Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memberi sinyal kuat ekspor produk turunan nikel, termasuk nickel pig iron (NPI), bakal turut dilakukan satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pelaku industri pun menanti kejelasan ihwal skema dan cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor tersebut.

Kebijakan ekspor satu pintu melalui perusahaan pelat merah itu merupakan bagian dari langkah penataan ekspor komoditas strategis guna menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor.

Presiden Prabowo Subianto lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Implementasi kebijakan ditargetkan dilakukan bertahap mulai 1 Juni 2026 dan berlaku penuh pada 1 September 2026.

Saat ini, skema ekspor satu pintu melalui DSI baru berlaku untuk komoditas minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Namun, pemerintah memberi sinyal bahwa cakupan itu akan diperluas ke mineral lainnya, termasuk produk hilirisasi nikel.

“Mereka bertahap sekarang, bertahap sekarang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sinyal serupa disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dia menegaskan bahwa pada akhirnya ekspor mineral kritis akan dilakukan melalui DSI.

“Mineral, semua mineral nanti lewat Danantara, tetapi tahap pertamanya adalah batu bara. Batu bara dan beberapa besi ya, bijih besi ya, dan ada setengah pemrosesan itu. Dua itu dulu yang menjadi transisi, sambil kita akan menyesuaikan dengan mineral yang lainnya,” ujar Bahlil.

NPI dan FeNi Masih Abu-Abu

Di tengah rencana ekspansi kewenangan DSI itu, pelaku industri nikel menilai pemerintah belum memberikan kejelasan terkait cakupan produk yang akan masuk dalam skema ekspor satu pintu.

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengatakan pihaknya masih menunggu aturan teknis dan penjelasan resmi pemerintah. Ini terutama terkait definisi kelompok ferroalloy yang akan masuk dalam tata kelola baru tersebut.

Menurutnya, industri masih mempertanyakan apakah cakupan ferroalloy hanya mencakup ferronickel (FeNi) atau juga termasuk NPI. Persoalan definisi itu dinilai krusial.

"Sejak lama sudah ada kerancuan definisi pengelompokan kedua produk nikel tersebut di Indonesia," ucap Arif ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Dia mengaku memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan transparansi perdagangan mineral dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, pihaknya mengingatkan bahwa perubahan tata niaga ekspor tidak boleh mengganggu ekosistem investasi yang telah terbentuk.

Industri nikel Indonesia, kata Arif, berkembang melalui investasi jangka panjang dengan pola penjualan langsung kepada pembeli global yang kompetitif dan fleksibel. Karena itu, skema baru dikhawatirkan dapat mengganggu kontrak yang sudah berjalan serta menekan margin produsen.

Apalagi, saat ini industri nikel tengah menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga patokan mineral (HPM) dan lonjakan harga sulfur. Menurutnya, tambahan biaya atau pengurangan margin dinilai bisa mengganggu keberlanjutan operasional sejumlah smelter.

“Pasar nikel dan produk turunannya sangat dinamis. Mekanisme harga, kecepatan transaksi, dan fleksibilitas logistik menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar global,” ujar Arif.

FINI juga meminta agar mekanisme penetapan harga, struktur spread, hingga tata kelola ekspor dirumuskan secara transparan dan melibatkan pelaku industri.

Kekhawatiran Investor

Kekhawatiran serupa datang dari Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Association (API-IMA). Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti menilai proses transisi tata kelola ekspor membutuhkan panduan yang jelas agar tidak mengganggu negosiasi bisnis yang sedang berjalan.

“Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar,” ujarnya.

Pihaknya berpendapat industri pertambangan membutuhkan kepastian dalam aspek pelaporan maupun koordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

API-IMA pun menegaskan pentingnya menghormati kontrak jangka panjang maupun penjualan jangka pendek yang sudah disepakati perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Bagi pelaku usaha, kata Sari, kepastian kontrak menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan investasi yang nilainya mencapai miliaran dolar AS.

Kekhawatiran terbesar industri sebenarnya bukan semata soal mekanisme ekspor satu pintu, melainkan sinyal intervensi negara yang dinilai muncul secara mendadak.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengemukakan bahwa pemerintah hingga kini belum menjelaskan secara utuh grand design kebijakan ekspor SDA satu pintu lewat PT DSI.

