Perum Bulog merespons dengan cepat keluhan masyarakat terkait kualitas beras Bantuan Pangan Pemerintah (Banpang) di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Beras yang dipersoalkan langsung ditarik sebelum sampai ke tangan masyarakat dan akan diganti dengan beras yang memenuhi standar mutu serta layak konsumsi.

Langkah tersebut dilakukan setelah Bulog menerima informasi terkait adanya beras bantuan yang secara visual dinilai kurang baik oleh Perangkat Desa. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bulog bersama pemerintah Dinas terkait langsung melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa beras yang menjadi keluhan masih berada di titik distribusi Kantor Desa dan belum diterima oleh masyarakat penerima bantuan pangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, Bulog memutuskan untuk menarik seluruh beras yang dikeluhkan dan menggantinya dengan beras yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Perum Bulog menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan perangkat desa yang telah menyampaikan informasi secara cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum bantuan diterima oleh masyarakat.

Sebagai operator Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog senantiasa menerapkan pengawasan mutu pada setiap tahapan pengelolaan beras, mulai dari penyimpanan di gudang, proses pengeluaran, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Namun demikian, setiap laporan dari masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan kualitas di lapangan.

Program Bantuan Pangan Pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, Bulog berkomitmen memastikan bantuan yang disalurkan tidak hanya tepat sasaran dan tepat jumlah, tetapi juga memenuhi standar mutu yang baik.

Bulog saat ini telah menyiapkan penggantian beras untuk memastikan seluruh PBP tetap memperoleh haknya sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Proses distribusi pengganti akan dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan kualitas selesai dilaksanakan.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Madura Ahmad Rofi'i menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para Perangkat Desa, atas informasi tersebut segera kami turunkan tim untuk menindak lanjuti kelapangan. Setelah dilakukan pengecekan, kami memutuskan untuk menarikan beras tersebut sebelum dibagikan kepada Masyarakat.

"Seluruh proses penyaluran beras Bantuan Pangan telah dilakukan sesuai ketentuan, namun jika ditemukan keluhan baik dari Perangkat Desa atau masyarakat akan segera kami proses lebih lanjut sebagai bentuk komitmen kami terhadap pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami memastikan masyarakat akan menerima beras yang layak dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan," ujar Ahmad Rofi'i dikutip Minggu (7/6).

Lebih lanjut, Bulog akan memperkuat monitoring kualitas pada seluruh rantai distribusi bantuan pangan, termasuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan setiap bantuan yang disalurkan dapat diterima masyarakat dalam kondisi baik.

Bulog berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola Cadangan Beras Pemerintah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat

Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Jawa Barat, mendistribusikan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) serta minyak goreng kepada 146.232 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah itu.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengatakan penyaluran ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat sekaligus menjadi instrumen dalam pengendalian inflasi.

“Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat,” kata Gin Gin di Bandung, Minggu.

Gin Gin menjelaskan sebelum disalurkan kepada KPM, beras bantuan pangan tersebut telah melewati proses pengecekan kualitas yang ketat untuk membantu kelancaran dan keamanan dalam proses pendistribusian beras CPP.

"Pemeriksaan dilakukan sejak proses penyimpanan di gudang hingga distribusi di lapangan guna memastikan bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan layak konsumsi," kata dia.

Ia mengatakan hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai 41.403 penerima atau sekitar 28 persen dari total sasaran dengan penyaluran yang sudah berlangsung di delapan kecamatan dan 28 kelurahan.

“Kami memastikan proses distribusi terus dilanjutkan hingga seluruh penerima bantuan dapat terlayani secara maksimal,” katanya.

Lebih lanjut, Gin Gin menyebut jumlah penerima bantuan pangan pada periode kali ini mengalami peningkatan signifikan.

Jika pada Oktober–November 2025 tercatat sebanyak 80.221 KPM, maka pada Februari–Maret 2026 meningkat menjadi 146.232 KPM.

“Terjadi penambahan sebanyak 66.011 penerima yang tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perum Bulog menyalurkan beras bantuan untuk penanganan bencana hidrologi di wilayah Sumatera dengan total mencapai 14.227 ton hingga 2 Januari 2026. Penyaluran tersebut difokuskan untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat di daerah terdampak banjir dan longsor selama masa tanggap darurat dan pemulihan.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan penyaluran bantuan dilakukan dengan skema penguatan stok di setiap daerah terdampak. Bulog melipatgandakan stok hingga tiga kali lipat dari kebutuhan awal yang diajukan pemerintah daerah guna memastikan kabupaten dan kota tidak mengalami kekurangan pasokan.

