JAKARTA - Citra positif institusi Polri terus mengalami peningkatan. Hal itu sebagai sinyal semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.

Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan di Jakarta memberikan apresiasi peningkatan citra positif tersebut. "Hasil survei kinerja Polri ini, akan menjadi bagian kado masyarakat terhadap Polri," katanya, Jumat (26/6/2026).

Dosen Pascasarjana ini menilai capaian itu merupakan buah dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, serta penguatan profesionalisme dan transparansi.

"Naiknya citra positif Polri menunjukkan masyarakat mulai merasakan perubahan yang dilakukan institusi kepolisian," katanya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai kepercayaan publik adalah modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Edi berharap hasil survei tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus melakukan perbaikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Lihat video: Kapolri Tanggapi Penangguhan Penahanan Roy-Tifa



"Kita minta kepada seluruh jajaran Polri, angka kepercayaan publik yang tinggi jangan membuat polri cepat berpuas diri. Justru harus menjadi dorongan agar reformasi internal, peningkatan integritas, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan terus ditingkatkan," tambahnya.

Edi menilai, apabila Polri mampu menjaga konsistensi kinerja, memperkuat profesionalisme, serta terus membuka ruang evaluasi dan kritik yang konstruktif, maka tingkat kepercayaan masyarakat diyakini akan terus meningkat di masa mendatang.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan hadiah sayembara senilai Rp250 juta akan diberikan kepada YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat.

Keputusan tersebut diambil setelah Taufik Hidayat berhasil ditangkap jajaran Polda Jawa Barat di Majalaya, Kabupaten Bandung, pada Selasa (23/6/2026) malam.

Menurut Dedi, pemberian uang sayembara kepada korban merupakan usulan langsung dari Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Lebih lanjut, Kapolda juga mengusulkan agar dana tersebut tidak diserahkan secara tunai, melainkan ditempatkan dalam bentuk deposito dan diserahkan bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara pada 1 Juli 2026.

"Pak Kapolda menyampaikan, karena Taufik Hidayat sudah berhasil ditangkap, uang sayembara sebaiknya diberikan kepada korban," katanya, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, skema deposito dipilih agar dana itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang.

Menurutnya, korban saat ini telah menerima berbagai bantuan dari masyarakat maupun sejumlah pihak. Apabila seluruh dana diberikan sekaligus dalam bentuk tunai, dikhawatirkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Tujuannya untuk masa depan korban. Sekarang korban sudah banyak menerima bantuan. Kalau seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai, dikhawatirkan akan cepat habis," katanya.

Sebelumnya, KDM membuka sayembara berhadiah Rp250 juta bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan Taufik Hidayat.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan menegaskan bahwa Taufik Hidayat ditangkap oleh polisi, bukan menyerahkan diri.

"Yang bersangkutan ditangkap di wilayah Bandung Raya, bukan menyerahkan diri," ujar Hendra, Rabu (24/6/2026).

Hendra juga mengungkapkan, polisi telah memeriksa seorang saksi berinisial D yang diduga mengetahui keberadaan tersangka. Pemeriksaan lanjutan masih akan dilakukan untuk mendalami keterangannya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (25/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kapolri melaporkan perkembangan terkini mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

"Laporan tersebut mencakup kondisi kamtibmas nasional serta berbagai langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional," tulis keterangan Sekretariat Kabinet lewat akun media sosial Instagram resminya.

Kapolri juga menyampaikan kesiapan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebentar lagi akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2026.

"Berbagai kegiatan bhakti sosial dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia telah dipersiapkan untuk memperingati momentum pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat kedekatan institusi kepolisian dengan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di berbagai wilayah Indonesia serta kesiapan Polri dalam menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2026.

Keterangan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Kamis.

Dalam pertemuan itu, Kapolri melaporkan kondisi terkini keamanan nasional dan berbagai langkah yang terus dilakukan Kepolisian Republik Indonesia guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional.

“Kapolri melaporkan perkembangan terkini mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Laporan tersebut mencakup kondisi kamtibmas nasional serta berbagai langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional,” tulis Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Selain menyampaikan laporan situasi kamtibmas, Kapolri juga melaporkan kesiapan jajaran Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang akan diperingati dalam waktu dekat.

“Kapolri juga menyampaikan kesiapan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebentar lagi akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2026,” lanjut Teddy.

