Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meminta kondisi pasar kerja nasional dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga penyerapan tenaga kerja baru.

“Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK. Karena pasar kerja itu terdiri dari orang yang bekerja dan orang yang menganggur, orang yang di-PHK dan orang yang terserap,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.

BPS mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang per Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, penduduk bekerja tercatat sebanyak 147,67 juta orang atau meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 145,77 juta orang.

Amalia menjelaskan tambahan angkatan kerja baru berasal dari lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi yang mulai masuk ke pasar tenaga kerja.

“Jumlah yang terserap di dalam lapangan pekerjaan dan bekerja adalah 1,9 juta orang,” ujarnya.

Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka turun dari 7,28 juta orang menjadi 7,24 juta orang atau berkurang sekitar 34.700 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, kondisi tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja masih mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan ekonomi dunia.

“Jadi yang ingin saya titip pesan adalah bahwa kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK,” ujar Amalia.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa masih terdapat pekerja yang kehilangan pekerjaan selama satu tahun terakhir, termasuk akibat PHK di sejumlah sektor usaha.

BPS mencatat sekitar 196 ribu orang mengalami PHK selama satu tahun terakhir.

Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 113 ribu orang telah mendapatkan pekerjaan kembali, sedangkan sekitar 14 ribu orang memilih keluar dari angkatan kerja karena melanjutkan pendidikan atau alasan keluarga.

“Karena sekali lagi ada yang terserap kerja, ada yang menganggur, ada yang keluar karena dia (dikenai) PHK, tetapi ada juga yang terserap kembali,” ungkap dia.

Selain itu, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026 dibandingkan 4,76 persen pada Februari 2025.

Data BPS sebelumnya juga menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.

Sementara dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen, serta pertanian 4,97 persen pada Triwulan I-2026 yang turut mendukung penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Amalia menilai dinamika pasar kerja perlu dilihat secara menyeluruh agar kondisi ketenagakerjaan tidak dipersepsikan hanya dari angka PHK semata.

Menurut dia, data ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk membaca kondisi ekonomi domestik dan efektivitas penyerapan tenaga kerja nasional.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga terus memperluas program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sepanjang 2026. Salah satunya melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan lebih dari 70 ribu peserta secara nasional pada tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui skema yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga tengah menjalankan program padat karya, tenaga kerja mandiri, serta penguatan perlindungan pekerja melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menjaga daya tahan pasar kerja di tengah dinamika ekonomi global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pertukaran data dengan Amerika Serikat hanya terkait data aktivitas ekosistem digital. Hal ini sekaligus menepis isu yang menyebut adanya pertukaran data kependudukan di dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART).

"Penting untuk disampaikan bahwa lingkup pada artikel 3.2 secara spesifik mengatur tata kelola aliran data untuk aktivitas ekosistem digital atau digital trade. Ibu Bapak, sekali lagi section-nya adalah digital trade," kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang (18/5/2026).

"Jadi, ini dalam kerangka trade. Bukan berarti perlu kami tegaskan bahwa ada transfer atau ini mengatur transfer data-data kependudukan oleh Pemerintah RI kepada Pemerintah Amerika Serikat. Itu sama sekali tidak betul," ujarnya melanjutkan.

Selain itu, Meutya menjelaskan dalam perjanjian ART juga ditegaskan pertukaran data ini tetap mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Jadi ini memang kita kunci juga ada ada tiga kata penutup bahwa ini under Indonesia's law. Artinya, dia tetap mengikuti dan patuh pada undang-undang yang berlaku di Indonesia," jelasnya.

Maka dari itu, pertukaran data ini akan mengacu pada UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Meutya mengutip Pasal 56 yang memuat, pertama negara tujuan memilki tingkat perlindungan data yang setara.

Kedua, pengendali data menyediakan perlindungan memadai melalui perjanjian kontraktual atau pemilik data memberikan persetujuan eksplisit setelah diberitahu mengenai risiko perpindahan data pribadi atau consent.

Kemudian, penilaian perlindungan data dilakukan lembaga perlindungan data pribadi yang sedang dibentuk.

"Dengan demikian, pengakuan Amerika Serikat sebagai negara dengan perlindungan data yang setara, sekali lagi Bapak Ibu, tetap harus melalui prosedur penilaian yang dilakukan dengan prinsip sesuai dengan Undang-Undang PDP dan aturannya," pungkasnya.

Surabaya (ANTARA) - PT PLN (Persero) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) demi meningkatkan kualitas dan akurasi data statistik bidang kelistrikan.