“Total kami salurkan sampai dengan hari ini, tanggal 2 Januari 2026, adalah 14.227 ton,” kata Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Penyaluran terbesar dilakukan ke Provinsi Aceh dengan volume pengiriman mencapai 8.676 ton. Bulog juga memastikan ketersediaan stok di wilayah tersebut berada pada level aman untuk mendukung proses pemulihan pascabencana.

“Permintaannya Aceh, total yang sudah kami kirim adalah 8.676 ton dan stok yang ada di Aceh saja 75.000 ton,” ujar Rizal.

Selain Aceh, Bulog menyalurkan 4.482 ton beras ke Sumatera Utara dengan posisi stok di gudang mencapai 25.781 ton. Untuk Sumatera Barat, penyaluran tercatat 1.069 ton dengan stok tersisa 8.527 ton di gudang wilayah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Provinsi Aceh dilaporkan telah menerima 10.000 ton beras bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan beras ini diberikan melalui Badan Pangan Nasional.

Kepala Dinas Pangan Provinsi Aceh Surya Rayendra mengatakan bantuan beras bencana tersebut disalurkan melalui Gubernur Aceh dan selanjutnya didistribusikan ke kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

"Ada sebanyak 10.000 ton beras bencana yang diterima dari pemerintah pusat. Beras bencana tersebut nantinya disalurkan melalui Bulog di kabupaten dan kota terdampak bencana," katanya sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (13/12/2025).

Surya menyebutkan alokasi beras bencana ke kabupaten dan kota tergantung permintaan bupati atau wali kota di wilayah terdampak bencana kepada Gubernur Aceh.

Penyaluran beras bencana tersebut, lanjutnya, segera dilakukan untuk beberapa kabupaten dan kota terdampak bencana yang membutuhkan pasokan pangan untuk korban banjir.

Sebelumnya, kata Surya, Pemprov Aceh juga sudah menyalurkan sebanyak 4.390,2 ton dari 6.298,4 ton beras bencana ke kabupaten dan kota terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Penyaluran beras bencana tersebut dilakukan melalui Bulog di kabupaten dan kota, sedangkan 1.899,1 ton beras bencana yang belum disalurkan menunggu permintaan kepala daerah kepada Gubernur Aceh.

"Dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh, penyaluran 10 kabupaten dan kota di antaranya sudah selesai. Sedangkan delapan kabupaten dan kota belum menyalurkan dan masih menunggu permintaan masing-masing kepala daerah," kata Surya Rayendra.

Adapun delapan kabupaten dan kota yang belum meminta penyaluran beras bencana tersebut, yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Bener Meriah.

Mengenai persediaan beras di Provinsi Aceh, Surya menyatakan sampai saat ini stok beras mencapai 80.000 ton. Persediaan tersebut mencukupi hingga Juni 2026.

Kendati secara umum persediaan mencukupi, stok beras di beberapa kabupaten dan kota ada yang sudah menipis, sehingga perlu penambahan dengan mengirim ke daerah tersebut.

"Yang menjadi kendala sekarang ini adalah akses darat yang masih terputus. Kami juga sudah mengirim lima ton untuk menambah persediaan di Aceh Tengah melalui udara," kata Surya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara ihwal harga beras bantuan pemerintah yang mencapai Rp60.000 per kilogram untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan angka bantuan tersebut bukanlah harga per kilogram, melainkan harga satuanpakberisi 5 kilogram beras yang menjadi standar penyaluran bantuan pemerintah senilai Rp60.000.

“Itu salah typo, tapi perhitungannya tidak keliru. Bukan satu kilogram Rp60.000, tapi satu pack, satu pack itu kan 5 kilogram. Kan nggak mungkin kita kasih bantuan tuh satu kg kan. Pasti ngasihnya kan satu pack 5 kilogram,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Namun, Sudaryono menyebut data milik Kementan sudah benar hanya terdapat kesalahan penulisan. “Tapi hitungannya benar, hitungannya benar, hanya memang ada kesalahan penulisan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sudaryono juga menyinggung adanya kritik publik terkait penggalangan dana yang dilakukan Kementan dalam mendukung penyaluran bantuan ke Aceh dan Sumatra. Dia menegaskan inisiatif tersebut murni berbasis solidaritas, bukan paksaan.

