Bisnis.com,JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai penurunan kinerja eksporbatu bara pada Januari–April 2026 tak lepas dari pemangkasan volume produksi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor batu bara sepanjang Januari–April 2026 mencapai US$7,57 miliar. Angka itu turun 7,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$8,17 miliar.
Penurunan itu sejalan dengan kontraksi volume ekspor sebesar 6,7% secara tahunan, dari 122,76 juta ton menjadi 114,54 juta ton. Pelemahan tersebut menjadikan batu bara sebagai satu-satunya komoditas unggulan ekspor Indonesia yang mencatatkan kinerja negatif pada empat bulan pertama tahun ini.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy menilai penurunan kinerja ekspor itu merupakan konsekuensi dari pemangkasan produksi emas hitam tahun ini. Dia mengatakan volume produksi batu bara terganjal pembatasan rencana target produksi tahun ini yang sudah disampaikan pemerintah melalui mekanisme persetujuan RKAB 2026.
"Seperti kita ketahui bersama, Menteri ESDM telah menyampaikan jika target rencana produksi batu bara Indonesia di tahun 2026 hanya akan dibatasi pada kisaran volume 600 juta ton saja atau menurun signifikan dibandingkan pencapaian realisasi volume produksi di tahun 2025 sebesar 790 juta ton dan di tahun 2024 sebesar 836 juta ton," jelas Sudirman kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).
Dia menjelaskan perusahaan-perusahaan batu bara yang saat ini telah menerima persetujuan dokumen RKAB dari Kementerian ESDM, mendapat pemangkasan volume.
Sudirman menilai pelaku usaha harus tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di tengah pembatasan tersebut. Pasalnya, kebutuhan DMO untuk pembangkit listrik dan industri pupuk serta semen juga krusial.
"Sementara untuk ekspor, mereka [pelaku usaha] memprioritaskan untuk memenuhi suplai kepada pembeli [buyer] yang sudah memiliki keterikatan kontrak penjualan dengan perusahaan-perusahaan produsen batu bara tersebut, apalagi jika kontrak penjualan tersebut merupakan kontrak penjualan jangka panjang yang sudah disepakati sebelumnya," jelas Sudirman.
Berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 2026 ini dengan keterbatasan produksi batu bara yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka penjualan emas hitam secara ekspor juga menurun terutama penjualan secara spot ke pasar bebas.
Sudirman mengatakan penurunan kinerja ekspor batu bara tentunya memunculkan potensi tergerusnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini. Padahal, harga batu bara sudah mulai merangkak naik dibandingkan harga di tahun sebelumnya.
"Sebenarnya memang cukup disayangkan jika kenaikan harga batu bara yang sedang terjadi saat ini tidak dijadikan kesempatan bagi pemerintah guna dapat kembali meningkatkan potensi penerimaan negara yang lebih besar," imbuhnya.
Dia pun menilai masih terdapat peluang bagi pemerintah untuk kembali meningkatkan pendapatan dari ekspor batu bara. Syaratnya, pemerintah harus bersedia kembali membuka keran kesempatan bagi perusahaan-perusahaan tambang batu bara untuk dapat meningkatkan produksinya kembali melalui mekanisme revisi persetujuan RKAB.
Sudirman menyebut pemerintah tentunya dapat menyeleksi perusahaan-perusahaan tambang mana yang bisa diberikan persetujuan untuk meningkatkan produksinya. Misalnya, dengan kondisi syarat patuh aturan; taat membayar pajak; terbukti menerapkan kaidah good mining practice di dalam pelaksanaan operasional tambangnya; hingga rendah kecelakaan kerja.
"Ini maupun syarat atau kondisi lain yang dianggap mendukung guna dapat diberikan persetujuan revisi RKAB untuk peningkatan produksi batu baranya," ucap Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerapan skema ekspor satu pintu batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai tidak otomatis meningkatkan penerimaan negara maupun posisi tawar Indonesia di pasar global secara signifikan. Pasalnya, mekanisme pengawasan harga dan royalti batu bara selama ini dinilai sudah jauh lebih ketat dibanding sebelumnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah sejatinya telah memiliki instrumen pengawasan harga batu bara melalui kewajiban penggunaan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk transaksi ekspor sejak awal Maret 2025.

Dengan mekanisme tersebut, harga ekspor batu bara Indonesia sudah mengacu pada harga referensi resmi sehingga ruang penjualan di bawah harga pasar dan potensi kebocoran royalti makin sempit.

“Karena itu, argumen bahwa pintu ekspor tunggal dibutuhkan agar negara mengetahui harga jual yang sebenarnya menjadi kurang sepenuhnya tepat untuk komoditas batu bara,” katanya saat dihubungi, Jumat (22/5/2026).

