SLEMAN - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan terdakwa Raudi Akmal tidak terbukti terlibat dalam perkara korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. Hakim menilai aktivitas Raudi Akmal dalam penggalangan massa, sosialisasi program, hingga pendampingan kelompok sadar wisata (pokdarwis) merupakan bagian dari peran sebagai tim sukses dan pengurus organisasi, bukan bagian dari perbuatan melawan hukum.

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Raudi Akmal tidak terbukti terlibat dalam perluasan Peraturan Bupati Nomor 49 maupun dalam pengkondisian proposal, sehingga majelis hakim tidak sependapat dengan pendapat penuntut umum mengenai keterlibatan yang bersangkutan," kata Majelis Hakim yang dipimpin oleh Melinda Aritonang dalam putusan perkara korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020, Senin (27/4/2026).

Majelis menyatakan, tidak terdapat bukti adanya kerja sama atau pembagian peran antara Raudi Akmal dengan perangkat daerah Kabupaten Sleman dalam pembentukan kebijakan, khususnya terkait perluasan dana hibah pariwisata yang menjadi pokok perkara.

"Menimbang bahwa meskipun terdapat kehendak yang sejalan dengan tim pemenangan, namun tidak terbukti adanya peran aktif saksi Raudi Akmal dalam perbuatan melawan hukum," kata hakim.

Selain menilai posisi Raudi Akmal, hakim juga menguraikan sejumlah pertimbangan terkait pokok perkara. Majelis menyatakan tidak terdapat bukti terdakwa secara langsung menikmati hasil tindak pidana, karena keuntungan yang diperoleh lebih bersifat non-finansial berupa kemenangan pasangan calon yang didukung.

Di sisi lain, dana hibah yang disalurkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 dinilai telah diterima dan dimanfaatkan masyarakat serta terbukti memberikan manfaat. Kebijakan tersebut juga tetap berlaku dan dilaksanakan sehingga berdampak pada pembangunan masyarakat. Atas dasar itu, majelis menyatakan terdakwa tidak dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti karena dana tidak dinikmati secara pribadi dan mengalir kepada masyarakat.

Meski demikian, hakim menyoroti adanya aspek pelaksanaan yang dinilai tidak tepat. Dalam pertimbangan disebutkan terdakwa memberikan arahan kepada pihak tertentu, di antaranya kepada saksi Nyoman agar tidak mengumumkan dana hibah, serta kepada saksi Emi agar penyaluran diarahkan kepada kelompok tertentu. Hal ini dinilai menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam pendistribusian bantuan.

Majelis juga mencatat adanya komunikasi serta penyusunan draft kebijakan yang mengikuti arahan terdakwa, yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Namun, berdasarkan keseluruhan pertimbangan, hakim menegaskan tidak terdapat bukti keterlibatan Raudi Akmal dalam tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut, sekaligus menegaskan posisinya tidak terkait dengan aspek kebijakan maupun pelaksanaan yang menjadi pokok permasalahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyetop sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi 7.001 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang terindikasi terlibat praktik perjudian online atau judol.

Kepala Dinas Sosial DIY Endang Patmintarsih menyampaikan bahwa penghentian sementara penyaluran bantuan bagi penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol dilakukan berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"[Data penerima bansos PKH] Itu sementara kita berhentikan. Kebijakan Kementerian Sosial, hasil dari data dari PPATK, lalu kita cek lagi untuk data tersebut," katanya dilansir dari Antara, Senin (17/11/2025).

Menurut data yang diterima oleh Dinas Sosial DIY, penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol paling banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, yakni sebanyak 2.397 orang penerima manfaat.

Selain itu, ada 1.711 orang penerima manfaat PKH di Kabupaten Bantul, 1.106 orang penerima manfaat di Kabupaten Sleman, 938 orang penerima manfaat di Kota Yogyakarta, dan 849 orang penerima manfaat di Kabupaten Kulon Progo yang terindikasi terlibat judol.

Endang mengatakan, dinas sosial tingkat kabupaten/kota akan menyampaikan informasi kepada penerima manfaat PKH yang menghadapi penghentian sementara bantuan karena dinilai terindikasi terlibat perjudian online.

Karena temuan PPATK hanya didasarkan pada data nomor induk kependudukan dan nomor rekening, ia melanjutkan, verifikasi akan dilakukan dengan bantuan dari pendamping PKH di lima kabupaten dan kota untuk memastikan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol

Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada warga yang masuk dalam daftar penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol untuk menyampaikan klarifikasi.

"Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada komplain, ya sudah berarti memang ini benar," kata Endang.

Endang menyampaikan bahwa dalam banyak kasus temuan indikasi keterlibatan penerima manfaat PKH dalam praktik judol, pelaku judol tidak selalu warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Istrinya mungkin enggak judol, tapi yang judol suaminya atau anaknya. Kan sama saja, mereka memakai itu untuk judi. Walaupun dia tidak mengakui, tapi ternyata terbukti, yang judol adalah keluarga dia," katanya.

