Perum Bulog merespons dengan cepat keluhan masyarakat terkait kualitas beras Bantuan Pangan Pemerintah (Banpang) di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Beras yang dipersoalkan langsung ditarik sebelum sampai ke tangan masyarakat dan akan diganti dengan beras yang memenuhi standar mutu serta layak konsumsi.

Langkah tersebut dilakukan setelah Bulog menerima informasi terkait adanya beras bantuan yang secara visual dinilai kurang baik oleh Perangkat Desa. Menindaklanjuti laporan tersebut, Bulog bersama pemerintah Dinas terkait langsung melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa beras yang menjadi keluhan masih berada di titik distribusi Kantor Desa dan belum diterima oleh masyarakat penerima bantuan pangan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, Bulog memutuskan untuk menarik seluruh beras yang dikeluhkan dan menggantinya dengan beras yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Perum Bulog menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan perangkat desa yang telah menyampaikan informasi secara cepat sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum bantuan diterima oleh masyarakat.

Sebagai operator Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog senantiasa menerapkan pengawasan mutu pada setiap tahapan pengelolaan beras, mulai dari penyimpanan di gudang, proses pengeluaran, hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Namun demikian, setiap laporan dari masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan kualitas di lapangan.

Program Bantuan Pangan Pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Oleh karena itu, Bulog berkomitmen memastikan bantuan yang disalurkan tidak hanya tepat sasaran dan tepat jumlah, tetapi juga memenuhi standar mutu yang baik.

Bulog saat ini telah menyiapkan penggantian beras untuk memastikan seluruh PBP tetap memperoleh haknya sesuai alokasi yang ditetapkan pemerintah. Proses distribusi pengganti akan dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan kualitas selesai dilaksanakan.

Pemimpin Cabang Perum Bulog Madura Ahmad Rofi'i menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para Perangkat Desa, atas informasi tersebut segera kami turunkan tim untuk menindak lanjuti kelapangan. Setelah dilakukan pengecekan, kami memutuskan untuk menarikan beras tersebut sebelum dibagikan kepada Masyarakat.

"Seluruh proses penyaluran beras Bantuan Pangan telah dilakukan sesuai ketentuan, namun jika ditemukan keluhan baik dari Perangkat Desa atau masyarakat akan segera kami proses lebih lanjut sebagai bentuk komitmen kami terhadap pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami memastikan masyarakat akan menerima beras yang layak dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan," ujar Ahmad Rofi'i dikutip Minggu (7/6).

Lebih lanjut, Bulog akan memperkuat monitoring kualitas pada seluruh rantai distribusi bantuan pangan, termasuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan setiap bantuan yang disalurkan dapat diterima masyarakat dalam kondisi baik.

Bulog berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola Cadangan Beras Pemerintah yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Kamis (7/5), mulai dari KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng, hingga Menhut cabut dua PBPH imbas kematian dua gajah di Bengkulu.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA.

KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga di tengah konflik Timteng

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai bahwa kondisi fiskal, moneter dan sektor keuangan selama triwulan I 2026 tetap dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik di Timur Tengah (Timteng).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik di Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.

Selengkapnya baca di sini.

Menkeu Purbaya bidik insentif kendaraan listrik diterapkan mulai Juni

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV), baik untuk sepeda motor listrik maupun untuk mobil listrik, mulai diterapkan pada Juni 2026, sehingga terdapat penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Bahlil dampingi Prabowo bahas interkoneksi listrik di KTT ASEAN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas isu-isu strategis sektor energi, salah satunya interkoneksi tenaga listrik lintas negara di kawasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48.

"Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama energi ASEAN guna memastikan ketahanan energi kawasan tetap terjaga, termasuk melalui penguatan konektivitas energi, diversifikasi pasokan, dan percepatan transisi energi yang berkelanjutan," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

BI catat "inflow" asing capai 3,3 miliar dolar AS selama April

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa investasi portofolio asing mengalami inflow sebesar 3,3 miliar dolar AS pada awal triwulan II hingga 30 April 2026, terutama ditopang oleh inflow pada instrumen SRBI.

Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis, mengatakan perkembangan ini terjadi setelah triwulan I 2026 mencatatkan net outflows sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Selengkapnya baca di sini.

Menhut cabut dua PBPH imbas kematian dua gajah di Bengkulu

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni resmi mencabut dua Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) imbas kematian dua ekor gajah di kawasan Seblat, Bengkulu.

“Ditemukan ada dua ekor gajah yang meninggal. Oleh karena itu, saya akan mencabut PBPH PT API (Anugerah Pratama Inspirasi) dan PT BAT (Bentara Alam Timber),” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah belum menentukan apakah Perhutani dan Inhutani akan mengelola konsesi tersebut

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa wilayah konsesi yang dicabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pascabencana di Sumatera berpotensi akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Perintah Pak Presiden bahwa kekayaan alam Indonesia itu semaksimal mungkin dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan oleh karena itu ada perintah agar kemarin yang dicabut itu nanti akan dikelola oleh Perhutani atau Inhutani," kata Menhut Raja Juli Antoni ditemui usai peluncuran Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan periode keempat di Jakarta, Kamis.

"Ini sekarang sedang proses administrasi," tambah Menhut.

Dia mengatakan bahwa pemerintah belum menentukan apakah Perhutani dan Inhutani akan mengelola konsesi tersebut. Pihaknya sendiri sudah melakukan komunikasi BUMN dan Danantara.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni memastikan akan memproses pencabutan izin 22 perusahaan yang memegang PBPH karena dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan.

"Atas petunjuk Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare, termasuk di antaranya di Sumatera seluas 116.168 hektare. Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini," kata Menhut ketika memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12).

Sebelumnya

, pada akhir Januari 2026, Istana Presiden mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin terhadap 28 perusahaan di Sumatera, karena diduga menjadi faktor penyebab banjir di Sumatera.

Dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, sebanyak 22 perusahaan mengelola konsesi dengan PBPH, sementara enam perusahaan lainnya bergerak di bidang tambang, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Head of Research PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia (KISI) Muhammad Wafi mengatakan kombinasi sentimen mancanegara dan dalam negeri telah menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Rabu (21/01).

Dari dalam negeri, Wafi mengatakan saham-saham berkapitalisasi besar berbasis Sumber Daya Alam (SDA) tengah tertekan imbas dilakukannya pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) oleh pemerintah terhadap 28 perusahaan di sektor tersebut.

“Kombinasi sentimen eksternal geopolitik dan domestik terkait tekanan di saham big caps (berkapitalisasi besar) berbasis SDA akibat isu pencabutan izin,” ujar Wafi saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Rabu.

Seiring dengan itu, Ia menjelaskan pelaku pasar menghindari ketidakpastian, dengan mengalihkan aset investasi mereka ke instrumen emas dan mata uang dolar Amerika Seriklat (AS), sehingga memicu capital outflow (aliran modal asing keluar) dari pasar saham Indonesia.

Terkait sentimen geopolitik khususnya isu Greenland yang menyangkut Presiden AS Donald Trump melawan negara-negara NATO dan Eropa, menurut Wafi, dampaknya lebih cenderung ke aspek psikologis dan arus modal.

“Ketegangan global buat investor tarik dana dari emerging market balik ke AS, yang berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah,” ujar Wafi.

Seiring dengan sentimen dalam negeri dan mancanegara tersebut, pihaknya memproyeksikan IHSG akan cenderung tertekan dan bergerak di kisaran level 9.000.

Namun demikian, menurutnya, secara fundamental IHSG masih solid utamanya di topang oleh dominasi transaksi yang dilakukan oleh investor domestik

“Jangka pendek berpotensi tertekan untuk uji support psikologis 9.000. Tapi secara fundamental IHSG masih resilien karena fundamental solid dan dominasi investor domestik di daily trading,” ujar Wafi.