Menurut Yusuf, mekanisme royalti progresif dan pengawasan transaksi ekspor batu bara juga sudah berjalan relatif lebih maju dibanding sejumlah komoditas lain. Alhasil, nilai tambah kebijakan eksportir tunggal terhadap batu bara dinilai tidak akan sebesar yang dibayangkan publik.

Dia menjelaskan Indonesia memang memiliki posisi dominan sebagai eksportir batu bara global dengan produksi mendekati 800 juta ton per tahun dan sekitar dua pertiganya diekspor. Dalam teori ekonomi, skema penjualan terpusat memang berpotensi menciptakan disiplin harga dan mencegah eksportir domestik saling menekan harga jual.

Namun, kondisi pasar global saat ini dinilai tidak mendukung terciptanya penguatan harga yang signifikan. Permintaan dari dua pasar utama Indonesia, yakni China dan India, tengah mengalami perubahan struktural seiring peningkatan produksi batu bara domestik kedua negara tersebut.

“Indonesia memang bisa mengatur eksportir domestiknya, tetapi kita tidak bisa memaksa China atau India membeli dengan harga lebih tinggi jika mereka punya alternatif lain,” ujar Yusuf.

Dia menilai posisi Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar dunia tidak otomatis membuat negara memiliki kendali penuh atas harga global batu bara. China dan India disebut masih memiliki opsi meningkatkan produksi domestik, memperbesar impor dari negara lain seperti Australia dan Rusia, hingga menekan konsumsi impor secara bertahap.

Selain itu, tekanan transisi energi global juga membuat prospek batu bara jangka panjang makin menantang. Dalam kondisi pasar yang melemah, strategi menjaga harga terlalu agresif justru berisiko mengorbankan volume ekspor Indonesia.

“Jadi manfaat realistisnya mungkin hanya berupa sedikit peningkatan disiplin harga, khususnya pada ceruk batu bara kalori rendah yang memang menjadi kekuatan Indonesia, bukan lompatan besar pada harga global,” katanya.

Dari sisi penerimaan negara, Yusuf menilai tambahan pemasukan yang paling realistis bukan berasal dari perubahan mekanisme penjualan, melainkan dari perbaikan pencatatan volume, pengurangan under-reporting, dan pengetatan transaksi afiliasi.

Menurutnya, skema eksportir tunggal memang berpotensi mempersempit praktik transfer pricing yang selama ini kerap dilakukan melalui penjualan batu bara ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga murah sebelum keuntungan dipindahkan ke luar negeri.

Meski begitu, dia mengingatkan potensi manipulasi tetap dapat bergeser ke pos lain seperti biaya logistik, freight, asuransi, maupun harga pembelian domestik dari produsen ke badan eksportir tunggal.

Yusuf juga mengingatkan potensi efek samping terhadap margin produsen batu bara apabila badan eksportir tunggal mengambil fee atau margin tertentu dalam rantai perdagangan. Kondisi tersebut berpotensi menekan laba perusahaan dan pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak penghasilan badan.

“Jadi devisa bruto mungkin terlihat lebih besar, tetapi penerimaan bersih negara belum tentu naik sebesar yang dibayangkan karena sebagian hanya berpindah dari kantong perusahaan ke lembaga perantara,” ujarnya.

Dia menilai pemerintah sebenarnya masih memiliki ruang untuk memperkuat pengawasan tanpa harus langsung menerapkan model eksportir tunggal yang lebih intervensionis. Instrumen seperti HBA, aturan transfer pricing, pencocokan data kepabeanan, hingga kewajiban pelaporan transaksi disebut masih dapat diperketat lebih lanjut.

“Persoalannya sebenarnya bukan sekadar siapa yang menjual, tetapi seberapa transparan keseluruhan rantai transaksinya,” kata Yusuf.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga penelitian dan publikasi NEXT Indonesia Center menemukan adanya perbedaan nilai pencatatan kepabeanan alias praktik trade misinvoicing dalam kegiatan ekspor batu bara Indonesia.

Menurut hasil penelitian NEXT Indonesia Center, dari 2015 hingga 2024, yaitu dalam 10 tahun terakhir, terjadi selisih pencatatan senilai US$20,0 miliar. Kemudian, jika rentang waktu diperpanjang menjadi 25 tahun terakhir, atau periode 2000-2024, selisih pencatatan nilai mencapai US$39,5 miliar.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis mengatakan bahwa perbedaan nilai pencatatan kepabeanan ekspor batu bara tersebut mempunyai nilai potensi kebocoran yang besar.

“Jika dirata-rata, ada transaksi sekitar US$1,6 miliar setiap tahun dalam 25 tahun atau US$2 miliar per tahun dalam 10 tahun terakhir menguap atau tak tercatat, sehingga negara berpotensi kehilangan penerimaan,” katanya seperti dikutip dalam siaran pers, Senin (27/04/2026).