Tujuan pemerintah untuk menekan praktik under invoicing memang dapat dipahami. Namun, kebijakan itu beririsan langsung dengan iklim investasi industri hilirisasi yang membutuhkan kepastian jangka panjang.

“Kalau hari ini kita lagi ngomong bagaimana kita mendalamkan industri, menciptakan lapangan kerja, kami takutnya imbasnya ke sana,” ujar Putra.

Dia berpendapat praktik manipulasi invoicing sebenarnya dapat ditindak melalui instrumen hukum dan pengawasan perpajakan tanpa harus mengubah struktur perdagangan secara drastis.

Di sisi lain, investor global sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan yang dianggap tidak dapat diprediksi. Menurut Putra, sinyal intervensi negara di beberapa komoditas strategis saat ini berpotensi dibaca sebagai perubahan arah kebijakan Indonesia secara keseluruhan.

"Investasi perlu predictability. Nah, predictability-nya yang kami agak takut dengan yang terjadi sekarang," ucap Putra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri nikel Indonesia diperkirakan mulai memasuki fase baru pada 2026 setelah lima tahun terakhir dibayangi kelebihan pasokan global yang menekan harga dan memicu penutupan tambang di berbagai negara. CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menilai kebijakan pemerintah Indonesia membatasi volume produksi melalui RKAB serta menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) menjadi faktor utama yang dapat mengubah keseimbangan pasar global.

“Pasar nikel selama 2020 hingga 2025 berada dalam kondisi oversupply. Terlalu banyak produk masuk ke pasar sehingga harga terus tertekan dan persediaan meningkat,” kata Baudelet dalam paparannya mengenai prospek industri nikel 2026, Rabu (20/5/2026).

Menurut dia, kondisi itu mulai berubah pada 2026 karena Indonesia sebagai produsen dominan dunia mulai mengendalikan produksi dan memperbaiki tata kelola harga bahan baku. “Kabar baiknya, pada 2026 situasinya mulai berbeda. Dan itu lagi-lagi karena Indonesia,” ujarnya.

Baudelet menyoroti transformasi besar Indonesia dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, Indonesia hanya menyumbang sekitar 8 persen produksi nikel dunia. Namun, pada 2025, pangsa tersebut melonjak menjadi sekitar 65 persen dan diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mencapai 75-80 persen dalam beberapa tahun mendatang seiring pembangunan kapasitas baru.

“Indonesia sekarang menjadi pusat kekuatan produksi nikel dunia. Apa yang terjadi di Indonesia akan memengaruhi seluruh pasar nikel global,” katanya.

Ia menjelaskan pertumbuhan industri nikel global masih didorong oleh dua sektor utama, yakni baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik. Konsumsi nikel untuk baterai diperkirakan mencapai sekitar 1,8 juta ton dalam 10 tahun ke depan.

Meski pertumbuhannya tidak sebesar ekspektasi awal ketika kendaraan listrik mulai berkembang karena munculnya baterai lithium iron phosphate (LFP) yang tidak menggunakan nikel, permintaan tetap meningkat signifikan.

“Kami masih melihat kenaikan sekitar 200 persen dalam 10 tahun ke depan. Pada 2035, baterai akan mewakili sekitar 30 persen permintaan nikel dunia,” katanya.

Namun, Baudelet menilai pasar baja nirkarat tetap menjadi tulang punggung konsumsi nikel global. Saat ini sektor tersebut menyerap sekitar 65-70 persen konsumsi nikel dunia dengan pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun.

“Kadang orang terlalu fokus pada kendaraan listrik dan lupa bahwa stainless steel tetap menjadi pasar utama nikel,” ujarnya.

Baudelet juga menyoroti perubahan struktur industri hilir nikel Indonesia. Pada tahap awal industrialisasi, sebagian besar produksi nasional didominasi Nickel Pig Iron (NPI) yang digunakan untuk industri baja nirkarat.

Namun, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia mulai mengembangkan teknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk menghasilkan nikel murni dan bahan kimia baterai.

“Indonesia memulai pengembangan dengan NPI dan pirometalurgi, lalu memasuki fase kedua melalui HPAL,” katanya.

