IDXChannel - PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) bersiap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Bank Victoria Tahap I Tahun 2026 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp800 miliar dan tenor 3 tahun. Dana yang dihimpun merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V Bank Victoria dengan target dana mencapai Rp2,5 triliun.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (25/6/2026), dalam aksi korporasi ini, sebanyak Rp400 miliar obligasi dijamin dengan skema full commitment, sementara sisa penerbitan hingga Rp400 miliar dijamin menggunakan skema best effort. Apabila porsi best effort tidak terserap seluruhnya oleh pasar, maka Bank Victoria tidak berkewajiban menerbitkan sisa obligasi yang tidak terjual tersebut.

Obligasi tersebut ditawarkan pada harga 100 persen dari nilai pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 persen per tahun. Instrumen utang ini juga telah memperoleh peringkat idA- (Single A-) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 1 Oktober 2026, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok obligasi akan dilakukan pada 1 Juli 2029.

Perseroan akan melunasi obligasi menggunakan skema bullet payment atau pembayaran pokok secara penuh pada saat jatuh tempo.

Dalam penerbitan ini, PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sekaligus Manajer Penjatahan. Sementara itu, PT Bank Mega Tbk ditunjuk sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan pemegang obligasi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Sejumlah perbankan masih tergolong dalam kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I menghadapi tantangan besar di 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus KBMI I alias yang memiliki modal inti Rp 3 triliun–Rp 6 triliun.

Rencana OJK tersebut mendorong bank yang tergolong dalam KBMI I putar otak. Pilihannya memperkuat ekspansi agar tetap berada di daftar bank nasional atau turun kelas menjadi bank pembangunan daerah atau (BPD).

Saat ini aturan mengenai pelaksanaan bank diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Ini adalah aturan utama OJK yang mengubah klasifikasi bank dari sistem BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) menjadi KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti).

Head of Research NH Korindo, Ezaridho Ibnutama, dalam riset terbaru NK Korindo menilai penghapusan KBMI I sejalan dengan agenda pro-pertumbuhan pemerintah untuk mendorong peningkatan belanja dan mengurangi penumpukan tabungan. Berkurangnya tingkat persaingan dinilai akan memaksa bank-bank KBMI I melakukan injeksi modal atau konsolidasi melalui merger sehingga mendorong peningkatan konsentrasi permodalan di industri perbankan.

Meski begitu ia menilai bank yang kini berada dalam daftar KBMI I akan bekerja ekstra untuk memenuhi ketentuan baru. Menurut Ezaridho konsolidasi baik berupa merger atau injeksi modal dapat menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) industri.

“Hal ini akan mengurangi biaya modal di seluruh industri perbankan dan menurunkan persaingan untuk menarik penabung dengan tingkat bunga deposito yang tinggi,” tulis Ezaridho dalam riset yang dikutip Kamis (22/1).

NH Korindo menilai, untuk menghindari merger paksa dan naik ke KBMI II, bank-bank dapat mengejar IPO, penawaran hak, atau penempatan swasta. Preseden historis menunjukkan penawaran hak dan penempatan swasta menjadi alat penggalangan modal yang dominan pada periode kenaikan modal minimum 2022.

Menurut mereka, strategi serupa berpotensi kembali digunakan di bawah regulasi yang diusulkan. Meski penghapusan KBMI I secara teoretis masuk akal dari sudut pandang stabilitas sistemik dan pertumbuhan, respons perilaku dinilai belum tentu sejalan dengan tujuan kebijakan.

Dengan strategi ini, penabung tidak secara otomatis beralih ke pengeluaran atau investasi ketika imbal hasil deposito domestik menurun.Hal itu meningkatkan risiko arus modal keluar ke bank asing yang menawarkan imbal hasil riil lebih menarik dan stabilitas mata uang.

Selain itu, peningkatan konsentrasi industri memperbesar liabilitas deposito, yang memerlukan penyaluran kredit lebih cepat dan lebih luas.

“Bank dengan modal lemah mungkin terdorong untuk mengorbankan kualitas aset, memperkenalkan risiko sekunder terhadap stabilitas keuangan jika disiplin kredit melemah,” ucapnya.