Ade Holis menjelaskan bahwa praktik selisih pencatatan nilai itu terjadi dalam dua bentuk. Pertama, nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari seharusnya alias under-invoicing. Kedua, nilai ekspor dilaporkan lebih tinggi dari seharusnya atau over-invoicing.

Keduanya, menurutnya, membuka ruang untuk menghindari kewajiban dalam negeri atau membuka pintu untuk memindahkan dana lintas negara.

Saat ini, Indonesia adalah negara eksportir batu bara terbesar dunia. Dari 2020 hingga 2024, Indonesia merupakan pemasok terbesar batu bara, yaitu sekitar 28,31% terhadap total pasokan sumber energi tersebut di pasar global. Dari sisi besaran penjualan, rata-rata ekspor batu bara Indonesia sepanjang periode tersebut mencapai US$30,6 miliar per tahun.

NEXT Indonesia Center menggunakan data perdagangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UN Comtrade periode 2015—2024, untuk melakukan analisisnya.

Dari hasil penelitian mereka, NEXT Indonesia Center menemukan praktik under-invoicing menjadi modus yang paling dominan dalam kasus selisih pencatatan kepabeanan, dengan total nilai mencapai US$13,5 miliar.

Ade menyebut bahwa “praktik gelap” itu diduga kuat dilakukan untuk menekan beban royalti produksi atau mengakali aturan kewajiban pasar domestic alias Domestic Market Obligation (DMO). Aturan itu mewajibkan perusahaan menjual sebagian produksinya ke pasar domestik dengan harga tertentu.

Lembaga itu mencatat India sebagai negara tujuan ekspor batu bara dengan potensi under-invoicing terbesar, yakni mencapai US$7,9 miliar atau 58,63% dari keseluruhan nilai under-invoicing. India memang merupakan negara pengimpor utama batu bara Indonesia, dengan mengambil porsi 27,08% dari total ekspor selama 2020-2024.

Di lain pihak, praktik over-invoicing juga ditemukan dengan nilai mencapai US$6,5 miliar.

NEXT Indonesia Center menemukan bahwa praktik over-invoicing sangat terkonsentrasi di Bangladesh, yang mencakup US$4,29 miliar atau 66,13% dari keseluruahn nilai over-invoicing. Pola yang sangat terfokus pada negara-negara tertentu ini, menurut lembaga itu, mengindikasikan adanya mekanisme perdagangan yang tidak transparan dan terstruktur.

Ade Holis mengungkapkan bahwa masalah perbedaan nilai pencatatan kepabeanan ekspor itumerupakan hal yang vital karena skala produksi dan ekspor batu bara Indonesia sangat besar. Di samping menjadi eksportir batu bara nomor satu dunia, batu bara juga menyumbang terhadap 10% total ekspor Indonesia, bahkan sempat mencapai US$46,8 miliar pada 2022.

“Artinya, sedikit saja nilai ekspor ‘dimainkan’, dampaknya langsung miliaran dolar,” jelasnya.

Gerakan Pemerintah dalam Kebijakan Ekspor Batu Bara

Pemerintah Indonesia kini sedang bergelut dengan rencana pengenaan bea keluar ekspor batu bara untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah menyuarakan niat untuk membasmi praktik under-invoicing dan ekspor ilegal agar Indonesia tidak terus kehilangan pendapatan. Meski begitu, rencana penerapan bea keluar antara 1% hingga 5% sempat memicu dinamika di internal kabinet.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan perlunya kehati-hatian dalam kebijakan ini. Dia mengonfirmasi bahwa hingga awal April 2026 pengenaan bea ini belum diterapkan.

Ade Holis menyebut bahwa persoalan tata kelola sektor batu bara ini penuh dilema.

“Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan, tetapi, di sisi lain, keragu-raguan muncul karena kekhawatiran akan dampak terhadap stabilitas ekspor. Oleh karena itu, penting melihat persoalan ini melampaui sekadar masalah tarif,” paparnya.

Menurutnya, kebocoran dalam nilai pencatatan dan pengawasan akan terus terjadi apabila tidak ada perbaikan sistemik di sistem ekspor batu bara.

Dia pun menyatakan bahwa masalah selisih pencatatan nilai dalam ekspor batu bara bukan sekadar anomali kecil atau kesalahan administrasi semata. Selisih US$20 miliar dalam sepuluh tahun, katanya, menunjukkan bahwa masalah tersebut adalah persoalan sistemik yang terstruktur.

Ade mengatakan bahwa berbagai kebijakan tarif dari pemerintah berisiko sekadar menjadi solusi tambal-sulam jika tidak ada pengawasan yang lebih ketat, transparansi harga, serta integrasi data perdagangan lintas negara. Kebijakan-kebijakan itu pun bisa tidak menyentuh akar permasalahan utama dari hilangnya potensi penerimaan negara.

