Komposisi pagu indikatif terdiri dari program infrastruktur konektivitas sebesar Rp19,10 triliun atau 67,38 persen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun.

"Kementerian Perhubungan memperoleh pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun," ujar Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dari sisi program, komposisi pagu indikatif terdiri dari program infrastruktur konektivitas sebesar Rp19,10 triliun atau 67,38 persen.

Kemudian program dukungan manajemen sebesar Rp7,60 triliun atau 26,84 persen. Program pendidikan dan vokasi sebesar Rp1,63 triliun atau 5,78 persen.

Dudy lalu menjelaskan pagu indikatif 2027 sebesar Rp28,34 triliun, jika dibandingkan dengan indikasi pendanaan rencana strategis tahun 2027 sebesar Rp46,21 triliun atau terdapat gap sebesar Rp17,87 triliun atau sebesar 38,67 persen.

Adapun dibandingkan ke pagu kebutuhan tahun 2027 sebesar Rp55,16 triliun, terdapat gap sebesar Rp26,82 triliun atau sebesar 48,62 persen.

"Dapat kami sampaikan dari pagu indikatif sebesar Rp28,34 triliun terdapat beberapa kebutuhan penyelenggaraan transportasi nasional yang belum terpenuhi. Kebutuhan anggaran tersebut terdiri dari dukungan keselamatan sebesar Rp7,98 triliun, dukungan pelayanan sebesar Rp9,17 triliun, layanan keperintisan sebesar Rp957 miliar, dan belanja pegawai sebesar Rp2 triliun," kata Dudy.

Dudy melanjutkan, Kemenhub mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,11 triliun yang diarahkan untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan, pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta keberlangsungan operasional kementerian.

Kemenhub memperkuat implementasi kebijakan menuju zero penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan (over dimension over loading/ODOL) pada 2027 secara menyeluruh dari hulu hingga hilir guna meningkatkan keselamatan transportasi dan efisiensi logistik nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, untuk mewujudkan Zero ODOL 2027, permasalahan angkutan lebih dimensi dan lebih muatan tidak bisa lagi ditangani secara parsial, melainkan perlu ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Menurutnya, banyak yang melihat masalah ODOL hanya sebagai pelanggaran lalu lintas di jalan, tetapi dia menekankan semua pihak harus melihat hal itu sebagai persoalan keselamatan yang perlu ditangani dari hulu ke hilir karena ada ekosistem angkutan logistik di dalamnya.

Ia mengatakan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan yang menyeluruh itu didasarkan dari rencana aksi yang telah disusun oleh pemerintah.

Dia menyebut saat ini semua pemangku kepentingan yang terlibat tengah memproses langkah-langkah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam ekosistem angkutan logistik, agar masalah truk lebih dimensi dan muatan dapat ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

dari total pagu indikatif tersebut, sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur sektor energi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menetapkan pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan dari total pagu indikatif tersebut, sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan infrastruktur sektor energi.

Selain itu, alokasi anggaran juga mencakup Rp1,3 triliun atau lima persen untuk kegiatan publik nonfisik, serta Rp3,56 triliun atau 13 persen untuk belanja operasional.

Tri menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut kemudian dirinci dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027 berdasarkan unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.

Rinciannya meliputi Sekretariat Jenderal sebesar Rp532,75 miliar, Inspektorat Jenderal Rp124,46 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Rp11,35 triliun, Ditjen Ketenagalistrikan Rp10,46 triliun, Ditjen Mineral dan Batubara Rp702 miliar.

Kemudian, Dewan Energi Nasional Rp78,6 miliar, Ditjen Penegakan Hukum Rp86,38 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp881,43 miliar, Badan Geologi Rp749,49 miliar, BPH Migas Rp474,43 miliar, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rp1,8 triliun, dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Rp105,31 miliar.

Pada sektor infrastruktur energi, Tri memaparkan sejumlah program prioritas direncanakan pada 2027, antara lain pengadaan konverter kit untuk petani sebanyak 4.000 paket senilai Rp158,5 miliar.

Kemudian pembangunan satu ruas pipa gas bumi Dumai–Sei Mangkei (Dusem) melalui kontrak tahun jamak 2025–2027 senilai Rp3,9 triliun, serta pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas) pada periode 2026–2028 untuk 959.232 sambungan rumah senilai Rp5,2 triliun.

