak sistem jaminan sosial.

"Tanpa kebijakan terpadu yang kuat, bonus demografi bukan lagi bonus tetapi bisa menjadi bencana demografi," kata Budi.

Oleh karena itu, Dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Kab/Kota), dalam hal pendanaan Program Bangga Kencana pada tahun 2026, difokuskan melalui DAK nonfisik dan mekanisme pendanaan lainnya yang selaras dengan kebijakan dan penganggaran nasional. Alokasi DAK Non Fisik pada tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.999.172.116.000,- atau menurun sebesar 38% dari alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp.3.239.300.000.000.

DAK nonfisik memiliki peran strategis dalam memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana yang mendukung pencegahan dan penurunan stunting di lini lapangan. Dukungan BOKB diarahkan untuk menunjang operasional tenaga lini lapangan, kegiatan penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pembinaan kelompok kegiatan masyarakat, penggerakan pelayanna KB serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana program, sehingga layanan KB dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

Keluarga, Keluarga Berencana, dan Pencegahan Stunting

Dalam pelaksanaan program DAK, Sesmendukbangga menekankan pentingnya upaya membangun penduduk yang unggul juga ditentukan sejak dini di level keluarga. Pembangunan keluarga dan keluarga berencana (KB) merupakan jantung dari kesejahteraan manusia.

Penurunan angka stunting, terutama, menjadi indikator penting kualitas generasi masa depan. Kebijakan di tingkat nasional telah menetapkan target penurunan stunting 2026 adalah 18,8%, persoalan ini masih membutuhkan terobosan layanan kesehatan ibu dan anak, pendidikan gizi, serta intervensi komunitas yang lebih efektif.

Penuaan Penduduk: Bonus yang Berubah Jadi Tantangan

Selanjutnya Sesmendukbangga juga menyampaikan bahwa Bonus demografi tidak bertahan selamanya. Proyeksi struktur umur penduduk Indonesia menunjukkan tren penuaan populasi meningkat; penduduk lanjut usia kini telah mencapai kisaran sekitar 11–12 persen dari total populasi, dan diperkirakan akan terus bertambah.

Fenomena ini berarti bahwa di tengah upaya mengoptimalkan potensi usia produktif, Indonesia juga harus memikirkan sistem perlindungan sosial, layanan kesehatan lansia, skema pensiun, dan dukungan ekonomi kreatif bagi masyarakat yang akan menua.

Agenda Daerah adalah Agenda Bangsa

Di akhir sambutan, Sesmendukbangga menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera pada 2045 bukan sekadar target periodik. Ia adalah komitmen jangka panjang yang menuntut aksi nyata hari ini, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Tantangan kependudukan, kualitas SDM, kemiskinan, urbanisasi, hingga penuaan penduduk adalah persoalan nyata yang membutuhkan kepemimpinan kuat dan kebijakan berbasis bukti.

“Bonus demografi akan menjadi kekuatan sejati hanya jika kita memperkuat pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Jika tidak, bonus itu bisa menjadi beban yang berat. Dan sejarah akan menilai: apakah kita menjawab peluang ini sebagai momentum untuk kemajuan, atau membiarkan peluang itu hilang di hadapan kita,” pungkas Budi.

ACEH - Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera sejak akhir November 2025 telah meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Sebanyak 1.140 orang meninggal sementara ratusan ribu keluarga kehilangan rumah, mata pencaharian.

Selain kehilangan harta benda, sejumlah keluarga tercerai berai sehingga menimbulkan trauma yang membekas pada para korban. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang berfokus pada ketahanan keluarga, tidak tinggal diam dengan kondisi yang dapat mengancam stabilitas psikologis keluarga yang terdampak bencana. Kemendukbangga/BKKBN telah mengerahkan jajaran dan jejaring yang ada di lapangan untuk mengatasi problematika sistemik ini.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menekankan pemulihan pascabencana harus lebih dari sekadar penyediaan kebutuhan material. Pihaknya mengingatkan untuk terus meluruskan niat dalam upaya pemberian bantuan termasuk trauma healing, yang disebutnya sebagai bagian dari menjaga kepastian masa depan keluarga.

