Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Indonesia mengubah statusnya dari eksportir bahan mentah menjadi pemain utama industri bateraikendaraan listrik memasuki fase krusial.

Di tengah tren penurunan harga baterai global, perubahan teknologi penyimpanan energi, hingga meningkatnya persaingan manufaktur dari Cina, pemerintah dan pelaku industri tetap optimistis hilirisasi nikel menuju baterai masih menawarkan prospek ekonomi yang menjanjikan.

Optimisme itu salah satunya datang dari PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Perusahaan pelat merah yang menjadi motor pengembangan ekosistem baterai nasional tersebut memperkirakan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan nikel hingga menjadi baterai dapat mencapai 100 kali lipat dibandingkan menjual bijih nikel mentah.

Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif mengatakan, nilai tambah tersebut hanya bisa diwujudkan apabila Indonesia berhasil membangun rantai pasok baterai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Kalau kita berhasil membangun value chain nikel sampai ke baterai end-to-end dan betul-betul terintegrasi, nilai tambah dari nikelnya sendiri itu kami prediksi bisa sampai 100 kali nickel ore," ujarnya dalam podcast Broad Cash Bisnis.com, dikutip Selasa (23/6/2026).

Pernyataan itu menjadi salah satu gambaran mengenai besarnya potensi ekonomi yang ingin diraih Indonesia melalui program hilirisasi mineral, khususnya nikel.

Maklum, selama ini Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, tetapi sebagian besar nilai tambah masih dinikmati negara lain yang mengolah mineral tersebut menjadi produk manufaktur berteknologi tinggi.

Putar Otak Optimalkan Nikel

Di satu sisi, Aditya mengungkapkan IBC tengah menjajaki pengembangan teknologi baterai generasi baru yang tetap mengandalkan kandungan nikel tinggi. Langkah ini ditempuh untuk menjaga relevansi komoditas nikel Indonesia di tengah perubahan tren industri baterai global.

Dia mengatakan, perusahaan memiliki mandat untuk mendukung hilirisasi nikel nasional. Oleh karena itu, IBC tidak hanya berfokus pada pengembangan baterai berbasis nickel manganese cobalt (NMC) maupun lithium iron phosphate (LFP), tetapi juga mulai mengeksplorasi teknologi baterai baru yang berpotensi menggunakan nikel dalam porsi signifikan.

"Kami juga sekarang sedang mengembangkan potensi-potensi kerja sama lain untuk teknologi baterai yang lebih baru. Jadi teknologi baterai yang baru yang kami approach itu adalah yang memang posibilitas untuk menggunakan nikelnya masih cukup tinggi," katanya.

Dia menjelaskan, teknologi tersebut masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga arah komersialisasi dan pilihan materialnya masih sangat beragam. Namun, IBC tidak ingin terlambat masuk ke segmen tersebut karena sejumlah produsen global telah mengumumkan rencana produksi komersial dalam waktu dekat.

"Kita juga harus cepat-cepat. Karena negara lain sudah banyak yang mulai, pabrikan lain sudah banyak yang bahkan sudah announce akan melakukan skala komersialnya di akhir tahun ini," ujarnya.

Setali tiga uang, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menilai, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.

"Teknologi itu berkembang," ujarnya ketika ditanya mengenai prospek baterai berbasis nikel di tengah maraknya penggunaan LFP.

Meski demikian, pemerintah masih melihat ruang bagi pemanfaatan nikel dalam teknologi baterai masa depan. Menurut Yuliot, kombinasi penggunaan berbagai material masih sangat mungkin terjadi seiring evolusi teknologi penyimpanan energi.

Karawang Jadi Ujung Tombak Hilirisasi

Optimisme terhadap masa depan industri baterai nasional tidak hanya bertumpu pada potensi teknologi, tetapi juga pada pembangunan fasilitas manufaktur skala besar yang saat ini tengah berlangsung.

Salah satu proyek utama adalah pembangunan ekosistem baterai terintegrasi hasil kerja sama IBC dengan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) yang bakal diluncurkan Juli 2026 mendatang.

Pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu digarap oleh konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dan IBC. CBL merupakan anak usaha dari CATL.

Konsorsium perusahaan-perusahaan itu pun membentuk perusahaan baru khusus mengelola pabrik baterai tersebut, yakni PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).

Adapun kapasitas produksi tahap pertama dirancang mencapai 6,9 GWh per tahun. Kapasitas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS).

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai, proyek baterai nasional tersebut masih memiliki prospek ekonomi yang kuat meskipun industri global menghadapi tekanan harga.

Menurutnya, proyek hulu-hilir senilai Rp98 triliun yang tengah dikembangkan konsorsium IBC dan CATL di Karawang masih layak secara komersial.

"Pabrik baterai tersebut dibangun dengan konsep captive market, yang menjamin produksi langsung diserap produsen otomotif. Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggencarkan penggunaan mobil listrik, di mana untuk mobil listrik di Indonesia bisa menggunakan baterai berbasis nikel yang cadangannya cukup banyak di Indonesia," ucap Sudirman kepada Bisnis.

Selain itu, proyek tersebut dirancang mengintegrasikan seluruh rantai pasok mulai dari penambangan nikel, pengolahan bahan baku, produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai.

Integrasi tersebut dinilai mampu menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan efisiensi produksi, dua faktor yang sangat menentukan daya saing industri baterai global.

Tak hanya menyasar kendaraan listrik, baterai produksi dalam negeri juga diproyeksikan memasok kebutuhan Energy Storage System (ESS) yang permintaannya terus meningkat seiring ekspansi energi terbarukan.