Selain itu, terdapat pembangunan satu ruas pipa transmisi gas Semarang–Solo–Yogyakarta senilai Rp702,3 miliar dan pipa transmisi gas Cirebon–Bandung senilai Rp577 miliar, yang keduanya menggunakan skema kontrak tahun jamak 2026–2028.

Program lainnya meliputi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak tiga unit pada 2026–2027 senilai Rp58,58 miliar.

Kemudian, program konversi kompor listrik Rp815 miliar, konversi motor listrik Rp635 miliar, serta Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 250 ribu sambungan rumah senilai Rp520 miliar.

Untuk program listrik desa, pemerintah mengalokasikan Rp9,7 triliun melalui skema kontrak tahun jamak.

Program ini mencakup 3.054 lokasi pada 2026–2027 senilai Rp8,77 triliun, serta 101 lokasi pada 2027–2028 dengan nilai Rp977,57 miliar.

Selain itu, Kementerian ESDM juga merencanakan pembangunan satu unit kapal Geomarin V melalui kontrak tahun jamak dengan anggaran Rp100,86 miliar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian, karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pagu indikatif untuk tahun anggaran 2027 mencapai sebesar Rp98,47 triliun.

Dody mengatakan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, Kementerian PU telah menyusun total kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp219,81 triliun. Kebutuhan ini disusun berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur tahun 2027, kontrak-kontrak yang sedang berjalan, serta dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.

"Namun demikian, berdasarkan surat bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 7 Mei 2026, pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp98,47 triliun. Sehingga dengan pagu indikatif tersebut, masih terdapat kebutuhan anggaran yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kebutuhan yang belum tertampung tersebut di dalamnya terdapat alokasi untuk irigasi yang perlu dibangun dan direhabilitasi, jalan dan jembatan yang masih harus dipelihara, jembatan-jembatan gantung, layanan air minum yang perlu diperluas, sanitasi dan pengelolaan persampahan yang perlu ditingkatkan.

Kemudian prasarana pendidikan yang perlu disiapkan, penanganan bencana yang harus tetap diprioritaskan, serta program-program infrastruktur berbasis masyarakat yang masih perlu wajib dioptimalkan.

Merespons hal tersebut, maka pada 22 Mei 2026, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menjelaskan kebutuhan yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun agar dapat dipertimbangkan dalam persetujuan penetapan pagu anggaran Kementerian PU Tahun Anggaran 2027.

"Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian, karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik," kata Dody.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun anggaran 2027.

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (9/6).

Dalam Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam mengelola belanja negara, pemerintah mendorong efektivitas subsidi dan perlindungan sosial (perlinsos) dalam melindungi daya beli dan pengentasan kemiskinan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun ini dipangkas Rp12,71 triliun. Pemotongan ini membuat pagu anggaran turun dari Rp118,89 triliun menjadi Rp106,18 triliun.

Menteri PU Dody Hanggodo mengaku tidak mempermasalahkan efisiensi anggaran tersebut. Ia menilai pemangkasan kali ini tidak sebesar yang pernah dialami kementeriannya pada tahun sebelumnya.

"Saya ini dulu pernah diefisiensi jauh lebih parah daripada ini, jadi saya enggak pernah takut," ujar Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Dody menyebut efisiensi anggaran bisa dilewatkan secara mudah.

Salah satu strategi yang digunakan yakni menjalankan proyek dengan skema multi years atau tahun jamak, sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran melalui kontrak jangka panjang.

Ia yakin kebijakan efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ini memiliki alasan tertentu. Menurut dia, Kementerian PU dimaknai sebagai singkatan dari pembantu umum.

Dengan posisi tersebut, Dody mengaku tidak mempermasalahkan efisiensi anggaran yang menimpa kementeriannya.

Ia menyatakan apabila dana tidak mencukupi, pihaknya akan mengajukan permintaan kembali.

"Dari kemarin kan saya mengatakan sebagai pembantu umum. Kalau kemudian saya disuruh kerja, misalnya saya enggak ada duit, saya mesti minta duit, gitu aja sih," ujar Dody.

Dody menambahkan dirinya tidak akan menegosiasikan pemotongan anggaran tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia percaya para direktur jenderal di kementeriannya mampu mengatur ulang prioritas program.

