Pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan upah 2026 agar tetap berbasis data, mempertahankan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan upah pada tahun 2026 berkaitan erat dalam mempengaruhi hubungan industrial dan iklim investasi dalam negeri.

“Mengenai kebijakan pengupahan tahun 2026 itu, juga menjadi sorotan bagi kita, dan juga mengenai kelanjutan UU Ketenagakerjaan yang mungkin sudah jatuh tempo, ya, di tahun 2026, itu harus segera dikeluarkan, karena ini terus terang akan mempengaruhi hubungan industrial dan juga regulatory investasi yang ada di Indonesia,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Apindo menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan upah 2026 agar tetap berbasis data, mempertahankan daya saing industri, dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

Hal ini, kata Bob, sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 jo PP No. 51 Tahun 2023 serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam pengaturan kenaikan upah minimum.

Lebih lanjut, Bob menilai bahwa hal lain yang perlu diperhatikan adalah konsistensi regulasi pengupahan nasional.

Menurut dia, dengan adanya peraturan yang konsisten, maka dunia usaha akan lebih mudah untuk mengikuti dan merencanakan bisnisnya dengan lebih baik dari tahun ke tahun, serta membentuk ekosistem pengupahan nasional yang lebih jelas dan berkelanjutan.

“Sebenarnya yang kita inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain. Sehingga kita bisa merencanakan bisnis kita dengan lebih baik. Intinya di situ,” ujar Bob.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebutkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun PP baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah.

Menurut Yassierli, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 menjadi komponen utama dalam formula penentuan UMP tahun 2026.

Data pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025 digunakan mengingat keputusan UMP harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2025.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Isu soal kandungan etanol dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat dan pengguna kendaraan. Sebagian khawatir bahan tambahan ini bisa berdampak pada performa mesin mobil, namun pelaku industri otomotif justru menilai kandungan etanol bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menjelaskan, kandungan etanol sebesar 3,5% pada BBM Pertamina masih jauh di bawah batas toleransi mesin kendaraan modern. Bahkan, kata ia, mobil Toyota dirancang untuk mampu menyesuaikan dengan kadar etanol hingga 20%.

"Kalau Toyota itu sampai 20%. Tapi mungkin merek lain itu sampai 10%," kata Bob saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Ia menegaskan, kadar etanol 3,5% tidak menimbulkan masalah pada mesin. "Jadi nggak ada masalah itu 3,5%. Banyak yang ngeributin, misleading (menyesatkan), menurut kita itu menyesatkan," imbuhnya.

Bob bilang, penggunaan etanol dalam bahan bakar bukan hal baru di dunia otomotif. Negara seperti Amerika Serikat, India, dan Thailand pun sudah menerapkan campuran bahan bakar bioetanol hingga 20%.

"Karena banyak negara juga di Amerika Serikat, di India, di Thailand itu sudah sampai E20 (memiliki campuran etanol 20%), E10, sampai situ," ujarnya.

Foto: Pertamina tegaskan kualitas BBM Pertamax (RON 92) sesuai spesifikasi. (Dok. PT Pertamina Patra Niaga) Pertamina tegaskan kualitas BBM Pertamax (RON 92) sesuai spesifikasi. (Dok. PT Pertamina Patra Niaga)

Ia menilai kebijakan pemerintah menambahkan etanol ke dalam BBM justru langkah strategis. Selain mendukung transisi energi bersih, kebijakan ini juga bisa memperkuat ketahanan energi nasional.

"Jadi ini mendukung, berarti kalau misalnya... kan katanya sudah dicoba tuh 20%. Ya sangat mendukung," ujarnya menambahkan.

Menurut Bob, langkah ini juga berdampak positif pada sektor pertanian. Produksi bioetanol berbasis bahan baku lokal bisa membuka peluang kesejahteraan bagi petani dalam negeri.

"Bahkan ke depan itu penggunaan etanol bisa menjadi trendsetter ke depan. Karena petaninya juga ikut sejahtera kan. Kalau sekarang kan kalau pakai bensin impor semua. Kalau pakai etanol kita bisa substitusi," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan, base fuel Pertamina memang mengandung etanol sebesar 3,5%. Kandungan ini masih sesuai dengan regulasi pemerintah yang memperbolehkan hingga 20%.

Namun, beberapa SPBU swasta seperti Vivo dan BP-AKR disebut menunda pembelian dari Pertamina karena kandungan etanol tersebut dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi produk mereka.

"Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah sampai 20% etanol. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%," kata Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Kamis (2/10/2025).

Menurut Achmad, perbedaan ini bukan soal kualitas, melainkan spesifikasi antarproduk yang berbeda. "Ini bukan masalah kualitas, masalah konten. Kontennya ini aman bagi karakteristik spesifikasi produk yang masing-masing. Karena ini beda-beda merek, beda spesifikasi," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana penggunaan bahan bakar campuran etanol atau E10 mulai mengemuka di Indonesia, seiring dorongan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Namun, perdebatan soal kandungan etanol dalam BBM justru memunculkan kontroversi, terutama setelah sejumlah SPBU swasta menolak pasokan Pertamina karena mengandung etanol 3,5%.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, menanggapi hal ini dengan membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju dalam pemanfaatan bioetanol. Ia mengatakan bahwa hampir semua negara sudah menerapkan E10 hingga E20, bahkan di beberapa negara seperti Brasil dan Amerika Serikat, etanol digunakan hingga 100%.

"Di luar negeri itu sekarang hampir semua negara sudah menerapkan E10, E20, bahkan Thailand juga sudah bergerak dari E10 ke E20, di Amerika Serikat juga sudah menerapkan di beberapa negara bagian sampai E85. Di Brasil sampai E100," ujar Bob Azam dikutip Minggu (12/10/2025).

Indonesia seharusnya tidak perlu meributkan kandungan etanol sebesar 3,5%, karena dari sisi teknologi, industri otomotif di dalam negeri sudah sangat siap. Toyota sendiri sudah menyiapkan kendaraan yang kompatibel hingga E20.

Menurutnya, sebagian besar kendaraan di Indonesia, baik merek lokal maupun luar negeri, sudah bisa menggunakan BBM dengan kandungan etanol 10%.

Foto: Etanol. (Dok. Freepik) Etanol. (Dok. Freepik)

"Kita sendiri 20 tahun lalu sudah bisa bikin mesin bahan bakar etanol 100%. Makanya saya bingung kenapa sekarang kita ribut etanol 3,5%," kata Bob.

Indonesia tidak boleh menyesuaikan teknologi masa depan hanya demi kendaraan lama yang masih beroperasi di jalanan. Menurutnya, pendekatan semacam itu justru akan membuat negara tertinggal.

"Jadi jangan teknologi yang menyesuaikan sama mobil tua di jalan, nanti kita ketinggalan teknologi. Justru kita harus berevolusi menjadi kendaraan-kendaraan yang adaptif terhadap future bahan bakar," sebut Bob.

Jika permintaan etanol meningkat, maka petani akan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan karena bahan bakunya berasal dari tanaman seperti tebu, jagung, singkong, dan sorgum.

"Tebu, jagung, cassava, sorghum. Itu kalau bisa berkembang baik, itu bisa menjadi pilar kedua pertumbuhan ekonomi kita setelah sawit. Jadi ada multiplier effect-nya," sebutnya.

Dari sisi teknis, Bob mengakui bahwa etanol memang memiliki kandungan energi yang lebih rendah dibandingkan bensin. Namun, dampaknya terhadap performa kendaraan dalam campuran rendah sangat kecil dan tidak signifikan.

"Kalau E30 mungkin 1% lah energinya akan lebih rendah. Jadi kalau harganya Rp12.000, impact-nya kan cuma Rp120 perak. Tapi emisinya itu turun sampai 65%," ujarnya.