"Selain untuk mobil listrik, baterai produksi dalam negeri juga disiapkan untuk sistem penyimpanan energi atau ESS, seiring melonjaknya tren energi bersih," kata Sudirman.

Di luar pasar domestik, Indonesia juga membidik posisi yang lebih strategis dalam rantai pasok regional.

Sudirman berpendapat, apabila fasilitas baterai nasional mampu memproduksi baterai secara massal dengan harga kompetitif, peluang ekspor ke negara-negara Asia Tenggara akan terbuka lebar.

Prospek tersebut muncul seiring percepatan adopsi kendaraan listrik dan pembangunan sistem penyimpanan energi di kawasan.

Namun, untuk mencapai tahap tersebut Indonesia harus mampu menjaga kesinambungan pasokan bahan baku. Produksi tambang dan smelter nikel perlu tetap terjaga agar industri baterai memiliki kepastian suplai jangka panjang.

Antara Peluang dan Risiko

Meski prospeknya menjanjikan, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa klaim nilai tambah hingga 100 kali lipat tidak otomatis menjamin keuntungan besar.

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita berpendangan, konsep hilirisasi memang secara teoritis mampu menghasilkan nilai tambah jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor bahan mentah.

Namun, dalam praktiknya keberhasilan sangat ditentukan oleh kemampuan industri nasional bersaing secara global. Menurutnya, industri baterai saat ini menghadapi tekanan margin akibat penurunan harga yang berlangsung cepat. Oleh karena itu, keunggulan sumber daya alam saja tidak cukup.

"Jadi proyek baterai nasional masih bisa ekonomis, tetapi dengan syarat sangat ketat, yakni harus berbasis efisiensi, teknologi yang tepat, dan integrasi rantai pasok yang solid, bukan hanya bertumpu pada keunggulan bahan baku," ujarnya.

Ronny menilai, Indonesia memang memiliki peluang besar menjadi basis produksi baterai regional berkat dominasi cadangan nikel global. Namun, negara ini perlu bergerak lebih jauh dari sekadar pemasok bahan baku.

Dia mengingatkan bahwa penguasaan teknologi, pengembangan industri prekursor dan katoda, serta kepastian regulasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan jangka panjang.

"Tanpa itu, ada risiko Indonesia hanya menjadi basis produksi berbasis sumber daya, bukan pusat manufaktur bernilai tinggi," imbuh Ronny.

Dia mengidentifikasi tiga risiko utama yang perlu diantisipasi. Pertama, risiko pasar akibat perubahan teknologi baterai global yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap nikel.

Kedua, risiko efisiensi dan biaya produksi yang menentukan daya saing terhadap produsen besar seperti China. Ketiga, risiko tata kelola, termasuk isu lingkungan dan tuntutan standar ESG yang semakin ketat.

Ronny mengatakan, jika tantangan tersebut dapat diatasi, hilirisasi nikel menuju baterai berpotensi menjadi salah satu transformasi industri terbesar Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.

"Jika risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka hilirisasi bisa berhenti pada tahap awal dan tidak mencapai nilai tambah optimal seperti yang diharapkan," ucap Ronny.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa proyek pabrik baterai kendaraan listrik terintegrasi yang digarap oleh konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dan Indonesia Battery Corporation (IBC) telah selesai dan dijadwalkan untuk diresmikan pada Juli 2026. CBL sendiri merupakan anak usaha dari raksasa baterai kendaraan listrik di dunia, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

"Yang pertama adalah untuk mengevaluasi daripada program hilirisasi. Karena beberapa sudah jalan, kami juga melapor kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan Insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir. Itu sudah selesai," ujar Bahlil usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut Bahlil, pembahasan bersama Presiden tidak hanya menyoroti perkembangan program hilirisasi, tetapi juga ketahanan energi nasional. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat cadangan energi untuk memastikan keamanan pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan domestik.

"Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita. Dan energi kita akan bisa ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum," katanya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat. Isu tersebut menjadi penting menyusul terjadinya gangguan pasokan listrik dan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.

Dia menegaskan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas layanan kelistrikan melalui penguatan pasokan energi primer serta peningkatan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.

"Yang ketiga, kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya dengan terkait dengan listrik," ujar Bahlil.

Indonesia menjadi pusat perhatian dunia dalam industri nikel. Data menunjukkan Indonesia memiliki sekitar 55 juta ton cadangan nikel atau sekitar 42,3% cadangan global, sekaligus menyumbang hampir 60% produksi nikel dunia.

Di tengah meningkatnya kebutuhan kendaraan listrik dan teknologi energi bersih, posisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok mineral kritis global. Tidak mengherankan jika investasi di sektor nikel terus meningkat dan berbagai kawasan industri pengolahan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Besarnya potensi tersebut menghadirkan peluang ekonomi yang sangat menjanjikan, mulai dari peningkatan nilai ekspor hingga penciptaan lapangan kerja. Namun, di balik optimisme itu muncul pertanyaan yang perlu dijawab secara kritis: apakah dominasi nikel mampu membawa kesejahteraan berkelanjutan bagi Indonesia, atau justru memunculkan persoalan baru berupa kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial?

Oleh karena itu, pengelolaan industri nikel yang berkelanjutan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kekayaan alam hari ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.

Peluang yang Menggiurkan

Tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya permintaan mineral kritis telah membuka peluang ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Hilirisasi yang selama ini didorong pemerintah mampu meningkatkan nilai tambah produk nikel nasional. Jika sebelumnya Indonesia lebih banyak mengekspor bahan mentah, kini berbagai produk hasil pengolahan mulai diproduksi di dalam negeri.

