Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali melanjutkan program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat yang membutuhkan pada Juni 2026. Program ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga di tengah berbagai kebutuhan pokok yang terus meningkat.

Namun, tidak semua masyarakat bisa menerima bantuan tersebut. Pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria penerima agar bantuan tepat sasaran dan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengetahui syarat yang harus dipenuhi agar bisa memperoleh bansos beras dan minyak goreng tahun 2026.

5 Kriteria yang Dapat Bansos Beras dan Minyak Goreng

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah berhak menerima bantuan pangan, berikut lima kriteria utama yang harus dipenuhi:

1. Terdaftar dalam DTKS Kemensos

Penerima bantuan harus tercatat sebagai keluarga miskin atau rentan miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. Data ini menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial.

2. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)

Bantuan pangan hanya diberikan kepada masyarakat yang memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia dan dapat dibuktikan melalui dokumen kependudukan yang sah.

3. Masuk Daftar Penerima yang Ditetapkan Pemerintah

Meskipun sudah terdaftar dalam DTKS, penerima tetap harus masuk dalam daftar penerima bantuan yang telah ditetapkan pemerintah untuk periode penyaluran tertentu.

4. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga

Penerima wajib memiliki dokumen identitas resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang akan digunakan saat proses verifikasi penyaluran bantuan.

5. Mendapat Surat Undangan atau Pemberitahuan Resmi

Penerima bantuan akan memperoleh surat undangan atau pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berhak menerima bantuan pangan.

Masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS umumnya tidak dapat menerima bantuan ini. Oleh karena itu, warga disarankan untuk selalu memperbarui data kependudukan dan data kesejahteraan sosial melalui pemerintah desa, kelurahan, atau dinas sosial setempat apabila terjadi perubahan kondisi ekonomi keluarga.

Penyaluran Bansos Beras dan Minyak Goreng

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita masih terus disalurkan hingga akhir Juni 2026.

Program ini menyasar sebanyak 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Hingga 5 Juni 2026, realisasi penyaluran secara nasional telah mencapai 55,37 persen atau sekitar 18,4 juta KPM.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menyiapkan total kebutuhan beras sebanyak 664.900 ton dan Minyakita sekitar 132,9 ribu kiloliter. Hingga awal Juni, masih terdapat sekitar 296.700 ton beras dan 59.300 kiloliter Minyakita yang akan terus disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat sampai akhir bulan.

Pemerintah juga memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman. Berdasarkan laporan Bapanas, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog masih mencapai sekitar 5,3 juta ton sehingga dinilai cukup untuk mendukung kelancaran program bantuan pangan nasional.

Cara Mengambil Bansos Beras dan Minyak Goreng Juni 2026

Bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat, berikut tata cara pengambilan bantuan:

1. Datang ke lokasi penyaluran sesuai informasi yang tercantum dalam surat undangan.
2. Membawa surat undangan sebagai penerima bantuan.
3. Membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk proses verifikasi.
4. Mengikuti pemeriksaan data oleh petugas penyalur.
5. Menerima bantuan sesuai jumlah yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk penerima lanjut usia (lansia) atau masyarakat yang sedang sakit sehingga tidak dapat hadir langsung, pengambilan bantuan umumnya dapat diwakilkan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

Cara Cek Status Penerima Bansos

Masyarakat dapat mengecek status kepesertaan bantuan sosial melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat maupun layanan resmi yang terhubung dengan DTKS Kemensos.

Apabila data belum sesuai atau terdapat perubahan kondisi ekonomi keluarga, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data agar dapat diverifikasi dan dipertimbangkan dalam program bantuan sosial berikutnya.

Program bantuan beras dan minyak goreng ini diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan pangan keluarga sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, pastikan data kependudukan dan data kesejahteraan sosial selalu diperbarui agar kesempatan menerima bantuan tidak terlewat.

Bisnis.com, SEMARANG — Bantuan sosial (bansos) ibu hamil merupakan bantuan yang diberikan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Bansos untuk menekan bertujuan untuk menekan angka stunting dan memastikan setiap ibu hamil mengakses layanan kesehatan yang memadai. Pada bansos PKH, ibu hamil menjadi salah satu kelompok yang diprioritaskan pemerintah dalam penyaluran bantuan.

Melalui bantuan ini, pemerintah diketahui menargetkan ibu hamil dari keluarga prasejahtera agar bisa rutin melakukan pemeriksaan kandungan ke fasilitas kesehatan. Selain itu, melalui program ini, pemerintah berharap bantuan ini bisa memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Dalam penyalurannya, bansos untuk ibu hamil ini akan diberikan dalam bentuk uang yang dicairkan dalam empat tahap sepanjang tahun 2026. Untuk bansos ibu hamil, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan senilai Rp3.000.000 yang dicairkan dalam empat tahap dengan besaran nominal Rp750.000 per tahap.

Untuk mendapatkan bansos ibu hamil ini, terdapat syarat, cara daftar, dan cara cek yang harus diperhatikan sebelum melakukan pendaftaran. Agar tidak salah, berikut ini informasi terkait syarat, cara daftar, dan cara cek bansos untuk ibu hamil tahun 2026.

Syarat Menerima Bansos Ibu Hamil

1. Nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pendaftar harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) resmi Kementerian Sosial.

2. Status ekonomi keluarga pendaftar harus sudah sesuai dengan desil kemiskinan versi BPS.

3. Memiliki KTP dan KK yang sesuai dengan data kependudukan di Dukcapil pusat.

4. Ibu hamil yang terdaftar sebagai penerima bansos harus melakukan pemeriksaan minimal empat kali selama masa kehamilan di fasilitas kesehatan.

5. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos wajib hadir dalam sesi Family Development Session (FDS) yang pendamping PKH selenggarakan.

Jadwal Pencairan Bansos Ibu Hamil

Pada tahun 2026, penyaluran bansos PKH termasuk bantuan untuk ibu hamil akan dilaksanakan dalam empat tahap. Penerima bantuan akan menerima dana bansos melalui rekening bank penyalur yang sudah ditentukan Kemensos. Di tiap tahapnya, penerima akan menerima dana bantuan sebesar Rp750.000

Tahap 1: Januari- Maret 2026

Tahap 2: April-Juni 2026

Tahap 3: Juli-September 2026

Tahap 4: Oktober-Desember 2026

Cara Daftar Bansos Ibu Hamil

Berikut ini panduan pendaftaran bantuan sosial ibu hamil 2026 melalui aplikasi cek bansos

1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui Google Play Store

2. Buat akun baru dengan memasukkan data diri yang diminta mulai dari NIK, KK, dan KTP.

3. Lakukan swafoto sambil memegang KTP untuk verifikasi identitas

4. Login menggunakan NIK dan kata sandi yang telah dibuat

5. Pilih menu “Daftar Usulan”, kemudian isi data komponen keluarga mulai dari status ibu hamil, jumlah anak, dan kondisi tempat tinggal

6. Unggah dokumen pendukung seperti lampiran foto rumah, surat keterangan hamil dari bidan, dan dokumen lainnya

7. Lengkapi semua data dan dokumen yang dibutuhkan

8. Klik “Simpan” dan tunggu proses verifikasi dari Dinas Sosial setempat.

Cara Cek Bansos Ibu Hamil

Untuk melihat status bansos, penerima bantuan bisa melakukan pengecekan dengan dua cara, yakni melalui website dan aplikasi “Cek Bansos”. Berikut ini panduan untuk mengecek bansos PKH yang termasuk dengan bansos ibu hamil.

Cara Cek Melalui Laman Resmi

1. Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id

2. Masukkan data wilayah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan

3. Masukkan nama penerima yang sesuai dengan KTP

4. Masukkan kode captcha yang muncul

5. Klik “Cari Data”

6. Sistem akan menampilkan informasi status PKH dengan periode pencairannya

Cara Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

1. Login ke aplikasi “Cek Bansos” menggunakan akun yang sudah dibuat sebelumnya

2. Pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama

3. Sistem akan menampilkan secara otomatis data penerima yang akan mendapatkan bantuan berdasarkan NIK

JAKARTA - Ramainya pemberitaan mengenai KIP Kuliah 2026 membuat banyak calon mahasiswa dan orang tua mulai berburu informasi penting, khususnya soal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) . Pasalnya, DTKS menjadi salah satu syarat krusial untuk menentukan kelayakan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyalurkan KIP Kuliah kepada 1,2 juta mahasiswa pada 2026. Program ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin dan rentan miskin.

