Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DIY tahun 2026 sebesar Rp2.417.495.

Besaran upah ini mengalami kenaikan sebesar 6,78% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.264.081. Secara nominal, kenaikan UMP DIY tahun depan mencapai Rp153.414.

“UMP tahun 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan unsur akademisi,” demikian keterangan resmi Pemda DIY, Rabu (24/12/2025).

Selain itu, Gubernur DIY juga telah menetapkan upah minimum kabupaten/Kota (UMK) 2026 berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Berikut detailnya:

Rincian upah Kabupaten dan Kota di Yogyakarta 2026

• UMK Kota Yogyakarta 2026 sebesar Rp2.827.593, naik 6,5% atau Rp172.551,17
• UMK Kabupaten Sleman naik 6,4% atau Rp157.872,14 menjadi Rp2.624.387.
• UMK Kabupaten Bantul naik 6,29% atau Rp148.468 menjadi Rp2.509.001,
• UMK Kabupaten Kulon Progo naik 6,52% atau Rp153.280 menjadi Rp2.504.520,
• UMK Kabupaten Gunungkidul naik 5,93% atau Rp138.115 menjadi Rp2.468.378.

“Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum kabupaten/kota serta tidak melakukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota tahun 2026,” pungkas keterangan tersebut.

Adapun, hari ini adalah batas akhir pengumuman besaran upah minimum di masing-masing provinsi. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Selain UMP, aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Yogyakarta: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp2.417.495.

Angka tersebut naik 6,78 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya, atau setara kenaikan sebesar Rp153.414,05.

Penetapan UMP DIY 2026 ini diumumkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti dalam konferensi pers di Kepatihan, Yogyakarta.

Penetapan UMP Mengacu PP Pengupahan

Ni Made menjelaskan, penetapan UMP DIY 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan.

"Upah minimum provinsi tahun 2026 ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi," kata Ni Made dilansir Antara, Rabu, 24 Desember 2025.

UMSP belum diterapkan pada 2026

Dewan Pengupahan DIY sempat menginisiasi penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor konstruksi serta sektor transportasi, terbatas pada angkutan penumpang dan barang.

Namun, hasil kajian menunjukkan adanya tantangan struktural di kedua sektor tersebut, termasuk fluktuasi kinerja dan dinamika ekonomi yang dinilai belum stabil.

"Dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pada sektor konstruksi serta transportasi dan pergudangan, penerapan UMSP dinilai belum tepat untuk tahun 2026, sehingga masih menggunakan ketentuan yang berlaku sebelumnya," ujar Ni Made.

Daftar UMK DIY 2026 di Lima Kabupaten/Kota

Selain UMP, Gubernur DIY juga menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota. Rinciannya sebagai berikut:

- Kota Yogyakarta: Rp2.827.593 (naik 6,50 persen atau Rp172.551)
- Kabupaten Sleman: Rp2.624.387 (naik 6,4 persen atau Rp157.872)
- Kabupaten Bantul: Rp2.591.000 (naik 6,29 persen atau Rp148.468)
- Kabupaten Kulon Progo: Rp2.504.520 (naik 6,52 persen atau Rp153.280)
- Kabupaten Gunungkidul: Rp2.468.378 (naik 5,93 persen atau Rp138.115)

Kenaikan UMP DIY 2026 lebih tinggi dari ketentuan sebelumnya

Ni Made menambahkan, besaran kenaikan upah tahun 2026 berada di atas ketentuan sebelumnya yang berkisar 0,1 hingga 0,3 persen.

Sementara nilai alfa ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan rentang 0,5 hingga 0,9, yang diserahkan kepada daerah melalui Dewan Pengupahan.

"Ini kan kepentingannya antara pengusaha dan pekerja. Jadi, kita mengambil jalan tengah saja," ujarnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pekerja masih menunggu penetapan besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah akan mengumumkan kenaikan upah pada November 2025.

Terdapat peluang kenaikan upah minimum tahun depan sebesar 8,5% hingga 10,5%, sebagaimana usulan kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Meski begitu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pembahasan formula kenaikan upah minimum 2026 masih berlangsung antara pemerintah, kalangan pengusaha, dan serikat pekerja.

“Tunggu saja dulu, kan kita masih proses. [Diumumkan] November, dong, kan masih ada waktu,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Senin (20/10/2025).

Sebelumnya, pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.16/2024. Komponen pertimbangan kenaikan upah minimum itu mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Berdasarkan regulasi tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menetapkan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Yogyakarta berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota dan atas usulan Dewan Pengupahan.

UMK dan UMSK 2025 ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY No. 483/KEP/2024 dan Keputusan Gubernur DIY No. 484/KEP/2024. Dari lima kabupaten/kota yang ada di DIY, Kota Yogyakarta memiliki tingkat UMK tertinggi pada tahun ini, yakni sebesar Rp2,65 juta.

Berikut daftar UMK 2026 DI Yogyakarta jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:

1. Kota Yogyakarta – dari Rp2.655.041,81 menjadi Rp2.933.298
2. Kabupaten Sleman – dari Rp2.466.514,86 menjadi Rp2.725.547
3. Kabupaten Bantul – dari Rp2.360.533,00 menjadi Rp2.608.892
4. Kabupaten Kulon Progo – dari Rp2.351.239,85 menjadi Rp2.603.626
5. Kabupaten Gunungkidul – dari Rp2.330.263,67 menjadi Rp2.574.842