“Jadi banyak orang kan kemarin ada yang mengkritik di media, ngapain sih mesti menggalang dana. Ya, namanya solidaritas ya. Jadi, bukan kok karena kemudian dikoordinir terus semua dipaksa. Tidak ada paksaan di sini,” terangnya.

Dia menambahkan, dana yang digalangkan Kementan telah dikirimkan secara berangsur-angsur ke ketiga provinsi tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berhasil menghimpun sekitar Rp75,85 miliar. Dia menegaskan seluruh donasi terkumpul tanpa paksaan.

Adapun, setiap orang diberi ruang untuk menyumbang sesuai kemampuan, dan itu terlihat jelas ketika sejumlah pegawai menyumbang mulai dari Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, hingga Rp250.000.

“Berapa pun kami terima. Ini semua niat baik kita semua untuk membantu rakyat,” ujar Amran di Aula Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Posko kemanusiaan Kementan membuka rekening khusus BRI 2123.01.000545.564 bagi masyarakat yang ingin membantu. Dia juga memastikan seluruh bantuan segera disalurkan melalui Tim Tanggap Darurat Kementan, bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bapanas, dan lembaga kemanusiaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10.000 ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan persetujuan ini diberikan sebagai bagian dari respons pemerintah pusat terhadap situasi darurat di wilayah Sumatra.

“Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem [Gubernur Aceh],” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Amran mengatakan penyaluran 10.000 ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh pada pekan ini melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

Adapun bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat senilai total 34.000 ton beras.

Di sisi lain, Amran menuturkan, stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog per 8 Desember 2025 mencapai 3,68 juta ton. Dia menyebut jumlah ini merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok beras akhir tahun biasanya yang berkisar 1,2–1,5 juta ton.

“Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10.000 ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret–April 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amran menambahkan bahwa Indonesia kini sudah swasembada beras dengan produksi yang melimpah. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), total stok beras nasional diprediksi mencapai 34,79 juta ton di akhir 2025.

Pemerintah, sambung dia, memastikan stok beras nasional tetap aman hingga lepas panen raya 2026 dengan proyeksi stok akhir cadangan beras pemerintah pada Desember 2025 di atas 3,5 juta ton.

“Dulu kita harus impor jutaan ton, sekarang justru bisa membantu saudara-saudara kita di Aceh yang terkena musibah tanpa khawatir kekurangan. Ini berkah besar bagi bangsa, terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas dukungannya bagi petani Indonesia,” tandasnya.

Bisnis.com, ACEH - Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi memberikan apresiasi kepada PTPN IV PalmCo yang dinilainya sebagai perusahaan paling awal hadir di tengah masyarakat saat banjir besar melanda wilayahnya. Hal tersebut disampaikan Bupati saat meninjau kondisi pengungsi di Posko Paya Beudi bersama Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, Jumat (05/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Armia Fahmi mengungkapkan bahwa kondisi banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir telah berdampak serius terhadap aktivitas masyarakat, terutama di sejumlah desa yang terisolasi akibat tingginya debit air. Akses jalan yang sebelumnya terputus menyebabkan banyak wilayah sulit dijangkau, dan PTPN IV menjadi pihak pertama yang mampu masuk dengan membawa bantuan bagi warga.

Menurut Bupati Armia Fahmi, kehadiran PalmCo menunjukkan komitmen perusahaan dalam membantu masyarakat sekitar wilayah operasionalnya, terutama pada saat kondisi darurat. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan, termasuk bantuan logistik, dukungan untuk para pengungsi, serta pendampingan langsung di titik-titik banjir.

“PTPN IV adalah perusahaan yang paling awal masuk membantu masyarakat kami di Aceh Tamiang. Mereka bergerak cepat bahkan ketika akses masih sulit ditembus. Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan seluruh masyarakat terdampak, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran PTPN IV betul-betul meringankan beban warga,” ungkap Bupati Armia Fahmi.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan merupakan faktor penting dalam mempercepat distribusi bantuan. Menurutnya, tindakan PTPN IV PalmCo menunjukkan tanggung jawab sosial yang konsisten terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Kolaborasi seperti ini sangat kami harapkan. Ketika perusahaan hadir lebih awal dan memberikan bantuan nyata, pemerintah daerah dapat lebih fokus pada penanganan di sektor lainnya.