"Dirjen-dirjen saya ini jagoan semua. Dirjen saya dengan mudah bisa switch dari beberapa tempat untuk memenuhi infrastruktur berbasis masyarakat," ucap Dody.

Ia menilai pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah kondisi ekonomi saat ini. Program tersebut diharapkan dapat memberi dampak langsung dan membantu masyarakat, terutama di kelompok bawah.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap adanya rencana efisiensi anggaran sebesar Rp12,71 triliun pada dipa tahun anggaran (TA) 2026 guna menjaga kesehatan fiskal nasional.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan langkah efisiensi tersebut sebagaimana mandat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun, pelaksanaan efisiensi dilakukan melalui mekanisme optimalisasi pagu belanja sebagai respons atas dinamika ekonomi global dan upaya menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

"Penajaman belanja ini berdasarkan surat Menkeu No: S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 melalui optimalisasi pagu sebesar Rp12,71 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (7/4/2026).

Sebagai informasi, semula pagu anggaran Kementerian PU pada 2026 ditetapkan sebesar Rp118,89 triliun. Dengan adanya rencana efisiensi tersebut, maka pagu anggaran tersisa sebesar Rp106,18 triliun.

Dody menekankan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyesuaian detail alokasi unit organisasi (Unor) internal bersama Kementerian Keuangan untuk menetapkan prioritas proyek yang tetap berjalan.

Proses revisi anggaran ini ditargetkan rampung pada pertengahan bulan ini sebelum dipaparkan secara resmi kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan akhir.

"Kami belum menyampaikan secara detail [rencana output proyek dengan anggaran baru] untuk mendapat persetujuan di Komisi V karena kami masih melakukan revisi anggaran bersama Unor terkait dan Kemenkeu yang diberikan tenggat waktu (deadline) 15 April 2026," lanjut Dody.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut efisiensi yang disiapkan pemerintah akibat gejolak perang Timur Tengah akan mencakup tiga tahap. Seluruh kementerian/lembaga akan kena dampak.

Untuk diketahui, efisiensi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil efisiensi ditargetkan menghemat anggaran sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi pembengkakan belanja subsidi BBM yang dipicu kenaikan harga minyak.

"Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada [tiga tahap]. Yang satu, dua, tiga, yang ketiga pokoknya itu kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada," ujarnya kepada wartawan di aula Mezzanine, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Alih-alih memotong anggaran, Purbaya mengaku akan menyerahkan setiap kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi pagu belanja mereka masing-masing.

Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan alasan memberikan Rp6 juta per hari atau 144 juta per bulan kepada 24 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Indonesia.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan skema insentif itu dijalankan lantaran dinilai jauh lebih efisien dibandingkan apabila pemerintah harus membangun dan mengelola seluruh fasilitas makan bergizi gratis (MBG) secara mandiri.

"Dengan kemitraan yang kita lakukan ini membuahkan dan mempermudah Program Makan Bergizi, sehingga hari ini di seluruh Indonesia sudah ada 24 ribu SPPG dari Sabang sampai Marauke," ujar Dadan pada acara peresmian SPPG Persis seperti dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Menurut Dadan, skema kemitraan yang dibangun dinilai mempermudah sekaligus mempercepat implementasi program di lapangan. Model kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur layanan tanpa seluruhnya bergantung pada pembiayaan negara untuk pembangunan fisik.

Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Dadan juga menekankan faktor waktu menjadi nilai paling berharga dalam proses kemitraan ini. Kecepatan pelaksanaan menjadi kunci keberhasilan program.

"Waktu merupakan salah satu faktor di dunia ini yang tidak dapat dikembalikan, bersifat irreversible, dan berjalan satu arah. Karena itu, dalam Al-Qur'an disebutkan Wal 'Ashr (Demi Waktu). Hal tersebut sangat relevan, sebab dalam pelaksanaan program MBG, apabila tidak dijalankan dengan kecepatan tinggi, saya kira semua pihak akan sangat merugi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dadan menegaskan percepatan pembangunan dan penguatan kemitraan merupakan strategi utama untuk memastikan seluruh target nasional dapat tercapai tepat waktu dan berkelanjutan.