Data perdagangan sesi II Bursa Efek Indonesia pada Rabu (21/1) pukul 15.10 WIB, IHSG tercatat melemah 143,52 poin atau 1,57 persen ke posisi 8.991,18.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 3.493.813 kali transaksi, dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 52,25 miliar lembar saham senilai Rp28,28 triliun. Sebanyak 154 saham naik, 584 saham menurun, dan 63 tidak bergerak nilainya.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, hampir semua atau sepuluh sektor melemah dipimpin sektor industri yang melemah sebesar 6,50 persen, diikuti oleh sektor properti dan sektor transportasi & logistik yang turun masing-masing sebesar 3,69 persen dan 2,87 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyatakan pemerintah tengah mengaudit 24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusul banjir yang melanda wilayah tersebut pada periode lalu.

"Saat ini sedang mengaudit 24 PBPH pada tiga provinsi terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," kata Wamenhut dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin.

Meski tidak merinci detail hasil pemeriksaan, Kementerian Kehutanan menegaskan audit mencakup puluhan PBPH di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir besar.

Selain audit, Kementerian Kehutanan telah mengevaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare nasional di berbagai wilayah Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

"Kementerian Kehutanan telah mengevaluasi terhadap perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan mencabut 40 izin PBPH yang berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia," ucapnya.

Pencabutan izin tersebut menjadi bagian penataan tata kelola kehutanan untuk memperbaiki fungsi ekologi, mencegah kerusakan lingkungan, serta menekan risiko bencana hidrometeorologi berulang di kawasan hutan rentan seluruh Indonesia.

Bersama Satgas PKH, tambah Wamenhut, Kementerian Kehutanan berkomitmen merebut kembali kawasan hutan dari sawit dan tambang ilegal guna memastikan kepastian hukum serta keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat lokal dan generasi mendatang.

Hingga saat ini, rapat antara jajaran Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI masih berlanjut, yang mana rapat itu diagendakan berakhir hingga pukul 18.00 WIB, sejak dimulai pada pukul 13.30 WIB.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menyatakan pemerintah tidak tinggal diam terhadap para pembalak liar sehingga Kementerian Kehutanan mengaudit kembali izin pemanfaatan hutan seperti HPH dan IUPHHK-HTI yang diberikan kepada 24 perusahaan.

Pras, sapaan populer Prasetyo, menjelaskan audit itu dilakukan untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang diberikan izin untuk memanfaatkan hutan di Sumatera oleh negara itu tidak melanggar aturan, termasuk tidak melakukan pembalakan, yang diyakini ikut memperparah dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Tentu kami tidak ingin tinggal diam, makanya tadi, sudah kami sampaikan bahwa saat ini Kementerian Kehutanan sedang melakukan review, audit, di kurang lebih 24 perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan kawasan hutan baik HPH maupun HTI. Ini dalam rangka kita mau melakukan penertiban, mau melihat apa ada kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya," kata Pras menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Jakarta, Senin (29/12), sebagaimana dikutip dari tayangan yang diterima, Selasa.

Pras melanjutkan tidak hanya menyasar korporasi, pemerintah saat ini juga berupaya meningkatkan edukasi kepada masyarakat, mengingat pelaku pembalakan liar tidak hanya perusahaan tetapi juga dapat perorangan.

"Kita juga harus menangani yang bersifat perorangan. Ini kan perlu edukasi-edukasi ya, lintas sektoral juga," ujar Pras.

Sejumlah ahli dan aktivis lingkungan menilai parahnya dampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya karena fenomena cuaca ekstrem, melainkan juga karena pembalakan liar yang terjadi bertahun-tahun di hutan-hutan Sumatera.

Penilaian itu muncul, salah satunya karena gelondongan kayu berukuran besar dengan potongan-potongan rapi yang ikut terbawa oleh banjir bandang dan mengepung pemukiman-pemukiman dan jalan-jalan utama.

Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kota dan kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada bulan lalu (25/11) menyebabkan seribuan lebih orang meninggal dunia, ratusan orang hilang, dan puluhan ribu rumah rusak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok beras aman dan harganya pun terkendali di awal 2026. Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan stok beras Bulog per 12 Januari 2026 sebesar 3,36 juta ton.

Jumlah 3,36 juta ton itu terdiri dari beras cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.