Kondisi tersebut menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor pendukung lainnya. Kehadiran industri pengolahan juga memberikan peluang transfer teknologi yang dapat memperkuat kapasitas industri nasional. Dari sudut pandang ekonomi, nikel dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu mengangkat posisi Indonesia dalam perekonomian global.

Lebih jauh lagi, tren kendaraan listrik yang diperkirakan terus berkembang hingga beberapa dekade mendatang menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap nikel tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dengan pengelolaan yang tepat, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri baterai dunia. Ini merupakan kesempatan langka yang belum tentu dimiliki negara lain.

Bayang-Bayang Kerusakan Lingkungan

Meski menawarkan peluang besar, perkembangan industri nikel juga menyimpan tantangan yang tidak boleh diabaikan. Salah satu isu yang paling sering menjadi perhatian adalah dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan pengolahan mineral.

Pembukaan lahan tambang dalam skala besar berpotensi menyebabkan hilangnya tutupan hutan, menurunkan kualitas tanah, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Di beberapa wilayah, aktivitas pertambangan bahkan dikaitkan dengan sedimentasi sungai dan pencemaran wilayah pesisir.

Ironisnya, mineral yang digunakan untuk mendukung energi bersih justru dapat menghasilkan persoalan lingkungan apabila proses produksinya tidak dikelola secara bertanggung jawab.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana mungkin dunia berbicara tentang keberlanjutan jika proses memperoleh bahan bakunya justru meninggalkan kerusakan ekologis?

Inilah paradoks yang harus dijawab oleh industri nikel Indonesia. Keuntungan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan lingkungan hidup yang menjadi penopang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Tantangan Sosial Masyarakat

Selain persoalan lingkungan, aspek sosial juga menjadi perhatian penting. Kehadiran investasi besar memang membawa manfaat ekonomi, tetapi manfaat tersebut harus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar.

Masih terdapat berbagai persoalan yang muncul di sejumlah kawasan industri, mulai dari konflik lahan, ketimpangan ekonomi, hingga keterbatasan akses masyarakat lokal terhadap pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Jika masyarakat sekitar hanya memperoleh dampak negatif sementara keuntungan terbesar dinikmati pihak lain, maka pembangunan yang terjadi sulit disebut berkeadilan.

Industri nikel tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan angka investasi. Keberhasilan sejati harus diukur dari kemampuan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. Masyarakat lokal harus menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar objek yang menerima konsekuensi dari aktivitas industri.

Pendidikan, pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan usaha kecil, serta peningkatan fasilitas publik perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan industri nikel. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Persaingan Semakin Ketat

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan eksternal yang tidak kalah besar. Meskipun saat ini menjadi produsen utama nikel dunia, posisi tersebut tidak akan bertahan selamanya tanpa inovasi dan peningkatan daya saing.

Negara-negara lain terus mengembangkan teknologi baru untuk mengurangi ketergantungan terhadap jenis mineral tertentu. Bahkan beberapa perusahaan mulai melakukan penelitian terhadap baterai alternatif yang membutuhkan lebih sedikit nikel. Jika Indonesia terlalu bergantung pada keunggulan sumber daya alam semata, maka risiko kehilangan daya saing di masa depan akan semakin besar.

Karena itu, strategi pembangunan industri tidak boleh berhenti pada eksploitasi sumber daya. Indonesia harus bergerak menuju penguasaan teknologi, pengembangan riset, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nilai tambah terbesar tidak berada pada bahan mentah, melainkan pada inovasi dan teknologi yang mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi.

Membangun Industri Berkelanjutan

Keberlanjutan kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dunia semakin memperhatikan bagaimana suatu produk diproduksi, bukan hanya apa yang diproduksi. Investor global, konsumen internasional, dan lembaga keuangan mulai menempatkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan sebagai indikator utama dalam menentukan kerja sama.

Oleh karena itu, industri nikel Indonesia harus menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi utama. Pengawasan lingkungan perlu diperketat, reklamasi lahan harus dilakukan secara konsisten, dan transparansi pengelolaan sumber daya wajib ditingkatkan. Langkah-langkah tersebut bukan sekadar memenuhi tuntutan internasional, tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan bangsa.

Pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang kuat. Keberhasilan industri nikel tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Saatnya Berpikir Jangka Panjang

Nikel telah memberikan Indonesia peluang yang sangat besar untuk menjadi bagian penting dari revolusi energi dunia. Namun peluang tersebut juga membawa tanggung jawab yang tidak ringan. Jika dikelola secara bijak, nikel dapat menjadi pendorong kemajuan ekonomi nasional sekaligus simbol keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Sebaliknya, jika hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, Indonesia berisiko mengulangi kesalahan yang pernah terjadi pada berbagai komoditas sumber daya alam lainnya. Kekayaan alam yang melimpah tidak selalu menjamin kesejahteraan apabila pengelolaannya mengabaikan kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Pada akhirnya, Apakah nikel akan menjadi peluang besar bagi masa depan Indonesia atau justru berubah menjadi ancaman? Jawabannya tidak terletak pada besarnya cadangan yang dimiliki, melainkan pada kebijakan, komitmen, dan keberanian semua pihak untuk membangun industri yang benar-benar berkelanjutan. Masa depan nikel Indonesia sedang ditentukan hari ini, dan keputusan yang diambil sekarang akan menjadi warisan bagi generasi yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan pertambangan dan perdagangan komoditas global asal Swiss, Glencore menilai penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG menjadi kunci untuk memperkuat daya saing hilirisasi nikel Indonesia dalam rantai pasok global.

