Bila petani susah, kita semua susah

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan bantuan tersebut penting mengingat peran petani sebagai "pahlawan pangan" yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

"Bila petani susah, kita semua susah. Maka, pemerintah akan terus berupaya memastikan petani mendapatkan bantuan bibit dan traktor demi kelancaran produksi," kata Endah di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Endah mengajak para petani untuk senantiasa menjaga kesehatan agar tetap kuat dalam mengelola lahan pertanian mereka.

Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi lahan, terutama di wilayah yang kurang produktif atau rawan gangguan satwa seperti monyet ekor panjang, melalui berbagai upaya.

"Menanam komoditas seperti kelapa genjah, kopi, atau durian yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar pariwisata," katanya.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Gunungkidul Rismiyadi menambahkan rincian bantuan alsintan yang diserahkan meliputi 10 unit power thresher dan combine harvester dari Kementerian Pertanian.

Selain itu, terdapat lima unit traktor roda empat dan dua unit kultivator yang bersumber dari dana bagi hasil untuk mendukung pengembangan tembakau, satu unit traktor khusus yang memiliki fungsi ganda sebagai traktor dan kultivator untuk penataan lahan hortikultura, serta tiga unit traktor roda dua.

"Ada tambahan juga traktor roda empat melalui jalur Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)," kata Rismiyadi.

Ia juga menyampaikan sejumlah usulan bantuan bibit tanaman. Di antaranya bibit kelapa untuk lahan seluas 221 hektare dan bibit durian untuk lahan seluas 25 hektare yang telah direalisasikan. Sementara itu, bantuan bibit jagung untuk lahan seluas 8.500 hektare dijadwalkan akan didistribusikan pada Juli mendatang.

"Dalam sektor infrastruktur air, telah dilakukan pemberkasan untuk 15 unit irigasi perpompaan dan sembilan unit irigasi perpipaan dengan total nilai mencapai Rp3,5 miliar yang diharapkan mulai dikerjakan bulan depan," jelasnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul tengah menyiapkan bantuan berupa renovasi rumah seorang laki-laki lanjut usia (lansia) yang hidup sendirian di sebuah rumah kecil di Dusun Klepu, Tambakromo, Kapanewon Ponjong.

Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan dirinya bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) hari ini mengunjungi rumah lansia yang bernama Mbah Waluyo (75) itu.

"Mbah Waluyo bekerja sebagai tukang pijat laki-laki, kemudian beternak kelinci, memelihara ikan lele, hingga menanam cabai di rumahnya untuk menyambung hidup," kata Endah, di Gunungkidul, Yogyakarta, Jumat.

Menurutnya, Pemkab dan Baznas Gunungkidul menyiapkan bantuan renovasi rumah melalui skema bantuan pembangunan rumah Baznas karena Mbah Waluyo tidak memiliki penghasilan tetap.

"Skema bantuan pembangunan rumah melalui Baznas dipilih karena tidak memberatkan penerima manfaat dengan biaya swadaya," katanya.

Dikatakan program bantuan Baznas berbeda dengan program bantuan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang biasanya memerlukan dana pendamping dari pemilik rumah.

"Jangan sampai lansia yang hidup sendirian malah kurang sejahtera," kata Endah.

Selain itu, Endah juga memastikan Mbah Waluyo telah menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia mengapresiasi para kader PKH dan pemerintah setempat yang aktif melakukan pelacakan terhadap warga lansia dengan kondisi serupa.

"Pemetaan dan pemeringkatan lansia yang hidup sendiri dan kurang mampu menjadi skala prioritas," ucapnya.

Pemetaan tersebut, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya pemerintah mengintervensi kondisi masyarakat sedini mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Seperti kejadian bunuh diri akibat kemiskinan,” kata Endah.

Endah mengajak masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas karena bisa memberikan dampak besar, salah satunya membantu pembangunan rumah warga yang membutuhkan.

“Kalau kita membayar zakat sendiri, mungkin tidak cukup untuk membangun rumah, namun jika dikumpulkan di Baznas, dana tersebut bisa memberikan dampak besar," jelasnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafpora) Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menilai ada potensi pengembangan sektor wisata wellness (kesehatan) hingga sport (olahraga) berbasis alam karena mempunyai banyak destinasi wisata alam.

"Sebenarnya potensi alam Gunungkidul sangat memungkinkan untuk pengembangan wellness tourism," kata Sekretaris Disparekrafpora Gunungkidul Eko Nur Cahyo, di Yogyakarta, Minggu.