“Menurut saya ini bukan masalah penting dan tidak penting, tetapi semangatnya adalah memastikan keluarga yang pernah kena bencana, ada yang, mohon maaf, kehilangan keluarganya, ada yang meninggal dunia, kehilangan hartanya, bahkan mungkin kehilangan tanahnya. Bahkan ada yang hari ini belum ketemu keluarganya. Saya kira kita memahami suasana kebatinan itu dan tentu kita ikut prihatin,” ungkapnya, Rabu (31/12/2025).

Orang nomor satu di Kemendukbangga/BKKBN ini menegaskan jika tiga kelompok rentan yang menerima tekanan psikologis, juga merupakan elemen penting dalam siklus hidup yang begitu diperhatikan oleh kementeriannya.

ACEH - Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera sejak akhir November 2025 telah meninggalkan dampak fisik dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Sebanyak 1.140 orang meninggal sementara ratusan ribu keluarga kehilangan rumah, mata pencaharian.

Selain kehilangan harta benda, sejumlah keluarga tercerai berai sehingga menimbulkan trauma yang membekas pada para korban. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN yang berfokus pada ketahanan keluarga, tidak tinggal diam dengan kondisi yang dapat mengancam stabilitas psikologis keluarga yang terdampak bencana. Kemendukbangga/BKKBN telah mengerahkan jajaran dan jejaring yang ada di lapangan untuk mengatasi problematika sistemik ini.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menekankan pemulihan pascabencana harus lebih dari sekadar penyediaan kebutuhan material. Pihaknya mengingatkan untuk terus meluruskan niat dalam upaya pemberian bantuan termasuk trauma healing, yang disebutnya sebagai bagian dari menjaga kepastian masa depan keluarga.

“Menurut saya ini bukan masalah penting dan tidak penting, tetapi semangatnya adalah memastikan keluarga yang pernah kena bencana, ada yang, mohon maaf, kehilangan keluarganya, ada yang meninggal dunia, kehilangan hartanya, bahkan mungkin kehilangan tanahnya. Bahkan ada yang hari ini belum ketemu keluarganya. Saya kira kita memahami suasana kebatinan itu dan tentu kita ikut prihatin,” ungkapnya, Rabu (31/12/2025).

Orang nomor satu di Kemendukbangga/BKKBN ini menegaskan jika tiga kelompok rentan yang menerima tekanan psikologis, juga merupakan elemen penting dalam siklus hidup yang begitu diperhatikan oleh kementeriannya.

“Maka, kita hadir untuk memastikan anak-anak jangan mengalami trauma. Perempuan jangan mengalami trauma. Lansia juga jangan mengalami trauma. Karena siapapun, anak-anak ini bagian dari masa depan kita.”

Menurut Wihaji, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dihadapkan pada situasi cukup kompleks pada upaya pemulihan trauma pasca bencana ini. Di satu sisi ada sebagian TPK yang juga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, namun di sisi lain sebagai relawan keluarga, kiprah TPK bersama Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) juga menjadi bukti negara hadir pada rehabilitasi psikologis pasca trauma.

Menteri Wihaji menginstruksikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, BKKBN Sumatera Utara dan BKKBN Sumatera Barat untuk mendata dan membantu TPK yang terkena bencana serta menggerakkan para TPK yang lebih aman dari bencana untuk memberikan uluran tangan memulihkan psikis korban bencana di sekitarnya.

TPK pula yang paling mengerti, perlakuan seperti apa yang cocok diterapkan untuk mengurangi luka batin masyarakat di wilayahnya.