Tak hanya itu NH Korindo mengatakan kebijakan ini berpotensi menekan langsung pada bank-bank kecil untuk menyuntikkan modal atau konsolidasi. Head of Research Ezaridho Ibnutama dan Senior Equity Analyst NH Korindo Sekuritas Leonardo Lijuwardi mengatakan, lanskap perbankan Indonesia mendekati titik balik struktural seiring dengan sinyal dari OJK mengenai kemungkinan penghapusan KBMI I, klasifikasi bank terendah berdasarkan modal inti.

“Regulasi yang diusulkan akan memaksa bank-bank yang kekurangan modal untuk menyuntikkan modal baru atau menjalani konsolidasi, mempercepat penguatan neraca dan konsentrasi pasar di seluruh industri,” demikian tertulis dalam risetnya, dikutip Kamis (22/1).

Perusahaan KBMI I yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI):

1. PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS)
2. PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD)
3. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW)
4. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC)
5. PT Bank Victoria International Tbk (BVIC)
6. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB)
7. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (MASB)
8. PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU)
9. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC)
10. PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR)
11. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)
12. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA)
13. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO)
14. PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD)
15. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI)
16. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR)
17. PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
18. PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA)
19. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS)
20. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS)

Perusahaan KBMI I non-Tbk:

1. PT Bank SBI Indonesia
2. PT Bank Mega Syariah
3. PT Bank Index Selindo
4. PT Bank Hibank Indonesia
5. PT Bank Resona Perdania
6. PT Bank CTBC Indonesia
7. PT Bank Nano Syariah
8. PT Bank Digital BCA
9. PT Bank KB Bukopin Syariah
10. PT Bank Sahabat Sampoerna
11. PT Bank Seabank Indonesia
12. PT Bank BCA Syariah
13. PT Bank Shinhan Indonesia

Sumber: NH Korindo Sekuritas

Alasan OJK Minta Bank KBMI 1 Perkuat Modal

Sebelumnya Dian Ediana Rae mengatakan imbauan formal untuk memperkuat fundamental, lewat surat, sudah dikirim sejak akhir Oktober 2025.

Kebijakan untuk mendorong bank KBMI 1 meningkatkan modal, merupakan bagian dari strategi OJK memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dian menuturkan, penguatan permodalan dan kapasitas bank menjadi penting di tengah percepatan digitalisasi, ketidakpastian ekonomi global, peningkatan risiko siber dan tuntutan transformasi teknologi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pertumbuhan perbankan nasional.

“Pendekatan OJK saat ini masih bersifat persuasif. Kami mendorong dan mungkin juga akan memberikan insentif kepada bank yang melakukan konsolidasi,” ujar kata Dian dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada November 2025.

Menurut Dian, OJK tidak ingin bank-bank KBMI 1 hanya sekadar bertahan secara bisnis, tetapi juga mampu berkontribusi memperkuat sistem perbankan nasional. Ia menambahkan, meski pengelompokan bank masih berbasis modal inti, dalam praktik pengawasan OJK juga mempertimbangkan faktor lain seperti kesiapan transformasi digital, infrastruktur teknologi, keamanan siber, dan manajemen risiko.

Faktor-faktor ini kini menjadi bagian dari dialog pengawasan dan akan memengaruhi penyempurnaan kerangka klasifikasi bank ke depan. OJK menilai bank-bank kecil masih memiliki ruang untuk memperkuat modal dan meningkatkan skala usaha, baik melalui cara organik maupun anorganik.

Otoritas juga meminta bank-bank KBMI 1 melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola dan prospek jangka panjang. Bank diminta mengidentifikasi opsi penguatan modal serta peluang konsolidasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Langkah Bank KBMI I

Menanggapi rencana OJK, Direktur Utama Bank IBK Indonesia Oh In Taek mengatakan strategi pemenuhan penambahan modal dilakukan melalui modal organik perseroan. Dengan modal inti saat ini sebesar Rp 5,7 triliun, perseroan menargetkan modal inti mencapai Rp 6 triliun setelah 2026.