Apa Itu KIP Kuliah?

KIP Kuliah merupakan bantuan pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu berupa:

Jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi

Bantuan biaya hidup yang diberikan setiap bulan

Bantuan ini berlaku bagi mahasiswa yang lulus SNBP, SNBT, maupun seleksi mandiri di PTN dan PTS.

Skema Bantuan KIP Kuliah 2026

Bantuan Biaya Hidup Mahasiswa

- Rp800.000 per bulan

- Rp950.000 per bulan

- Rp1.100.000 per bulan

- Rp1.250.000 per bulan

- Rp1.400.000 per bulan

Besaran bantuan disesuaikan dengan klaster domisili penerima berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).

Bantuan Biaya Pendidikan per Semester

1. Prodi akreditasi Unggul/A/Internasional

- Maksimal Rp8.000.000

- Khusus Prodi Kedokteran maksimal Rp12.000.000

2. Prodi akreditasi Baik Sekali/B

- Maksimal Rp4.000.000

3. Prodi akreditasi Baik/C

- Maksimal Rp2.400.000

Dana biaya pendidikan dibayarkan langsung ke perguruan tinggi sesuai usulan dan akreditasi program studi.

Persyaratan Ekonomi Penerima KIP Kuliah

1. Pemegang KIP Pendidikan Menengah yang lulus SNBP, SNBT, atau seleksi mandiri PTN/PTS

2. Terdaftar dalam DTKS atau penerima program bantuan sosial pemerintah

3. Masuk Desil 3 Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

4. Mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan

5. Orang tua memiliki penghasilan maksimal Rp4 juta per bulan

6. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Cara Mengurus DTKS untuk KIP Kuliah 2026

Mengacu pada informasi Direktorat RSPD Kementerian Sosial (Kemensos), DTKS dapat diurus secara offline maupun online.

Cara Mengurus DTKS Secara Offline

1. Mendaftar ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK

2. Data dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan untuk menilai kelayakan masuk DTKS

3. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kepala desa/lurah

4. Dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi melalui kunjungan rumah tangga

5. Data diinput ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS)

6. Data disahkan bupati/wali kota dan diteruskan ke gubernur hingga menteri

Cara Mengurus DTKS Secara Online

1. Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store

2. Registrasi akun

3. Isi data diri lengkap

4. Lakukan verifikasi akun

5. Login kembali dan pilih menu "Daftar Usulan"

6. Lengkapi data sesuai petunjuk

7. Pilih jenis bantuan sosial

8. Data akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kemensos

Cara Cek Status Penerima DTKS

1. Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP

4. Ketik kode verifikasi

5. Klik tombol "Cari Data"

6. Sistem akan menampilkan status penerima DTKS.

Demikian cara mengurus DTKS offline dan online untuk pendaftaran KIP Kuliah 2026. Semoga bermanfaat.

Presiden Prabowo Subianto bakal tetap mengguyur berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun ini.

Selain bansos rutin tahunan, terbaru ada bantuan pangan beras yang akan dibagikan tahun ini.

Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Jumat (2/1), berikut rincian daftar bansos yang bakal cair di 2026:

Perum Bulog akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan sebanyak 720 ribu ton kepada 18 juta penerima bantuan pangan (PBP) pada 2026.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bantuan pangan tersebut akan disalurkan kepada PBP untuk empat bulan di tahun ini.

"Penyaluran bantuan pangan untuk 4 bulan tahun 2026 itu sekitar 720 ribu ton untuk 18 juta penerima bantuan," ujar Rizal dalam konferensi pers di kantor pusat Bulog, Jumat (2/1).

PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar dalam DTKS Kemensos.

PKH akan dibagikan secara bertahap sebanyak 4 kali setahun atau diberikan setiap kuartal kepada masyarakat kurang mampu.

Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan yang diberikan setiap 2 bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

Bansos ini diberikan dalam enam tahapan, atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai.

PIP merupakan bansos yang diberikan dalam bentuk biaya pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini hadir untuk mengurangi jumlah angka anak putus sekolah akibat terhalang biaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Simak cara daftar bansos bulan Desember 2025 di bawah ini buat Anda yang belum kebagian.