Menurutnya, beberapa destinasi wisata alam di Gunungkidul juga telah membuka paket wellness dan sport tourism seperti di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder dan Wunung Giri Sela Kandha, Wonosari.

"Untuk saat ini memang belum optimal pengembangannya," kata Eko.

Namun, kata dia, beberapa paket sport tourism sudah berjalan seperti Running Baron 10k yang diadakan di Pantai Baron.

"Di Nglanggeran atau sekitar Goa Pindul juga potensial untuk event sport tourism," katanya.

Menurutnya, Pemkab Gunungkidul saat ini sudah mulai mendorong mitra-mitra wisata untuk membuat event olahraga di beberapa destinasi wisata alam sebagai upaya pengembangan sport maupun wellness tourism.

Salah satu destinasi wisata kesehatan berbasis alam di Gunungkidul yang mulai berjalan yakni di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder, Gunungkidul.

Kepala Tahura Bunder Alex Zubaedi mengatakan wisata alam semakin diminati oleh masyarakat, terutama wisatawan domestik, termasuk di Tahura Bunder yang memiliki ekosistem yang lengkap dan unik.

"Mulai dari bentang sungai berbatu karst yang memukau, serta hutan kayu putih yang asri," kata Alex.

Di kawasan tersebut, lanjut dia, beragam aktivitas berbasis alam, mulai dari trekking, camping, birdwatching, hingga edukasi konservasi bisa dilakukan.

"Wisatawan bisa merasakan pengalaman healing di tengah hijaunya kawasan hutan tropis Gunungkidul," katanya.

Menurutnya, beberapa komunitas juga telah mengadakan kegiatan wisata alam di kawasan tersebut.

"Akhir bulan Mei, dari Genitri Eco Wellness (PT Genitri Bregas Persada) juga mengadakan wellness tourism di sini," kata Alex.

Pengelola Genitri Eco Wellness M. Taqiyuddin menambahkan, tujuan menghadirkan destinasi wisata kesehatan alami (wellness eco tourism) yang melibatkan berbagai komunitas itu salah satunya untuk kolaborasi promosi pariwisata.

"Dirancang untuk menjadi ruang bagi masyarakat yang mencari ketenangan sekaligus memulihkan kesehatan fisik dan mental melalui pendekatan alami," kata Taqiyuddin.

Konsep yang diusung, lanjutnya, mengintegrasikan antara penyembuhan holistik dengan keasrian alam di Tahura Bunder.

"Pengunjung tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga pulang dengan kondisi kesehatan yang lebih bugar dan pikiran yang lebih jernih," jelasnya.

Menurutnya, konsep wellness tourism yang ditawarkan di antaranya mengajak wisatawan lebih peduli terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan menanam pohon.

Wisatawan, lanjut dia, juga bisa mengikuti kelas edukasi dari Hijaunesia mengenai ketahanan pangan mandiri dan gaya hidup sehat berbasis bahan alami.

"Kita mengajak wisatawan benar-benar lari dari hiruk pikuk kota dan kepenatan sehari-hari," katanya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Gunungkidul, DIY (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pembinaan dan mutasi terhadap petugas tempat pemungutan retribusi (TPR) Pantai Baron menyusul adanya keluhan wisatawan terkait dugaan ketidaksesuaian antara nominal pembayaran dan tiket retribusi.

"Pemerintah daerah telah menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi petugas dari pos sebelumnya serta mewajibkan yang bersangkutan mengikuti pembinaan internal secara intensif," kata Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul Antonius Hary Sukmono, dalam keterangannya di Gunungkidul, DIY, Jumat.

Menurut dia, langkah pembinaan dan mutasi staf yang bertugas sebagai pelayan wisatawan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin dan peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, kata dia, langkah tersebut diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi daerah.

"Setiap transaksi yang dilakukan wisatawan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional," katanya.

Pihaknya juga telah memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap petugas yang bersangkutan.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan unsur kesengajaan atau praktik pungutan liar, melainkan murni karena ketidaktelitian dalam proses pelayanan.

"Meski tidak ada unsur kesengajaan, hal ini tetap merupakan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan," katanya.

Sementara itu, atas keluhan tersebut Pemkab Gunungkidul menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan wisatawan.

Kejadian itu menjadi bahan evaluasi penting guna memastikan pelayanan di seluruh pintu masuk kawasan wisata berjalan sesuai prosedur.