Tahun ini, pemerintah menargetkan MBG bisa tersalurkan ke 82,9 juta penerima. Secara keseluruhan, anggaran program MBG pada 2026 ditetapkan sebesar Rp355 triliun, yang terdiri atas Rp268 triliun dalam pagu APBN dan Rp67 triliun sebagai dana cadangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kuartal I-2026 atau periode Januari-Maret diperkirakan mencapai Rp60 triliun.

"Dilaporkan juga bahwa MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada realisasi anggaran sebanyak Rp60 triliun.

Airlangga menilai penyerapan anggaran dalam jumlah besar pada kuartal pertama tahun ini akan memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi domestik, terutama dari sisi permintaan.

Program MBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada 2026, dengan cakupan penerima yang jauh lebih luas dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, anggaran program MBG pada 2026 ditetapkan sebesar Rp355 triliun, yang terdiri atas Rp268 triliun dalam pagu APBN dan Rp67 triliun sebagai dana cadangan.

Dana cadangan tersebut disiapkan apabila anggaran pagu utama habis sebelum akhir tahun.

Dibandingkan dengan alokasi 2025 yang sebesar Rp71 triliun, anggaran MBG tahun ini meningkat signifikan. Kenaikan tersebut sejalan dengan target penerima manfaat yang ditetapkan mencapai 82,9 juta orang sepanjang 2026.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat realisasi anggaran Program Makan Bergizi (MBG) mendekati Rp18 triliun awal 2026. Penyerapan anggaran tersebut seiring percepatan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah sejak awal tahun.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan program MBG 2026 resmi dimulai sejak awal Januari. Peluncuran program tersebut dilakukan dengan jumlah SPPG yang terus bertambah dalam waktu singkat.

"Program 2026 sudah kita mulai dan kita lakukan launching untuk pada 8 Januari 2026, dengan total SPPG 19.188," kata Dadan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Selasa (20/1).

Dadan mengungkapkan realisasi anggaran MBG hingga pertengahan Januari 2026 mendekati Rp18 triliun. Angka tersebut menunjukkan percepatan belanja negara sejak awal tahun berjalan.

"Realisasi anggaran sampai hari ini sudah mendekati Rp18 triliun. Jadi Rp17,398 triliun per 16 Januari. Pagi ini (20/1) sudah mendekati Rp18 triliun," katanya.

Hingga pertengahan Januari, jumlah SPPG yang beroperasi telah melampaui target awal. Operasional SPPG tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Hari ini jumlah SPPG kita per 19 Januari malam, itu kurang lebih 21.102 SPPG dan sudah bisa menjangkau 58,3 juta penerima manfaat, dengan dana operasional harian hari ini (20/1) sudah mencapai Rp855 miliar," jelasnya.

Dadan menegaskan seluruh SPPG yang telah beroperasi saat ini dibangun dengan pendanaan mitra. Menurutnya, belum ada anggaran negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur SPPG.

"Perlu saya sampaikan bahwa 21.102 SPPG yang sudah berdiri dan operasional, 100 persen dibiayai oleh mitra. Jadi belum ada uang negara di dalam pembangunan infrastruktur badan gizi nasional untuk SPPG," terangnya.

Sepanjang 2026, BGN menargetkan penambahan 28 ribu SPPG, termasuk di wilayah terpencil dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat.

"Target 2026 itu kita perkirakan masih akan ada 28 ribu SPPG diaglomerasi dan 8.617 di daerah terpencil, dengan total prediksi penerima manfaat 82,9 juta yang kita bisa kejar," paparnya.

Pagu Anggaran MBG 2026

Anggaran program MBG tahun ini ditetapkan sebesar Rp355 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp268 triliun dalam pagu APBN dan Rp67 triliun sebagai dana cadangan (standby).

Adapun untuk dana cadangan MBG akan digunakan saat anggaran yang ditetapkan di pagu habis sebelum akhir tahun.

Dibandingkan alokasi anggaran 2025 yang hanya Rp71 triliun, anggaran tahun ini melonjak sangat drastis. Sejalan dengan target penerima, yakni  82,9 juta orang sepanjang 2026.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok beras aman dan harganya pun terkendali di awal 2026. Direktur Distribusi Pangan Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan stok beras Bulog per 12 Januari 2026 sebesar 3,36 juta ton.

Jumlah 3,36 juta ton itu terdiri dari beras cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.

Menurutnya, kondisi ini karena didukung CBP yang kuat, serta berbagai program distribusi pangan kepada masyarakat.

"Dengan posisi cadangan tersebut pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen," kata Rachmi dalam keterangan resmi, Senin (13/1).

Sebab, meskipun pasokan nasional dalam kondisi kuat, ia mengingatkan harga di tingkat konsumen bisa fluktuasi. Pergerakan harga di pasar dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, serta kondisi wilayah tertentu.

Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan.

Data Bapanas mencatat per 12 Januari 2026, penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng alokasi Oktober-November 2025 menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP.

Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.

Bapanas juga mencatat, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.

Mengacu pada Panel Harga Pangan yang dikelola Bapanas per 12 Januari, rata-rata harga beras premium Rp15.384 per kg, turun Rp152 dari hari sebelumnya.

Kemudian rata-rata harga beras medium Rp13.609 per kg turun Rp145 dari hari sebelumnya. Lalu, beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp12.408 per kg turun tipis Rp69 dari hari sebelumnya, serta beras khusus lokal Rp15.569 per kg turun Rp219 dari sebelumnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit nol persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, jika itu dilakukan dampaknya buruk ke ekonomi.

Hal itu ia sampaikan saat mengumumkan APBN 2025 defisit 2,9 persen terhadap PDB. Angka itu hampir menyentuh batas 3 persen yang diatur dalam Undang-undang (UU) Keuangan Negara.

"Defisitnya naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen, ini dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. Sebetulnya kalau mau saya buat nol defisit juga bisa, saya potong anggarannya, tapi ekonomi morat-marit," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Purbaya memaparkan APBN 2025 tekor Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB sepanjang 2025. Realisasinya di atas asumsi awal APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Jika dilihat, APBN tekor lantaran belanja negara melampaui pendapatan yang masuk.

Tercatat, realisasi pendapatan terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target 2025, Rp3.005,1 triliun. Sementara, belanja negara menembus Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp3.621,3 triliun.

Berdasarkan catatan Purbaya, pendapatan negara per 31 Desember 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp300 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp534,1 triliun dan penerimaan hibah Rp4,3 triliun.

Dari sisi belanja negara, Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.602,2 triliun atau 96,3 persen dari target. Kemudian, transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp894,triliun alias 92,3 persen dari pagu APBN 2025 Rp919,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) sepanjang 2025. Realisasinya melebar dari target Rp616,2 triliun.

Defisit terjadi imbas pendapatan yang masuk ke kas negara hanya Rp2.756,3 triliun sedangkan belanja pemerintah mencapai Rp3.451,4 triliun.

"Walaupun defisit membesar ke Rp695,1 triliun, itu lebih tinggi dibandingkan APBN yang sebesar Rp606,2 triliun tapi kita tetap jaga bahwa defisitnya tidak di atas 3 persen. Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Kemudian, keseimbangan primer berada di posisi Rp180,7 triliun atau setara 63,3 persen terhadap APBN tahun ini.

Berdasarkan catatan Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan penerimaan 91,7 persen dari outlook 2025. Adapun total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.756,3 triliun.

Pendapatan negara per 31 Desember 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.917,6 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp300 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp534,1 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp3.451,4 triliun atau setara 95,3 persen dari pagu anggaran yang tersedia pada tahun ini.

Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.602,2 triliun atau 96,3 persen.

Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp894,triliun alias 92,3 persen terhadap APBN 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp560,3 triliun atau 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB) per November 2025.

APBN tekor imbas pendapatan yang masuk ke kas negara baru Rp2.351,5 triliun. Sementara, belanja pemerintah sudah mencapai Rp2.911,8 triliun.

"Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

Kemudian, keseimbangan primer berada di posisi Rp82,2 triliun atau setara 74,8 persen terhadap APBN tahun ini.

Berdasarkan catatan Purbaya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan penerimaan 82,1 persen dari outlook 2025. Adapun total target penerimaan negara tahun ini adalah Rp2.865,5 triliun.

Pendapatan negara per November 2025 diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp269,4 triliun.

Ada juga yang bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp444,9 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai Rp2.911,8 triliun atau setara 82,5 persen dari pagu anggaran Rp3.527,5 triliun yang tersedia pada tahun ini.

Purbaya merinci belanja negara untuk pemerintah pusat tembus Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen. 

Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp795,6 triliun alias 92,1 persen terhadap APBN 2025.