Dirut PalmCo Turun Langsung, Dengarkan Keluhan Warga, dan Ambil Keputusan di Lokasi

Selama kunjungan, Bupati dan Direktur Utama PTPN IV PalmCo juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga, mengecek kebutuhan harian, dan melihat langsung kondisi posko yang menampung ratusan pengungsi dari desa sekitar. Warga menyampaikan sejumlah kendala yang mereka hadapi mulai dari akses pangan, air bersih, hingga dukungan komunikasi karena beberapa wilayah terputus dari jaringan.

Mendengar kondisi tersebut, Jatmiko memberikan arahan langsung kepada manajemen regional agar segera menyediakan air bersih, pakaian anak-anak, bantuan kesehatan, hingga dukungan sarana seperti genset dan bahan bakarnya. Ia juga meminta agar setiap kebutuhan tambahan dari posko dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti tanpa menunggu proses panjang.

“Air bersih harus segera ada. Pakaian anak-anak juga penting. Kalau ada kebutuhan tambahan, sampaikan langsung. Kita kawal dan kita penuhi,” ungkapnya.

Ia menyampaikan bahwa PalmCo siap menanggung biaya-biaya tambahan untuk memastikan pemulihan berjalan cepat.

“Hidup normal, kerja normal. Karena percuma kalau hidup belum normal, kerja tidak mungkin normal. Dan jika ada biaya tambahan, itu tanggung jawab kami untuk mencarikannya,” tegasnya.

Selain itu, Jatmiko menekankan bahwa dukungan tidak hanya diberikan dalam bentuk logistik. Perusahaan juga sebelumnya telah menyediakan fasilitas komunikasi darurat berbasis satelit untuk memudahkan proses koordinasi tim lapangan, terutama di wilayah yang jaringan selulernya terputus akibat bencana.

Bantuan PalmCo Mengalir ke Aceh Tamiang dan Wilayah Lain

Jatmiko menyampaikan bahwa hingga saat ini PTPN IV PalmCo telah menyalurkan lebih dari 50 ton minyak goreng ke berbagai wilayah terdampak banjir. Penyaluran dilakukan melalui posko-posko utama yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan relawan.

Selain itu, PalmCo juga mendistribusikan lebih dari 9 ton beras, lebih dari 1.300 dus mi instan, serta lebih dari 20.000 butir telur ayam. Bantuan ini dilengkapi dengan ratusan dus makanan ringan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pengungsi selama masa tanggap darurat.

Perusahaan turut menyalurkan lebih dari 1.700 dus air mineral guna memastikan ketersediaan air minum di posko pengungsian. Ketersediaan air bersih menjadi prioritas mengingat banyak daerah terdampak mengalami kerusakan akses sumber air.

Di beberapa unit, PalmCo memasang jaringan internet berbasis satelit untuk mendukung komunikasi darurat di lapangan. Fasilitas ini memudahkan koordinasi antara petugas, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain bantuan logistik, PTPN IV PalmCo juga mendirikan sejumlah posko pengungsian di areal perusahaan sebagai pusat evakuasi dan distribusi bantuan.

Pada akhir kunjungan, Jatmiko menegaskan bahwa bantuan tidak berhenti pada tahap awal ini. Setelah menerima langsung masukan dari warga dan karyawan, perusahaan telah menyiapkan tambahan dukungan yang akan dikirimkan dalam waktu dekat.

“Bantuan tidak berhenti di sini. Kami akan terus menambah dan memperluas dukungan. Apa pun yang dibutuhkan masyarakat akan kami upayakan sebaik mungkin. Kami ingin memastikan bahwa PTPN IV PalmCo hadir hingga kondisi benar-benar pulih,” tutup Jatmiko.

Klarifikasi ini selaras dengan pernyataan resmi yang disampaikan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang telah meluruskan kesalahpahaman publik terkait isu tersebut,

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menegaskan informasi yang beredar mengenai dugaan penjualan beras bantuan bencana kepada masyarakat terdampak di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh adalah tidak benar dan merupakan informasi hoaks.

"Klarifikasi ini selaras dengan pernyataan resmi yang disampaikan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga yang telah meluruskan kesalahpahaman publik terkait isu tersebut," kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Andi Afdal dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Andi memastikan pihaknya tidak pernah melakukan penjualan terhadap beras bantuan bencana.