Menurutnya, kondisi ini karena didukung CBP yang kuat, serta berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat.

"Dengan posisi cadangan tersebut pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen," kata Rachmi dalam keterangan resmi, Senin (13/1).

Sebab, meskipun pasokan nasional dalam kondisi kuat, ia mengingatkan harga di tingkat konsumen bisa fluktuasi. Pergerakan harga di pasar dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, serta kondisi wilayah tertentu.

Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan.

Data Bapanas mencatat per 12 Januari 2026, penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Oktober-November 2025 menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP.

Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.

Bapanas juga mencatat, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.

Mengacu pada Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas per 12 Januari, rata-rata harga beras premium Rp15.384 per kg, turun Rp152 dari hari sebelumnya.

Kemudian rata-rata harga beras medium Rp13.609 per kg turun Rp145 dari hari sebelumnya. Lalu, beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.408 per kg turun tipis Rp69 dari hari sebelumnya, serta beras khusus lokal Rp15.569 per kg turun Rp219 dari sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto bakal tetap mengguyur berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun ini.

Selain bansos rutin tahunan, terbaru ada bantuan pangan beras yang akan dibagikan tahun ini.

Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Jumat (2/1), berikut rincian daftar bansos yang bakal cair di 2026:

Perum Bulog akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan sebanyak 720 ribu ton kepada 18 juta penerima bantuan pangan (PBP) pada 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bantuan pangan tersebut akan disalurkan kepada PBP untuk empat bulan di tahun ini.

"Penyaluran bantuan pangan untuk 4 bulan tahun 2026 itu sekitar 720 ribu ton untuk 18 juta penerima bantuan," ujar Rizal dalam konferensi pers di kantor pusat Bulog, Jumat (2/1).

PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar dalam DTKS Kemensos.

PKH akan dibagikan secara bertahap sebanyak 4 kali setahun atau diberikan setiap kuartal kepada masyarakat kurang mampu.

Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan yang diberikan setiap 2 bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

Bansos ini diberikan dalam enam tahapan, atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai.

PIP merupakan bansos yang diberikan dalam bentuk biaya pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini hadir untuk mengurangi jumlah angka anak putus sekolah akibat terhalang biaya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan komitmen penataan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) sebagai prioritas strategis untuk pengelolaan hutan.

Direktur Jenderal PHL Kemenhut Laksmi Wijayanti, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan negara, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan konflik dan hak masyarakat yang telah berlangsung lama.

"Tujuan kami jelas, mengurangi risiko konflik, memberikan kepastian status lahan, menekan biaya sosial dan lingkungan, dan memastikan semua kegiatan di atasnya berjalan secara efisien dan berkelanjutan," kata Laksmi.

Penataan ini di antaranya adalah penyelesaian tumpang tindih areal dan perbaikan kinerja, sehingga pemerintah juga akan melakukan rasionalisasi luas konsesi untuk memastikan pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih optimal dan bertanggung jawab.

Salah satu fokus utama evaluasi adalah konsesi yang dikelola oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara. Sejak pertama kali diberikan izin pada 1992 (saat itu bernama PT Inti Indorayon Utama), konsesi TPL telah mengalami pengurangan signifikan.

Pada 2020, luasnya tercatat telah berkurang sebesar 37 persen menjadi 167.912 hektare.

Evaluasi terbaru yang dirampungkan pada pertengahan tahun 2025 mengidentifikasi adanya tingkat fragmentasi areal yang tinggi di dalam konsesi TPL.

Fragmentasi ini disebabkan oleh perubahan status kawasan dan meningkatnya kegiatan nonkehutanan di sekitar area tersebut.

Berdasarkan temuan ini, Ditjen PHL sedang mengusulkan kebijakan rasionalisasi untuk menata ulang areal konsesi.

"Rasionalisasi ini adalah langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri," ujar Laksmi.

Menanggapi besarnya perhatian publik terhadap isu kehutanan di Sumatera Utara, Laksmi mengatakan Kemenhut juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban di lapangan.

Selain itu, ia menambahkan pemerintah terus mendorong kebijakan konservasi yang inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian hutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025