Bisnis.com, BATAM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepada pihak berwajib untuk membongkar impor 1.000 ton beras ilegal dengan pintu masuk Batam, sampai ke akar-akarnya.

Amran menyebutkan aparat telah mengamankan sekitar 1.000 ton beras yang diduga masuk secara ilegal. Meski sudah ada tersangka, dia meminta agar penyidikan tidak berhenti di tingkat pelaksana lapangan.

“Sudah ada tersangkanya, tapi saya minta dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada yang bermain-main,” katanya, Senin (19/1/2026).

Amran juga menyoroti kejanggalan asal dan tujuan distribusi beras tersebut. Berdasarkan temuan awal, beras disebut berasal dari Tanjungpinang, wilayah yang tidak memiliki lahan persawahan, dan rencananya akan dikirim ke Sumatra Selatan, daerah yang justru mengalami surplus beras.

“Ini tidak masuk akal. Tanjungpinang tidak punya sawah, sementara Palembang dan Sumatra Selatan produksinya sekitar 3,5 juta ton dengan surplus 1,1 juta ton. Ini kuat dugaan penyelundupan,” ujar Amran.

Amran memastikan Satgas Pangan dan penyidik dari Mabes Polri akan turun langsung untuk mendalami kasus tersebut. Ia menekankan praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena dapat melemahkan ketahanan pangan nasional.

Dia juga mengingatkan pengalaman buruk pada sektor peternakan beberapa tahun lalu, ketika impor daging bermasalah memicu merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2020–2023.

“Sudah 100 tahun tidak terjadi, tiba-tiba PMK merebak. Populasi sapi kita turun drastis. Jangan sampai hal seperti itu terjadi pada beras. Impor ilegal bisa membawa penyakit dan merusak sistem pangan kita,” kata Amran.

Di tengah klaim swasembada beras, pemerintah justru dihadapkan pada penyelundupan ribuan ton beras di Kepulauan Riau. Amran menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi bagi praktik ilegal yang dinilainya merusak kedaulatan pangan nasional.

“Harus ditindak tegas. Tidak boleh kompromi. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa,” kata Amran di Batam, Senin 19 Januari 2026.

Amran menegaskan, saat ini Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan kondisi stok nasional yang melimpah. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada alasan untuk melakukan impor beras, apalagi secara ilegal.

“Kita setengah mati berjuang untuk berdaulat pangan dan swasembada. Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan swasembada beras, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB. Jangan ada yang mengganggu perjuangan ini,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, stok beras nasional saat ini lebih dari 3 juta ton, sementara jumlah petani padi di Indonesia mencapai sekitar 115 juta orang. Praktik penyelundupan beras, menurutnya, berpotensi merugikan petani kecil dan mempermainkan nasib rakyat.

“Bayangkan, hanya dua atau tiga orang yang bermain, tapi yang dizalimi ada 115 juta petani. Di mana keadilan dan rasa kebersamaan kita?” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bencana banjir memicu kenaikan harga beras semua kualitas, baik medium dan premium, di wilayah Aceh dan Sumatra pada pekan kedua Desember 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan secara nasional terdapat delapan provinsi yang mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) beras semua kualitas.

Pudji menuturkan, wilayah di Aceh dan Sumatra menjadi kontributor utama kenaikan harga karena terdampak bencana alam.

“Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara merupakan wilayah yang memang sedang terkena bencana sehingga di sini tergambar efeknya sudah mulai terlihat dari perkembangan harga di minggu kedua Desember 2025,” kata Pudji dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di YouTube Kemendagri, Senin (15/12/2025).

Secara terperinci, harga beras di Aceh mencapai Rp14.712 per kilogram dengan IPH 3,10% pada pekan kedua Desember 2025. Mengekor, harga beras di Sumatra Barat yang mencapai Rp16.407 per kilogram dengan IPH 1,45%.