NEXT Indonesia Center menekankan bahwa penerapan bea keluar saja tidak akan efektif apabila tidak adanya reformasi sistem pengawasan. Lalu, tantangan-tantangan yang harus segera diselesaikan adalah ketiadaan transparansi dalam struktur kontrak jangka panjang dan keterlibatan dari perusahaan afiliasi luar negeri.

Lembaga itu juga menegaskan bahwa sebagai negara yang lebih dari 10% total ekspor nasionalnya berasal dari batu bara, ketidakakuratan data perdagangan batu bara Indonesia bukan hanya berdampak pada hilangnya penerimaan negara. Mereka mengatakan bahwa hal itu juga berpotensi mengaburkan gambaran kinerja ekspor nasional dan merusak kredibilitas data perdagangan Indonesia di mata internasional. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mencatat capaian strategis di tengah ketidakpastian energi global dengan menempati posisi kedua dunia sebagai negara paling tahan terhadap gejolak energi, khususnya minyak dan gas.

Berdasarkan laporan terbaru JP Morgan bertajuk Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis Maret 2026, Indonesia berada tepat di bawah Afrika Selatan dalam daftar ketahanan energi global.

Studi tersebut menganalisis 52 negara konsumen energi terbesar yang secara kolektif mewakili 82 persen konsumsi energi dunia. Hasilnya, Indonesia dinilai memiliki tingkat perlindungan energi yang tinggi berkat kombinasi sumber energi domestik yang kuat.

Ketahanan ini diukur melalui indikator total insulation factor, yakni gabungan berbagai sumber energi dalam negeri seperti batu bara, gas, hingga energi terbarukan yang membuat suatu negara lebih tahan terhadap fluktuasi pasar global.

Laporan tersebut menyoroti peran besar produksi batu bara domestik dalam menjaga stabilitas energi nasional.

“Negara seperti China, India, Indonesia, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina mendapat manfaat dari produksi batu bara domestik yang signifikan selama terjadi guncangan energi,” tulis laporan JP Morgan, dikutip Kamis (23/4/2026).

Indonesia diuntungkan oleh kapasitas produksi batu bara yang besar dan relatif tidak terpengaruh oleh gejolak harga minyak dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan eksportir batu bara termal terbesar di dunia serta produsen gas alam penting.

Pada 2024, Indonesia tercatat sebagai produsen gas alam terbesar ke-13 secara global dengan produksi sekitar 2.465 miliar meter kubik.

Sebaliknya, sejumlah negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Italia, Singapura, hingga Belanda justru dinilai paling rentan terhadap guncangan energi.

Tingginya ketergantungan negara-negara tersebut terhadap impor minyak dan gas menjadi faktor utama kerentanan, terutama di tengah ketidakpastian jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz.

Temuan ini menegaskan pentingnya diversifikasi energi sebagai strategi menghadapi tekanan global. Selain Indonesia, negara seperti India, Vietnam, dan Filipina juga menunjukkan ketahanan serupa berkat struktur energi domestik.

Sementara itu, beberapa negara mengandalkan strategi berbeda untuk memperkuat ketahanan energi, seperti penggunaan energi nuklir di Prancis dan Swedia, serta pengembangan energi terbarukan di Brasil dan Portugal.

Laporan tersebut juga menekankan bahwa transisi energi menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko jangka panjang, termasuk melalui pengembangan energi terbarukan dan penggunaan kendaraan listrik untuk menekan ketergantungan pada minyak dan gas.

Bisnis.com, JAKARTA — Surplus neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan akan menyempit ke angka US$0,84 miliar pada Februari 2026 dari US$0,95 miliar pada bulan sebelumnya, didorong oleh peningkatan impor yang lebih besar dibandingkan ekspor.

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekspor Tanah Air diperkirakan mencapai 5% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada bulan kedua tahun ini.

“Hal ini didukung oleh stabilisasi/perbaikan harga komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, CPO [crude palm oil/minyak sawit mentah], nikel, dan beberapa mineral olahan,” kata Hosianna saat dihubungi Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, pertumbuhan impor Indonesia diperkirakan berada pada level 17,79% secara tahunan pada Februari tahun ini. Persentase tersebut sedikit lebih rendah dari realisasi pertumbuhan impor pada Januari 2026 yang sebesar 18,21% YoY.

Menurut Hosianna, impor diperkirakan tetap kuat mengingat kombinasi sejumlah faktor, antara lain kebutuhan bahan baku dan barang modal. Terdapat pula kontribusi faktor musiman seperti periode pasca-libur, serta persiapan aktivitas domestik.

Terkait adanya gejolak geopolitik di Timur Tengah imbas serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran, dia menyampaikan belum terdapat dampak signifikan terhadap ekspor dan impor Indonesia per Februari 2026. Hal ini dikarenakan eskalasi konflik baru dimulai pada awal Maret.