Co-head of Responsible Sourcing Glencore Ilse Schooters menyebut tata kelola keberlanjutan yang baik tidak cukup hanya dipenuhi secara administratif, tetapi perlu terintegrasi dalam model bisnis dan operasional perusahaan.

"Yang penting adalah mengintegrasikan aspek ESG agar pertumbuhan berjalan bersama dengan upaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat lokal," kata Ilse dalam diskusi "Responsible Downstreaming at Scale: Lessons from North Maluku" di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan Indonesia memiliki posisi penting dalam rantai pasok kendaraan listrik dan baterai global karena menjadi produsen nikel terbesar di dunia.

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, produksi nikel Indonesia mencapai sekitar 2,6 juta ton pada 2025 atau sekitar 66,7 persen produksi nikel global.

Ilse memperkirakan sekitar 20 persen produksi nikel Indonesia berasal dari kawasan Maluku Utara sehingga daerah tersebut memiliki posisi strategis dalam transisi energi global.

Maluku Utara menjadi salah satu basis pengembangan hilirisasi nikel nasional melalui kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah yang terintegrasi dari pertambangan hingga pengolahan bahan baku baterai kendaraan listrik dan baja nirkarat.

Ilse mengatakan kawasan industri tersebut berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan luas sekitar 3.000–5.000 hektare dan mempekerjakan lebih dari 90 ribu pekerja.

Menurut dia, kawasan tersebut juga menunjukkan integrasi rantai industri nikel dari tambang, smelter rotary kiln electric furnace (RKEF), fasilitas high pressure acid leach (HPAL), hingga produksi prekursor baterai kendaraan listrik.

Ilse menilai pengembangan industri nikel dalam skala besar membuat penerapan ESG, transparansi, dan pengawasan lingkungan menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan industri.

Ia mengatakan meningkatnya regulasi global, termasuk standar rantai pasok baterai kendaraan listrik di Eropa, membuat industri nikel perlu memperkuat aspek keberlanjutan agar tetap memiliki akses pasar internasional.

"Dialog, bekerja bersama, dan mencari solusi merupakan bagian penting dari tata kelola ESG yang baik," ujarnya.

Menurut Ilse, penguatan ESG juga menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan pasar internasional terhadap produk nikel Indonesia.

Ia menilai transparansi, pelaporan, dialog dengan pemangku kepentingan, dan audit pihak ketiga dapat meningkatkan kredibilitas industri nikel di mata pembeli global.

Ilse mengatakan sejumlah perusahaan di kawasan industri nikel Indonesia telah mulai menunjukkan integrasi sistem ESG dalam kegiatan operasional, meski proses penguatan keberlanjutan tetap membutuhkan perbaikan berkelanjutan.

Menurut dia, standar internasional seperti Nickel Mark dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kepercayaan terhadap rantai pasok nikel.

Sementara itu, ESG Superintendent IWIP Xiaolin Wang mengatakan pengelola kawasan industri terus memperkuat tata kelola ESG untuk menyesuaikan kebutuhan investor, pelanggan, dan regulator global yang terus berkembang.

Menurut dia, IWIP mengembangkan model pengelolaan ESG kolaboratif bersama tenant industri melalui standar dasar, mekanisme tata kelola, dan pengawasan di kawasan industri.

Xiaolin menilai penguatan tata kelola ESG menjadi proses perbaikan berkelanjutan yang membutuhkan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Pengelolaan ESG merupakan proses perbaikan berkelanjutan," tutur dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi sinyal kuat ekspor produk turunan nikel, termasuk nickel pig iron (NPI), bakal turut dilakukan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pelaku industri pun menanti kejelasan ihwal skema dan cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor tersebut.

Kebijakan ekspor satu pintu melalui perusahaan pelat merah itu merupakan bagian dari langkah penataan ekspor komoditas strategis guna menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor.

Presiden Prabowo Subianto lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Implementasi kebijakan ditargetkan dilakukan bertahap mulai 1 Juni 2026 dan berlaku penuh pada 1 September 2026.

Saat ini, skema ekspor satu pintu melalui DSI baru berlaku untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Namun, pemerintah memberi sinyal bahwa cakupan itu akan diperluas ke mineral lainnya, termasuk produk hilirisasi nikel.

“Mereka bertahap sekarang, bertahap sekarang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sinyal serupa disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menegaskan bahwa pada akhirnya ekspor mineral kritis akan dilakukan melalui DSI.

“Mineral, semua mineral nanti lewat Danantara, tetapi tahap pertamanya adalah batu bara. Batu bara dan beberapa besi ya, bijih besi ya, dan ada setengah pemrosesan itu. Dua itu dulu yang menjadi transisi, sambil kita akan menyesuaikan dengan mineral yang lainnya,” ujar Bahlil.

NPI dan FeNi Masih Abu-Abu

Di tengah rencana ekspansi kewenangan DSI itu, pelaku industri nikel menilai pemerintah belum memberikan kejelasan terkait cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor satu pintu.

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan pihaknya masih menunggu aturan teknis dan penjelasan resmi pemerintah. Ini terutama terkait definisi kelompok ferroalloy yang akan masuk dalam tata kelola baru tersebut.

Menurutnya, industri masih mempertanyakan apakah cakupan ferroalloy hanya mencakup ferronickel (FeNi) atau juga termasuk NPI. Persoalan definisi itu dinilai krusial.