"Wisatawan juga diimbau selalu memeriksa kembali karcis atau bukti pembayaran sebelum meninggalkan loket. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, dapat segera lapor kepada petugas di lokasi, agar dapat langsung ditindaklanjuti," kata Antonius.

Pemerintah berharap peristiwa ini menjadi momentum perbaikan bersama, sekaligus penguatan komitmen seluruh petugas lapangan dalam memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

SLEMAN - Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Prabowo wilayah Gunungkidul mendatangi rumah Ahmad Tri Efendi (10) di Jeruken, Girisekar, Panggang. Kedatangan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap bocah yang terpaksa putus sekolah demi merawat kedua orang tuanya yang sakit.

Dalam kunjungan tersebut, Pasbata memberikan dukungan nyata, baik moril maupun materiil, kepada Fendi dan keluarganya. Bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan berbagai kebutuhan harian lainnya.

Rombongan Pasbata juga bertemu langsung dengan Slamet, ayah Fendi untuk memberikan semangat serta mendorong agar Fendi tetap bisa melanjutkan pendidikannya di tengah kondisi keluarga yang sulit.

Efendi diketahui merawat ibunya yang lumpuh akibat stroke dan gangguan saraf, serta ayahnya yang juga mengalami gangguan saraf. Di usia yang masih belia, ia menjalani hari-hari dengan penuh tanggung jawab, mulai dari memberi minum hingga menjaga ibunya hingga larut malam.

Ketua DPC Pasbata Prabowo Gunungkidul, Martin menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam melihat kondisi tersebut.

“Kami hadir untuk Efendi. Jangan sampai ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena kondisi keluarga. Ini panggilan kemanusiaan,” ujar Martin dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/3/2026).

Baca juga: Lebih Kuat dari Vietnam, The Economist Tempatkan Indonesia di Zona Aman Krisis Energi

Pasbata Prabowo Gunungkidul juga mendorong agar Fendi bisa kembali bersekolah dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak terkait. “Kami siap membantu mencarikan solusi terbaik, baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan keluarganya,” lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menyatakan komitmen untuk membantu Fendi kembali bersekolah melalui pendekatan khusus, serta memastikan kedua orang tuanya mendapat penanganan kesehatan yang layak.

Ketua RT setempat, Wahono, menyebut Fendi sempat bersekolah. Namun saat naik dari kelas satu ke kelas dua, kondisi ibunya memburuk, dari kebutaan hingga gangguan saraf yang berujung lumpuh.

“Karena ibunya sakit, Fendi berhenti sekolah. Tidak ada support dari orang tua karena keduanya sakit,” jelas Wahono.

Ayah Fendi juga mengalami gangguan saraf yang membatasi geraknya. Dalam kondisi itu, Fendi menjadi yang paling aktif merawat ibunya. “Fendi itu selalu merawat ibunya, memegangi, memberi minum. Kehadirannya bisa membuat ibunya tersenyum,” tambahnya.

Berbagai upaya telah dilakukan agar Fendi kembali sekolah, mulai dari keluarga, pihak sekolah, hingga warga. Bahkan, ada tawaran sekolah gratis di panti asuhan di Bantul. Namun Fendi menolak karena tak ingin jauh dari ibunya.

“Kalau di panti pulangnya beberapa bulan sekali. Fendi tidak mau jauh dari ibunya,” kata Wahono. Aksi ini menjadi wujud nyata kepedulian sosial dan semangat gotong royong untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang kehilangan masa depan.

Tol Yogyakarta-Solo segmen Prambanan-Purwomartani resmi dibuka secara fungsional untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2026 mulai hari ini, Senin (16/4).

Ruas tol sepanjang 12,25 kilometer (km) ini rencananya akan dibuka selama 14 hari ke depan atau hingga 29 Maret 2026 demi untuk mendukung pula arus balik Lebaran tahun ini.

Jam operasional tol ini mulai pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB, dan perlu diingat jika ruas tersebut difungsionalkan khusus untuk kendaraan yang bergerak dari arah DIY menuju Klaten, Solo, dan wilayah sekitarnya.

Pengendara yang ingin melintasi Tol Purwomartani untuk keluar DIY juga diingatkan tetap mengecek saldo uang elektronik karena mereka akan langsung menuju Gerbang Tol Klaten yang sudah berbayar.

