Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta klarifikasi kepada emiten Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe, PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT), terkait pemberitaan media massa mengenai putusan pengadilan yang menyeret perseroan, baru-baru ini.

Dalam surat yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi BEI pada Jumat (24/4) kemarin, manajemen BHIT memberikan tanggapannya atas sejumlah pertanyaan yang disampaikan bursa.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyidangkan perkara ini menghukum Hary Tanoe selaku pendiri dan pemilik BHIT untuk membayar ganti rugi ke PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), emiten milik taipan jalan tol Jusuf Hamka. Nilai ganti yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar serta bunga 6% per tahun.

Manajemen menyatakan, terkait kewajiban ganti rugi sebagaimana diberitakan, keputusan tersebut masih dalam proses hukum lanjutan. “Keputusan tersebut belum menjadi keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Perseroan akan mengajukan banding,” tulis manajemen dalam keterangannya.

Terkait pokok perkara yang ditanyakan BEI, manajemen BHIT menjelaskan bahwa kasus ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut diajukan oleh CMNP terkait transaksi lama dengan PT Bank Unibank Tbk. Dalam putusan tersebut, pihak BHIT tercatat sebagai tergugat II.

Adapun transaksi yang menjadi pokok sengketa terjadi sekitar Mei 1999 atau sekitar 27 tahun lalu, dengan nilai mencapai US$ 28 juta. Saat itu, Unibank menerbitkan negotiable certificate of deposit (NCD) kepada CMNP. Dalam transaksi tersebut, BHIT menegaskan posisinya hanya sebagai perantara.

"Perseroan hanya berperan sebagai broker (arranger). Perseroan juga tidak menerima dana pembayaran dari CMNP atas pembelian NCD yang dikirimkan oleh CMNP kepada Unibank sebagai penerbit NCD," kata manajemen BHIT.

BEI lantas menanyakan soal estimasi total kewajiban finansial BHIT atas putusan pembayaran ganti rugi materiil, bunga, dan ganti rugi immateriil yang dibacakan majelis hakim PN Jakpus pada 22 April itu. Merespons pertanyaan tersebut, BHIT menyatakan belum dapat memberikan estimasi nilai ganti rugi yang harus ditanggung. Hal ini karena putusan pengadilan dinilai belum final, sehingga besaran kewajiban masih dapat berubah pada tahap hukum selanjutnya.

BHIT juga memastikan bahwa perkara hukum ini tidak berdampak terhadap kinerja bisnis. Manajemen menyatakan, putusan tersebut tidak berdampak terhadap kondisi keuangan, operasional, dan kelangsungan usaha perseroan. Selain itu, hingga kini tidak terdapat informasi material lain yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha maupun pergerakan saham perseroan di pasar.

Dengan langkah hukum yang akan ditempuh, BHIT menegaskan komitmennya untuk menjaga kepentingan perusahaan dan pemegang saham, sembari menunggu kepastian hukum atas perkara yang masih berproses tersebut.

PN Jakpus Menangkan CMNP

CMNP belum lama ini memenangkan gugatan atas perselisihannya dengan BHIT. Majelis hakim menemukan bahwa NCD yang diterbitkan Unibank tidak dapat dicairkan. Pengadilan menilai, pihak tergugat, dalam hal ini Hary Tanoe dan BHIT, seharusnya mengetahui instrumen tersebut tidak memenuhi ketentuan sejak awal.

“Tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan NCD kepada penggugat sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan,” ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangan resmi, Kamis (23/4).

Dalam perkara ini, CMNP awalnya menuntut ganti rugi sebesar US$ 28 juta atau sekitar Rp 481 miliar serta bunga majemuk 2% per bulan. Namun, majelis hakim menolak sebagian besar tuntutan tersebut.

Pengadilan memutuskan ganti rugi materiil tetap sebesar US$ 28 juta atau setara Rp 481 miliar dengan bunga wajar 6% per tahun. Selain itu, hakim juga mengabulkan ganti rugi immateriil sebesar Rp 50 miliar, sehingga total kewajiban yang harus dibayar mencapai Rp 531 miliar, di luar bunga berjalan.

Majelis hakim menyatakan Hary Tanoe dan BHIT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Putusan ini juga didasarkan pada doktrin piercing the corporate veil, yakni membuka tabir perusahaan karena tergugat dinilai tidak beritikad baik dan memanfaatkan entitas korporasi dalam transaksi.

Kendati demikian, putusan ini masih bersifat tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) dan PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT) bergerak berlawanan arah pada perdagangan Jumat (24/4/2026), setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan CMNP milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo dan BHIT.

Saham CMNP terpantau melesat 15,20% atau naik 260 poin ke level Rp1.970 per saham hingga pukul 09.45 WIB. Sepanjang perdagangan hari ini, saham CMNP bergerak di rentang Rp1.770 hingga Rp2.130 per saham, dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp12,52 triliun.

Secara tren, kinerja saham CMNP juga terbilang solid. Dalam sepekan terakhir, saham ini telah menguat 14,58% dan naik 9,35% sejak awal tahun (year to date).

Sebaliknya, saham BHIT tidak menunjukkan pergerakan signifikan dan cenderung stagnan di level Rp35 per saham. Kapitalisasi pasar BHIT tercatat sebesar Rp3,18 triliun.

Dalam periode yang sama, kinerja saham BHIT justru tertekan. Saham ini turun 2,78% dalam sepekan terakhir dan melemah 10,26% sepanjang tahun berjalan 2026.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan mengabulkan gugatan PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk. (CMNP) milik pengusaha Jusuf Hamka terhadap Hary Tanoesoedibjo serta PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT).

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa transaksi per 12 Mei 1999 secara substantif merupakan perjanjian tukar-menukar surat berharga sebagaimana dimaksud Pasal 1541 KUHPerdata, bukan jual-beli.

Majelis menilai tergugat selaku pihak yang menginisiasi, menawarkan, dan menyerahkan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) kepada penggugat.

Sejak semula sepatutnya mengetahui bahwa NCD tersebut tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988, sebagaimana pula telah dipertegas dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 376 PK/Pdt/2008 tanggal 19 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Majelis Hakim menerapkan doktrin piercing the corporate veil atau doktrin hukum yang menembus atau membuka tabir perusahaan. Dengan begitu, tanggung jawab hukum yang seharusnya terbatas pada perseroan beralih ke harta pribadi pemegang saham, direksi, atau komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Putusan ini merupakan putusan tingkat pertama. Para pihak yang tidak menerima putusan ini berhak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku," kata Sunoto.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan produk independen Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, keterangan saksi dan ahli, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP) telah berseteru dengan Hary Tanoesoedibjo dan PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT). Hingga akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan memenangkan gugatan CMNP milik Jusuf Hamka.

Berdasarkan putusan Perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini CMNP untuk sebagian. Majelis Hakim menyatakan bahwa Hary Tanoesoedibjo sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat.

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil," kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (23/4/2026).

Adapun, nilai ganti rugi materiil yang mesti dibayar sebesar US$28 juta atau Rp484 miliar (asumsi kurs Rp17.286 per dolar AS). Ganti rugi itu ditambah bunga 6% per tahun sejak 9 Mei 2002 hingga dibayar lunas.

Kemudian, keputusan Majelis Hakim menghukum Hary Tanoesoedibjo dan BHIT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp50 miliar. Lalu, menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan.

Selain itu, membayar biaya perkara sebesar Rp5,02 juta dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Sebagaimana diketahui, CMNP telah menggugat Hary Tanoe serta BHIT pada tahun lalu. Gugatan itu terkait dengan perkara dugaan perbuatan melawan hukum atas surat berharga Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

Mengacu keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), CMNP menyatakan bahwa alasannya melayangkan gugatan ini lantaran untuk mendapatkan kepastian hukum atas transaksi tukar menukar surat berharga. Transaksi tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan masing-masing tergugat pada 1999.

Tahun lalu, Direktur Independen CMNP Hasyim menjelaskan perkara itu berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Hary Tanoe dan perusahaannya.

Hasyim mengungkap bahwa perbuatan itu telah menyebabkan kerugian bagi perseroan. Hanya saja, dia tidak merincikan kerugian tersebut secara mendetail.

Namun demikian, Hasyim menyatakan bahwa jika gugatan pihaknya itu dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka nilai transaksi yang digugat tersebut bakal berpengaruh terhadap keuangan perseroan.

Di lain pihak, BHIT menjabarkan bahwa NCD milik CMNP itu diterbitkan oleh PT Unibank Tbk. di mana BHIT merupakan broker/perantara. Dalam keterbukaan informasi di BEI yang diungkap BHIT, perusahaan saat itu pun diklaim sudah tidak lagi terlibat sejak 12 Mei 1999. Unibank pun sudah dibubarkan pada 2001 sehingga gagal bayar terhadap CMNP.

CMNP memiliki NCD yang diterbitkan oleh Unibank. Jumlah Keseluruhan NCD yang diterbitkan oleh Unibank adalah sebesar US$28 juta dengan tanggal jatuh tempo masing-masing pada tanggal 9 Mei 2002 sebesar US$10 juta dan tanggal 10 Mei 2002 sebesar US$18 juta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten emiten PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) yang merupakan Pengendali PT MNC Energy Investments (IATA) menjual 1,68 miliar (5,37%) saham IATA dengan harga Rp88/lembar, sehingga total transaksi mencapai Rp148 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip Rabu (19/11/2025) transaksi dilakukan pada 13 November 2025, dengan tujuan pengembangan usaha dengan mitra strategis. Setelah pembelian ini, kepemilikan BHIT di IATA menjadi 18,84%.

Penjualan saham IATA tersebut membuat BHIT mengurangi total sahamnya menjadi sebanyak 5,89 miliar lembar saham atau porsinya 18,84%. Sebelumnya, BHIT menguasai 7,57 miliar lembar saham atau 24,21%. Sehingga, persentase saham yang ditransaksikan sebesar 5,37%.

BHIT merupakan pengendali langsung dari IATA. Mengutip dari laporan bulanan registrasi pemegang efek yang berakhir pada 31 Oktober 2025, BHIT selaku pengendali IATA menguasai 24,21% atau sebanyak 7,57 miliar pada bulan tersebut. Satu bulan sebelumnya, BHIT masih mempertahankan jumlah saham dan porsi saham IATA.

Selain itu, IATA juga dikuasai oleh PT Karya Pacific. Per 31 Oktober 2025, perusahaan tersebut menguasai 12,31 miliar lembar saham atau porsinya 38,39%. Meskipun demikian, perusahaan tersebut bukanlah pengendali IATA.

Sedangkan BHIT, masih dikuasai oleh HT Investment Development yang berbasis di Kepulauan Virgin Britania Raya. Perusahaan tersebut memegang 13,23 miliar lembar saham atau 15,85%. Kemudian, BHIT dikuasai oleh pengendali dari PT Bhakti Panjiwira sebanyak 5,26 miliar atau 6,23%. Terakhir, oleh konglomerat Hary Tanoesoedibjo sebanyak 2,68 miliar lembar atau 3,22%.

Selebihnya, BHIT dipegang oleh bank asal Singapura, yaitu DBS Bank Ltd S/A sebanyak 8,32 miliar lembar. Porsinya di BHIT, sebesar 9,96%.