“Sehingga surplus neraca perdagangan diperkirakan menyempit ke sekitar US$0,84 miliar per Februari 2026,” ujar Hosianna.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan akan mengumumkan kinerja neraca perdagangan Indonesia Februari 2026 pada Rabu (1/4/2026) besok.

Pada Januari 2026, neraca perdagangan Tanah Air mencatatkan surplus sebesar US$0,95 miliar, kendati besaran tersebut menjadi yang terendah sejak Mei 2025.

Ekspor Indonesia pada bulan pertama tahun ini mencapai US$22,16 miliar atau naik 3,39% YoY. Ekspor komoditas migas tercatat sebesar US$0,89 miliar atau turun 15,62%, sedangkan ekspor nonmigas naik 4,38% dengan nilai US$21,26 miliar.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar atau naik 18,21% YoY, didorong oleh kenaikan impor migas sebesar 27,52% menjadi US$3,17 miliar. Sementara itu, impor nonmigas juga naik 16,71% hingga mencapai US$18,04 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Bahlil menjelaskan, pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah di dalam negeri serta pengurangan ketergantungan impor energi. Strategi ini menjadi bagian dari agenda besar memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis energi domestik.

Bahlil mengatakan, dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, beberapa telah memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking, sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan. Pemerintah juga menyiapkan tambahan proyek hilirisasi bernilai investasi besar.

“Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Selain hilirisasi, Bahlil menyampaikan arahan Presiden untuk mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik guna memperkuat swasembada energi nasional. Fokus kebijakan diarahkan pada pengembangan etanol dan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO).

“Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, dari CPO-CPO,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil melaporkan perkembangan harga komoditas energi dan mineral, terutama batu bara dan nikel. Hingga kini pemerintah belum mengubah kebijakan pengelolaan kedua komoditas tersebut sambil terus memantau dinamika pasar global.

Bahlil menambahkan, pemerintah membuka ruang relaksasi produksi batu bara dan nikel secara terbatas dan terukur. Kebijakan tersebut ditujukan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan agar harga komoditas nasional tetap stabil.

“Yang namanya relaksasi terukur, terbatas dan tetap menjaga supply and demand serta harga,” kata Bahlil.

Pemerintah juga memberi sinyal penyesuaian Harga Patokan Mineral (HPM) nikel untuk meningkatkan nilai manfaat bagi negara. Kebijakan ini dinilai penting agar pengelolaan mineral strategis memberikan penerimaan yang lebih adil. “Kemungkinan besar HPM untuk nikel, saya akan naikkan,” kata Bahlil.

Bahlil menyampaikan, Presiden memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara dan optimalisasi penerimaan sektor mineral. Pemerintah menempatkan sumber daya alam sebagai aset strategis nasional yang harus dikelola secara berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Harga batu bara acuan (HBA) periode I Februari 2026 naik menjadi 106,11 dolar AS per ton, dari sebelumnya 104,03 dolar AS per ton pada periode II Januari 2026. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 47.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diakses di Jakarta, Selasa (3/2/2026), harga komoditas batu bara kembali menguat pada awal Februari 2026.

Selain HBA dengan nilai kalor 6.322 kilokalori per kilogram (kcal/kg) yang mengalami kenaikan, harga batu bara acuan kategori HBA I, HBA II, dan HBA III juga mengalami perubahan.

Data tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM yang membagi HBA ke dalam empat kategori berdasarkan nilai kalori batu bara.

Nilai HBA, HBA I, HBA II, dan HBA III untuk periode 1–14 Februari 2026 adalah sebagai berikut:

• HBA (6.322 GAR) sebesar 106,11 dolar AS per ton, naik dibandingkan HBA periode II Januari 2026 sebesar 104,03 dolar AS per ton.
• HBA I (5.300 GAR) sebesar 73,96 dolar AS per ton, naik dari periode II Januari 2026 sebesar 71,61 dolar AS per ton.
• HBA II (4.100 GAR) sebesar 48,21 dolar AS per ton, turun dibandingkan periode II Januari 2026 sebesar 48,39 dolar AS per ton.
• HBA III (3.400 GAR) sebesar 35,83 dolar AS per ton, naik dari periode II Januari 2026 sebesar 35,38 dolar AS per ton.

Pada awal 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah berencana memangkas produksi batu bara nasional menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026. Jumlah tersebut turun sekitar 190 juta ton dibandingkan produksi batu bara 2025 yang mencapai 790 juta ton.

Langkah pemangkasan produksi tersebut bertujuan menjaga harga batu bara di pasar global. Saat ini, volume batu bara yang diperdagangkan secara global mencapai sekitar 1,3 miliar ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, Indonesia berkontribusi sekitar 514 juta ton. Tingginya pasokan batu bara di pasar global berdampak pada tekanan harga komoditas, yang tercermin pada pergerakan HBA.