Kalau terbukti memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah untuk aktivitas ilegal seperti judol, ia mengatakan, maka penerima bantuan dinilai tidak lagi layak menjadi penerima manfaat program bantuan sosial pemerintah.

"Ketika itu digunakan untuk judol, berarti memang dia tidak perlu bantuan. Masa kita, pemerintah membantu untuk dia judi," katanya.

Endang menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar.

"Pemerintah maunya membantu untuk kebutuhan dasar dia, lalu diberdayakan lagi secara ekonominya," kata Endang.

untuk memajukan Sleman melalui penguatan sektor UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan kegiatan masyarakat yang produktif

Sleman (ANTARA) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebutkan bahwa kegiatan Maguwoharjo Expo 2025 menjadi wadah bagi masyarakat terutama generasi muda untuk berinovasi mengembangkan ide-ide kreatif.

"Kegiatan Maguwoharjo Expo ini dapat menjadi wadah masyarakat agar semakin percaya diri untuk berinovasi, menciptakan produk-produk baru, mengembangkan ide-ide kreatif serta berani memulai usaha," kata Danang Maharsa saat membuka Maguwoharjo Expo 2025 di Lapangan Sarirejo Maguwoharjo, Depok Kabupaten Sleman, Minggu.

Maguwoharjo Expo 2025 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan Kalurahan (setingkat desa) Maguwoharjo Kapanewon (Kecamatan) Depok Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hadir pula pada acara tersebut Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Mangkubumi serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sleman.

Danang menyampaikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Maguwoharjo Expo Tahun 2025.

Menurut dia, pameran ini menjadi ruang bagi seluruh elemen masyarakat Maguwoharjo untuk memperkenalkan karya, produk dan gagasan-gagasan terbaiknya kepada masyarakat luas.

"Maguwoharjo Expo 2025 ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memajukan Sleman melalui penguatan sektor UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan kegiatan masyarakat yang produktif," katanya.

Penjabat (Pj) Lurah (Kepala Desa) Maguwoharjo Muhammad Falak Susanto mengatakan kegiatan rutin tahunan ini diadakan mulai 16 sampai 22 November 2025.

"Maguwoharjo Expo ini dimeriahkan dengan berbagai penampilan seni budaya, gelar UMKM, jalan santai, senam bersama, pembagian doorprize, lomba dan ditutup dengan Maguwoharjo Bersholawat pada 22 November 2025," katanya.

Ia mengatakan tema yang diangkat pada kegiatan Maguwoharjo Expo kali ini adalah "Bangkit Bersama Tumbuh Berdaya".

"Kegiatan ini untuk menampilkan kreativitas dan potensi Kalurahan Maguwoharjo, serta menjadi harapan dan optimisme masyarakat Maguwoharjo dalam menyongsong masa depan yang lebih baik," katanya.

Sedangkan GKR Mangkubumi menyampaikan apresiasi dan berharap kegiatan ini bisa menjadi ajang pameran dan promosi UMKM warga masyarakat Maguwoharjo. Sehingga produk-produk UMKM bisa semakin dikenal, berkualitas dan diminati masyarakat.

"Ini ajang yang bisa untuk ibu-ibu berjualan (UMKM). Semua maju, semua makmur," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja masih menunggu penetapan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah akan mengumumkan kenaikan upah pada November 2025.

Terdapat peluang kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 8,5% hingga 10,5%, sebagaimana usulan kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Meski begitu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pembahasan formula kenaikan upah minimum 2026 masih berlangsung antara pemerintah, kalangan pengusaha, dan serikat pekerja.

“Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024. Komponen pertimbangan kenaikan upah minimum itu mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Berdasarkan regulasi tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menetapkan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Yogyakarta berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota dan atas usulan Dewan Pengupahan.

UMK dan UMSK 2025 ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY No. 483/KEP/2024 dan Keputusan Gubernur DIY No. 484/KEP/2024. Dari lima kabupaten/kota yang ada di DIY, Kota Yogyakarta memiliki tingkat UMK tertinggi pada tahun ini, yakni sebesar Rp2,65 juta.

Berikut daftar UMK 2026 DI Yogyakarta jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

1. Kota Yogyakarta – dari Rp2.655.041,81 menjadi Rp2.933.298
2. Kabupaten Sleman – dari Rp2.466.514,86 menjadi Rp2.725.547
3. Kabupaten Bantul – dari Rp2.360.533,00 menjadi Rp2.608.892
4. Kabupaten Kulon Progo – dari Rp2.351.239,85 menjadi Rp2.603.626
5. Kabupaten Gunungkidul – dari Rp2.330.263,67 menjadi Rp2.574.842