Menurutnya, berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan telah dipersiapkan Polri untuk memeriahkan peringatan tersebut sekaligus mempererat hubungan institusi kepolisian dengan masyarakat.

“Berbagai kegiatan bhakti sosial dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia telah dipersiapkan untuk memperingati momentum pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat kedekatan institusi kepolisian dengan masyarakat,” tandas Teddy.

NTT - Sambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) perkuat kualitas sumber daya manusia Polri melalui pendekatan kesehatan mental dan pengelolaan emosi. Salah satunya melalui latihan Ultimate The Source Body, Mind, Soul Emotional Freedom Technique (USEFT) atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique.

Ratusan personel Polda NTT tampak mengikuti latihan tersebut secara massal di Lapangan Bhayangkara Mapolda NTT, Selasa, 23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polda NTT dalam membangun personel yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, jiwa, serta kesiapan mental dalam menjalankan tugas.

Kegiatan yang digelar setelah apel pagi tersebut dipandu oleh Coach Ipda Risa Malelak bersama tim konselor USEFT Polda NTT. Para personel mengikuti rangkaian latihan dengan penuh antusias melalui teknik relaksasi, afirmasi positif, serta pendekatan psikologi energi yang bertujuan membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan, menjaga stabilitas emosi, dan memperkuat kesiapan mental dalam menghadapi berbagai dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks.

Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, tantangan tugas anggota Polri saat ini semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, kesiapan personel tidak cukup hanya dibangun dari kemampuan fisik, tetapi juga harus diperkuat dengan kesehatan mental dan pengelolaan emosi yang baik.

“Bagi saya, menjaga kondisi psikologis anggota merupakan bagian penting dalam membentuk personel Polri yang profesional, humanis, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Irjen Pol Rudi mengatakan, personel Polri menghadapi berbagai dinamika setiap hari yang membutuhkan kesiapan tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga ketahanan diri. Karena itu, penting bagi setiap anggota untuk membangun kekuatan dari dalam melalui keseimbangan Body (tubuh), Mind (pikiran), dan Soul (jiwa serta spiritual).

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR



“Dengan kondisi mental yang sehat serta emosi yang lebih terkendali, anggota akan lebih siap menghadapi tantangan tugas sekaligus memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Irjen Pol Rudi menyebut USEFT atau Ultimate SBMS Emotional Freedom Technique merupakan metode yang dikembangkan oleh Kapolda NTT bersama tim riset dari SBMS Institute. Metode ini berbasis pendekatan psikologi energi dengan mensinkronkan aspek body, mind, dan soul serta spiritual untuk membantu menciptakan keseimbangan diri, mengelola tekanan emosional, serta meningkatkan kualitas kesehatan mental dan ketahanan diri.

Di sisi lain, semangat HUT ke-80 Bhayangkara juga diwujudkan Polda NTT melalui program NTT Penuh Kasih dengan memperluas manfaat terapi kepada masyarakat. Tidak hanya menyasar internal personel, Polres Manggarai turut menghadirkan terapi kesehatan mental USEFT bagi 150 warga binaan di Rutan Kelas IIB Ruteng sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan psikologis masyarakat.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, terapi USEFT ini menjadi salah satu langkah Polda NTT dalam menjaga kesehatan mental personel di tengah tuntutan tugas kepolisian yang semakin kompleks dan dinamis.

“Kami percaya bahwa anggota yang memiliki keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan tugas serta mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, humanis, dan profesional kepada masyarakat,” katanya.

Pengembangan USEFT bersama SBMS Institute menjadi salah satu inovasi Polda NTT dalam menghadirkan pendekatan baru untuk memperkuat kualitas personel dan masyarakat. Melalui metode yang mengedepankan keseimbangan Body, Mind, dan Soul ini, diharapkan semakin banyak individu yang mampu mengelola emosi, menjaga ketenangan diri, serta meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari.

“Melalui momentum HUT ke-80 Bhayangkara, Polda NTT membuktikan pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui aspek keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan membangun personel yang lebih kuat dari dalam melalui pendekatan USEFT, Polda NTT terus menghadirkan Bhayangkara yang humanis, dekat dengan masyarakat, serta membawa energi positif dan kebaikan bagi Nusa Tenggara Timur,” paparnya.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menerima kunjungan Polisi Cilik Sahabat bersama Make-A-Wish Indonesia dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Mapolres Metro Jakarta Pusat dan menjadi momen istimewa bagi seorang anak bernama Deni.

