#30 tag 24jam
Pencairan Dana Koperasi Merah Putih Rp3 M Terkendala Masalah Ini
Menkop Ferry Juliantono mengungkapkan pencairan dana Rp3 miliar per Koperasi Desa terkendala. [441] url asal
#koperasi #koperasi-merah-putih #himbara #dana-koperasi #menkop-ferry-juliantono #koperasi-desa #modal-kerja #investasi-koperasi #pengembangan-ekonomi #proposal-bisnis
(CNBC Indonesia - News) 27/10/25 16:47
v/17417/
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, pencairan dana pembiayaan sebesar Rp3 miliar per Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dari bank-bank Himbara masih terkendala kelengkapan proposal bisnis.
"Jumlahnya (yang sudah mendapat dana pembiayaan dari Himbara) belum terlalu banyak, karena memang kemarin kan ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ada yang harus kita batalkan, karena PMK yang nomor 49 (tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)," ujar Ferry saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, meski plafon pembiayaan tetap Rp3 miliar per koperasi desa, namun proses pencairan membutuhkan waktu karena adanya perubahan pedoman teknis.
"Kemarin kan ada surat keputusan Menteri Keuangan yang baru, yang kemudian akan menjadi pedoman, atau pegangan bagi Himbara untuk mencairkan," katanya.
Menurut Ferry, kendala utama yang kini dihadapi adalah kesiapan dokumen bisnis dari masing-masing koperasi.
"Proposalnya," tegas Ferry saat ditanya sumber hambatan pencairan dana.
"Jadi tadi juga sudah kita bahas juga berapa yang akan dipergunakan untuk investasi, berapa yang akan digunakan untuk modal kerja," sambungnya.
Ia menambahkan, agar dana bisa segera disalurkan, koperasi desa perlu didampingi dalam menyusun proposal bisnis yang memenuhi standar perbankan.
"Prosesnya untuk bisa bankable dan visible itu kan harus didampingi pembuatan proposalnya," ucap dia.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih, termasuk dukungan pembiayaan melalui bank-bank Himbara. Dana tersebut bersumber dari total Rp200 triliun yang disalurkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, tahap pertama akan diberikan kepada 1.000 koperasi yang lolos verifikasi.
"Kami dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, nanti akan ada musdesus untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepada desa," ujarnya di kantor Kemenko Pangan, Senin (22/9/2025).
Saat ini, Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait, terutama Bank Himbara, tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh koperasi. Pemerintah menargetkan proses pencairan pembiayaan dapat dimaksimalkan hingga akhir 2025.
"Ini ngebut terus, kita akan semaksimal mungkin sampai dengan akhir Desember ini, secepat mungkin kita harapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan (melalui Kopdes)," kata Ferry.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Pengurus Kopdes Merah Putih di Palembang Sebut Kucuran Dana Belum Terlihat
Program pinjaman dana untuk Koperasi Desa Merah Putih di Palembang belum terealisasi, membuat pengurus kebingungan. [269] url asal
#koperasi-desa #koperasi-merah-putih #kopdes-merah-putih #dana-koperasi #pinjaman-koperasi #koperasi-palembang #koperasi-sumatra-selatan #himbara-dana #sistem-koperasi #pengajuan-dana-koperasi #pembibi
(Bisnis.Com - Terbaru) 17/10/25 08:07
v/6434/
Bisnis.com, PALEMBANG— Program pinjaman dana untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digadang-gadang dapat memperkuat perekonomian lokal belum menunjukkan kejelasan hingga saat ini, tak terkecuali di Palembang, Sumatra Selatan.
Kucuran dana yang dijanjikan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) belum juga terealisasi, membuat para pengurus koperasi kebingungan dan tertekan oleh ekspektasi masyarakat.
Ketua Koperasi Merah Putih Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang Nanang Taat Suyudana mengatakan bahwa pengajuan pencairan dana operasional harus dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Koperasi.
Namun, dia mengatakan sistem tersebut belum mampu mengakomodasi kondisi riil di lapangan.
“Saat ini, sistem hanya memungkinkan pengajuan untuk pengadaan sembako. Padahal, di desa kami ada potensi lain seperti pembibitan ikan dan budidaya jamur. Sayangnya, pilihan tersebut belum tersedia di menu pengajuan,” ujarnya saat diwawancaraiBisnis, Kamis (16/10/2025).
Nanang menambahkan, pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan perbankan. Namun, realisasi pinjaman masih tertunda karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Sementara itu, informasi yang sudah terlanjur menyebar ke masyarakat memicu banyak pertanyaan.
“Warga banyak yang datang menanyakan hal ini karena koperasi di mata masyarakat identik dengan simpan pinjam,” kata Nanang.
Meski belum ada dana dari pemerintah, Koperasi Sukodadi tetap berjalan berkat adanya simpanan sukarela dari para anggota. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan sembako seperti beras, minyak goreng, dan LPG 3 kilogram.
“Kami bisa tetap beroperasi karena adanya simpanan sukarela, nilainya bervariasi, bahkan ada yang mencapai Rp5 juta per anggota,” tambahnya.
Pihaknya mencatat telah melakukan pengeluaran anggaran operasional koperasi mencapai Rp40 juta hingga saat ini.
Sementara itu, kas modal awal yang ada hanya sebesar Rp33 juta. Dengan demikian kondisi pengelolaan uang di koperasi tersebut minus Rp7 juta.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)