Besarnya porsi Indonesia dalam perdagangan batu bara dunia membuat Kementerian ESDM meyakini kebijakan pengendalian produksi dapat mendukung perbaikan harga komoditas.

“Supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daya alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang,” ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten batu bara optimistis permintaan batu bara dapat membaik untuk 2026 dibandingkan pada 2025. Produsen batu bara diperkirakan akan menahan produksinya pada tahun ini.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan produksi batu bara Indonesia pada 2025 diproyeksikan berada di kisaran 750 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 830 juta ton.

“Penurunan ini mencerminkan penyesuaian industri terhadap kondisi pasar global yang melemah,” kata Nico, Selasa (6/1/2026).

Meski demikian, lanjutnya, level produksi tersebut masih berada di atas target pemerintah, sehingga menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi salah satu produsen batu bara terbesar dunia, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih terbatas.

Penurunan produksi pada 2025 terutama dipengaruhi oleh melemahnya permintaan global, khususnya dari negara tujuan ekspor utama seperti China dan India yang meningkatkan produksi domestik mereka.

Selain itu, kata Nico, tekanan harga batu bara internasional membuat sebagian produsen lebih berhati-hati dalam meningkatkan output.

“Faktor transisi energi global juga mulai memengaruhi keputusan produksi, meskipun dampaknya masih bertahap,” tutur Nico.

Memasuki 2026, menurutnya produksi batu bara Indonesia diperkirakan akan kembali mengalami penyesuaian ke level yang lebih rendah dibandingkan 2025. Sejalan dengan evaluasi pemerintah dan pelaku industri, target produksi 2026 berpotensi diturunkan sebagai respons terhadap tren permintaan global yang belum sepenuhnya pulih.

“Tahun 2026 dipandang sebagai fase konsolidasi, bukan ekspansi produksi,” kata dia.

Adapun sejumlah faktor utama yang memengaruhi prospek batu bara pada 2026 adalah stagnasi permintaan global, kebijakan energi bersih di berbagai negara, serta upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara produksi, ekspor, dan kebutuhan domestik.

Dia juga menuturkan konsumsi batu bara dalam negeri memang relatif stabil, tetapi peningkatannya belum cukup besar untuk sepenuhnya mengimbangi pelemahan ekspor.

“Oleh karena itu, kami memproyeksikan harga batu bara berada di rentang US$90–US$100 per metrik ton,” ucapnya.

Adapun dua saham batu bara yang menjadi pilihan Pilarmas Investindo Sekuritas untuk tahun ini adalah PTBA dan INDY.

Sebelumnya, Direktur PT Samindo Resources Tbk. (MYOH) Park Jung Ook memandang sepanjang 2025, harga batu bara telah mencapai level terendah. Park optimistis harga batu bara dapat sedikit meningkat pada 2026.

“Menurut kami harga batu bara tahun 2025 sudah paling rendah. Mungkin tahun depan bisa sedikit naik daripada tahun ini,” ucap Park, dalam paparan publik MYOH, Rabu (31/12/2025).

Dia juga menuturkan penurunan harga batu bara sepanjang 2025 membuat kinerja operasional maupun keuangan MYOH mengalami penurunan sampai kuartal III/2025.

Oversupply Batu Bara

Sementara itu, Direktur PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) Lie Luckman menuturkan secara global pada 2025 terdapat oversupply batu bara termal yang diakibatkan oleh adanya produksi dari negara-negara pengimpor utama seperti di China dan India.

Negara-negara tersebut memiliki kapasitas produksi yang cukup tinggi, sehingga batu bara yang mereka impor mengalami sedikit penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, karena mereka mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

“Hal ini mendorong harga batu bara jatuh sepanjang tahun 2025,” ucap Lie.

Dia melanjutkan, mengingat batu bara merupakan industri yang memiliki siklus harga bersifat fluktuatif dan cyclical, maka AADI tidak dapat memproyeksikan pasar batu bara.

Namun, kata dia, dari sentimen market, kondisi saat ini akan berlangsung sampai awal tahun 2026, dengan negara-negara seperti Cina dan India masih ingin mengutamakan penggunaan produk batu bara mereka sendiri.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Next Indonesia Center memperkirakan bea Keluar batu bara yang direncanakan berlaku mulai Januari 2026 berpotensi menambah penerimaan negara sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun anggaran.

Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis memperkirakan perhitungan tersebut dihasilkan dari simulasi riset internal tanpa memasukkan lignit atau batu bara berkualitas rendah.