Deni, yang tengah berjuang melawan leukemia, mendapat kesempatan mewujudkan mimpinya menjadi seorang polisi. Dengan mengenakan seragam polisi, ia tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan serta berinteraksi langsung dengan anggota di Polres Metro Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung menyambut langsung kegiatan tersebut. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Deni menjadi inspirasi sekaligus pengingat pentingnya menumbuhkan kepedulian dan empati.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Kehadiran Deni memberikan semangat bagi kami semua. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat menjadi motivasi bagi Deni untuk terus kuat dan semangat menjalani pengobatan,” ujar Reynold, Kamis (11/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Deni diperkenalkan dengan tugas dan fungsi kepolisian secara sederhana dan menyenangkan. Suasana berlangsung tertib, edukatif, serta penuh kehangatan, mencerminkan kedekatan antara Polri dan masyarakat, khususnya anak-anak.

Lihat video: Meriahkan Hari Bhayangkara ke-79, Aksi Polisi Cilik Curi Perhatian Presiden Prabowo Subianto



Make-A-Wish Indonesia sendiri merupakan afiliasi dari organisasi internasional yang berfokus pada pengabulan harapan anak-anak usia 3 hingga 18 tahun yang mengidap penyakit kritis. Sejak berdiri pada 2024 di bawah Yayasan Mimpi Anak Bangsa Indonesia, berbagai kegiatan sosial telah dilakukan guna menghadirkan kebahagiaan serta meningkatkan semangat juang anak-anak dan keluarga mereka.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cenderamata. Momen tersebut menjadi simbol kebersamaan sekaligus bentuk nyata dukungan Polres Metro Jakarta Pusat dalam kegiatan kemanusiaan dan pembinaan generasi muda.

JAKARTA - Pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menjadi undang-undang oleh DPR mendapat apresiasi. Regulasi yang adaptif dan progresif diharapkan mampu mendukung terwujudnya institusi Polri yang semakin Presisi, humanis, transparan, profesional, dan dipercaya oleh publik.

Direktur Eksekutif SARA Institute, Muhammad Wildan, menilai proses legislasi yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya upaya untuk mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR berbagai tahapan pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja ke sejumlah daerah, pelibatan akademisi, pakar, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta penerimaan berbagai masukan tertulis dari masyarakat.

“Keterlibatan berbagai elemen bangsa dalam proses penyusunan regulasi ini merupakan langkah positif dalam memperkuat legitimasi, kualitas, dan akseptabilitas sosial terhadap produk hukum yang dihasilkan,” Selasa (9/6/2026).

Hal tersebut juga mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk menghadirkan regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan reformasi kelembagaan Polri.

Lihat video: Sufmi Dasco Buka Suara Terkait RUU Polri: Tunggu Saja!





SARA Institute berharap revisi UU Polri yang telah disahkan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat profesionalisme, modernisasi kelembagaan, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

“Keberhasilan revisi UU Polri tidak hanya terletak pada proses pembentukannya, tetapi juga pada implementasinya. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang ini harus senantiasa berada dalam koridor demokrasi, supremasi hukum, prinsip negara hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ucapnya.

Dengan demikian, cita-cita besar reformasi Polri dapat diwujudkan secara nyata guna menciptakan keamanan, ketertiban, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menunda gelaran Operasi Patuh 2026 yang semula bakal digelar pada 8–21 Juni 2026.

Penundaan itu diumumkan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Menurut Agus, penundaan dilakukan lantaran Polri tengah fokus pada peringatan Hari Bhayangkara.

"Kita tunda, Polri konsentrasi Hari Bhayangkara," kata Agus kepada wartawan, dikutip Senin (8/6/2026).

Meski operasi ini ditunda, kepolisian tetap mengimbau masyarakat untuk terus disiplin dan mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas.

Sebelumnya, Operasi Patuh 2026 bakal menitikberatkan pada penegakan hukum lalu lintas secara digital. Penindakan akan difokuskan terhadap pelanggaran yang menghambat efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Hambatan tersebut di antaranya pelat nomor kendaraan yang dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian, hingga dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker maupun cat.

Selain itu, pelanggaran seperti melawan arus tetap akan ditindak menggunakan tilang konvensional oleh petugas di lapangan. Sebab, konsep penindakan tetap menyesuaikan karakteristik masing-masing wilayah.