Perubahan tersebut tercermin pada pola ekspor Indonesia. Jika sebelumnya ekspor didominasi NPI, kini material baterai seperti Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), matte, dan logam nikel mulai mengambil porsi besar.

“Kalau digabungkan, MHP, matte, dan metal sekarang hampir mencapai 30 persen dari profil ekspor nikel Indonesia. Ini perubahan besar dibanding lima tahun lalu,” ujar Baudelet.

Ia menilai kebijakan baru pemerintah mengenai HPM menjadi langkah positif karena memberikan nilai lebih adil terhadap kandungan mineral dalam bijih nikel. Formula HPM terbaru memasukkan unsur tambahan seperti besi, kobalt, dan kromium selain kadar nikel dan kadar air.

Menurut Baudelet, pendekatan tersebut mencerminkan nilai nyata yang dihasilkan industri pengolahan. Dalam produksi NPI, misalnya, selain nikel terdapat kandungan besi dan kromium yang juga memiliki nilai ekonomi bagi industri baja nirkarat. Hal serupa berlaku pada HPAL yang dapat mengekstraksi nikel, kobalt, besi, dan sebagian kromium.

“Intensinya bagus karena perusahaan membeli bijih dan memperoleh nilai dari seluruh unsur yang ada di dalamnya,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui penyesuaian HPM memberikan tantangan bagi sejumlah perusahaan HPAL di Indonesia. Selama ini harga limonit sebagai bahan baku HPAL dinilai terlalu rendah dan tidak mencerminkan harga internasional.

Kenaikan HPM membuat harga limonit mendekati standar global, tetapi di saat bersamaan perusahaan juga menghadapi lonjakan biaya sulfur.

“Kombinasi HPM baru dan kenaikan biaya sulfur cukup sulit diserap perusahaan HPAL saat ini, namun kami percaya pada akhirnya kebijakan ini akan tetap berlaku,” katanya.

Baudelet mengatakan tekanan harga selama lima tahun terakhir telah menyebabkan banyak produsen nikel di luar Indonesia menghentikan operasi karena merugi. Karena itu, Eramet mendukung upaya pemerintah Indonesia mengendalikan produksi agar pasar tidak terus mengalami kelebihan pasokan berkepanjangan.

“Kami mendukung pasar yang tidak mendorong overproduksi dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab demi menjaga masa depan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT PP (Persero) Tbk., PT PP Presisi Tbk. (PPRE), tengah melakukan efisiensi operasional hingga optimalisasi aset di tengah tekanan industri nikel global yang dilanda kelebihan pasokan, sehingga memicu volatilitas harga dan berdampak pada kinerja perseroan.

Direktur Utama PT PP Presisi Tbk., Rizki Dianugrah mengatakan kinerja periode berjalan mencerminkan fase penyesuaian, seiring dinamika industri dan penerapan pendekatan kehati-hatian untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Dia menuturkan langkah tersebut ditempuh melalui penguatan posisi keuangan dan peningkatan disiplin operasional. Perusahaan juga berupaya menjaga fondasi bisnis tetap solid agar mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar.

"Dari sisi operasional, utilisasi aset mengalami tekanan sepanjang periode berjalan. Perseroan merespons dengan melakukan perbaikan bertahap guna meningkatkan efisiensi dan menjaga stabilitas operasional," katanya dalam siaran pers, Rabu (1/4/2026).

Di saat yang sama, lanjutnya, kondisi eksternal menjadi faktor penekan utama. Industri nikel global saat ini berada dalam kondisi kelebihan pasokan yang memicu fluktuasi harga komoditas.

Merespons situasi tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian harga sebagai bagian dari strategi menjaga keberlangsungan proyek sekaligus mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas di tengah siklus industri yang menantang.

“Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah yang diambil. Fase ini kami pandang sebagai momentum untuk memperkuat fundamental, meningkatkan disiplin operasional, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ke depan, perseroan akan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi aset, serta penguatan kemitraan strategis.

Manajemen meyakini langkah tersebut dapat menjaga stabilitas kinerja dan menempatkan perseroan dalam posisi lebih siap untuk menangkap peluang pertumbuhan saat kondisi industri membaik.