Sebagaimana diketahui, ada beberapa jenis bansos alias bantuan sosial yang diprediksi akan disalurkan pada bulan ini.

Beberapa di antaranya adalah PKH, BNPT, dan BLT Kesra (Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat / bantuan langsung tunai sementara).

Sementara untuk BSU, pemerintah menegaskan bahwa belum akan dicairkan lagi namun Anda bisa mendaftar dengan cara berikut ini.

Syarat Wajib untuk Menerima Bansos PKH 2025

Tidak cukup hanya tergolong miskin atau rentan miskin, calon penerima PKH 2025 juga harus memenuhi sejumlah syarat administratif dan teknis sebagai berikut:

• Terdaftar dalam DTKS atau sistem terbaru DTSEN yang menjadi basis data Kemensos untuk verifikasi penerima manfaat.
• Memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sudah padan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
• Masuk dalam klasifikasi keluarga miskin atau rentan miskin, yang diverifikasi langsung oleh petugas lapangan atau pendamping PKH.
• Memenuhi kriteria kategori bantuan, misalnya sedang hamil, memiliki anak usia sekolah, atau lanjut usia.
• Pastikan data keluarga sudah masuk dan diperbarui secara rutin di DTKS melalui Dinas Sosial setempat agar tidak kehilangan hak sebagai penerima.

Cara daftar bansos BLT Kesra, PKH, dan BPNT

Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan namun merasa memenuhi kriteria, berikut cara mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial:

1. Melalui aplikasi “Cek Bansos”

• Unduh aplikasi dan buat akun dengan memasukkan data NIK, nomor KK, alamat, email, dan nomor HP aktif.
• Unggah foto e-KTP dan swafoto sambil memegang e-KTP.
• Setelah verifikasi email, login ke aplikasi dan pilih menu “Daftar Usulan”.
• Isi data pribadi dan keluarga, kemudian pilih jenis bantuan yang diinginkan dan kirimkan usulan.

2. Melalui kantor kelurahan atau desa

• Datangi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli.
• Pengajuan akan dibahas dalam musyawarah desa untuk menentukan kelayakan calon penerima bantuan.
• Hasil musyawarah kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial untuk proses verifikasi dan validasi.

Cara cek penerima bansos Oktober 2025:

• Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos
• Unduh aplikasi Cek Bansos resmi Kemensos di Play Store atau App Store
• Daftar akun baru menggunakan NIK dan KK, dengan mengisi data diri, unggah KTP, dan swafoto
• Pilih menu “Cek Bansos”
• Isi data meliputi wilayah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan nama sesuai KTP
• Klik “Cari Data”
• Sistem akan menampilkan informasi apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima bansos
• Melalui Situs Resmi Kemensos
• Buka situs cekbansos.kemensos.go.id
• Isi data meliputi wilayah, nama lengkap
• Masukkan kode captcha sesuai instruksi
• Klik “Cari Data”
• Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan bansos, termasuk jenis bantuan.

Cara daftar BSU Rp600.000 di halaman berikutnya...

Cara Daftar BSU Rp600.000

Pada dasarnya, salah satu syarat mendapatkan BSU adalah pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh sebab itu, pastikan Anda sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Seperti dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh pemberi kerja jika Anda termasuk golongan penerima upah.

Pemberi Kerja (Perusahaan/Badan/Sejenisnya) dapat melakukan pendaftaran melalui kanal fisik dan kanal non fisik yang telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Setelah Pemberi Kerja telah terdaftar menjadi peserta, maka proses lanjutan yaitu dengan mendaftarkan seluruh pekerja dengan menyerahkan data jumlah dan upah melalui formulir yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus Pekerja Asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 bulan dengan melampirkan paspor sebagai data pendukung.

Untuk lebih lengkapnya kunjungi link berikut ini: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-mendaftar-jadi-peserta.html

Namun untuk sementara, pemerintah belum berencana menyalurkan kembali BSU Rp600.000 dalam waktu dekat.

Jika Anda ingin menjadi golongan penerima BSU Rp600.000 selanjutnya, Anda bisa bersiap mulai dari sekarang.