Adapun secara komposisi, penindakan dalam Operasi Patuh 2026 terdiri atas 60% menggunakan ETLE atau penegakan hukum elektronik, 30% menggunakan tilang konvensional, dan 10% melalui teguran simpatik.

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menunda pelaksanaan Operasi Patuh Jaya 2026 yang sebelumnya dijadwalkan mulai berlangsung pada hari ini, Senin (8/6/2026). Penundaan tersebut lantaran Korlantas Polri tengah fokus jelang Hari Bhayangkara.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho membenarkan penundaan tersebut. “Kita tunda, Polri konsen Hari Bhayangkara,” kata Agus.

Meski ditunda, Polri tetap mengimbau masyarakat untuk terus disiplin dalam berlalu lintas. Pengguna jalan dihimbau mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari.

Sebelumnya, sejatinya Operasi ini digelar selama dua minggu, terhitung mulai Senin 8-21 Juni 2026. “Pelaksanaan operasi patuh yang akan digelar secara serentak. Ini adalah operasi kewilayahan. Pelaksanaan operasi akan berlangsung mulai dari 8- 21 Juni. Dengan mengusung tema tentang Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang berkeselamatan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, Rabu, 3 Juni 2026.

Komarudin menjelaskan, operasi ini dilakukan lantaran fenomena yang saat ini terus berkembang, diantaranya pertumbuhan kendaraan di angka 3%.

Lihat video: ETLE Drone & CCTV Mengintai! Cara Baru Korlantas Kendalikan Chaos Lalu Lintas



“Dengan tumbuhnya angka kendaraan sedemikian pesat, maka dibutuhkan tingkat kepatuhan dari para pengendara. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi patuh selama 14 hari ini, rencananya akan menggelar sebanyak 2.798 personel. Operasi patuh jaya di Jakarta sendiri dengan melibatkan unsur TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP,” ujar dia.

Komarudin menerangkan, dalam operasi ini pihaknya menyasar 10 target utama, di antaranya kendaraan yang tidak dilengkapi dengan TNKB atau pelat nomor.

“Aturan dengan sangat-sangat tegas, setiap kendaraan mewajibkan terpasangnya TNKB atau plat nomor, baik depan maupun belakang, semua jenis kendaraan. Untuk roda 2 yang biasanya tidak menggunakan TNKB lengkap, depan belakang, ini biasanya kendaraan-kendaraan motor sport, motor-motor besar ataupun moge, dan sebagainya,” tutur Komarudin.

“Ditambah kendaraan-kendaraan yang belakangan ini, fenomenanya kita lihat banyak yang mencopot dengan alasan terjatuh. Tapi yang terjatuh hanya bagian belakang, depannya enggak. Hanya untuk menghindari tangkapan kamera ETLE,” sambungnya.

Komarudin menuturkan, pihaknya akan kembali melakukan penegakan hukum melalui tilang manual untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kasat mata yakni soal pelanggaran TNKB. Selain itu, Komarudin menyebutkan, target operasi yang kedua yakni kendaraan yang melawan arus.

“Yang kedua, fenomena yang banyak terjadi di Jakarta. Dengan padatnya arus selalu lintas, banyak sodetan-sodetan, banyak u turn u turn yang digunakan untuk melawan arus, karena malas berputar lebih jauh, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu sasaran ataupun target utama. Kita akan melakukan tindakan tegas kepada pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain,” jelas Komarudin.

Kemudian yang menjadi target dalam operasi patuh jaya yaitu berkendara dengan menggunakan handphone.

“Ini juga fenomena yang sering terjadi. Jadi sibuk merekam situasi di sekitar, tapi lupa bahwa aturan itu justru dendaknya lebih besar. Bagaimana mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain dengan sibuk buat konten, sibuk merekam-merekam situasi di sekitarnya, menggunakan handphone, ini juga menjadi salah satu pelanggaran yang menjadi atensi serius,” ungkap Komarudin.

Selanjutnya yang menjadi sasaran juga pengendara yang masih dibawa umur, dan pengendara mobil yang tidak menggunakan safety belt. “Selain itu pengendara motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Kemudian dibawa pengaruh alkohol dan beberapa pelanggaran lain,” pungkasnya.

PEKANBARU - Antusiasme masyarakat mengikuti Riau Bhayangkara Run 2026 yang bakal digelar di Pekanbaru menunjukkan tren peningkatan. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah peserta yang tercatat mengikuti event lari terbesar di Sumatera tersebut mencapai 15.080 peserta.

Jumlah itu melampaui capaian tahun sebelumnya yang berhasil menghadirkan 13.079 pelari, sekaligus menegaskan posisi Riau Bhayangkara Run sebagai salah satu event lari paling diminati di kawasan Sumatera.

Ketua Pelaksana Riau Bhayangkara Run 2026, Kombes Pol Daniel Widya Mucharam mengatakan, tingginya animo masyarakat menjadi indikator bahwa event yang digelar Polda Riau tersebut telah berkembang menjadi agenda olahraga berskala nasional yang memiliki daya tarik kuat bagi komunitas pelari dari berbagai daerah.

“Alhamdulillah, pendaftaran resmi telah kami tutup dengan total peserta mencapai 15.080 orang. Ini merupakan pencapaian yang sangat membanggakan karena menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Riau Bhayangkara Run terus meningkat,” kata Kombes Daniel di Pekanbaru, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Provinsi Riau, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Aceh, hingga sejumlah provinsi lainnya.

Keberagaman asal peserta tersebut menunjukkan bahwa Riau Bhayangkara Run telah berkembang menjadi event sport tourism yang mampu menarik perhatian pelari dari berbagai daerah untuk datang ke Pekanbaru.

Daniel mengatakan, Riau Bhayangkara Run 2026 merupakan salah satu rangkaian utama peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diselenggarakan Polda Riau tahun ini.

“Kami ingin Hari Bhayangkara tidak hanya dirasakan oleh anggota Polri, tetapi juga menjadi momentum kebersamaan dengan masyarakat. Karena itu Riau Bhayangkara Run kami hadirkan sebagai ruang kolaborasi, ruang silaturahmi, sekaligus ruang untuk mempromosikan Riau kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia,” kata Daniel.

Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai latar belakang masyarakat dalam semangat yang positif. Melalui Riau Bhayangkara Run, lanjut dia, Polda Riau ingin menghadirkan peringatan Hari Bhayangkara yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus memberikan dampak nyata bagi daerah melalui promosi pariwisata, penguatan ekonomi lokal, dan kampanye gaya hidup sehat.

“Kami berharap para peserta yang datang ke Pekanbaru tidak hanya mendapatkan pengalaman berlari yang berkesan, tetapi juga membawa cerita baik tentang Riau ketika kembali ke daerah masing-masing,” ujarnya.

Ia menilai, hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polda Riau. Hal itu menandakan Riau Bhayangkara Run tidak lagi hanya menjadi event daerah, tetapi sudah menjadi event yang diperhitungkan di tingkat nasional.

“Banyak peserta dari luar Riau yang datang untuk merasakan atmosfer perlombaan sekaligus menikmati keramahan dan potensi daerah kita,” ujarnya.

Berdasarkan data panitia, kategori 5K Umum dan Pelajar menjadi kategori dengan jumlah peserta terbesar. Disusul kategori 10K Umum dan Master serta kategori 21K Nasional.

Selain itu, kategori 21K Internasional juga akan diikuti pelari mancanegara yang akan bersaing bersama para pelari nasional pada event yang digelar 19 Juli 2026 mendatang.

Kombes Daniel menilai tingginya minat peserta pada kategori 21 kilometer menunjukkan semakin berkembangnya budaya lari jarak jauh di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera.

“Tahun ini komposisi peserta cukup menarik karena tidak hanya didominasi kategori rekreasional seperti 5K, tetapi juga banyak pelari yang memilih kategori 10K dan Half Marathon. Ini menunjukkan kualitas komunitas lari yang terus tumbuh,” katanya.

Pria yang juga menjabat sebagai Karorena Polda Riau ini menambahkan, panitia telah melakukan berbagai penyempurnaan dibanding tahun sebelumnya untuk memastikan seluruh peserta mendapatkan pengalaman terbaik selama mengikuti perlombaan.

Penyelenggaraan tahun ini telah menggunakan rute yang bersertifikasi World Athletics, dilengkapi sistem pencatatan waktu profesional, water station, pos kesehatan tambahan, ambulans siaga di sejumlah titik, serta pengaturan lalu lintas dan parkir yang lebih baik.

Selain menjadi ajang olahraga, Riau Bhayangkara Run 2026 juga membawa pesan sosial dan lingkungan melalui tema “Run With Purpose, Move Forward With Riau” yang sejalan dengan program Green Policing Polda Riau.

Menurut lulusan Akpol 1996 ini, semangat yang dibangun dalam event ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga ajakan kepada masyarakat untuk membangun gaya hidup sehat, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dan mempercayakan Riau Bhayangkara Run sebagai bagian dari perjalanan olahraga mereka. Semoga pada 19 Juli 2026 nanti kita dapat bersama-sama menghadirkan event yang aman, nyaman, berkelas, dan membanggakan Provinsi Riau,” harap Daniel.

JAKARTA - Usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar RUU Polri mengatur peluang bagi kalangan sipil untuk menduduki jabatan strategis nonoperasional di lingkungan Polri memicu polemik di masyarakat. Pengisian jabatan strategis di Korps Bhayangkara oleh kalangan sipil bisa menimbulkan persoalan.

Pengamat Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan menolak usulan tersebut. Menurut Edi struktur organisasi Polri sudah dibangun melalui sistem kepangkatan, pembinaan karier, pendidikan, dan tanggung jawab komando yang telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pengisian jabatan strategis oleh sipil pada institusi Polri berpotensi menimbulkan persoalan dalam aspek komando, koordinasi, dan akuntabilitas organisasi.

"Hasil kajian akademik kami menyebutkan usulan Menteri Natalis Pigai yang membuka peluang untuk sipil pada jabatan strategis nonoperasionsl pada institusi kepolisian belum perlu diatur dalam RUU Polri. Alasannya, semua jabatan strategis pada lingkungan kepolisian pada umumnya berkaitan dengan kebijakan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia, pengawasan, maupun fungsi pendukung lainnya yang memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem dan kultur organisasi krpolisian,” katanya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menyebut, selama ini pengaturan keterlibatan unsur sipil dalam pengawasan dan pemberian masukan terhadap institusi kepolisian sudah tersedia melalui berbagai mekanisme yang ada, baik melalui lembaga negara, akademisi, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga pengawas eksternal, salah satunya Kompolnas ysng sudah diatur dalam UU Polri.

Lihat video: Natalius Pigai Ungkap Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Indeks Demokrasi Indonesia



Edi menambahkan, penguatan Polri yang saat ini sangat mendesak adalah penguatan pengawasan eksternal dan peningkatan profesionalisme anggota Polri. Intinya dalam RUU Polri yang saat ini dibahas DPR dinilai belum perlu pengaturan menempatkan kalangan sipil pada jabatan strategis di dalam struktur organisasi kepolisian.

”Kami melihat usulan Menteri HAM yang mengatur penempatan sipil pada jabatan strategis nonoperasional kepolisian dalam RUU Polri belum diperlukan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar kalangan sipil bisa menduduki jabatan utama di lingkungan Polri. Revisi kebijakan itu dinilainya bisa menjaga keseimbangan lantaran selama ini selama ini anggota polisi juga mengisi jabatan tertentu di luar institusinya sendiri.

"Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri," kata Pigai, dikutip Sabtu (6/6/2026).

TUBAN - Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian kepada Polri dalam mendukung program ketahanan pangan ini. Menurut Prabowo, hal itu tidak terlepas dari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin panen jagung serentak dan groundbreaking ketahanan pangan Polri di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Jadi, saya hari ini sangat gembira diundang di tempat ini. Saya melihat peran Polri luar biasa dan di sini saya kira adalah karena leadership kepemimpinan,” kata Prabowo.

Prabowo menyebutkan, dirinya akan mengakui kerja bagus. Prabowo menilai, kepemimpinan yang baik akan menghasilkan organisasi yang baik.

“Kalau bagus ya kita harus akui bagus, kalau baik kita akui baik. Dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik berarti pemimpinnya baik. Kalau tim kesebelasan sepak bola, kalau menang ya manajernya baik, pelatihnya baik, kaptennya baik, kontrak diperpanjang. bener kan? Kalau ngga beres copot, sederhana,” ujar dia.

“Ini namanya hidup. Jadi jangan pengen kapten kesebelasan sepak bola kalah-kalah, tapi pengen diperpanjang terus,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini, Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Lihat video: Singgung 'Backing' Judi dan Narkoba, Prabowo Perintahkan Aparat Bersih-bersih!



Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Di sisi lain, dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan hari ini, kami laporkan Polri telah memiliki 1.376 SPPG," kata Sigit. Menurut Sigit, ribuan SPPG tersebut terdiri atas 736 SPPG telah beroperasi, 172 persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan.

"Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.800 tenaga kerja," ujar Sigit.