“Kami tetap percaya pada prospek jangka panjang industri nikel. Dengan langkah strategis yang kami jalankan saat ini, perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk bertumbuh secara berkelanjutan,” kata Rizki.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel, Glencore International Investments Ltd. melakukan aksi penjualan saham secara bertahap dengan nilai mencapai Rp276,9 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (10/1/2026), aksi divestasi dilakukan dalam kurun waktu akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026.

Glencore tercatat melepas sekitar 204,97 juta saham emiten tambang nikel tersebut dalam rentang waktu 29 Desember 2025 hingga 7 Januari 2026.

Transaksi dilakukan secara bertahap melalui lima kali penjualan tidak langsung dengan kisaran harga Rp1.129 hingga Rp1.414 per saham. Jika dikalkulasikan, harga jual rata-rata dari seluruh transaksi berada di level Rp1.351 per saham.

Transaksi dengan volume terbesar tercatat terjadi pada 7 Januari 2026 kala Glencore melepas 122,45 juta saham pada harga Rp1.414 per lembar, diikuti transaksi pada 6 Januari 2026 sebanyak 64,24 juta saham di harga Rp1.288.

Setelah penjualan, porsi kepemilikan Glencore di NCKL susut, dari semula 4,53 miliar saham atau setara dengan 7,20% kini turun menjadi 4,33 miliar saham atau sekitar 6,87% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham NCKL saat ini berada di level Rp1.300 per saham hingga penutupan perdagangan Jumat (9/1/2026). Harga itu mencerminkan pertumbuhan sebesar 15,56% sepanjang tahun berjalan.

Kenaikan harga saham NCKL terjadi seturut kenaikan harga komoditas nikel. Peningkatan nikel saat ini dinilai memiliki dasar struktural setelah pasar global keluar dari fase kelebihan pasokan yang terjadi dalam dua tahun terakhir.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, menyampaikan bahwa normalisasi pasokan menjadi faktor utama yang menopang pergerakan harga nikel saat ini.

Dia menjelaskan bahwa pada 2023–2024, pasar nikel global berada dalam kondisi oversupply yang tinggi. Kondisi tersebut dipicu oleh melemahnya permintaan dari sektor baja tahan karat serta kendaraan listrik secara global.

“Sifat yang struktural ini lebih dipengaruhi oleh adanya normalisasi pasokan setelah sebelumnya mengalami fase oversupply yang sangat tinggi,” ungkap Nafan saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Di sisi lain, pasar juga sempat tertekan oleh ekspansi kapasitas produksi yang masif di Indonesia, baik melalui penerapan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) maupun Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF).

Namun demikian, memasuki tahun 2026, arah kebijakan mulai berubah melalui isu pengetatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA — Harga nikel dunia kembali naik hingga menyentuh level di atas US$17.000 per ton untuk pertama kalinya dalam 15 bulan terakhir.
Berdasarkan Bursa Logam London (LME), harga nikel kontrak tiga bulan ditutup di level US$17.703 per ton pada perdagangan Jumat (9/1/2025).Adapun, harga kontrak nikel 3 bulan di LME terakhir kali mencapai level tersebut pada Oktober 2024.
Harga nikel melonjak usai pemerintah Indonesia mengumumkan rencana pemangkasan produksi pada 2026. Maklum, RI menyumbang sekitar 70% dari total produksi nikel global atau sekitar 3,8 juta metrik ton per tahun.
Oleh karena itu, Indonesia memegang peran krusial dalam menentukan keseimbangan pasar.
Pada pekan ini saja, harga nikel sempat menyentuh US$18.800 per ton atau level tertinggi dalam 19 bulan sejak Juni 2024.
Indonesia sebelumnya mengisyaratkan rencana untuk menekan produksi nikel guna memperbaiki keseimbangan pasokan dan permintaan global.
Meski demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengungkapkan rincian kuota penambangan 2026 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya belum bisa membocorkan berapa volume pemangkasan yang akan dilakukan itu. Menurunya, produksi nikel pada 2026 bakal disesuaikan dengan kebutuhan industri.