Kenaikan itu berasal dari estimasi laba tahun 2025 sebesar Rp 210 miliar serta proyeksi laba tahun 2026 sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) sebesar Rp 210 miliar.

“Timeline akan menunggu setelah ada peraturan lebih lanjut dari regulator, Bank senantiasa akan mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ucap Oh In Taek dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Kamis (22/1).

Di samping itu Direktur Utama Bank Victoria International Achmad Friscantono mengatakan sejalan dengan rencana kebijakan tersebut, perseroan terus memperkuat keunggulan kompetitif melalui transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, perseroan akan mengoptimalkan penguatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi, didukung efisiensi operasional serta ekspansi bisnis yang selektif.

Terkait implementasi kebijakan tersebut, perseroan akan menyesuaikan timeline setelah menerima arahan resmi dari OJK, mengingat hingga saat ini belum terdapat ketentuan resmi yang mengatur jadwal pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Namun demikian, inisiatif penguatan permodalan dan transformasi digital telah berjalan dan akan terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan,” ucapnya.

Kemudian Corporate Secretary Bank Nobu Mario Satrio, mengatakan perseroan tidak mengetahui ketentuan tersebut sehingga saat ini belum dapat mengetahui dampaknya bagi kelangsungan usaha, kegiatan operasional dan kondisi keuangan.

“Dengan demikian saat ini perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi apapun,” ucapnya.

Sebelumnya OJK mengumumkan rencana merger PT Bank MNC International Tbk (BABP) dan PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) batal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan kedua bank itu memutuskan untuk mengakhiri proses konsolidasi yang pertama kali diumumkan pada awal 2023 itu.

"Kedua Bank telah memutuskan untuk mengakhiri rencana penggabungan usaha (merger) sebagaimana laporan yang disampaikan kepada OJK," ujar Dian dalam keterangan tertulisnya.

Dian mengatakan selanjutnya sebagai pengganti komitmen merger, dalam rangka penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing perbankan, serta sejalan dengan kebijakan strategis pengembangan industri perbankan, Pemegang Saham Pengendali (PSP) kedua bank telah diminta OJK untuk tetap melakukan penguatan permodalan secara berkelanjutan, baik melalui tambahan setoran modal oleh PSP dan/atau mengundang masuknya investor strategis.

Sejumlah perbankan masih tergolong dalam kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I menghadapi tantangan besar di 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menghapus KBMI I alias yang memiliki modal inti Rp 3 triliun–Rp 6 triliun.

Rencana OJK tersebut mendorong bank yang tergolong dalam KBMI I putar otak. Pilihannya memperkuat ekspansi agar tetap berada di daftar bank nasional atau turun kelas menjadi bank pembangunan daerah atau (BPD).

Saat ini aturan mengenai pelaksanaan bank diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Ini adalah aturan utama OJK yang mengubah klasifikasi bank dari sistem BUKU (Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha) menjadi KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti).

Head of Research NH Korindo, Ezaridho Ibnutama, dalam riset terbaru NK Korindo menilai penghapusan KBMI I sejalan dengan agenda pro-pertumbuhan pemerintah untuk mendorong peningkatan belanja dan mengurangi penumpukan tabungan. Berkurangnya tingkat persaingan dinilai akan memaksa bank-bank KBMI I melakukan injeksi modal atau konsolidasi melalui merger sehingga mendorong peningkatan konsentrasi permodalan di industri perbankan.

Meski begitu ia menilai bank yang kini berada dalam daftar KBMI I akan bekerja ekstra untuk memenuhi ketentuan baru. Menurut Ezaridho konsolidasi baik berupa merger atau injeksi modal dapat menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) industri.

“Hal ini akan mengurangi biaya modal di seluruh industri perbankan dan menurunkan persaingan untuk menarik penabung dengan tingkat bunga deposito yang tinggi,” tulis Ezaridho dalam riset yang dikutip Kamis (22/1).

NH Korindo menilai, untuk menghindari merger paksa dan naik ke KBMI II, bank-bank dapat mengejar IPO, penawaran hak, atau penempatan swasta. Preseden historis menunjukkan penawaran hak dan penempatan swasta menjadi alat penggalangan modal yang dominan pada periode kenaikan modal minimum 2022.

Menurut mereka, strategi serupa berpotensi kembali digunakan di bawah regulasi yang diusulkan. Meski penghapusan KBMI I secara teoretis masuk akal dari sudut pandang stabilitas sistemik dan pertumbuhan, respons perilaku dinilai belum tentu sejalan dengan tujuan kebijakan.

Dengan strategi ini, penabung tidak secara otomatis beralih ke pengeluaran atau investasi ketika imbal hasil deposito domestik menurun.Hal itu meningkatkan risiko arus modal keluar ke bank asing yang menawarkan imbal hasil riil lebih menarik dan stabilitas mata uang.

Selain itu, peningkatan konsentrasi industri memperbesar liabilitas deposito, yang memerlukan penyaluran kredit lebih cepat dan lebih luas.

“Bank dengan modal lemah mungkin terdorong untuk mengorbankan kualitas aset, memperkenalkan risiko sekunder terhadap stabilitas keuangan jika disiplin kredit melemah,” ucapnya.

Tak hanya itu NH Korindo mengatakan kebijakan ini berpotensi menekan langsung pada bank-bank kecil untuk menyuntikkan modal atau konsolidasi. Head of Research Ezaridho Ibnutama dan Senior Equity Analyst NH Korindo Sekuritas Leonardo Lijuwardi mengatakan, lanskap perbankan Indonesia mendekati titik balik struktural seiring dengan sinyal dari OJK mengenai kemungkinan penghapusan KBMI I, klasifikasi bank terendah berdasarkan modal inti.

“Regulasi yang diusulkan akan memaksa bank-bank yang kekurangan modal untuk menyuntikkan modal baru atau menjalani konsolidasi, mempercepat penguatan neraca dan konsentrasi pasar di seluruh industri,” demikian tertulis dalam risetnya, dikutip Kamis (22/1).

Perusahaan KBMI I yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI):

1. PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS)
2. PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD)
3. PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW)
4. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC)
5. PT Bank Victoria International Tbk (BVIC)
6. PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB)
7. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk (MASB)
8. PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU)
9. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC)
10. PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR)
11. PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)
12. PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA)
13. PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO)
14. PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD)
15. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI)
16. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR)
17. PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK)
18. PT Bank Bumi Arta Tbk (BNBA)
19. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (PNBS)
20. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS)

Perusahaan KBMI I non-Tbk:

1. PT Bank SBI Indonesia
2. PT Bank Mega Syariah
3. PT Bank Index Selindo
4. PT Bank Hibank Indonesia
5. PT Bank Resona Perdania
6. PT Bank CTBC Indonesia
7. PT Bank Nano Syariah
8. PT Bank Digital BCA
9. PT Bank KB Bukopin Syariah
10. PT Bank Sahabat Sampoerna
11. PT Bank Seabank Indonesia
12. PT Bank BCA Syariah
13. PT Bank Shinhan Indonesia

Sumber: NH Korindo Sekuritas

Alasan OJK Minta Bank KBMI 1 Perkuat Modal

Sebelumnya Dian Ediana Rae mengatakan imbauan formal untuk memperkuat fundamental, lewat surat, sudah dikirim sejak akhir Oktober 2025.

Kebijakan untuk mendorong bank KBMI 1 meningkatkan modal, merupakan bagian dari strategi OJK memperkuat struktur dan ketahanan perbankan nasional, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dian menuturkan, penguatan permodalan dan kapasitas bank menjadi penting di tengah percepatan digitalisasi, ketidakpastian ekonomi global, peningkatan risiko siber dan tuntutan transformasi teknologi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pertumbuhan perbankan nasional.

“Pendekatan OJK saat ini masih bersifat persuasif. Kami mendorong dan mungkin juga akan memberikan insentif kepada bank yang melakukan konsolidasi,” ujar kata Dian dalam Rapat Dewan Komisioner OJK pada November 2025.

Menurut Dian, OJK tidak ingin bank-bank KBMI 1 hanya sekadar bertahan secara bisnis, tetapi juga mampu berkontribusi memperkuat sistem perbankan nasional. Ia menambahkan, meski pengelompokan bank masih berbasis modal inti, dalam praktik pengawasan OJK juga mempertimbangkan faktor lain seperti kesiapan transformasi digital, infrastruktur teknologi, keamanan siber, dan manajemen risiko.

Faktor-faktor ini kini menjadi bagian dari dialog pengawasan dan akan memengaruhi penyempurnaan kerangka klasifikasi bank ke depan. OJK menilai bank-bank kecil masih memiliki ruang untuk memperkuat modal dan meningkatkan skala usaha, baik melalui cara organik maupun anorganik.

Otoritas juga meminta bank-bank KBMI 1 melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola dan prospek jangka panjang. Bank diminta mengidentifikasi opsi penguatan modal serta peluang konsolidasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Langkah Bank KBMI I

Menanggapi rencana OJK, Direktur Utama Bank IBK Indonesia Oh In Taek mengatakan strategi pemenuhan penambahan modal dilakukan melalui modal organik perseroan. Dengan modal inti saat ini sebesar Rp 5,7 triliun, perseroan menargetkan modal inti mencapai Rp 6 triliun setelah 2026.

Kenaikan itu berasal dari estimasi laba tahun 2025 sebesar Rp 210 miliar serta proyeksi laba tahun 2026 sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) sebesar Rp 210 miliar.

“Timeline akan menunggu setelah ada peraturan lebih lanjut dari regulator, Bank senantiasa akan mengikuti ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ucap Oh In Taek dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Kamis (22/1).

Di samping itu Direktur Utama Bank Victoria International Achmad Friscantono mengatakan sejalan dengan rencana kebijakan tersebut, perseroan terus memperkuat keunggulan kompetitif melalui transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, perseroan akan mengoptimalkan penguatan permodalan melalui berbagai opsi yang sesuai dengan regulasi, didukung efisiensi operasional serta ekspansi bisnis yang selektif.

Terkait implementasi kebijakan tersebut, perseroan akan menyesuaikan timeline setelah menerima arahan resmi dari OJK, mengingat hingga saat ini belum terdapat ketentuan resmi yang mengatur jadwal pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Namun demikian, inisiatif penguatan permodalan dan transformasi digital telah berjalan dan akan terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan,” ucapnya.

Kemudian Corporate Secretary Bank Nobu Mario Satrio, mengatakan perseroan tidak mengetahui ketentuan tersebut sehingga saat ini belum dapat mengetahui dampaknya bagi kelangsungan usaha, kegiatan operasional dan kondisi keuangan.

“Dengan demikian saat ini perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi apapun,” ucapnya.

Sebelumnya OJK mengumumkan rencana merger PT Bank MNC International Tbk (BABP) dan PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) batal. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan kedua bank itu memutuskan untuk mengakhiri proses konsolidasi yang pertama kali diumumkan pada awal 2023 itu.

"Kedua Bank telah memutuskan untuk mengakhiri rencana penggabungan usaha (merger) sebagaimana laporan yang disampaikan kepada OJK," ujar Dian dalam keterangan tertulisnya.

Dian mengatakan selanjutnya sebagai pengganti komitmen merger, dalam rangka penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing perbankan, serta sejalan dengan kebijakan strategis pengembangan industri perbankan, Pemegang Saham Pengendali (PSP) kedua bank telah diminta OJK untuk tetap melakukan penguatan permodalan secara berkelanjutan, baik melalui tambahan setoran modal oleh PSP dan/atau mengundang masuknya investor strategis.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham-saham emiten bank mulai pulih di 2026. Pertumbuhan tersebut cenderung didominasi oleh emiten bank mini, atau dari Kelompok Bank Bermodal Inti (KBMI) I, dibanding emiten big banks seperti BBNI maupun BMRI.

Sebagai pembanding, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) per penutupan Rabu (7/1/2026) tergerus 5,69% year to date (YtD) ke Rp4.810, atau saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) yang turun 3,89% YtD ke Rp4.200. Sedangkan, saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hanya naik 0,93% YtD ke Rp8.150, atau saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang menguat 1,09% YtD ke Rp3.700.

Sementara dari kelompok bank-bank mini, saham PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR) naik 5,45% YtD ke Rp232, saham PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) melompat 10,39% YtD ke Rp85, saham PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) melejit 37,39% YtD ke Rp158, atau saham PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) yang menguat 63,95% YtD ke Rp1.410.

VP Equity Retail Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan penguatan saham small bank tersebut adalah bentuk respons pasar pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengubah peraturan perbankan KBMI I. Regulasi tersebut dibuat untuk memperkuat permodalan dan mendorong konsolidasi perbankan kecil atau membentuk Kelompok Usaha Bank (KUB) yang lebih besar.

"Hal ini direspons positif oleh pasar dengan spekulasi pada aksi merger hingga inject modal yang lebih besar sehingga membuka peluang kinerja yang lebih solid," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, penggerak utama pertumbuhan saham emiten bank tersebut lebih disebabkan oleh investor domestik. Kiwoom Sekuritas mencatat saat ini inflow asing belum sepenuhnya struktural, seiring dengan persentase yang kecil atau sekitar 2% dari total transaksi selama enam bulan terakhir.

Sementara bagi saham-saham emiten big banks, Oktavianus melihat peluang penguatan masih ada, sejalan dengan perbaikan demand kredit, khususnya jika sudah tumbuh dua digit. Per November 2025, penyaluran kredit bank baru tumbuh sebesar 7,74% year on year (YoY).

"Di sisi lain, risiko yang akan menghambat big bank adalah pertumbuhan kredit yang melambat, pemangkasan suku bunga yang terbatas, dan penurunan kualitas aset," ujarnya.

Untuk rekomendasi beli, Kiwoom Sekuritas memilih BMRI dengan target harga Rp5.500, BBCA di Rp9.000 dan BBRI dengan target harga Rp4.250.

Adapun, selain ketimpangan performa saham antar kelas modal, kinerja saham emiten big banks sendiri juga tak merata. Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi mengatakan kondisi tersebut murni disebabkan oleh rotasi dan valuasi harga saham yang telah terbentuk.

"BBCA naik karena safe haven, sedangkan BBRI naik karena technical rebound, saham ini sudah undervalued. Sementara itu, BMRI mengalami koreksi itu wajar karena profit taking," kata Wafi.

Menurutnya, koreksi dan kenaikan antar harga saham emiten bank besar ini tak mencerminkan proyeksi tren dalam setahun ke depan. Wafi menilai saham-saham emiten big banks tetap relevan untuk dijadikan portofolio di perdagangan 2026.

"Saya yakin BMRI akan rebound, 2026 tetap overweight. BBRI jadi top pick buat turnaround, BBCA buat defensif, dan BMRI menarik saat koreksi begini karena paling solid," tandasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Chemical Asia Corporation Pte Ltd melakukan penjualan 721.410.000 saham PT Bank Victoria International Tbk (BVIC). Transaksi dilakukan pada 27 November 2025.

"Tujuan transaksi untuk pengaturan ulang portofolio, dengan status kepemilikan saham langsung," ujar Direktur Chemical Asia Corporation Pte Ltd Priscilla Kong dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (2/12/2025).

Harga pelaksanaannya yakni Rp115 per saham. Sehingga, Chemical Asia Corporation Pte Ltd meraup dana sebesar Rp82,96 miliar.

Dengan demikian, jumlah kepemilikan sahamnya menjadi Rp2.256.924.404 saham atau setara 12,26 persen, dari sebelumnya 2.978.334.404 saham atau 16,17 persen.

Sebagai informasi, Bank Victoria mencatatkan kinerja positif hingga sembilan bulan pertama tahun 2025.

Merujuk laporan keuangan perseroan, Bank Victoria mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp127,78 miliar. Nilai ini tumbuh 58,57 persen secara tahunan (YoY) dibanding sebelumnya yang sebesar Rp80,58 miliar per September 2025.

(Dhera Arizona)