“Tentu kita akan menyesuaikan. Aceh, Sumatera Utara, Sumbar, tentu traumanya juga beda-beda, kelasnya juga beda-beda, peristiwanya juga beda-beda. Artinya metode trauma healing disesuaikan dengan sebab dan lokasi serta budaya di masing-masing tempat,” ucapnya.

Dalam praktiknya, Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh melaksanakan trauma healing melalui permainan sederhana, bernyanyi, dan aktivitas yang ramah anak, sambil melibatkan para kader, remaja Generasi Berencana (Genre) dan anggota keluarga. Salah satu aspek paling penting dari komitmen Kemendukbangga/BKKBN adalah jaminan bahwa pemulihan bukan sekadar respons jangka pendek.

Wihaji memberikan pernyataan tegas pendampingan trauma ini akan terus berlanjut. “Trauma tidak bisa dibatasi waktu, selama membutuhkan kehadiran dari pemerintah khususnya Kemendukbangga/BKKBN, maka kita wajib hadir memberikan jalan keluar.”

Sebagai informasi penguat, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Provinsi Sumatera Barat mencatat 40 dari 61 anak di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, mengalami gangguan tidur pascabencana. Tak hanya gangguan tidur, pada screening lanjutan yang melibatkan 55 anak berusia 3-18 tahun di lokasi yang sama, menunjukkan 49 anak atau 89 persen termasuk dalam kategori Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).

IDAI menilai temuan ini mengidentifikasi tingginya beban psikologis anak yang terdampak bencana. Inilah mengapa kekhawatiran menteri atas kondisi psikis keluarga dan anak di lokasi bencana harus diperhatikan khusus. Menjadikan keluarga sebagai pusat pemulihan trauma dengan pendampingan TPK dan lintas sektor merupakan langkah paling logis yang bisa ditempuh saat ini.

LOMBOK - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Komisi IX DPR melakukan sosialisasi Program Bangga Kencana. Kegiatan yang digelar di Yayasan Anak Bangsa, Praya, Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan komitmen pemerintah dalam menekan kasus pernikahan dini dan stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB)..

Anggota Komisi IX DPR M. Muazzim Akbar menegaskan NTB saat ini berada pada posisi tertinggi secara nasional dalam kasus pernikahan usia anak. Hal ini, menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

“Menikah terlalu muda memiliki risiko tinggi, tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga mental. Usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki,” ujar Muazzim, Sabtu (18/10/2025).

Muazzim juga menyoroti pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah digulirkan pemerintah untuk mendukung ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia sekolah. MBG dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam menurunkan angka stunting yang masih tinggi di NTB.

“Saya berharap para kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) mampu menjadi ujung tombak implementasi program-program ini di tengah masyarakat,” katanya.

Direktur Kebijakan Strategi Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana BKKBN Pusat Hariyadi Wibowo menjelaskan lima program unggulan yang menjadi andalan nasional dalam percepatan penanganan stunting.

Program tersebut meliputi, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), Lansia Berdaya (Sidaya), Super Apps BKKBN, aplikasi digital untuk mengakses layanan keluarga secara mudah.

“Program-program ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045,” ujar Hariyadi.

Kepala BKKBN NTB Lalu Makripuddin mengajak seluruh peserta yang hadir agar tidak berhenti hanya pada kegiatan sosialisasi, melainkan turut menyebarkan informasi dan edukasi ke lingkungan masing-masing.

“Tantangan utama kita di NTB saat ini adalah masih tingginya angka pernikahan anak dan stunting. Edukasi yang berkelanjutan adalah kunci,” tegasnya.

Data terbaru yang disampaikan Plt. Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, Kusriadi, menunjukkan dari sekitar 100.000 bayi yang tercatat di kabupaten tersebut, sekitar 24.900 di antaranya mengalami stunting. Kusriadi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menghindari praktik 4 Terlalu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak melahirkan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak.

“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, sebagai fondasi Indonesia menuju visi Emas 2045,” ucapnya.