Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh dapat dinaikkan menjadi 2,5% serta kemungkinan tanpa batas waktu dalam perubahan UU Pemerintah Aceh (UUPA) nantinya.

"Sebagaimana konsep dari pada kita mendengarkan berbagai pendapat, dan angka 2,5% itu kan usulannya, ya sehingga menurut kami itu sangat logis sekali," kata Bob Hasan dikutip dari Antara, Kamis (16/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Bob Hasan seusai melaksanakan kegiatan rapat dengar pendapat bersama unsur pemerintah Aceh terkait perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Artinya, kata dia, perubahan UUPA ini tidak hanya fokus pada angka dana otsus 2,5%, tetapi juga melihat kekhususan terkait pola pembangunan, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Kemudian, terkait permintaan dana otsus tanpa batas waktu, kata dia, maka harus dilihat ke belakang kenapa sebelumnya dibatasi 20 tahun. Apakah karena itikad MoU Helsinki atau mungkin ada politik hukum sehingga kebijakan pemerintah hanya menjangkau 20 tahun kala itu.

Meski demikian, masih sangat dimungkinkan untuk perpanjangan dana otsus Aceh dalam perubahan UUPA ke depan tidak lagi dibatasi waktu tertentu. Tetapi, UU-nya harus benar-benar matang, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan.

"Artinya, setiap UU harus dimaknai dengan keberlanjutan, keberlangsungan, dan hasilnya yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat Aceh," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan revisi UUPA pada akhir tahun 2026, atau sebelum hari kemerdekaan pada Agustus mendatang sesuai permintaan Gubernur Aceh.

"Ya, yang pasti tahun ini selesai. Kemungkinan seperti itu [sebelum pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di hari kemerdekaan]," demikian Bob Hasan.

Saat ini Baleg DPR RI sedang membahas revisi UUPA, dan salah satu poin utama yang diubah adalah terkait perpanjangan dana otsus Aceh yang bakal berakhir pada 2027.

Dalam dokumennya, pemerintah Aceh mengusulkan agar dana otsus diperpanjang menjadi 2,5% dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dan tanpa dibatasi waktu tertentu seperti sebelumnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Usulan ini diajukan lantaran masa pemulihan Aceh pascabencana memerlukan waktu paling cepat tiga tahun.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Awalnya, Tito mengaku banyak menerima usulan terkait perpanjangan Dana Otsus Aceh.

"Memang ada dalam kunjungan-kunjungan dan juga menerima delegasi dari Aceh, selalu menyampaikan meminta agar, karena tingkat kemiskinan masih tinggi di atas nasional dan Sumatera, pengangguran juga tinggi, meskipun IPM membaik tapi di bawah nasional, masih perlu, mereka masih memerlukan Dana Otonomi Khusus," kata Tito.

Masukan ini tak lain karena masyarakat Aceh melihat dari Papua yang bertambah 2,25% Dana Otsus-nya sampai tahun 2041. Karena itu, kata dia, masyarakat juga mengharapkan Otsus ini diperpanjang.

"Dan dananya, besarannya juga ya kalau enggak bisa sama seperti Papua 2,25% kembali ke 2%. Itu permintaannya dari teman-teman di sana," ujarnya.

Menurutnya, usulan tersebut cukup rasional. Terlebih, kata Tito, saat ini Aceh masih dalam kondisi pemulihan pascabencana. Meskipun, dia mengatakan jika upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah kerap terkendala bencana susulan.

"Kemarin minggu lalu Aceh Tengah hujan lebat jalan-jalan longsor lagi, jembatan juga banyak yang ada beberapa yang kemudian terseret lagi ini. Kemudian juga dua hari yang lalu di Pidie Jaya banjir lagi, Bupatinya lapor sama saya 50 cm sampai 80 cm lumpur di sana. Padahal sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan pemulihan pascabencana Aceh memerlukan waktu setidaknya 3 tahun. Sebab, skala kerusakan akibat bencana cukup besar.

"Ini mungkin sambil itu juga mungkin salah satu pendorong kalau menurut kami perlu adanya dana otsus ini diperpanjang di Aceh dan kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan, mungkin dikembalikan ke 2%, saran kami," sebut Mendagri.

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh. Usulan ini diajukan lantaran masa pemulihan Aceh pascabencana memerlukan waktu paling cepat 3 tahun.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Mulanya, Tito mengaku banyak menerima usulan terkait perpanjangan dana otsus Aceh.

"Memang ada dalam kunjungan-kunjungan dan juga menerima delegasi dari Aceh, selalu menyampaikan meminta agar, karena tingkat kemiskinan masih tinggi di atas nasional dan Sumatera, pengangguran juga tinggi, meskipun IPM membaik tapi di bawah nasional, masih perlu, mereka masih memerlukan dana otonomi khusus," kata Tito.