Kerja sama itu meliputi pelaksanaan verifikasi lapangan atas data pelanggan dan informasi kelistrikan guna memastikan validitas, keterpaduan, serta keandalan data nasional.

“Kesiapan teknis penting termasuk SOP yang jelas guna memitigasi risiko proses verifikasi lapangan serta pengumpulan data bisa berjalan optimal dan tidak disalahgunakan,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Havidh Nazif di Surabaya, Rabu.

Menurut Havidh, sinergi tersebut mampu menghasilkan data pelanggan rumah tangga yang lebih detail dan akurat yakni mencakup 87 juta lebih pelanggan sehingga menjadi parameter penting dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kesamaan perspektif seluruh pihak merupakan aspek yang sangat krusial agar proses verifikasi berlangsung kondusif dan efektif, lanjutnya.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto menekankan komitmen PLN sebagai pelaksana kebijakan pemerintah khususnya dalam penyaluran subsidi listrik agar tepat sasaran.

Ia menjelaskan PLN telah menyerahkan data 37 juta pelanggan hasil survei Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada BPS yang diharapkan dapat semakin disempurnakan melalui pembaruan DTSEN.

Program verifikasi lapangan itu akan dilaksanakan selama Maret hingga Agustus 2026 dengan melibatkan pihak PLN khususnya petugas baca meter atau billman yang akan mendapatkan pelatihan langsung dari BPS.

Dalam pelaksanaannya, petugas akan melakukan pemutakhiran informasi pelanggan dengan mengumpulkan beberapa elemen data penting.

Data penting yang dimaksud seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, geotag lokasi rumah, foto depan rumah, status kepemilikan bangunan, serta jumlah anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut.

General Manager PLN UID Jawa Timur Ahmad Mustaqir pun mengatakan akan memastikan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan sebagai bagian dari pemutakhiran data pelanggan yang terintegrasi dengan DTSEN.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menambahkan, DTSEN kini mulai digunakan sebagai basis pemadatan data kementerian dan lembaga berbasis NIK.

Pada versi terbarunya, DTSEN akan memasukkan indikator konsumsi listrik rumah tangga per bulan sebagai variabel baru melengkapi 39 variabel yang telah ada sebelumnya.

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan PKS tersebut, PLN dan BPS pun optimistis akan menghadirkan data statistik kelistrikan yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat fondasi perumusan kebijakan pembangunan nasional berbasis data akurat dan terintegrasi.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor telah menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Kamis 29 Januari 2026. Mereka membahas ekspose Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk)

Langkah ini diambil untuk memperbarui regulasi kependudukan di Kota Bogor agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi digital dan dinamika populasi saat ini. Ketua Pansus Raperda Adminduk, Subhan, mengungkapkan hasil pertemuan menyepakati pembuatan perda baru, bukan sekadar perubahan atas regulasi lama. Sesmendukbangga Dorong Daerah Serius Memanfaatkan Bonus Demografi

Sebagai informasi, regulasi sebelumnya yakni Perda No 16/2008 dianggap sudah tidak relevan meski sempat mengalami beberapa kali perubahan. "Berdasarkan diskusi dengan Disdukcapil, kami sepakat ini menjadi Perda Pembaharuan atau Perda Baru. Aturan lama sudah tidak relevan, sehingga kita butuh 'cantolan' hukum baru yang lebih segar untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat," katanya dalam siaran pers, Rabu (11/2/2026).

Subhan menjelaskan ada tiga aspek utama yang akan diperkuat dalam draf raperda ini. Pertama, mobilisasi penduduk, pengaturan perpindahan warga yang lebih tertata. Kedua, identitas Kependudukan Digital (IKD), akselerasi transisi dari dokumen fisik ke digital dan ketiga penguatan eksistensi Dukcapil, menambah taji instansi dalam pengawasan data dan meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Perda ini diproyeksikan menjadi pembangunan Command Center dan Big Data lokal Kota Bogor. "Targetnya, kita punya database kependudukan yang valid dan terintegrasi untuk kepentingan masyarakat Kota Bogor," imbuhnya.

Salah satu terobosan signifikan dalam Raperda ini adalah perubahan alur birokrasi yang melibatkan pengurus wilayah. Jika selama ini warga harus meminta surat pengantar RT/RW di awal proses, ke depan alurnya akan dibalik.

Warga didorong melakukan pendaftaran secara mandiri melalui sistem daring (online). Setelah proses di Dukcapil selesai, warga wajib melaporkan hasilnya kepada RT/RW setempat.

"Peran RT/RW berubah dari aktif di awal menjadi pasif di akhir. Artinya, mereka menerima laporan dan mengetahui warga baru setelah proses digital selesai. Namun, fungsi pengawasan tetap ada karena mereka adalah garda terdepan," jelasnya.

Kepala Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan, menekankan pentingnya raperda ini sebagai payung hukum perlindungan data pribadi dan pemutakhiran data. Ia melihat kendala daerah saat ini di mana database penduduk telah ditarik ke pusat, sehingga data daerah cenderung statis. Temui Komisi V DPR, DPRD Kota Bogor Sampaikan Aspirasi Masyarakat Kota Bogor

"Kami butuh akses data yang lebih baik untuk melayani masyarakat secara efektif. Raperda ini akan mengatur perlindungan data pribadi, hal yang belum ada di Perda lama," katanya.

Ganjar menambahkan raperda baru ini akan lebih inklusif, terutama dalam menjamin hak masyarakat. "Kami akan memperkuat layanan jemput bola dan memastikan pelayanan adminduk merata, baik secara daring maupun luring, guna mengatasi masalah ketidakakuratan data populasi," tandasnya.

JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) kini berpenduduk 147,43 ribu jiwa atau sebanyak 43.293 rumah tangga, dengan 67,91% penduduk berada pada usia produktif. Angka ini merupakan hasil Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) Tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Jakarta, Selasa (16/12).

Delineasi wilayah IKN mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan sebarannya, konsentrasi penduduk tertinggi berada di Desa Samboja Kuala, Desa Muara Jawa Ulu, Desa Muara Jawa Pesisir, dan Desa Telemow, dengan kepadatan lebih dari 400 jiwa per kilometer persegi.

Wilayah tersebut menjadi pusat aktivitas penduduk dan dengan demikian dapat menjadi prioritas dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur IKN ke depan.

BPS turut mencatat rasio ketergantungan sebesar 47,25. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif di IKN menanggung sekitar 47–48 penduduk usia nonproduktif. Data BPS menunjukkan bahwa setengah dari penduduk IKN pada 2025 merupakan generasi Z dan milenial.

Jumlah penduduk laki-laki tercatat lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 106. Fakta menarik juga diungkap oleh BPS, bahwa penduduk tertua di IKN berusia 108 tahun, seorang perempuan kelahiran Ujung Pandang yang lahir di penghujung Perang Dunia Pertama.

Dari sisi mobilitas penduduk, sebanyak 41,16% penduduk IKN tercatat lahir di luar wilayah IKN, sementara 6,03% merupakan penduduk yang berpindah ke IKN dalam lima tahun terakhir. Tiga provinsi asal migrasi masuk terbesar ke IKN adalah Kalimantan Timur sebesar 29,20%, Sulawesi Selatan sebesar 20,36%, dan Jawa Timur sebesar 12,91%.

PPIKN 2025 juga merekam kondisi kesehatan dan sosial penduduk. Angka kematian bayi tercatat berada pada kisaran 14–15 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian ibu berada pada kisaran 143 per 100.000 kelahiran hidup.

BPS turut mencatat angka kelahiran total di IKN sebesar 2,14. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata jumlah anak yang diinginkan oleh perempuan usia 15-49 tahun di IKN (2,59) yang menunjukkan adanya underachieved fertility di IKN.

Selain itu, pendataan ini menghasilkan data geotagging keberadaan rumah tangga yang bermanfaat dalam mendukung intervensi kebijakan secara spasial. Data BPS menunjukkan masih terdapat 232 rumah tangga atau 0,54% dengan lantai terluas rumah berupa tanah, 142 rumah tangga (0,33%) yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, 530 rumah tangga (1,22%) yang masih memanfaatkan air hujan sebagai sumber air minum utama, serta 49 rumah tangga (0,11 persen) yang belum mendapat aliran listrik.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, bahwa hasil PPIKN 2025 memiliki banyak output strategis. Romy Soekarno Usul IKN Disebut Ibu Kota Politik dan Pemerintahan

“Selain menyediakan data penduduk yang lengkap, kegiatan ini menghasilkan indikator kependudukan untuk perumusan kebijakan, menyediakan geotagging rumah tangga untuk intervensi yang lebih presisi, serta menjadi kerangka dasar bagi survei dan analisis strategis di wilayah IKN ke depan,” ungkap Amalia dalam acara Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi PPIKN 2025 di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

”Data kependudukan IKN ini adalah pondasi bagi keberlanjutan pembangunan IKN. Sensus bukan sekedar pendataan melainkan upaya negara untuk lebih memahami warganya,” jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bapak Rachmat Pambudy, saat menyampaikan keynote speech pada acara tersebut.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dalam sambutannya menyatakan, ”BPS merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan data nasional. Publikasi ini akan menjadi rujukan utama bagi semua yang akan bergerak bersama dalam membangun IKN. Ini sekarang menjadi lengkap, delineasi wilayah telah ditetapkan dan penduduk juga telah didata”.