Hal itu, lanjut Andi, juga telah ditegaskan Bupati Aceh Tengah bahwa beras yang dijual kepada masyarakat bukanlah beras bantuan bencana, melainkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM).

"Beras SPHP merupakan program reguler penugasan Pemerintah yang dilaksanakan Bulog dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan, termasuk di tengah situasi darurat akibat bencana," tuturnya.

Dalam pernyataan resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, lanjut Andi, disampaikan beberapa poin penting pertama Polres Aceh Tengah dan Kodim 0106 Aceh Tengah tidak pernah memperjualbelikan beras bantuan bencana.

Kedua, keterlibatan personel TNI-Polri hanya sebatas membantu proses penyaluran dan penjualan beras murah GPM dari gudang Bulog untuk masyarakat.

"Langkah ini merupakan keputusan bersama Forkopimda Aceh Tengah dan Bulog sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dan mencegah gejolak harga selama masa bencana," jelasnya.

Bupati Aceh Tengah, tambah Andi, menjelaskan, langkah itu diambil setelah gudang Bulog Takengon dipadati masyarakat yang membutuhkan beras, sementara distribusi pangan saat ini masih terganggu akibat akses jalan yang terputus karena banjir dan longsor.

Perum Bulog menegaskan seluruh beras bantuan bencana, bantuan sosial, maupun bantuan kedaruratan lainnya disalurkan secara gratis kepada masyarakat terdampak.

Penyaluran itu melalui mekanisme distribusi bantuan pangan (Banpang), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), Cadangan Beras Pemerintah Bencana Alam (CBP Bencal), kegiatan Bulog Peduli (Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL), serta bantuan lainnya hasil koordinasi bersama Pemda dan instansi terkait.

Andi menegaskan, Bulog saat ini fokus mendukung penanganan akses pangan dampak dari bencana alam.

"Bersama TNI, Polri, dan Forkopimda Aceh Tengah, BULOG terus mendukung perkuatan kolaborasi dalam percepatan penyaluran bantuan pangan sehingga dapat segera sampai di masyarakat korban banjir yang memerlukan," tegas Andi.

Bulog juga mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta memastikan kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah.

Penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan keresahan di tengah upaya pemulihan akibat bencana.

Sebelumnya, beredar di tengah masyarakat tentang adanya penjualan beras bantuan bencana banjir oleh Polres Aceh Tengah dan Kodim 0106 Aceh Tengah.

Hal ini memicu keresahan warga Aceh Tengah yang kondisinya masih terisolir akibat bencana.

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga pada Kamis (4/12) malam mengklarifikasi bahwa beras yang dijual bukanlah beras bantuan bencana, tapi beras dari stok reguler Bulog atau beras program Gerakan Pangan Murah (GPM).

Beras tersebut memang dijual tapi dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, untuk menjaga stabilitas harga pasar di tengah keadaan darurat.

"Untuk mencegah kepanikan, antrean panjang, hingga potensi kericuhan, Forkopimda bersama Bulog memutuskan agar proses penyaluran dibantu oleh aparat Polres Aceh Tengah dan Kodim 0106. Dengan cara ini masyarakat tetap dapat memperoleh beras murah secara tertib, aman, dan terkontrol," kata Haili Yoga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengirimkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada korban bencana alam di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dalam penyaluran bantuan pangan ini, Kementan bersama Perum Bulog melalui penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng per keluarga.

“Harapannya, bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta mempercepat pemulihan di wilayah terdampak,” tulis Kementan dalam unggahan di Instagram resmi @kementerianpertian, Sabtu (29/11/2025).

Secara terperinci, bantuan beras untuk korban bencana di Provinsi Aceh disalurkan sebanyak 10.613.640 kilogram, sementara minyak goreng sebanyak 2.122.728 liter.

Untuk Sumatra Utara, Kementan menyalurkan bantuan 16.893.920 kilogram beras dan 3.378.784 liter minyak goreng.

Terakhir, sebanyak 6.794.960 kilogram beras dan 1.358.992 liter minyak goreng disalurkan untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatra Barat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji penetapan status bencana nasional atas banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.

Meski demikian, dia memastikan bahwa penyaluran bantuan bagi para korban terus dilakukan seiring pemantauan secara berkala yang terus berlanjut.

“Kami terus monitor dan kirim bantuan terus, nanti kami menilai kondisinya. Bantuannya akan kami kirim terus-menerus," kata Prabowo setelah menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).