"Memasuki Tol Purwomartani ini gratis, namun di gerbang tol berikutnya tetap dikenakan tarif. Oleh karena itu, kami mengimbau para pengguna ruas tol untuk selalu mengecek saldo uang elektronik, karena kendaraan yang sudah masuk dari Tol Purwomartani tidak dapat keluar di Prambanan, melainkan langsung menuju Gerbang Tol Klaten maupun seterusnya," kata Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda DIY Widya Mustikaningrum.

Ia menjelaskan ruas yang dibuka guna mendukung angkutan mudik Lebaran hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan I yang termasuk kendaraan ringan seperti sedan, jip, minibus, pick-up atau truk kecil, serta bus. Itu pun kendaraan yang melintas kecepatannya dibatasi maksimal 40 km per jam.

Sementara bagi para pemudik yang menuju wilayah DIY dari arah Jawa Tengah, menurut Widya, bisa memanfaatkan akses keluar via Exit Tol Prambanan maupun beberapa pintu keluar tol lainnya yang berada di wilayah Klaten.

Widya berujar, dari titik keluar itu, pemudik dapat meneruskan perjalanan menuju wilayah Yogyakarta dan sekitarnya via jalur arteri yang telah disiapkan.

Polda DIY selama periode arus mudik maupun arus balik Lebaran ini juga menerapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas demi memperlancar mobilitas kendaraan. Salah satunya, penutupan sejumlah titik putar balik (U-turn) di beberapa ruas jalan.

Lalu, pemberlakuan sistem satu arah alias one way pada beberapa ruas jalan di dalam Kota Yogyakarta serta kawasan wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul. Tujuannya demi mengurai kepadatan kendaraan.

"Kami berharap para pengguna jalan selalu mematuhi aturan berlalu lintas serta mengikuti imbauan petugas di lapangan maupun rambu-rambu tambahan yang dipasang untuk membantu kelancaran arus lalu lintas," pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Badan Pusat Statistik (BPS) D.I. Yogyakarta mencatat bahwa inflasi Yogyakarta mencapai 4,91% (year on year/YoY) pada Februari 2026, dengan Indeks Harga Konsumen atau IHK sebesar 110,50. Secara bulanan, inflasi Yogyakarta mencapai 0,68% (month to month/MtM) per Februari 2026.

Plt. Kepala BPS D.I. Yogyakarta Endang Tri Wahyuningsih menjelaskan bahwa laju inflasi bulanan Yogyakarta pada Februari 2026 sama persis dengan tingkat inflasi nasional. Sementara itu, laju inflasi tahunan cukup tinggi.

“Untuk year on year memang terlihat cukup tinggi, nasional pun juga cukup tinggi karena seperti yang disampaikan tadi adalah low base effect,” tutur Endang, dikutip pada Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, andil terbesar untuk inflasi Yogyakarta secara tahunan adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi 2,42%; lalu perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,42%; serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,71%.

“Kalau kita lihat kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga terutama tarif listrik pada 2026 ini tidak ada diskon. Tahun lalu itu ada kenaikan atau diskon 50% untuk tarif listrik di bulan Februari—Maret untuk pasca bayar maupun di pra-bayar, sekarang untuk tahun 2026 ini sudah kembali normal. Yang cukup tinggi itu ada di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sekali lagi ini karena memang tarif emas yang secara global mengalami kenaikan yang cukup tajam,” tambah Endang.

Lebih lanjut, berdasarkan komoditasnya, terdapat lima komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar di D.I. Yogyakarta mulai dari komoditas tarif listrik dengan andil inflasi sebesar 2,32%. Diikuti dengan emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,37%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,17%, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,10%, dan bawang merah dengan andil sebesar 0,06%.

“Berdasarkan komoditas ada tarif listrik 2,32%, emas perhiasan 1,37% kalo kita lihat memang emas perhiasan itu selalu nangkring sebagai penyebab inflasi. Kemudian ada beras dengan andil sebesar 0,17%, dulu beras ada di peringkat 1—2 sekarang sudah cukup stabil harganya. Lalu daging ayam ras sebesar 0,10% dan bawang merah sebesar 0,06%,” katanya.

Di sisi lain, pada bulan Februari 2026, kedua kota IHK di D.I. Yogyakarta mengalami inflasi secara tahunan. Di Kabupaten Gunungkidul inflasi secara tahunan tercatat sebesar 4,70% dengan IHK sebesar 109,47. Sementara itu, di Kota Yogyakarta inflasi secara tahunan tercatat sebesar 5,19% dengan IHK sebesar 111,77

“Kalau kita lihat dua kota inflasi di D.I. Yogyakarta, yakni Kabupaten Gunungkidul secara year on year tercatat sebesar 4,70% lebih rendah dibandingkan Kota Yogyakarta yang tercatat sebesar 5,19%. Secara month to month, Kabupaten Gunungkidul mencatat inflasi sebesar 0,66% sedangkan Kota Yogyakarta sebesar 0,72%,” jelas Endang. (Fadya Jasmin Malihah)

Bank Mandiri melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Mandiri Sahabat Desa yang menjangkau lebih dari 1.000 penerima manfaat dengan fokus pada intervensi gizi, perluasan akses air bersih, serta pendampingan edukatif bagi keluarga berisiko stunting di sejumlah wilayah prioritas nasional.

Program ini mencakup penyaluran paket gizi seimbang bagi ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun, serta pembangunan sarana air bersih berupa sumur bor di wilayah dengan tantangan sanitasi akibat musim kemarau berkepanjangan.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyampaikan bahwa Mandiri Sahabat Desa yang dilaksanakan selama enam bulan telah menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Papua, dan Yogyakarta. Program Mandiri Sahabat Desa merupakan bentuk sinergi terintegrasi dengan pemerintah dalam mendorong akselerasi penurunan stunting nasional.

"Kami meyakini percepatan penurunan stunting memerlukan kolaborasi yang terstruktur antara pemerintah dan masyarakat. Bank Mandiri berkomitmen menghadirkan solusi berkelanjutan guna membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing," kata Riduan dalam keterangan resmi, Jumat (30/1).

Riduan menyampaikan, Mandiri Sahabat Desa khusus bertujuan mengakselerasi pembangunan desa secara holistik, meliputi aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga desa memiliki daya tumbuh dan tingkat kesejahteraan yang lebih kompetitif.

"Mandiri Sahabat Desa memiliki fokus strategis pada penanganan stunting melalui pendekatan jangka panjang yang menyasar fase krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Program ini turut selaras dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar anak usia sekolah," tuturnya.

Dalam implementasinya, Bank Mandiri menyalurkan paket makanan bergizi mingguan berupa beras premium, telur, sayuran, dan protein hewani kepada ibu hamil dan anak usia di bawah dua tahun. Untuk memastikan ketepatan sasaran, program ini didukung oleh relawan BKKBN yang berperan sebagai Pendamping Keluarga dalam pemantauan kesehatan serta edukasi gizi bagi penerima manfaat.

Selain intervensi kesehatan, Mandiri Sahabat Desa turut menghadirkan edukasi pengelolaan keuangan bagi keluarga penerima manfaat sebagai bagian dari penguatan literasi finansial masyarakat desa.

"Dengan mengintegrasikan intervensi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan melalui Mandiri Sahabat Desa, kami mendorong akselerasi yang bertumbuh menuju desa yang lebih mandiri, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan keunggulan berkelanjutan," tutur Riduan.

Riduan menegaskan, sinergi bersama BKKBN ke depannya akan terus diperluas untuk menjangkau wilayah rawan stunting lainnya.

Dampak program Mandiri Sahabat Desa tercermin dari perbaikan kondisi kesehatan penerima manfaat. Di Kabupaten Keerom, Papua, rata-rata berat badan ibu hamil meningkat dari 55,61 kilogram pada awal intervensi menjadi 60,15 kilogram pada akhir program.

Di Sulawesi Tengah, pertumbuhan fisik anak usia di bawah dua tahun menunjukkan tren positif, dengan kenaikan berat badan dari rata-rata 8,25 kilogram menjadi 9,38 kilogram, serta tinggi badan dari 72,79 sentimeter menjadi 77,50 sentimeter.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, peningkatan berat badan anak usia di bawah dua tahun tercatat secara konsisten di wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo selama periode Agustus-Oktober 2025. Adapun di Nusa Tenggara Timur, pembangunan sumur bor di Desa Oenitas, Bea Ngencung, dan Wellabubur kini menjadi solusi strategis dalam menjaga keberlanjutan akses air bersih dan sanitasi di kawasan tersebut.

Atas komitmen dan kontribusi tersebut, Bank Mandiri memperoleh apresiasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas Komitmen Tinggi dan Kontribusi Nyata dalam mendukung Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).

Yogyakarta: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp2.417.495.

Angka tersebut naik 6,78 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya, atau setara kenaikan sebesar Rp153.414,05.

Penetapan UMP DIY 2026 ini diumumkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti dalam konferensi pers di Kepatihan, Yogyakarta.

Penetapan UMP Mengacu PP Pengupahan

Ni Made menjelaskan, penetapan UMP DIY 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan.

"Upah minimum provinsi tahun 2026 ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi," kata Ni Made dilansir Antara, Rabu, 24 Desember 2025.

UMSP belum diterapkan pada 2026

Dewan Pengupahan DIY sempat menginisiasi penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor konstruksi serta sektor transportasi, terbatas pada angkutan penumpang dan barang.

Namun, hasil kajian menunjukkan adanya tantangan struktural di kedua sektor tersebut, termasuk fluktuasi kinerja dan dinamika ekonomi yang dinilai belum stabil.

"Dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pada sektor konstruksi serta transportasi dan pergudangan, penerapan UMSP dinilai belum tepat untuk tahun 2026, sehingga masih menggunakan ketentuan yang berlaku sebelumnya," ujar Ni Made.

Daftar UMK DIY 2026 di Lima Kabupaten/Kota

Selain UMP, Gubernur DIY juga menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota. Rinciannya sebagai berikut:

- Kota Yogyakarta: Rp2.827.593 (naik 6,50 persen atau Rp172.551)
- Kabupaten Sleman: Rp2.624.387 (naik 6,4 persen atau Rp157.872)
- Kabupaten Bantul: Rp2.591.000 (naik 6,29 persen atau Rp148.468)
- Kabupaten Kulon Progo: Rp2.504.520 (naik 6,52 persen atau Rp153.280)
- Kabupaten Gunungkidul: Rp2.468.378 (naik 5,93 persen atau Rp138.115)

Kenaikan UMP DIY 2026 lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya

Ni Made menambahkan, besaran kenaikan upah tahun 2026 berada di atas ketentuan sebelumnya yang berkisar 0,1 hingga 0,3 persen.

Sementara nilai alfa ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan rentang 0,5 hingga 0,9, yang diserahkan kepada daerah melalui Dewan Pengupahan.

"Ini kan kepentingannya antara pengusaha dan pekerja. Jadi, kita mengambil jalan tengah saja," ujarnya.

(ANN)

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 naik menjadi Rp2.417.495 per bulan.

Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengataka, UMP di provinsinya naik sebesar 6,78 persen atau sebesar Rp153.414,05 dibandingkan tahun lalu.

"Besaran Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.417.495," ujar Made di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, DIY, Rabu (24/12).

Made menuturkan, penghitungan UMP DIY tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

UMP 2026 ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan provinsi yang mencakup unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur akademisi.

Selanjutnya, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 ditetapkan oleh gubernur mengacu rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan di wilayah masing-masing.

Hasilnya, UMK Kota Yogyakarta pada tahun depan ditetapkan sebesar Rp2.827.593. Angka ini naik Rp172.551,17 atau 6,50 persen dibanding tahun lalu.

Sementara UMK Kabupaten Sleman Rp2.624.387. Angka ini naik Rp157.872,14 atau 6,50 persen. Sedangkan Bantul, Rp2.509.001, meningkat Rp148.468,00 atau 6,29 persen.

UMK Kabupaten Kulon Progo menjadi Rp2.504.520, naik Rp153.280,15 atau 6,52 persen. Terakhir, Gunungkidul sebesar Rp2.468.378, meningkat Rp138.115,00 atau 5,93 persen.

Made menambahkan, upah minimum kabupaten/kota berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Pengusaha, lanjutnya, dilarang membayar upah di bawah upah minimum kabupaten/kota serta tidak melakukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota 2026.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah, sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," pungkas Made.

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyetop sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi 7.001 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang terindikasi terlibat praktik perjudian online atau judol.

Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih menyampaikan bahwa penghentian sementara penyaluran bantuan bagi penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol dilakukan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"[Data penerima bansos PKH] Itu sementara kita berhentikan. Kebijakan Kementerian Sosial, hasil dari data dari PPATK, lalu kita cek lagi untuk data tersebut," katanya dilansir dari Antara, Senin (17/11/2025).

Menurut data yang diterima oleh Dinas Sosial DIY, penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol paling banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yakni sebanyak 2.397 orang penerima manfaat.