"Sejak lama sudah ada kerancuan definisi pengelompokan kedua produk nikel tersebut di Indonesia," ucap Arif ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Dia mengaku memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan transparansi perdagangan mineral dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa perubahan tata niaga ekspor tidak boleh mengganggu ekosistem investasi yang telah terbentuk.

Industri nikel Indonesia, kata Arif, berkembang melalui investasi jangka panjang dengan pola penjualan langsung kepada pembeli global yang kompetitif dan fleksibel. Karena itu, skema baru dikhawatirkan dapat mengganggu kontrak yang sudah berjalan serta menekan margin produsen.

Apalagi, saat ini industri nikel tengah menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga patokan mineral (HPM) dan lonjakan harga sulfur. Menurutnya, tambahan biaya atau pengurangan margin dinilai bisa mengganggu keberlanjutan operasional sejumlah smelter.

“Pasar nikel dan produk turunannya sangat dinamis. Mekanisme harga, kecepatan transaksi, dan fleksibilitas logistik menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Arif.

FINI juga meminta agar mekanisme penetapan harga, struktur spread, hingga tata kelola ekspor dirumuskan secara transparan dan melibatkan pelaku industri.

Kekhawatiran Investor

Kekhawatiran serupa datang dari Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (API-IMA). Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti menilai proses transisi tata kelola ekspor membutuhkan panduan yang jelas agar tidak mengganggu negosiasi bisnis yang sedang berjalan.

“Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar,” ujarnya.

Pihaknya berpendapat industri pertambangan membutuhkan kepastian dalam aspek pelaporan maupun koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

API-IMA pun menegaskan pentingnya menghormati kontrak jangka panjang maupun penjualan jangka pendek yang sudah disepakati perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Bagi pelaku usaha, kata Sari, kepastian kontrak menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan investasi yang nilainya mencapai miliaran dolar AS.

Kekhawatiran terbesar industri sebenarnya bukan semata soal mekanisme ekspor satu pintu, melainkan sinyal intervensi negara yang dinilai muncul secara mendadak.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengemukakan bahwa pemerintah hingga kini belum menjelaskan secara utuh grand design kebijakan ekspor SDA satu pintu lewat PT DSI.

Tujuan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing memang dapat dipahami. Namun, kebijakan itu beririsan langsung dengan iklim investasi industri hilirisasi yang membutuhkan kepastian jangka panjang.

“Kalau hari ini kita lagi ngomong bagaimana kita mendalamkan industri, menciptakan lapangan kerja, kami takutnya imbasnya ke sana,” ujar Putra.

Dia berpendapat praktik manipulasi invoicing sebenarnya dapat ditindak melalui instrumen hukum dan pengawasan perpajakan tanpa harus mengubah struktur perdagangan secara drastis.

Di sisi lain, investor global sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan yang dianggap tidak dapat diprediksi. Menurut Putra, sinyal intervensi negara di beberapa komoditas strategis saat ini berpotensi dibaca sebagai perubahan arah kebijakan Indonesia secara keseluruhan.

"Investasi perlu predictability. Nah, predictability-nya yang kami agak takut dengan yang terjadi sekarang," ucap Putra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri nikel Indonesia diperkirakan mulai memasuki fase baru pada 2026 setelah lima tahun terakhir dibayangi kelebihan pasokan global yang menekan harga dan memicu penutupan tambang di berbagai negara. CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menilai kebijakan pemerintah Indonesia membatasi volume produksi melalui RKAB serta menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) menjadi faktor utama yang dapat mengubah keseimbangan pasar global.

“Pasar nikel selama 2020 hingga 2025 berada dalam kondisi oversupply. Terlalu banyak produk masuk ke pasar sehingga harga terus tertekan dan persediaan meningkat,” kata Baudelet dalam paparannya mengenai prospek industri nikel 2026, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, kondisi itu mulai berubah pada 2026 karena Indonesia sebagai produsen dominan dunia mulai mengendalikan produksi dan memperbaiki tata kelola harga bahan baku. “Kabar baiknya, pada 2026 situasinya mulai berbeda. Dan itu lagi-lagi karena Indonesia,” ujarnya.

Baudelet menyoroti transformasi besar Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, Indonesia hanya menyumbang sekitar 8 persen produksi nikel dunia. Namun, pada 2025, pangsa tersebut melonjak menjadi sekitar 65 persen dan diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mencapai 75-80 persen dalam beberapa tahun mendatang seiring pembangunan kapasitas baru.

“Indonesia sekarang menjadi pusat kekuatan produksi nikel dunia. Apa yang terjadi di Indonesia akan memengaruhi seluruh pasar nikel global,” katanya.

Ia menjelaskan pertumbuhan industri nikel global masih didorong oleh dua sektor utama, yakni baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik. Konsumsi nikel untuk baterai diperkirakan mencapai sekitar 1,8 juta ton dalam 10 tahun ke depan.

Meski pertumbuhannya tidak sebesar ekspektasi awal ketika kendaraan listrik mulai berkembang karena munculnya baterai lithium iron phosphate (LFP) yang tidak menggunakan nikel, permintaan tetap meningkat signifikan.

“Kami masih melihat kenaikan sekitar 200 persen dalam 10 tahun ke depan. Pada 2035, baterai akan mewakili sekitar 30 persen permintaan nikel dunia,” katanya.

Namun, Baudelet menilai pasar baja nirkarat tetap menjadi tulang punggung konsumsi nikel global. Saat ini sektor tersebut menyerap sekitar 65-70 persen konsumsi nikel dunia dengan pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun.