"Nikel akan kami sesuaikan dengan kebutuhan industri. Dan kami akan buat permintaan agar industri besar harus beli ore nikel dari pengusaha tambang, jangan ada monopoli. Kita ingin investor kuat, tapi pengusaha daerahnya juga kuat. Supaya ada kolaborasi," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Sebelumnya, harga nikel juga mengalami penurunan akibat lesunya pasar. Hal ini juga menyebabkan penyerapan bijih nikel domestik belum optimal.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan, pemangkasan produksi yang dilakukan oleh sejumlah smelter telah menyebabkan stockpile nikel menumpuk.
Dewan Penasihat APNI Djoko Widajatno mengatakan, permasalahan tersebut dapat dilihat dari kuota produksi bijih nikel yang disetujui pemerintah pada 2025 mencapai 364 juta ton, sedangkan serapan masih di kisaran 120 juta ton.
“Namun, penyerapan oleh industri, khususnya smelter, lebih rendah dari kuota tersebut hingga pertengahan tahun ini,” kata Djoko kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga saham emiten tambang nikel kompak melaju di zona hijau pada perdagangan hari ini, Selasa (6/1/2026). Penguatan ini dipicu oleh lonjakan harga nikel global yang menyentuh level tertinggi dalam 15 bulan terakhir akibat kebijakan pembatasan kapasitas produksi di Indonesia.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Central Omega Resources Tbk. (DKFT) memimpin penguatan dengan lonjakan sebesar 21,52% ke level Rp960 per saham. Menyusul di belakangnya, saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) melesat 10,17% menuju posisi Rp1.300.

Emiten nikel lainnya juga mencatatkan tren positif. Saham PT Ifishdeco Tbk. (IFSH) naik 9,41% ke Rp930, lalu PT Harum Energy Tbk. (HRUM) menguat 6,54%, disusul PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,77% dan saham PT Merdeka Battery Minerals Tbk. (MBMA) menguat 5,6% ke level Rp660 per saham.

Sementara itu, saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) terapresiasi 0,45%, serta PT Resource Alam Indonesia Tbk. (KKGI) dan PT Sinar Terang Mandiri Tbk. (MINE) yang masing-masing tumbuh sebesar 1,16% dan 2,97%.

Reli saham nikel domestik ini merupakan respons langsung atas pergerakan harga komoditas di pasar global. Harga nikel dunia untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024 menyentuh angka US$17.000 per ton.

Laporan London Metal Exchange (LME) menunjukkan harga kontrak nikel tenor 3 bulan ditutup stabil di level tersebut. Secara akumulatif, harga nikel global telah meroket hampir 20% dalam tiga minggu terakhir seiring dengan ekspektasi pengetatan pasokan dari Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia.

Kenaikan harga ini merupakan implikasi dari langkah strategis pemerintah Indonesia yang mengusulkan pengurangan produksi nikel sebesar 34% dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun buku 2026.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Vale Indonesia diketahui telah menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) perseroan. Langkah tersebut diambil menyusul belum terbitnya persetujuan RKAB tahun buku 2026.

Corporate Secretary Vale Indonesia Anggun Karya Nataya menjelaskan bahwa secara hukum, perseroan belum diperkenankan melakukan aktivitas penambangan sebelum mengantongi izin RKAB.

“Kondisi ini mengakibatkan perseroan secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan saat ini,” ujar Anggun dalam keterbukaan informasi, Jumat (2/1/2025).

Langkah penghentian sementara ini berlaku di seluruh wilayah IUPK perseroan guna memastikan seluruh kegiatan usaha tetap berjalan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Anggun mengakui bahwa keterlambatan persetujuan RKAB berimbas langsung pada penundaan agenda operasional di lapangan. Meski demikian, emiten anggota holding MIND ID ini menegaskan situasi tersebut tidak menimbulkan dampak material langsung terhadap kondisi keuangan Vale Indonesia.

“Perseroan meyakini keterlambatan ini tidak akan mengganggu keberlanjutan operasional secara keseluruhan dan berharap persetujuan RKAB tahun 2026 dapat diterbitkan dalam waktu dekat,” ucapnya.

Disclaimer:Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga nikel dunia ke level tertinggi dalam 15 bulan terakhir menjadi angin segar bagi emiten tambang di Bursa Efek Indonesia (BEI), termasuk anggota holding MIND ID, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

Berdasarkan data Bursa Logam London (LME), harga kontrak nikel tiga bulan ditutup di level US$17.703 per ton pada perdagangan Jumat (9/1/2025), setelah sebelumnya sempat menyentuh US$18.800 per ton pada pekan yang sama.