Masukan ini tak lain karena masyarakat Aceh melihat dari Papua yang bertambah 2,25 persen, yaitu dana otsus-nya sampai 2041. Karena itu, kata dia, masyarakat Aceh juga mengharapkan otsus ini diperpanjang.

"Besarannya juga ya kalau enggak bisa sama seperti Papua 2,25 persen kembali ke 2 persen. Itu permintaannya dari teman-teman di sana," ujarnya.

Menurutnya, usulan tersebut cukup rasional. Terlebih, kata Tito, saat ini Aceh dalam kondisi pemulihan pascabencana. Meskipun, dia mengatakan jika upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah kerap terkendala bencana susulan.

"Kemarin minggu lalu Aceh Tengah hujan lebat jalan-jalan longsor lagi, jembatan juga banyak yang ada beberapa yang kemudian terseret lagi ini. Kemudian juga dua hari yang lalu di Pidie Jaya banjir lagi, Bupatinya lapor sama saya 50 cm sampai 80 cm lumpur di sana. Padahal sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan pemulihan pascabencana Aceh memerlukan waktu setidaknya 3 tahun. Sebab, skala kerusakan akibat bencana cukup besar.

"Ini mungkin sambil itu juga mungkin salah satu pendorong kalau menurut kami perlu adanya dana otsus ini diperpanjang di Aceh dan kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan, mungkin dikembalikan ke 2 persen, saran kami," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi.

Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Relaksasi Penyaluran TKD

Selain menambah anggaran TKD, Purbaya telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK No.102/2025. Relaksasi ini di antaranya berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam, serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Terdapat sejumlah bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pertama, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana. Kedua, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Ketiga, penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70% dari nilai aset yang dibiayai.

Namun demikian, Kemenkeu mengingatkan bahwa fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai pinjaman PEN yang berlaku. Sampai dengan saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh empat Pemda yang terdampak bencana di Sumatra.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, otoritas fiskal sampai dengan Februari 2026 telah menyalurkan anggaran TKD ke tiga provinsi terdampak bencana itu senilai Rp23,18 triliun atau 54,07% lebih tinggi dibandingkan 2025. Penyalurannya juga sudah termasuk tambahan penyaluran senilai Rp4,39 triliun.

"Dukungan fiskal melalui tambahan TKD melengkapi berbagai program tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana Sumatra. Seluruh kebijakan ini ditujukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi serta menjaga keberlanjutan layanan publik dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat," pungkas Deni.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui tambahan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 10,65 triliun bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera.

“Pemberian tambahan alokasi TKD disetujui sebesar Rp 10,65 triliun. Jadi, bukan angka 7 (triliun) atau 8 (triliun), kita ambil maksimal sesuai usulan Menteri Dalam Negeri,” kata Purbaya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Penetapan itu mempertimbangkan adanya 47 daerah terdampak bencana yang mengalami penurunan TKD serta 20 daerah tidak terdampak yang juga mengalami penurunan. Seluruhnya akan direvisi ke atas melalui mekanisme pergeseran anggaran.

Tambahan alokasi tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil (DBH), DBH tambahan, dana alokasi umum (DAU) tambahan, serta dana otonomi khusus untuk Aceh. Adapun realisasi TKD reguler hingga 17 Februari 2026 mencapai Rp 13 triliun kepada tiga provinsi terdampak utama, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Dibandingkan dengan tahun lalu pada tanggal yang sama, hanya Rp 10,78 triliun. Jadi, lebih besar, sudah 30 persen dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Dari sisi likuiditas, Menteri Keuangan memastikan kondisi kas daerah relatif memadai. Per Januari 2026, kas Pemerintah Provinsi Aceh tercatat Rp 3,5 triliun, Sumatera Utara Rp 4,5 triliun, dan Sumatera Barat Rp 1,8 triliun.

“Mereka punya kas Rp 9,9 triliun. Jadi, kita pastikan waktu itu uang bukan masalah bagi mereka untuk membangun atau menangani bencana,” tuturnya.

Penyaluran tambahan TKD akan dilakukan bertahap selama tiga bulan, yakni Februari 2026 sebesar 40 persen, Maret 2026 sebesar 30 persen, dan April 2026 sebesar 30 persen.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berharap revisi DIPA rampung paling lambat pada 28 Februari 2026 sehingga dana bisa segera ditransfer ke daerah dengan persyaratan minimal.

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk belanja pokok pemerintah daerah, penanggulangan bencana, serta kebutuhan mendesak lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menyalurkan anggaran transfer ke daerah (TKD) sesuai rencana kendati ada batas akhir (deadline) pemenuhan syarat oleh para pemerintah daerah (pemda).