“Kadang orang terlalu fokus pada kendaraan listrik dan lupa bahwa stainless steel tetap menjadi pasar utama nikel,” ujarnya.

Baudelet juga menyoroti perubahan struktur industri hilir nikel Indonesia. Pada tahap awal industrialisasi, sebagian besar produksi nasional didominasi Nickel Pig Iron (NPI) yang digunakan untuk industri baja nirkarat.

Namun, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia mulai mengembangkan teknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk menghasilkan nikel murni dan bahan kimia baterai.

“Indonesia memulai pengembangan dengan NPI dan pirometalurgi, lalu memasuki fase kedua melalui HPAL,” katanya.

Perubahan tersebut tercermin pada pola ekspor Indonesia. Jika sebelumnya ekspor didominasi NPI, kini material baterai seperti Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), matte, dan logam nikel mulai mengambil porsi besar.

“Kalau digabungkan, MHP, matte, dan metal sekarang hampir mencapai 30 persen dari profil ekspor nikel Indonesia. Ini perubahan besar dibanding lima tahun lalu,” ujar Baudelet.

Ia menilai kebijakan baru pemerintah mengenai HPM menjadi langkah positif karena memberikan nilai lebih adil terhadap kandungan mineral dalam bijih nikel. Formula HPM terbaru memasukkan unsur tambahan seperti besi, kobalt, dan kromium selain kadar nikel dan kadar air.

Menurut Baudelet, pendekatan tersebut mencerminkan nilai nyata yang dihasilkan industri pengolahan. Dalam produksi NPI, misalnya, selain nikel terdapat kandungan besi dan kromium yang juga memiliki nilai ekonomi bagi industri baja nirkarat. Hal serupa berlaku pada HPAL yang dapat mengekstraksi nikel, kobalt, besi, dan sebagian kromium.

“Intensinya bagus karena perusahaan membeli bijih dan memperoleh nilai dari seluruh unsur yang ada di dalamnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui penyesuaian HPM memberikan tantangan bagi sejumlah perusahaan HPAL di Indonesia. Selama ini harga limonit sebagai bahan baku HPAL dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan harga internasional.

Kenaikan HPM membuat harga limonit mendekati standar global, tetapi di saat bersamaan perusahaan juga menghadapi lonjakan biaya sulfur.

“Kombinasi HPM baru dan kenaikan biaya sulfur cukup sulit diserap perusahaan HPAL saat ini, namun kami percaya pada akhirnya kebijakan ini akan tetap berlaku,” katanya.

Baudelet mengatakan tekanan harga selama lima tahun terakhir telah menyebabkan banyak produsen nikel di luar Indonesia menghentikan operasi karena merugi. Karena itu, Eramet mendukung upaya pemerintah Indonesia mengendalikan produksi agar pasar tidak terus mengalami kelebihan pasokan berkepanjangan.

“Kami mendukung pasar yang tidak mendorong overproduksi dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab demi menjaga masa depan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan enggan harga komoditas, khusunya sawit dalam negeri diatur oleh negara lain. Pernyataan ini dia sampaikan saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan mengenai laporan neraca ekspor impor kumulatif sepanjang 2004 hingga 2025 mencapai USD$436 miliar, sedangkan neraca inflow outflow uang kumulatif di periode tersebut senilai US$343 miliar.

Dia juga melaporkan export under invoicing tahun 1991 hingga 2024, di mana nilainya mencapai US$908 miliar. Menurutnya hal ini tidak lepas dari ketidaksesuaian laporan keuangan dari para pengusaha.

"Ini adalah data dari PBB karena begini katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara kita hanya laporkan 5.000 ton, bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa. Di sana dicatat, itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas, itu adalah penipuan di atas kertas," ungkapnya.

Kemudian, Prabowo menyinggung harga sawit dalam negeri yang diatur oleh negara lain. Padahal, Indonesia merupakan produsen kelapa sawit di dunia.

"Kita merasa aneh kita produsen kelapa sawit di dunia tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya ini tidak boleh terjadi," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa Indonesia harus dapat menentukan harga kelapa sawit. Menurutnya, jika negara lain tidak ingin membeli kelapa sawit dari Indonesia karena harga telah ditentukan, maka kelapa sawit diolah untuk kebutuhan dalam negeri.

Dia turut menyinggung komoditas lainnya seperti nikel dan emas, di mana harganya ditentukan oleh negara lain. Dia menyebut sampai mengintruksikan kabinetnya untuk merumuskan harga nikel dan tambang.

"Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus kita ditentukan di negara kita sendiri," ujarnya.

Dia tidak mempermasalahkan ketika negara lain tidak ingin membeli komoditas tersebut, dia menganggap hal ini menjadi peluang positif karena dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang

"Dan kalau mereka ga mau beli ya gapapa, biar aja di bawah tanah untuk cucu kita nanti, daripada kita jual murah," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait kesepakatan kerja sama pada komoditas nikel antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada KTT Asean pekan lalu.

Bahlil menuturkan kerja sama tersebut melibatkan para pengusaha terkait atau berbentuk business to business (B2B). Dia menyebut Pemerintah Indonesia tidak secara langsung menjalin kerja sama dengan Pemerintah Filipina.

"Dalam pembahasan antarpimpinan bilateral tidak ada soal nikel. Yang ada itu adalah B2B antara pengusaha Indonesia dengan teman-teman pengusaha Filipina," kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Bahlil menuturkan kerja sama B2B pada sektor nikel sangat penting untuk mengembangkan industrialisasi pada komoditas ini.

Dia menerangkan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tengah berupaya mengakselerasi industrialisasi komoditas nikel. Sementara itu, Filipina merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia meski belum memiliki industri pendukungnya.

"Kalau diakumulasikan, total cadangan [nikel] Indonesia dan Filipina itu lebih dari 60% dari keseluruhan di dunia. Sehingga, secara bisnis juga terbuka saja asalkan nilai ekonomisnya dipertimbangkan secara matang," kata Bahlil.

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia memiliki 44,5% cadangan nikel dunia atau setara 62 juta ton. Sementara itu, Filipina memiliki sekitar 3,4% cadangan dunia yang merefleksikan volume sebesar 4,8 juta ton.

Sebelumnya, kedua negara telah resmi menjalankan kerja sama nikel. Kerja sama itu melingkupi pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel hingga pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan di sela-sela rangkaian The 27th Meeting of the ASEAN Economic Community (AEC) Council and Related Meetings (KTT AECC ke-27) di Cebu, Filipina.

Kemudian, telah ditandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA). Penandatanganan itu berlangsung dalam rangkaian Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable.

MoU antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang. MoU itu meliputi, pertama, pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global.

Kedua, pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan industri pengolahan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, kolaborasi tersebut bukan sekadar kerja sama biasa. Kolaborasi itu menjadi fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, yakni sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina.

"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Urgensi ketahanan energi di kawasan Asia Tenggara (Asean) menjadi salah satu sorotan utama dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean. Sebagai langkah pengamanan rantai pasok mineral kritis global, Indonesia dan Filipina resmi menyepakati kerja sama strategis di sektor industri nikel.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) di Jpark Island Resort, Cebu pada Kamis (7/5/2026).

Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable, yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon. Maria Cristina A. Roque.

Airlangga menekankan bahwa nikel sebagai mineral kritis memiliki peran sentral dalam proses transisi energi kawasan. Menurutnya, optimalisasi nikel tidak hanya terbatas pada sektor industri dasar, melainkan bermuara pada stabilitas ketahanan energi.

"Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi [energy storage], baik untuk baterai kendaraan listrik [EV] maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya," ujar Airlangga dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian, Jumat (8/5/2026).

Dia menambahkan bahwa hilirisasi nikel ini berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan. Untuk mengamankan pasokan tersebut, kerja sama ini akan menjadi fondasi bagi pembentukan Indonesia-Philippines Nickel Corridor.

Koridor ini dirancang sebagai platform terstruktur yang mengintegrasikan kekuatan hilirisasi dan smelter di Indonesia dengan pasokan bijih nikel di hulu dari Filipina. Langkah pengamanan pasokan ini sejalan dengan arahan KTT AECC ke-27 untuk memperkuat rantai pasok kritis di Asean.

"Dengan koridor ini, Filipina tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah. Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan [feedstock security] untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat kita," jelasnya.

Secara agregat, kolaborasi kedua negara ini menciptakan poros yang mendominasi pasar global: merujuk pada data United States Geological Survey (USGS) 2026, perpaduan produksi Indonesia dan Filipina menguasai 73,6% produksi nikel dunia pada 2025. Dari persentase tersebut, Indonesia menyumbang 66,7% atau setara 2,6 juta ton, disusul Filipina sebesar 6,9% atau 270.000 ton.

Ruang lingkup kerja sama APNI dan PNIA ini bersifat komprehensif dan berjangka panjang, yang mencakup, pertama, pertukaran informasi untuk menstabilkan perdagangan nikel di tingkat regional maupun global.

Kedua, pengembangan bersama untuk teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan (side product) industri pengolahan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia untuk menyokong ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Sebagai langkah akselerasi di dalam negeri, Kemenko Perekonomian menyatakan pemerintah akan memacu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terhubung langsung dengan rantai pasok mineral kritis ini. KEK diproyeksikan menjadi lokomotif utama yang menarik investasi smelter, pengolahan bahan baku baterai, sekaligus pusat inovasi teknologi hilirisasi berstandar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap potensi kerja sama antara Indonesia dengan Filipina pada sektor nikel di tengah upaya pemerintah dalam mengembangkan ekosistem baterai nasional.

Bahlil menjelaskan, potensi kemitraan itu akan menjadi salah satu topik yang dibahas saat Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke FIlipina untuk menghadiri KTT Asean pada 6-8 Mei 2026.

"Isunya itu ada dua. Yang pertama adalah isu pangan, yang kedua adalah energi. Di mana energi kita akan membangun satu kekuatan energi di kawasan Asia Tenggara," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Rabu (6/5/2026).

Dia memaparkan, nikel merupakan salah satu komoditas energi yang dapat dikonversi menjadi baterai. Bahlil menuturkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang tengah berupaya mengembangkan ekosistem baterai di kawasan Asia Tenggara dari hulu ke hilir.

Bahlil melanjutkan, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan pihak manapun secara business-to-business (B2B). Dia mengatakan, banyak sektor industri di Indonesia yang membutuhkan pasokan nikel, termasuk dari Filipina.

Adapun, Bahlil tidak memperinci bentuk potensi kerja sama tersebut. Namun, dia menegaskan hal tersebut bukan berarti Indonesia akan melakukan penanaman modal.

"Bukan berarti kerja sama untuk kita melakukan investasi di sana, tapi mereka mungkin bisa memasok kalau kita kekurangan. Kalau kita kekurangan, bisa dipasok idari mana saja," kata Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan segera mengenakan bea keluar dan pajak tambahan alias windfall tax atas komoditas nikel dan batu bara.

Purbaya menyampaikan bahwa rencana pengenaan tarif ganda untuk komoditas nikel tersebut saat ini masih dalam tahap pematangan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

"Oh iya nanti ada [windfall tax dan bea keluar nikel]. Tapi itu masih didiskusikan dengan Menteri ESDM, saya terima saja pokoknya duitnya," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Terkait besaran tarif yang akan dibebankan kepada pengusaha, Purbaya belum merinci persentase pastinya. Kendati demikian, bendahara negara itu menjamin bahwa formulasi tarif yang ditetapkan akan mampu mengompensasi beban subsidi APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakpastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) global dan volatilitas harga minyak dunia dinilai menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat hilirisasi nikel, yang menjadi penopang ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Menurut Head of External Relations Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Mordekhai Aruan, situasi energi global saat ini semakin memperkuat urgensi pembangunan supply chainEV berbasis nikel di dalam negeri.

Terlebih, Indonesia memiliki modal strategis yang kuat melalui cadangan nikel yang melimpah, komoditas utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.

"Urgensi pembangunan supply chainEV berbasis nikel di Indonesia sebetulnya telah terasa cukup tinggi sejak 2-3 tahun terakhir, sejalan dengan peta jalan dekarbonisasi pemerintah menuju Net Zero Emission 2060," ujar Mordekhai dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Ia menilai, industri nikel nasional saat ini telah berkembang signifikan dalam lima tahun terakhir.

Produk yang dihasilkan tidak lagi terbatas pada nickel pig iron (NPI), tetapi telah masuk ke produk bernilai tambah seperti MHP, nickel sulphate, cobalt sulphate, hingga precursor cathode active material (PCAM). Perkembangan ini dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok EVglobal, terutama di tengah kebutuhan dunia terhadap material baterai.

"Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat strategis dalam rantai pasok EVglobal," kata dia.

Keunggulan tersebut ditopang besarnya cadangan nikel nasional serta investasi teknologi pengolahan, khususnya smelter berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang menjadi tulang punggung produksi bahan baku baterai kelas EV.

Di sisi industri, PT QMB New Energy Materials, anak perusahaan GEM, turut memperkuat mata rantai pasok melalui produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) berkapasitas 150.000 ton per tahun.

Selain itu, konsorsium ini juga memproduksi sekitar 30.000 ton NCM sulfates dan 50.000 ton prekursor per tahun, yang menjadi komponen utama untuk katoda baterai EV. Kapasitas produksi yang terintegrasi ini dinilai penting untuk menjaga pasokan bahan baku domestik sekaligus memperkuat daya saing ekspor produk bernilai tambah.

"Tantangan berikutnya adalah mendorong investasi untuk menciptakan ekosistem pengolahan bijih nikel secara end-to-end dari hulu ke hilir," imbuh dia.

Selain investasi fisik, penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kunci keberlanjutan hilirisasi. Sejumlah inisiatif telah dilakukan, termasuk investasi GEM lebih dari 40 juta dollar AS untuk pengembangan talenta Indonesia melalui program beasiswa dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan.

Saat ini, sebanyak 266 talenta Indonesia tengah dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan industri energi baru dan hilirisasi nikel, melalui kerja sama dengan LPDP dan Central South University, China.

Guru Besar Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Prof. Mohammad Zaki Mubarok, menilai penguatan SDM harus diiringi dengan pembangunan ekosistem inovasi yang terintegrasi.

Menurutnya, pembelajaran berbasis praktik menjadi kunci untuk menghasilkan talenta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi industri.

Ia mencontohkan pentingnya pembangunan pusat riset bersama, seperti inisiatif Joint Research Laboratory antara GEM, Institut Teknologi Bandung, dan Central South University China.

Selain itu, pengembangan fasilitas pilot plant yang terhubung langsung dengan perencanaan industri juga dinilai krusial dalam mempercepat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas nasional.

Dalam perspektif bisnis dan pertumbuhan ekonomi, penguatan SDM dipandang sebagai salah satu penggerak utama keberlanjutan hilirisasi.

"Pengembangan talenta teknis dan manajerial diharapkan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan produktivitas industri, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global industri baterai dan kendaraan listrik," ujar Zaki.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang telah disetujui mencapai sekitar 150 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan proses persetujuan RKAB mineral dan batu bara masih terus berlanjut hingga saat ini.

"Kemungkinan di atas 150," kata Tri di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Adapun, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait dengan komoditas tambang mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

'Menyangkut mineral, kami juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden [Prabowo Subianto] sejak dua hari lalu, dan tadi juga sudah melakukan sinkronisasi,” kata Bahlil.

Dia memerinci, sinkronisasi kebijakan pertama berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) komoditas tambang. Menurutnya, belum ada perubahan mengenai ketentuan RKAB batu bara, tetapi pemerintah melakukan apa yang disebutnya dengan kebijakan relaksasi terukur.

Bahlil menyebut bahwa batu bara merupakan salah satu sumber energi yang terdapat di Indonesia, sehingga pemerintah akan berupaya mempertahankan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menimbang aspek permintaan dan penawaran.

"Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak, tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi, supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan," ujar Bahlil.

Berikutnya, terkait komoditas nikel, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan menghitung kebutuhan pabrik, sehingga harga nikel tidak jatuh. Oleh karena itu, harga mineral acuan (HMA) nikel juga akan dinaikkan.

"Sudah menjadi keputusan dari kami, bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” ujar Bahlil.