Penyerahan hasil PPIKN 2025 merupakan wujud nyata kolaborasi yang kuat, solid, dan terintegrasi dalam menyediakan statistik dasar di wilayah IKN. BPS melaporkan pelaksanaan PPIKN 2025 melibatkan 856 petugas lapangan yang berasal dari masyarakat sekitar, dengan kegiatan pendataan dilaksanakan pada periode 1 Juli hingga 15 Agustus 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

Penggodokan RPMK terbaru ini terungkap dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025. RPMK Ini akan mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

Sebagai informasi, perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement 2015.

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumumkan rencana perluasan cakupan perolehan data rekening keuangan, yang kini termasuk Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

Perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on AEOI CRS (CRS MCAA/Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement) 2015.

Amanademen terhadap CRS oleh OECD, yang selanjutnya disebut Amended CRS juga telah disepakati oleh Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak selaku Competent Authority Indonesia menandatangani Addendum to the CRS MCAA pada 19 November 2024. Addendum itu berisi komitmen Indonesia bersama negara/yurisdiksi penandatangan lainnya untuk mengimplementasikan AEOI CRS berdasarkan Amended CRS mulai tahun data 2026 yang akan dipertukarkan di tahun 2027.

Oleh sebab itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 mengungkapkan akan adanya penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan sesuai dengan Amended CRS, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang akan kembali mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan data keracunan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah di Indonesia. Dari catatannya ada 11.640 penerima manfaat yang terdampak keracunan MBG.

Hal itu terlihat dalam paparan Dadan, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (12/11/2025). Dari paparannya, penerima manfaat yang terdampak dari Kasus Luar Biasa (KLB) di wilayah I mencapai 1.808 penerima, wilayah II ada 7.925 penerima, dan wilayah III ada 1.907 penerima, sehingga totalnya 11.640 penerima manfaat.

Hanya menurut data Kementerian Kesehatan total penerima manfaat yang mengalami kasus keracunan mencapai 13.371 orang, seperti yang dijelaskan Dadan.

Dadan menjelaskan total kejadian keracunan pangan di Indonesia mencapai 441 kejadian, sementara MBG menyumbang 221 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan di Indonesia.

Adapun dari datanya total penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan dan harus rawat inap, mencapai 636 orang. Sedangkan dari data Kementerian Kesehatan mencapai 638 orang.

"Kemudian yang rawat jalan di data kami 11.004. Di kemenkes 12.755, sehingga totalnya kalau berbasis laporan kemenkes itu 13.371 penerima manfaat yang alami gangguan kesehatan akibat program makan bergizi," kata Dadan.

Namun menurut Dadan sebagian besar pemberian Makan Bergizi Gratis mayoritas sudah berjalan baik. Hingga saat ini sudah ada 1,8 miliar porsi yang diberikan kepada penerima manfaat.

"Alhamdulilah sebagian besar berjalan dengan baik," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan, sumber data dana mengendap pemerintah daerah di perbankan, yang sebelumnya sempat menjadi polemik antara pemerintah pusat dan daerah seluruhnya bersumber dari pasokan data Bank Pembangunan Daerah atau BPD.

Data kas pemda yang hanya bersemayam di perbankan dan belum terbelanjakan itulah yang ia sampaikan langsung kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Kalau data rekening pemda di BPD ya kami terima dari BPD dan itu yang kami sampaikan, dan itu sama data pemerintah daerah, uangnya pemda di BPDitu reportnya ke kami dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuanga," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Sebagaimana diketahui, Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah beberapa waktu lalu memang sudah menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK dan berpolemik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas pemda hingga masalah selisih waktu pencatatan.

"Bank daerahnya meng-inputnya salah," kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

"Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini," ucap Tito.

Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

"Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru," paparnya.

Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

"Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun," ucap Tito.

Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

"Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input," tegas Tito.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

"Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat," tegasnya.

"Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga," papar Purbaya.

(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data terbaru angka pengangguran Indonesia Agustus 2025. Hasilnya, angka pengangguran Indonesia menurun 4.000 orang, totalnya masih 7,46 juta.

"Angkatan kerja tidak terserap pasar kerja jadi nganggur 7,46 juta orang, turun 4.000 orang dibanding Agustus 2024," ungkap Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Secara total struktur ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2025 sebanyak 218,17 juta. Adapun penduduk yang masuk usia kerja naik 2,80 juta orang jika dibanding Agustus 2024.

Sedangkan perkembangan usia kerja dibandingkan Agustus 2024 lalu mencapai 154 juta orang. Dari jumlah itu angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah 0,91 juta orang.

Dari angkatan kerja tersebut 146,54 juta diantaranya bekerja. Jumlah penduduk bekerja ini bertambah 1,90 juta orang dibanding Agustus 2024

Jika dirinci, penduduk bekerja terdiri dari pekerja penuh 98,6 juta, sementara paruh waktu 36,29 juta orang dan setengah nganggur 11,60 juta orang bertambah 0,04 juta orang.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyinggung perihal data dana mengendap pemerintah provinsi Jawa Barat di bank daerah sebesar Rp 4,1 triliun.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah bahwa data Purbaya tidak benar. Pasalnya, dana mengendap dalam bentuk giro hanya Rp 2,38 triliun.

Purbaya pun bersikukuh bahwa data yang dia dapatkan berdasarkan data Bank Indonesia (BI). Seharusnya, kata Purbaya, data BI benar karena sudah dicek BI.

"Itu udah dicek sama BI harusnya betul semua itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," ujar Purbaya kepada pewarta di kantor Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).

"Itu kan data dari Bank Sentral Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral. Harusnya itu yang betul," tambahnya.

Dedi Mulyadi rencananya akan bertemu dengan BI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia bahkan akan mengumpulkan anak buahnya untuk menyambangi bank sentral. Ketika ditanya pewarta apakah dia akan bertemu Purbaya juga, mantan Kepala LPS ini menjawab dengan tegas: "Biar aja mereka ketemu!".

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun instagram @dedimulyadi71 membantah adanya data dana deposito pemda Jabar senilai Rp 4,1 triliun yang mengendap di BPD. Data itu sebelumnya terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavia saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (21/10/2025).

Ia menegaskan, yang ada saat ini, kas Pemda Jabar hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro.

"Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito serahin datanya ke saya, soalnya saya bolak balik ke BJB ngumpulin staf marahin staf ternyata tidak ada di dokumen," kata Dedi.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana merealisasikan penghapusan kredit macet nasabah di bawah Rp 1 juta yang selama ini tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Ia mengatakan, rencana ini belum akan dilakukan karena setelah mengadakan pertemuan dengan komisioner BP Tapera pada awal pekan ini, ternyata data 110.000 calon pembeli rumah yang selama ini disebut terhambat karena kredit macet yang tercatat SLIK tak sesuai kenyataan.

"Kan tadinya saya janjikan kalau mereka clear, Kamis saya akan ke OJK minta itu di clearkan. Tapi ternyata setelah diperiksa, enggak sebanyak itu, enggak ada 110.000," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

"Bahkan yang agak clear dari BTN hanya mungkin 3.000. Dan itu pun enggak di bawah Rp 1 juta (kredit macetnya). Yang di bawah 1 juta lebih sedikit lagi," tegasnya.

Bahkan, Purbaya menduga, jumlah nasabah di bawah yang memiliki tunggakan kredit macet di bawah Rp 1 juta dan terhambat SLIK sebetulnya lebih sedikit lagi. Ia menganggap, jumlahnya hanya kisaran 100 orang.

"Jadi saya pikir saya simpulkan yang dari 110.000 itu paling yang bisa masuk 100 orang. Jadi sepertinya clearkan namanya dari SLIK tidak akan memecahkan masalah demand untuk perumahan yang dibuat Tapera sama Pak Ara (Menteri PKP)," tutur Purbaya.

Oleh sebab itu, Purbaya menilai, cara menghapus data nasabah dengan kredit macet di bawah Rp 1 juta tidak akan menyelesaikan masalah permintaan rumah yang disebut-sebut terhambat karena catatan di SLIK OJK.

"Jadi ada salah perhitungan mungkin pertamanya, karena mereka pikir kan itu semua nya gara-gara SLIK saja. Rupanya ada hal-hal yang lain lagi yang berpengaruh dan yang di bawah Rp 1 juta juga enggak sebanyak yang diklaim sebelumnya," ucap Purbaya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]