Sekadar informasi, melalui Surat Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu No.S-73/PK/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran TKD ada Akhir TA 2025, pemda diminta untuk segera menyampaikan sejumlah dokumen persyaratan penyaluran TKD akhir tahun anggaran (TA) 2025. Apabila syarat-syarat dokumen tidak dipenuhi sampai dengan deadline, maka sisa dana TKD yang ada tidak dapat disalurkan.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menilai surat instruksi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu itu bakal efektif memacu pemda untuk segera membelanjakan anggaran yang ada jelang akhir tahun. Namun, dia meminta agar pemerintah pusat tetap menyalurkan sisa dana TKD yang sudah dianggarkan dalam APBN 2025.

"Insyaallah akan efektif dalam rangka memacu daerah mempercepat realisasi anggarannya, tetapi pemerintah daerah berharap pendanaan pendapatan daerah yang sudah dianggarkan untuk tetap disalurkan ke kas daerah sesuai yang sudah direncanakan oleh masing-masing daerah," terang Bursah, yang juga merupakan Bupati Lahat kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

Bursah membantah bahwa realisasi penyerapan anggaran TKD lambat bukan karena pemda yang tidak bekerja dengan cepat. Menurutnya, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut.

Pertama, pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilaksanakan pada akhir Februari 2025. Ini menjadi konsekuensi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, di mana pelantikan kepala daerah sebagian besar dilaksanakan bersamaan di Istana Kepresidenan pada saat tahun anggaran baru sudah berjalan dua bulan lamanya.

Kedua, adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan daerah memformulasi ulang perencanaan dan penganggarannya. Hal ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang diteken Presiden Prabowo, di mana anggaran TKD turut menjadi sasaran efisiensi sebesar Rp50,5 triliun.

"Dua hal inilah yang menjadi penyebab utama lambatnya pelaksanaan tender dan pelaksanaan pekerjaan di daerah," ungkap Bursah.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengingatkan para pemda terkait dengan syarat-syarat dokumen serta batas akhir penyampaiannya untuk penyaluran TKD akhir tahun ini.

Penyaluran TKD dimaksud meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, Dana Otonomi Khusus (DOK) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), Dana Keistimewaan Yogyakarta, Dana Insentif Fiskal, serta Hibah Kepada Daerah.

Untuk DBH mencakup yang berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Reboisasi (DBH DR), serta DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit), pemda diminta untuk menyampaikan di antaranya laporan realisasi penggunaan DBH periode 2024 sampai dengan semester I/2025 sebagai syarat penyaluran DBH yang belum disalurkan. Batas akhir waktu penyampaian dokumen ketiga DBH yakni paling lambat 17 November 2025 pukul 23.59 WIB.

"Dalam hal syarat salur DBH CHT pada huruf a belum diterima sampai batas waktu yang ditentukan, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran atas DBH CHT yang belum disalurkan. DBH CHT yang dihentikan penyalurannya tidak dapat disalurkan kembali kepada daerah," demikian dikutip dari surat yang tertanggal 30 Oktober 2025 itu oleh Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Konsekuensi yang sama juga berlaku bagi pemda yang tidak menyampaikan syarat-syarat dokumen dimaksud untuk DBH DR dan DBH Sawit hingga batas akhir waktu yang ditetapkan.

Selengkapnya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu juga menetapkan batas akhir penyampaikan dokumen syarat penyaluran komponen TKD lainnya.

Misalnya, pemda diwajibkan menyampaikan laporan realisasi belanja pegawai yang dibayarkan kepada PNS daerah serta gaji dan tunjangan kepada PPPK guru maupun non guru pada November dan Desember 2025, masing-masing paling lambat 10 Desember 2025 dan 10 Januari 2026. Ini menjadi syarat penyaluran DAU.

Kemudian, syarat penyaluran DAU khusus untuk bidang pendidikan dan kesehatan paling lambat disampaikan pada 14 November 2025, sedangkan untuk penggajian PPPK pada 19 Desember 2025. Semuanya harus disampaikan paling lambat pukul 23.59 WIB.

Sementara itu, batas akhir penyampaian syarat penyaluran DAK Fisik yakni 22 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Adapun batas akhir untuk syarat salur DAK Nonfisik berbeda-beda yakni 15 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk yang berkaitan dengan tunjangan guru, 1 Desember 2025 pukul 23.59 WIB untuk DAK Nonfisik jenis lainnya, 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB untuk Dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan, serta 1 Desember 2025 untuk DANA BOK Puskesmas.