Lalu, ada Papua Barat dengan harga beras mencapai Rp17.764 per kilogram dengan IPH 1,14%, Sumatra Utara Rp15.124 per kilogram dengan IPH 0,52%, Kepulauan Riau Rp14.231 per kilogram dengan IPH 0,35%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar Rp13.972 per kilogram dengan IPH 0,29%.

Berikutnya, harga beras semua kualitas di Papua Tengah mencapai Rp28.094 per kilogram dengan IPH 0,09% dan Bengkulu di level Rp14.348 per kilogram atau dengan IPH sebesar 0,01%.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat terdapat 112 pasar rakyat rusak imbas banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan hasil pendataan sementara menunjukkan sebaran kerusakan pasar cukup dominan di Aceh dan Sumatra Utara.

“Sumatra Utara [ada] 44 pasar [yang terdampak], Aceh 65 [pasar yang terdampak], Sumatra Barat 3 [pasar yang terdampak],” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Pemerintah, kata Budi, kini memprioritaskan upaya pemulihan fungsi pasar rakyat sebagai salah satu infrastruktur vital.

Adapun, Kemendag akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perihal pembangunan dan renovasi pasar. Nantinya, pendanaan untuk perbaikan pasar rakyat menggunakan anggaran PU.

“Mau kami identifikasi itu nanti [dari tingkat kerusakan yang menjadi prioritas untuk dibangun. Kami akan nanti komunikasi dengan PU. Biasanya memang PU itu minta rekomendasi dari kami,” ujarnya.

Namun, Budi menjelaskan proses identifikasi lapangan merupakan langkah krusial mengingat tingkat kerusakan setiap pasar berbeda-beda. Untuk itu, Kemendag belum bisa memastikan berapa angka kerugian para pedagang yang terdampak bencana.

“Ini sekarang diidentifikasi, misalnya mau dibangun ya bisa saja yang prioritas yang rusak berat dulu. Ini sedang diidentifikasi karena kan juga semua belum selesai, masih proses,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara ihwal harga beras bantuan pemerintah yang mencapai Rp60.000 per kilogram untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan angka bantuan tersebut bukanlah harga per kilogram, melainkan harga satuanpakberisi 5 kilogram beras yang menjadi standar penyaluran bantuan pemerintah senilai Rp60.000.

“Itu salah typo, tapi perhitungannya tidak keliru. Bukan satu kilogram Rp60.000, tapi satu pack, satu pack itu kan 5 kilogram. Kan nggak mungkin kita kasih bantuan tuh satu kg kan. Pasti ngasihnya kan satu pack 5 kilogram,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Namun, Sudaryono menyebut data milik Kementan sudah benar hanya terdapat kesalahan penulisan. “Tapi hitungannya benar, hitungannya benar, hanya memang ada kesalahan penulisan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sudaryono juga menyinggung adanya kritik publik terkait penggalangan dana yang dilakukan Kementan dalam mendukung penyaluran bantuan ke Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan inisiatif tersebut murni berbasis solidaritas, bukan paksaan.

“Jadi banyak orang kan kemarin ada yang mengkritik di media, ngapain sih mesti menggalang dana. Ya, namanya solidaritas ya. Jadi, bukan kok karena kemudian dikoordinir terus semua dipaksa. Tidak ada paksaan di sini,” terangnya.

Dia menambahkan, dana yang digalangkan Kementan telah dikirimkan secara berangsur-angsur ke ketiga provinsi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berhasil menghimpun sekitar Rp75,85 miliar. Dia menegaskan seluruh donasi terkumpul tanpa paksaan.

Adapun, setiap orang diberi ruang untuk menyumbang sesuai kemampuan, dan itu terlihat jelas ketika sejumlah pegawai menyumbang mulai dari Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, hingga Rp250.000.

“Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” ujar Amran di Aula Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Posko kemanusiaan Kementan membuka rekening khusus BRI 2123.01.000545.564 bagi masyarakat yang ingin membantu. Dia juga memastikan seluruh bantuan segera disalurkan melalui Tim Tanggap Darurat Kementan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bapanas, dan lembaga kemanusiaan.