Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DIY tahun 2026 sebesar Rp2.417.495.

Besaran upah ini mengalami kenaikan sebesar 6,78% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.264.081. Secara nominal, kenaikan UMP DIY tahun depan mencapai Rp153.414.

“UMP tahun 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan unsur akademisi,” demikian keterangan resmi Pemda DIY, Rabu (24/12/2025).

Selain itu, Gubernur DIY juga telah menetapkan upah minimum kabupaten/Kota (UMK) 2026 berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Berikut detailnya:

Rincian upah Kabupaten dan Kota di Yogyakarta 2026

• UMK Kota Yogyakarta 2026 sebesar Rp2.827.593, naik 6,5% atau Rp172.551,17
• UMK Kabupaten Sleman naik 6,4% atau Rp157.872,14 menjadi Rp2.624.387.
• UMK Kabupaten Bantul naik 6,29% atau Rp148.468 menjadi Rp2.509.001,
• UMK Kabupaten Kulon Progo naik 6,52% atau Rp153.280 menjadi Rp2.504.520,
• UMK Kabupaten Gunungkidul naik 5,93% atau Rp138.115 menjadi Rp2.468.378.

“Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum kabupaten/kota serta tidak melakukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota tahun 2026,” pungkas keterangan tersebut.

Adapun, hari ini adalah batas akhir pengumuman besaran upah minimum di masing-masing provinsi. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

“Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

Selain UMP, aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jogja 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan keputusan tersebut, UMP Jogja 2026 naik 6,78 persen atau bertambah Rp 153.414, sehingga nominalnya menjadi Rp 2.417.495. Kenaikan ini menjadi acuan awal dalam penetapan gaji minimum di wilayah DIY untuk tahun depan.

Penetapan UMP DIY 2026 dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pengupahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa penetapan UMP DIY 2026 dilakukan langsung oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Pemda DIY.

Dewan tersebut terdiri dari berbagai unsur, mulai dari serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, hingga akademisi. Seluruh pihak terlibat dalam proses pengkajian sebelum besaran UMP Jogja 2026 ditetapkan.

“Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi,” kata Ni Made Dwipanti dikutip dari TribunJogja, Kamis (24/12/2025).

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DIY 2026

Selain membahas gaji UMR Jogja 2026, Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga menginisiasi pembahasan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DIY 2026. Sektor yang dikaji meliputi sektor konstruksi serta sektor transportasi, khususnya angkutan penumpang dan barang.

Inisiasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik risiko kerja serta dinamika perkembangan ekonomi daerah, berdasarkan kajian akademisi yang tergabung dalam Dewan Pengupahan.

Namun, hasil kajian menunjukkan masih terdapat tantangan struktural pada kedua sektor tersebut. Meskipun sektor transportasi dan pergudangan memiliki kontribusi ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Pulau Jawa, laju pertumbuhannya dinilai fluktuatif dan cenderung melambat.

“Dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pada kedua sektor tersebut, penerapan UMSP pada sektor konstruksi dan sektor transportasi-pergudangan dinilai belum tepat untuk dilaksanakan pada tahun 2026,” ujar Ni Made Dwipanti.

UMK Jogja 2026 di 5 kabupaten/kota

Selain UMR Jogja 2026, Pemda DIY juga menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jogja 2026. Penetapan UMK dilakukan oleh berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota, yang sebelumnya menerima usulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Besaran UMK Jogja 2026 ditetapkan berbeda-beda di setiap wilayah. Berikut rincian lengkap gaji UMR Jogja 2026 di lima kabupaten/kota:

• UMK Kota Yogyakarta 2026 sebesar Rp 2.827.593, naik Rp 172.551,17 atau 6,50 persen
• UMK Sleman 2026 sebesar Rp 2.624.387, naik Rp 157.872,14 atau 6,40 persen
• UMK Bantul 2026 sebesar Rp 2.509.001, naik Rp 148.468,00 atau 6,29 persen
• UMK Kulon Progo 2026 sebesar Rp 2.504.520, naik Rp 153.280,15 atau 6,52 persen
• UMK Gunungkidul 2026 sebesar Rp 2.468.378, naik Rp 138.115,00 atau 5,93 persen

Ditegaskan bahwa upah minimum yang berlaku di wilayah DIY adalah UMK, sehingga perusahaan wajib menerapkan ketentuan tersebut sesuai dengan lokasi operasional masing-masing.

KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan UMP Jogja 2026 tercatat sebesar 6,78 persen atau Rp 153.414 menjadi Rp 2.417.495.

Penetapan UMP DIY 2026 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa UMP 2026 ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Pemda DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.

“Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Upah Minimum Provinsi Tahun 2026 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur akademisi,” kata Ni Made Dwipanti dikutip dari TribunJogja, Kamis (24/12/2025).

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DIY 2026

Selain UMR Jogja 2026, Dewan Pengupahan Provinsi DIY juga menginisiasi penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor konstruksi serta sektor transportasi, khususnya angkutan penumpang dan barang.

Inisiasi tersebut didasarkan pada pertimbangan karakteristik risiko kerja dan perkembangan ekonomi, melalui kajian yang dilakukan oleh unsur akademisi Dewan Pengupahan.

Namun, hasil analisis menunjukkan adanya tantangan struktural pada kedua sektor tersebut. Meski sektor transportasi dan pergudangan memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata Pulau Jawa, pertumbuhannya dinilai fluktuatif dan cenderung menurun.

“Dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pada kedua sektor tersebut, penerapan UMSP pada sektor konstruksi dan sektor transportasi-pergudangan dinilai belum tepat untuk dilaksanakan pada tahun 2026,” ujar Ni Made Dwipanti.

UMK Jogja 2026

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi bupati dan wali kota atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Besaran UMK ditetapkan berbeda di setiap wilayah.

Berikut rincian UMK 2026 Jogja:

• UMK Kota Yogyakarta 2026 sebesar Rp 2.827.593, naik Rp 172.551,17 atau 6,50 persen
• UMK Sleman 2026 sebesar Rp 2.624.387, naik Rp 157.872,14 atau 6,40 persen
• UMK Bantul 2026 sebesar Rp 2.509.001, naik Rp 148.468,00 atau 6,29 persen
• UMK Kulon Progo 2026 sebesar Rp 2.504.520, naik Rp 153.280,15 atau 6,52 persen
• UMK Gunung Kidul 2026 sebesar Rp 2.468.378, naik Rp 138.115,00 atau 5,93 persen

Pemda DIY menegaskan bahwa upah minimum yang berlaku di wilayah DIY adalah UMK, sehingga perusahaan wajib mengacu pada ketentuan tersebut sesuai wilayah operasionalnya.