Di sisi lain, bagi Dana Desa, bupati/wali kota memiliki waktu untuk menyampaikan berbagai syarat yang ditentukan sampai dengan 22 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Apabila tidak dipenuhi, sisa pagu Dana Desa TA 2025 tidak akan disalurkan termasuk untuk TA berikutnya dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Selain syarat laporan realisasi penyerapan Dana Desa, bupati/wali kota secara khusus harus menyampaikan setidaknya dua dokumen mengenai penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebagaimana diketahui, Dana Desa telah disetujui oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjadi penjamin penyaluran kredit untuk Kopdes.

Dua dokumen dimaksud adalah akta pendirian badan hukum koperasi desa merah putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa merah putih ke notaris, serta surat pernyataan komitmen dukungan APBDes untuk pembentukan koperasi desa merah putih.

Selanjutnya, pemda Provinsi Papua dan Provinsi Aceh harus menyampaikan dokumen-dokumen syarat penyaluran DOK dan DTI sampai dengan 30 November 2025 pukul 23.59 WIB.

Selain itu, syarat penyaluran Dana Keistimewaan Yogyakarta harus dipenuhi paling lambat 28 November 2025, sedangkan Dana Insentif Fiskal pada 20 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hibah kepada Daerah terkait dengan MRT paling lambat 20 November 2025, sedangkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada 19 Desember 2025.

MANOKWARI - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) Yanni mengusulkan terobosan baru dalam tata kelola dana otonomi khusus (Otsus). Dia meminta sebagian besar dana Otsus dialokasikan langsung kepada rakyat Papua melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) .

Usulan ini disampaikan Yanni saat mengikuti Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dipimpin Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

Ketua DPD Partai Gerindra Papua itu menyampaikan tiga poin penting kepada Gibran agar menjadi pertimbangan pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia di Papua.

"Selama 24 tahun Otsus berjalan, banyak infrastruktur dibangun, tetapi kualitas hidup masyarakat Papua tidak berubah signifikan. Karena itu saya mengusulkan dana Otsus diberikan langsung ke rakyat melalui rekening penerima," ujar Yanni.

Menurut dia, BLT akan mengurangi risiko company lost atau kebocoran anggaran yang selama ini sering terjadi karena tata kelola dan manajemen pemerintahan yang belum optimal.

Yanni juga meminta pemberian BLT diatur secara berkeadilan dengan nominal lebih besar bagi guru, tenaga kesehatan, dan tokoh agama sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam membangun manusia Papua.

"Kalau dananya langsung masuk ke rekening rakyat Papua lebih transparan dan langsung memperkuat ekonomi keluarga. Dampaknya bisa ke pendidikan, kesehatan, sampai menurunkan angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi di Papua," ungkapnya.

Gagasan tersebut berangkat dari keyakinan bahwa melalui BLT yang adil kualitas hidupa manusia di Papua akan terangkat. Pembangunan manusia merupakan inti dari kesejahteraan rakyat sekaligus faktor utama keberhasilan Otonomi Khusus.

Dia mengutip pemikiran ekonom peraih Nobel Gary S Becker yang melalui teori human capital menempatkan investasi pada manusia, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keterampilan sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain BLT, Yanni juga menyoroti formula pembiayaan Otsus yang saat ini hanya sebesar 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Menurut dia, angka ini tidak relevan lagi setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi, karena ruang fiskal menjadi semakin terbatas.

"Bagaimana mau mempercepat pembangunan kalau keuangannya tidak memungkinkan? Saya mengusulkan dinaikkan menjadi 6 persen dari DAU nasional. Namun dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara saat ini. Kenaikan awal bisa dilakukan di angka 3 persen agar lebih realistis dan berkeadilan," ujar Yanni.

Kenaikan alokasi dana Otsus ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal antarwilayah agar Papua memiliki kapasitas anggaran yang memadai untuk memperkuat layanan publik dan mengatasi ketimpangan.

Pada kesempatan sama, Yanni juga mengangkat pentingnya memperkuat identitas kultural dan spiritual Papua. Dia mengusulkan agar Papua diberi predikat Tanah Injili yang Diberkati atau sebutan lain yang memiliki spirit serupa sebagai penghormatan terhadap sejarah dan karakter masyarakat Papua.

"Di barat ada Aceh dengan sebutan Serambi Mekkah, di tengah ada Bali sebagai Pulau Dewata. Papua yang berada di timur Indonesia juga perlu dikenali dengan identitas yang bermartabat yakni Tanah Injili yang Diberkati," ujarnya.

Menurut Yanni, sebutan ini tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi agama lain, tetapi sebagai simbol roh Otonomi Khusus yang menegaskan jati diri dan kebanggaan masyarakat Papua sebagai bagian dari Indonesia.