Selain itu, ada 1.711 orang penerima manfaat PKH di Kabupaten Bantul, 1.106 orang penerima manfaat di Kabupaten Sleman, 938 orang penerima manfaat di Kota Yogyakarta, dan 849 orang penerima manfaat di Kabupaten Kulon Progo yang terindikasi terlibat judol.

Endang mengatakan, dinas sosial tingkat kabupaten/kota akan menyampaikan informasi kepada penerima manfaat PKH yang menghadapi penghentian sementara bantuan karena dinilai terindikasi terlibat perjudian online.

Karena temuan PPATK hanya didasarkan pada data nomor induk kependudukan dan nomor rekening, ia melanjutkan, verifikasi akan dilakukan dengan bantuan dari pendamping PKH di lima kabupaten dan kota untuk memastikan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol untuk menyampaikan klarifikasi.

"Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada komplain, ya sudah berarti memang ini benar," kata Endang.

Endang menyampaikan bahwa dalam banyak kasus temuan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol, pelaku judol tidak selalu warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Istrinya mungkin enggak judol, tapi yang judol suaminya atau anaknya. Kan sama saja, mereka memakai itu untuk judi. Walaupun dia tidak mengakui, tapi ternyata terbukti, yang judol adalah keluarga dia," katanya.

Kalau terbukti memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah untuk aktivitas ilegal seperti judol, ia mengatakan, maka penerima bantuan dinilai tidak lagi layak menjadi penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.

"Ketika itu digunakan untuk judol, berarti memang dia tidak perlu bantuan. Masa kita, pemerintah membantu untuk dia judi," katanya.

Endang menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar.

"Pemerintah maunya membantu untuk kebutuhan dasar dia, lalu diberdayakan lagi secara ekonominya," kata Endang.

Seluruh siswa dan guru yang sebelumnya mengalami gejala keracunan usai menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY, kini telah pulih sepenuhnya.

Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul Ismono memastikan seluruh pasien sudah kembali ke rumah masing-masing.

"Sejak Rabu (29/10) malam pukul 21.00 WIB, hanya tinggal seorang siswa yang masih dirawat di RSUD," kata Ismono dalam keterangan resmi, Kamis (30/10).

Satu-satunya siswa yang sempat dirawat adalah Lia Fifiana Putri, siswi kelas 11 SMKN 1 Saptosari. Lia kini juga telah dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang, bahkan sudah ceria kembali dan menyantap sarapan dengan lahap di ruang perawatan RSUD Saptosari pada Kamis pagi (30/10).

"Keluhannya lemas karena buang air besar," ujar Ismono mengenai kondisi Lia saat pertama kali dirawat.

Sebelumnya, beredar kabar ada ratusan siswa di Kecamatan Saptosari mengalami gejala mual, pusing, muntah, dan diare setelah menerima jatah makanan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Planjan pada Selasa (28/10). Namun, jumlah siswa yang terdampak ternyata tidak sebanyak kabar yang beredar di masyarakat.

Sebanyak 40 siswa SMPN 1 Saptosari dibawa ke RSUD Gunungkidul, sementara 40 orang lainnya, terdiri dari 3 siswa SMPN 1 Saptosari, 2 guru, dan 35 siswa SMKN 1 Saptosari, dirawat di Puskesmas Saptosari.

Menurut laporan Dinas Kesehatan, sebagian besar siswa mulai mengalami gejala pada Selasa malam hingga Rabu dini hari, tetapi masih sempat berangkat sekolah pada Rabu pagi sebelum akhirnya dilarikan ke fasilitas kesehatan.

Untuk memastikan penyebab insiden tersebut, Dinas Kesehatan Gunungkidul telah mengambil sampel makanan, muntahan, dan feses siswa guna pemeriksaan laboratorium. Hidangan MBG yang dibagikan hari itu terdiri dari nasi, gulai ayam, tahu goreng, dan potongan buah melon.

Dapur penyedia makanan MBG yang melayani wilayah Planjan kini dihentikan sementara operasinya oleh Badan Gizi Nasional (BGN) hingga hasil pemeriksaan laboratorium selesai dan penyebab pasti keracunan diketahui.

Dengan seluruh siswa dan guru kini dalam kondisi sehat, Dinas Kesehatan memastikan penanganan kasus ini akan tetap dilanjutkan untuk memastikan keamanan pangan dalam program MBG di masa mendatang.