“Jadi simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya. Sedangkan lignit memiliki kode HS 2702. Kalau pemerintah memasukkan lignit dalam Bea Keluar, potensi pendapatannya akan lebih besar,” ujar Ade dikutip dari Antara, Selasa (30/12/2025)

Ia menjelaskan, pengaktifan kembali bea keluar batu bara merupakan respons atas kebijakan pemerintah setelah sekitar dua dekade komoditas ini bebas pungutan ekspor. Terakhir kali pemerintah menetapkan Bea Keluar batu bara pada periode 2005–2006.

Menurut Ade, kebijakan tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat pendapatan negara, tetapi juga mengoreksi bentuk subsidi tidak langsung melalui pembebasan bea ekspor yang selama ini berlaku.

Senior Analyst Next Indonesia Center Sandy Pramuji menyampaikan kebijakan ini dapat menjadi instrumen penting untuk menutup celah praktik manipulasi nilai perdagangan yang selama ini merugikan negara.

“Bea Ekspor Batu bara akan memaksa terjadinya sinkronisasi data dan menjadi alat cross-check yang lebih ketat antara volume produksi, penjualan dan ekspor guna menutup celah manipulasi nilai di masa depan,” kata Sandy.

Menurut Sandy, di tengah posisi Indonesia sebagai pemasok batu bara terbesar dunia dengan total ekspor mencapai 1,8 miliar ton sepanjang 2020–2024 masih terdapat persoalan serius berupa praktik trade misinvoicing atau manipulasi data nilai ekspor. Praktik tersebut membuat nilai ekspor yang dilaporkan lebih rendah dari harga riil di pasar internasional.

Ia menegaskan, praktik misinvoicing bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan skema terencana yang berdampak langsung pada penerimaan negara. Oleh karena itu, Next Indonesia Center memandang pengenaan bea keluar kembali dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal ganda yakni menambah basis penerimaan, sekaligus menjadi alat disiplin perdagangan untuk memastikan kesesuaian data produksi, penjualan, dan ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan produksi batu bara nasional pada 2025 berada di bawah 790 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi produksi pada 2024 yang mencapai 836 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa langkah penurunan produksi dilakukan untuk menjaga stabilitas harga batu bara di pasar internasional.

“Secara produksi, batu bara kita turun. Tahun kemarin sekitar 836 juta ton, tahun 2025 ini diproyeksikan tidak sampai 790 juta ton,” ujar Tri dikutip dari Antara, Selasa (30/12/2025).

Dengan penyesuaian tersebut, pemerintah berharap perbaikan harga komoditas bisa berjalan seiring dengan pengendalian pasokan. Selama 2024, produksi batu bara tercatat mencapai 117% dari target APBN 2024 sebesar 710 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 233 juta ton dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dan 48 juta ton sebagai stok domestik.

Pada tahun yang sama, Indonesia mengekspor sekitar 555 juta ton batu bara, atau setara 33–35% dari konsumsi dunia. Namun, tekanan mulai terlihat pada 2025. Dalam periode Januari–Juli 2025, nilai ekspor batu bara menurun 21,74% menjadi 13,82 miliar dollar AS. Pada periode yang sama tahun 2024, nilai ekspor masih tercatat 17,66 miliar dollar AS.

“Kondisi harga batu bara lesu,” kata Tri.

Penurunan ini juga tercermin pada harga batu bara acuan (HBA). HBA periode I Desember tercatat US$98,26 per ton, lebih rendah dibandingkan periode II November yang berada di US$102,03 per ton. Harga tersebut juga masih di bawah HBA November 2024 yang mencapai US$114,43 per ton.

Tri menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara bijak mengingat batu bara merupakan komoditas tidak terbarukan.

“Kami harapkan pelaku usaha di dunia pertambangan ini mulai menyadari bahwa industri pertambangan ini adalah industri yang tidak terbarukan. Jadi, betul-betul harapannya apabila dilakukan penambangan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat,” ujar Tri.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan penurunan target produksi nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026. Kebijakan penyesuaian produksi nikel dan batu bara diarahkan untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan sehingga harga kedua komoditas dapat lebih stabil

Bisnis.com, JAKARTA – PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) akan memiliki cadangan 378 juta ton batu bara seiring rencana akuisisi PT Singaraja Putra Tbk. (SINI), perusahaan yang 9% sahamnya dimiliki Happy Hapsoro sebagai pemegang saham pengendali.

Dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026, SINI sedang mengajukan permohonan rencana jumlah produksi batu bara sebanyak 900.000 ton untuk anak usahanya, PT Pasir Bara Prima (PBP) dan 1,5 juta ton untuk PT Persada Kapuas Prima (PKP).

PBP diketahui bekerja sama dengan emiten Prajogo Pangestu lainnya, PT Petrosea Tbk. (PTRO) untuk kontrak jasa pertambangan. CUAN merupakan pemegang saham 45,31% PTRO melalui anak usahanya PT Kreasi Jasa Persada (KJP).

Presiden Direktur PT Petrosea Tbk., Michael menjelaskan proyek kerja sama antara PTRO dengan PT PBP dimulai sejak 13 Agustus 2024 dan saat ini perseroan telah mencatat realisasi kegiatan pengupasan dan pemindahan lapisan penutup (overburden removal) mencapai lebih dari 7,2 juta bank cubic meter (BCM).

Adapun, jangka waktu dari kontrak adalah sepanjang usia tambang (life of mine) dengan estimasi nilai kontrak mencapai sekitar Rp17,4 triliun, dengan lingkup pekerjaan mencakup pengupasan dan pemindahan lapisan penutup dengan estimasi volume overburden sekitar 234,9 juta BCM, serta produksi batubara sekitar 26,0 juta ton.

Michael menegaskan Petrosea akan terus memperkuat sinergi dan mendukung seluruh proyek di dalam grup, termasuk memastikan pencapaian kinerja yang optimal bagi anak usaha pertambangan lainnya milik SINI guna mendukung realisasi strategi pertumbuhan grup Petrindo seiring dengan rencana Petrindo untuk mengakuisisi SINI.

"Setelah menjadi pemegang saham pengendali SINI, Petrindo secara konsolidasi akan memiliki sejumlah konsesi tambang batu bara dengan total nilai reserve sebesar 378 juta ton thermal dan metallurgical coal yang akan menjadikan Petrindo sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia," ujarnya dalam rilis resmi, Senin (29/12/2025).

Sementara itu, anak usaha yang dimiliki 51% oleh Petrosea dan 49% oleh PT Pasir Bara Prima, yaitu PT Lintas Kelola Bersama (LKB) juga turut andil dalam pengelolaan dan kepemilikan infrastruktur jalan tambang beserta fasilitas pendukungnya. Saat ini, PT LKB tengah menyelesaikan pembangunan jalan tambang (hauling road) sepanjang sekitar 29,6 kilometer yang terbagi ke dalam enam segmen jalan. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan tambang tersebut juga dilaksanakan oleh Petrosea.

“Pencapaian ini menunjukkan kapabilitas Petrosea dalam mengelola proyek jasa pertambangan yang terintegrasi dengan pengelolaan infrastruktur jalan tambang secara berkelanjutan. Ke depan, kami akan memastikan setiap langkah pengembangan, termasuk pengelolaan hauling road, dijalankan secara prudent dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” pungkas Michael.

Bisnis.com, JAKARTA - Taipan batu bara dan orang terkaya kedua di Indonesia, Low Tuck Kwong, masuk dalam daftar Pahlawan Filantropi Asia yang dirilis majalah Forbes untuk tahun 2025.

Low Tuck Kwong menjadi satu-satunya miliarder Indonesia yang masuk dalam daftar. Forbes menyoroti kontribusinya untuk mendanai dunia pendidikan.

Pada Maret, miliarder batubara Low Tuck Kwong menjanjikan US$6,1 juta kepada Nanyang Technologial University (NTU) di Singapura melalui Yayasan Low Tuck Kwong miliknya, yang berfokus pada pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

NTU, tempat putra Low, David, meraih gelar sarjana teknik pada tahun 2004, mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk beasiswa baru bagi mahasiswa S1 Singapura yang membutuhkan dukungan keuangan dan untuk menawarkan beasiswa kepada mahasiswa pascasarjana Indonesia.

Low, juga memberikan sumbangan serupa di Indonesia, termasuk kepada Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia. Dia mengatakan motivasinya adalah untuk mengamankan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

Pada tahun 2023, yayasannya juga memberikan hibah sebesar S$101 juta atau sekitar US$70,7 juta kepada Sekolah Kebijakan Publik Lee Kuan Yew di Singapore National University (SNU), almamater putrinya, Elaine, untuk mendanai program kepemimpinan bagi pejabat publik dari Asia serta untuk memberikan beasiswa bagi mereka yang mengambil jurusan kebijakan publik atau hubungan internasional.

Kekayaan Low Tuck Kwong

Dilansir Forbes, pendiri perusahaan pertambangan batu bara raksasa, Bayan Resources, yang lahir di Singapura ini memiliki kekayaan bersih sebesar US$24,3 miliar per 11 Desember 2025 atau sekitar Rp405 triliun.

Low sudah bekerja untuk perusahaan konstruksi ayahnya di Singapura saat masih remaja dan kemudian pindah ke Indonesia pada tahun 1972 untuk mencari peluang yang lebih besar.

Selain dari Bayan Resources, kekayaannya juga bersumber dari kepemilikan saham di perusahaan energi terbarukan Singapura miliknya, Metis Energy, yang sebelumnya dikenal sebagai Manhattan Resources.

Dia juga memiliki saham di The Farrer Park Company dan Samindo Resources. Low juga mendukung SEAX Global, yang sedang membangun sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia.