Denpasar, Bali (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen untuk menyinergikan dukungan untuk pengembangan berbagai potensi ekonomi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, mulai dari perkebunan, pertanian, hingga perikanan.

Wakil Bupati (Wabup) Katingan Firdaus menemui Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Jumat pagi, untuk memaparkan berbagai potensi ekonomi serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah tersebut.

Kabupaten Katingan memiliki potensi perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, serta pertanian padi sekaligus fasilitas pabrik penggilingan padi berkapasitas hingga 1,5 ton per jam serta fasilitas cold storage dan pabrik es untuk industri perikanan.

Namun, wilayah tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Jalan kampung, jalan poros, dan jembatan seringkali berlumpur saat hujan sehingga sulit dilalui masyarakat, sementara kondisi pelabuhan feri juga kurang layak.

Viva menyatakan, pihaknya menjalin berbagai kerja sama dengan kementerian, BUMN, dan perusahaan swasta nasional maupun dari luar negeri untuk membangun kawasan transmigrasi.

Terkait pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan, ia mengatakan pihaknya akan bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU), Kementerian Pertanian (Kementan), maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Bahkan bisa bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan dari China,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Denpasar, Bali, Jumat malam.

Sementara untuk perbaikan fasilitas jalan, jembatan, dan pelabuhan di Katingan, Viva menuturkan hal tersebut akan disinergikan dengan kementerian terkait.

“Meski di Katingan belum ada kawasan transmigrasi, maka aspirasi yang ada kami koordinasikan dengan kementerian terkait. Kami dukung berbagai pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia menyampaikan, saat ini di Katingan baru ada Satuan Pemukiman (SP) transmigrasi di Pulau Malan, Pulau Tewang Beringin, dan Hyang Bana SP-1.

“Penempatan transmigran ada yang di tahun 2007, ada pula di tahun 2011/2012. Di dua satuan pemukiman itu ada 950 kepala keluarga,” imbuhnya.

Sejumlah daerah yang telah berkembang menjadi kawasan transmigrasi di Kalimantan Tengah antara lain Belantikan Raya (Kabupaten Lamandau), Jelai (Kabupaten Sukamara), Lamunti dan Dadahup (Kabupaten Kapuas), Tumbang Jutuh (Kabupaten Gunung Mas), serta Arut Selatan dan Kotawaringin Lama (Kabupaten Kotawaringin Barat).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) terus memperkuat konsolidasi pengembangan ekonomi syariah di berbagai daerah melalui pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IAEI Provinsi Jambi dan Komisariat IAI Syekh Maulana Qori Bangko.

Kegiatan ini diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Rabu (3/6) dan dihadiri oleh Gubernur Jambi, para akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah di Provinsi Jambi.Dalam sambutannya, Dr. H. Al Haris selaku Gubernur Jambi dan Ketua Dewan Pembina DPW IAEI Jambi menyampaikan apresiasi atas kehadiran IAEI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi unggulan daerah.

"Jambi memiliki potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, UMKM, industri pangan, dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan melalui pendekatan ekonomi syariah," ujar Gubernur.Sementara itu, Sekretaris Jenderal IAEI, Dr. Sutan Emir Hidayat, menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.

Dia menuturkan bonus demografi dan transformasi digital harus dimanfaatkan untuk melahirkan generasi muda yang unggul, inovatif, dan mampu menjadi penggerak ekonomi syariah masa depan.Sutan Emir juga menyoroti besarnya peluang pasar halal global. Konsumsi masyarakat muslim dunia pada sektor halal telah mencapai sekitar US$2,43 triliun dan diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang."Jambi memiliki modal yang sangat kuat. Potensi sektor perkebunan, pertanian, UMKM, pesantren, dan perguruan tinggi dapat diintegrasikan menjadi ekosistem ekonomi syariah yang produktif dan berdaya saing," kata dia.

Karena itu, IAEI Jambi harus hadir sebagai pusat kolaborasi, literasi, riset, dan inovasi ekonomi syariah di daerah," tambah Sutan Emir.

Bisnis.com, RIAU - PT EMP Tunas Energi melatih kelompok wanita tani di dua desa sekitar wilayah operasi migas di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk mendorong penguatan ekonomi rumah tangga masyarakat melalui pengembangan hortikultura skala rumahan.

Program yang dijalankan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) perusahaan itu dilaksanakan di Desa Beligan, Kecamatan Seberida, dan Desa Talang Suka Maju, Kecamatan Rakit Kulim, pada 7–8 Mei 2026, dengan melibatkan masing-masing 50 peserta dari kelompok masyarakat dan kelompok wanita tani (KWT).

Di Desa Beligan, program diikuti oleh 26 anggota KWT Seroja dan difokuskan pada pembibitan jahe merah. PT EMP Tunas Energi menyerahkan bantuan 500 polybag jahe merah kepada kelompok binaan tersebut. Jahe merah ditargetkan untuk mulai memasuki masa produksi dalam waktu 8 hingga 12 bulan dan dalam jangka panjang diarahkan untuk pengembangan produk olahan berbasis jahe merah.

Sementara di Desa Talang Suka Maju, program diikuti oleh 20 anggota KWT Maju Jaya dengan fokus budidaya cabai rawit dan terong. Dalam program tersebut, perusahaan menyerahkan bantuan 200 bibit cabai rawit dan 200 bibit terong kepada kelompok binaan masyarakat.

Tanaman hortikultura itu diperkirakan mulai memasuki masa panen dalam waktu tiga hingga empat bulan dan diharapkan dapat membantu kebutuhan konsumsi sekaligus mendukung tambahan pendapatan masyarakat desa.

Program pelatihan dan pendampingan dilaksanakan bersama Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat sebagai bagian dari penguatan kapasitas budidaya masyarakat di sekitar wilayah operasi energi perusahaan.

CSR Officer PT EMP Tunas Energi, Nor Stiawan, mengatakan pengembangan hortikultura rumah tangga menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar kawasan operasi migas.

Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat diperlukan agar warga sekitar memiliki peluang pengembangan usaha berbasis pertanian yang dapat dijalankan secara mandiri dan berkelanjutan.

“Melalui pelatihan ini, masyarakat diharapkan memiliki keterampilan budidaya yang dapat dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi produktif,” ujar Nor Stiawan.

Kepala Desa Beligan, Juli Suprianto, mengatakan program budidaya jahe merah tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai usaha rumah tangga masyarakat desa karena dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi maupun pengembangan produk olahan di masa mendatang.

Dikatakan, pengembangan hortikultura skala rumahan dapat membantu membuka peluang tambahan pendapatan bagi masyarakat di sekitar wilayah pedesaan.

CSR & Communication Division Manager EMP, Iman Soerjasantosa, mengatakan pengembangan program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi energi perlu diarahkan pada sektor yang memiliki nilai ekonomi dan dapat tumbuh secara berkelanjutan di tingkat rumah tangga masyarakat.

Menurutnya, sektor hortikultura memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai aktivitas ekonomi tambahan masyarakat desa, terutama di wilayah sekitar kawasan operasi migas yang memiliki aktivitas ekonomi cukup dinamis.

“Keberadaan industri energi di daerah diharapkan tidak hanya memberi dampak terhadap operasional, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan,” kata Iman.

Kegiatan tersebut turut melibatkan pemerintah desa, BPP Kecamatan Seberida dan Rakit Kulim, kelompok wanita tani, serta perwakilan perusahaan.*

Sudah ada storytelling dan paket-paket wisata, tinggal promosinya harus diperluas lagi

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menyebutkan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) berpeluang menjadi kawasan pengembangan ekonomi oranye berbasis budaya Melayu.

"Ekonomi oranye di Pulau Penyengat, cukup bagus jika dikelola dengan baik. Kepri bisa menjadi contoh,” kata Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Mohammad Hussein dalam kunjungannya ke Tanjungpinang, Jumat.

Uke menjelaskan ekonomi oranye (orange economy) adalah sektor ekonomi yang berbasis pada kreativitas, budaya, seni, dan inovasi, yang mengubah kekayaan intelektual menjadi lapangan kerja dan keuntungan.

Ia menyebut Kepri khususnya Pulau Penyengat memiliki kekuatan budaya dan ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan secara lebih optimal.

Menurut dia, sampai saat ini besarnya potensi aset sejarah dan budaya Pulau Penyengat belum sepenuhnya berdampak terhadap penguatan ekonomi wisata kawasan.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi berbagai penataan kawasan budaya bersejarah itu yang terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam beberapa tahun terakhir.

"Alhamdulillah banyak kemajuan. Tinggal dicari ruang-ruang yang masih bisa dikembangkan supaya dampaknya lebih besar lagi," ujarnya.

Lanjut Uke mengutarakan Pulau Penyengat saat ini telah memiliki narasi budaya dan paket wisata yang baik.

Oleh karena itu, promosi dan pemasaran wisata perlu diperkuat agar potensi sejarah dan budaya yang ada dapat memberi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Sudah ada storytelling dan paket-paket wisata, tinggal promosinya harus diperluas lagi," ucapnya.

Ia menambahkan Bappenas juga mendorong penguatan Destination Management Organization (DMO) guna mendukung pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan. DMO terdiri dari pemerintah, private sector, dan komunitas masyarakat sehingga pengelolaan destinasi bisa lebih kuat.

Selain itu, pihaknya juga ingin melibatkan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat dalam pengembangan kawasan Pulau Penyengat.

"Kita akan berkoordinasi dengan Direktorat Pemajuan Kebudayaan guna mendukung pengembangan kawasan berbasis budaya," katanya pula.

Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang Riono mengatakan pemkot terus memperkuat sektor budaya dan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya Tanjungpinang tidak hanya memiliki wisata budaya Melayu dan religi Islam, tetapi juga beragam destinasi sejarah dan budaya lainnya.

"Kita bukan hanya punya Penyengat dan budaya Melayu identik Islam, tetapi juga punya kelenteng berusia lebih dari 300 tahun dan Patung Seribu," ujarnya.

Selain sektor pariwisata, katanya, penguatan ekonomi kreatif juga didukung keberadaan UMKM lokal. Data Pemkot Tanjungpinang mencatat jumlah usaha mikro pada 2025 mencapai 15.003 unit usaha yang didominasi sektor kuliner.

Riono turut mengapresiasi kunjungan Bappenas ke Tanjungpinang yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif daerah.

"Mudah-mudahan ini bisa membantu penguatan perekonomian daerah, khususnya melalui sektor budaya dan pariwisata," demikian Riono.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan penataan ulang atau re-arrangement strategi pengembangan ekonomi di kawasan industri Buahdua, Ujungjaya, dan Tomo (BUTOM) untuk tahun 2027. Langkah strategis ini diambil guna memacu pertumbuhan wilayah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan bahwa pengaturan ulang strategi BUTOM dilakukan tanpa menggugurkan legalitas dasar ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dipandang perlu lantaran performa pertumbuhan kawasan tersebut dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan.

“Re-arrangement BUTOM memiliki dasar ruang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kawasan industri, namun pertumbuhan kawasan belum berkembang signifikan. Pasal 35 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa klaster industri dapat berbasis sumber daya lokal, kata Dony.

Dony memaparkan, saat klastering industri di Kawasan Rebana difokuskan di wilayah Subang dan Indramayu, Kabupaten Sumedang akan mengambil peran strategis sebagai daerah hilirisasi pertanian dan pengembangan wisata pegunungan.

Menurutnya, sektor pertanian tanaman pangan masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

“Sektor pertanian tanaman pangan padi di Kawasan Butom terutama di Buahdua dan Ujungjaya masih menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dalam peta pengembangan tersebut, Kecamatan Buahdua akan difokuskan pada pengembangan padi organik dengan sentra lokus di Desa Cikurubuk. Sementara itu, Kecamatan Ujungjaya diarahkan pada integrasi dan hilirisasi usaha tani padi yang berpusat di Desa Sukamulya.

Adapun untuk wilayah Tomo, pemerintah daerah akan membidik sektor agro-olah dan ekspor Mangga Gedong Gincu. Pengembangan komoditas unggulan ini akan melibatkan sentra lokus di Desa Jembarwangi, Desa Karyamukti, dan Desa Tolengas.

Dony menegaskan bahwa arah dari kebijakan ini adalah mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian yang kuat dan berdaya saing. Strategi ini juga dirancang untuk menciptakan ekosistem investasi yang menarik bagi para pemodal.

“Fokus pengembangan integrasi dan hilirisasi sistem pertanian yang didukung dengan sistem logistik terpadu dan feasible untuk penanaman modal,” tuturnya.

Guna merealisasikan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pemangku kepentingan terkait penetapan status area dan lahan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kelembagaan ekonomi serta melakukan pembinaan terpadu guna memastikan kesiapan masyarakat di kawasan pendampingan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengumuman 10 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama strategis antara pelaku usaha Indonesia dan Jepang dengan nilai mencapai 22,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 384,2 triliun dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat dikonfirmasi, Senin, menjelaskan dalam forum tersebut perwakilan perusahaan dari kedua negara secara bergantian menyampaikan serta menampilkan kerja sama yang telah disepakati di hadapan Presiden Prabowo.

Kerja sama yang diumumkan meliputi sejumlah sektor, antara lain pengembangan proyek hilirisasi berbasis energi bersih seperti produksi metanol dari emisi karbon, eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas, pengembangan energi panas bumi, serta penguatan ekosistem keuangan inklusif dan investasi strategis.

“Momen ini menjadi simbol kuat komitmen dunia usaha Indonesia dan Jepang dalam memperluas kolaborasi konkret sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia,” kata Teddy.

Adapun daftar nota kesepahaman yang diumumkan adalah sebagai berikut:

1. MoU tentang produksi metanol dengan memanfaatkan emisi CO₂ dari PKT di Bontang, Kalimantan Timur, antara PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Kaltim Methanol Industri;
2. MoU tentang kerja sama di bidang perdagangan, niaga, dan investasi antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) dan Japan Chamber of Commerce and Industry;
3. Kerja sama strategis untuk pengembangan lapangan gas abadi di Blok Masela antara PT Pertamina (Persero) dan INPEX;
4. MoU untuk peluang kemitraan potensial di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia dan Asia Tenggara antara PT Pertamina Hulu Energi dan INPEX;
5. MoU tentang pengembangan ekosistem semikonduktor di Indonesia dan Jepang, termasuk desain dan manufaktur chip elektronik serta kecerdasan buatan antara PT Eblo Teknologi Indonesia dan Hayashi Kinzoku Co., Ltd.;
6. MoU terkait berbagai kajian menuju realisasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Rajabasa antara PT Supreme Energy Rajabasa dan INPEX;
7. MoU antara SMBC Indonesia dan Pegadaian untuk berkontribusi pada ekosistem emas Indonesia serta inklusi keuangan antara PT Pegadaian dan PT Bank SMBC Indonesia;
8. MoU tentang Indonesia-Japan Strategic Beauty Partnership antara PT Nose Herbal Indo dan 2Way World;
9. MoU tentang Mandiri Aviation Leasing Fund antara Danantara, Mandiri Investment Management, dan SMBC Aviation Capital;
10. MoU tentang penguatan hubungan kerja sama antara JETRO dan PT Danantara Investment Management.

Jakarta, CNBC Indonesia - Thailand tengah menjadi magnet investasi pusat data di Asia Tenggara. Badan Investasi Thailand (Board of Investment/BOI) mengumumkan persetujuan empat proyek pusat data dengan nilai investasi mencapai US$ 3,1 miliar atau sekitar Rp 51 triliun.

Investasi ini termasuk pembangunan pusat data berkapasitas 84 megawatt senilai 26,7 miliar baht oleh DAMAC Digital dari Dubai.

Selain itu, ada proyek hyperscale data centre dengan beban TI sebesar 200 MW dari investor lokal senilai 54,9 miliar baht.

BOI juga menyetujui serangkaian langkah untuk mempercepat proyek senilai US$ 9,2 miliar yang sempat tertunda.

Inisiatif ini diluncurkan bulan lalu dan mencakup pemberian enam lisensi untuk memangkas hambatan terkait ketersediaan listrik, akses lahan industri, hingga pengurusan visa dan izin kerja.

"Langkah ini akan memperkuat kepercayaan investor terhadap kerangka investasi Thailand dan berkontribusi pada peningkatan lapangan kerja serta pengembangan ekonomi yang lebih luas," kata Kepala BOI, Narit Therdsteerasukdi, dikutip dari Reuters, Selasa (11/11/2025).

Sebelumnya dikabarkan bahwa Malaysia disebut-sebut jadi salah satu raja pusat data dunia baru.

Malaysia diketahui jadi salah satu pilihan investasi raksasa teknologi dunia. Dari Microsoft, Amazon dan Alphabet yang merupakan induk perusahaan Google, begitu juga sejumlah perusahaan besar asal China yakni Tencent, Huawei, dan Alibaba.

Para investor nampaknya tertarik dengan berbagai fasilitas yang ditawari Malaysia. Misalnya harga tanah, listrik yang jauh lebih murah, serta potensi permintaan AI dari lokal.

Hingga Desember 2024 lalu, Reuters mencatat 12 pusat data dan operasional berada di Johor Malaysia. Total kapasitasnya mencapai 369,9 mW.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan, pencairan dana pembiayaan sebesar Rp3 miliar per Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dari bank-bank Himbara masih terkendala kelengkapan proposal bisnis.

"Jumlahnya (yang sudah mendapat dana pembiayaan dari Himbara) belum terlalu banyak, karena memang kemarin kan ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK), ada yang harus kita batalkan, karena PMK yang nomor 49 (tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih)," ujar Ferry saat ditemui usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ia menjelaskan, meski plafon pembiayaan tetap Rp3 miliar per koperasi desa, namun proses pencairan membutuhkan waktu karena adanya perubahan pedoman teknis.

"Kemarin kan ada surat keputusan Menteri Keuangan yang baru, yang kemudian akan menjadi pedoman, atau pegangan bagi Himbara untuk mencairkan," katanya.

Menurut Ferry, kendala utama yang kini dihadapi adalah kesiapan dokumen bisnis dari masing-masing koperasi.

"Proposalnya," tegas Ferry saat ditanya sumber hambatan pencairan dana.

"Jadi tadi juga sudah kita bahas juga berapa yang akan dipergunakan untuk investasi, berapa yang akan digunakan untuk modal kerja," sambungnya.

Ia menambahkan, agar dana bisa segera disalurkan, koperasi desa perlu didampingi dalam menyusun proposal bisnis yang memenuhi standar perbankan.

"Prosesnya untuk bisa bankable dan visible itu kan harus didampingi pembuatan proposalnya," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas untuk mempercepat operasional Kopdes/Kel Merah Putih, termasuk dukungan pembiayaan melalui bank-bank Himbara. Dana tersebut bersumber dari total Rp200 triliun yang disalurkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut, tahap pertama akan diberikan kepada 1.000 koperasi yang lolos verifikasi.

"Kami dari Kementerian BUMN dan Danantara sudah menyiapkan ada 1.000 calon penerima kredit yang tahap pertama yang diharapkan dalam waktu seminggu ini bersama Pak Mendes, nanti akan ada musdesus untuk memastikan bahwa kredit bisa cair dengan persetujuan kepada desa," ujarnya di kantor Kemenko Pangan, Senin (22/9/2025).

Saat ini, Kemenkop bersama kementerian dan lembaga terkait, terutama Bank Himbara, tengah meninjau ribuan proposal bisnis yang diajukan oleh koperasi. Pemerintah menargetkan proses pencairan pembiayaan dapat dimaksimalkan hingga akhir 2025.

"Ini ngebut terus, kita akan semaksimal mungkin sampai dengan akhir Desember ini, secepat mungkin kita harapkan bisa menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan (melalui Kopdes)," kata Ferry.

Cianjur, CNBC Indonesia - Pengusaha Joko Suranto yang biasa disebut 'Crazy Rich' Grobogan akan membangun jalan di pelosok Cianjur Jawa Barat, khususnya ruas Padasuka, Cibinong, sepanjang 17 kilometer (km). Rencana ini bagian dari upaya membuka keterisoliran wilayah dan mendukung pengembangan ekonomi di Jawa Barat selatan.

Hal ini terungkap saat Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025).

Joko Suranto disambut riuh ratusan warga yang sangat antusias sejak pagi hari. Ia tiba mengenakan rompi oranye di kawasan Curug Kubang pukul 14.30 WIB, langsung berbaur dengan warga setelah melakukan perjalanan hampir 6 jam dari Bandung ke lokasi. Ada momen yang tak terduga, ia melakukan video call dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM secara langsung, kejadian ini pun disambut histeris warga.

"Tadi saya diminta warga untuk jalannya dibenerin, tapi saya juga minta agar warga melebarkan jalan 1,5 meter kanan dan kiri, kalau nggak saya tidak akan benerin jalannya" seru Joko Suranto.

Ia menekankan warga pun harus turut berjuang untuk mewujudkan mimpi membangun jalan di kampungnya yang sejak Indonesia merdeka belum tersentuh pembangunan. KDM pun dengan sigap merespons rencana tersebut, untuk mendukung pelebaran jalan, sebelum dibangun.

"Siap, nanti kita lebarkan," timpal KDM.

Foto: Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025). (Dok.Istimewa) Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025). (Dok.Istimewa)

Kondisi jalan di Padasuka-Mekarmukti Cianjur sepanjang 17 Km memang umumnya sempit dengan lebar maksimal 4 meter, dan mayoritas makadam berbatu yang bila hujan jalan sangat licin. Menurut Joko idealnya bisa diperlebar sampai 6-7 meter sebelum dilakukan pengaspalan atau pembetonan.

Saat bersamaan warga pun berharap kunjungan KDM ke Desa Padasuka untuk melihat langsung kondisi jalan di kampungnya. "Siap, nanti akan diatur oleh Pak Joko," kata KDM.

Bukan Kali Pertama

Rekam jejak Joko Suranto dalam aksi sosial pembangunan jalan dengan kantong pribadinya cukup mentereng. Sebelumnya ia sempat viral sebagai Crazy Grobogan karena membangun jalan sepanjang 1,8 Km di Grobogan pakai uang pribadi Rp 2,8 miliar. Bahkan beberapa ruas jalan di Jawa Barat sudah berhasil dibangunnya, antara lain Desa Nawacita Cicalengka, Desa Melatiwangi Cilengkrang Kabupaten Bandung.

"Sebenarnya di Grobogan itu bukan jalan yang pertama. Saya bangun jalan itu di Jawa Barat sudah tiga kali," terang Joko.

Ia pun mengingatkan warga untuk terus berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi orang lain, dan selalu berprasangka baik.

Foto: Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025). (Dok.Istimewa) Joko Suranto yang juga Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) menggelar acara bakti sosial untuk yatim dan jompo melalui Buana Kassiti Group, di kawasan Curug Kubang/Ciliungunung Padasuka, Cianjur, Jawa Barat, Senin (13/10/2025). (Dok.Istimewa)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan tengah ramai diperbincangkan publik. Kabarnya, konsep ini diinisiasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan melalui pembentukan family office.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui, proyek itu merupakan rencana lama yang telah diinisiasi Luhut. Namun, ia menekankan, fokus realisasi proyek itu baru sebatas diramu oleh DEN, belum melibatkan pihak lain, termasuk dirinya sendiri.

"Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri," kata Purbaya saat diemui di kawasan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jakarta, dikutip Selasa (14/10/2025).

Ia memastikan, anggaran pendapatan dan belnaja negara (APBN) tak akan ia alokasikan untuk membangun family office di Bali. Purbaya lebih memilih fokus menggunakan APBN untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli serta memperbaiki iklim investasi.

"Anggarannya enggak akan saya alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat. Nanti pas melaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja," tegas Purbaya.

Purbaya juga menegaskan, tak pernah terlibat dalam pembahasan pembentukan family office dengan Luhut atau DEN secara umum. Ia bahkan mengaku belum memahami konsep family office di Bali.

"Jadi saya enggak terlibat. Kalau may ya saya doain lah. Saya belum terlalu mengerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya," tutur Purbaya.

Konsep Family Office Versi Luhut

Pada Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berencana membentuk tim untuk merealisasikan pendirian Family Office di Indonesia.

Menurut Luhut, tim nya sendiri di DEN sudah bergerak sejak 6 bulan lalu untuk mempersiapkan pembentukan Family Office di Indonesia.

"Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan," kata Luhut seusai mengadakan pertemuan dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Luhut berujar, Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia pun memastikan telah mendapatkan berbagai masukkan dari berbagai pelaku pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo dan seluruh menteri, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, ia katakan telah sepakat untuk membentuk Family Office di Indonesia.

"Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting," tutur Luhut.

Sebagai catatan, rencana Indonesia membentuk Wealth Management Center atau Family Office telah mendapatkan restu sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya, pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN.