JAKARTA - Perkembangan ekonomi nasional saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil yang dihadapi oleh pelaku usaha maupun masyarakat. Menurut Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, meskipun berbagai indikator makroekonomi menunjukkan tren yang relatif positif, masih terdapat sejumlah persoalan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Menurutnya tantangan tersebut antara lain masih lemahnya kinerja sektor manufaktur, belum optimalnya realisasi investasi, serta menurunnya daya beli masyarakat akibat meningkatnya tekanan biaya hidup.Pidato Presiden Pertegas Arsitektur Ekonomi dan Arah Ideologi Pembangunan



Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memberikan dampak yang merata terhadap dunia usaha maupun kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Andry menekankan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi yang telah dijalankan.

Ia juga mendorong adanya penguatan kolaborasi antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan pelaku usaha, akademisi, asosiasi industri, dan lembaga riset ekonomi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan di lapangan.

"Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan kebijakan ekonomi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan kepastian bagi dunia usaha," ungkapnya.

Redam Risiko Lonjakan Harga Minyak Dunia, INDEF: Kendaraan Listrik Jadi Strategi Krusial



Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik akan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.

Meskipun menyampaikan sejumlah catatan kritis, Andry menegaskan, bahwa INDEF tetap mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun demikian ia berharap pemerintah juga memberikan ruang dialog yang konstruktif serta merespons berbagai masukan dari para pengamat dan akademisi ekonomi sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan.

"Masukan dari berbagai pihak hendaknya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perekonomian nasional, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia," ujar Andry.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan menyatakan kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat ekonomi penerbangan domestik bertujuan menjaga daya beli masyarakat selama periode libur sekolah.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan melalui kebijakan itu, PPN atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge untuk penerbangan domestik kelas ekonomi ditanggung pemerintah sebesar 100 persen.

"Pelaksanaan kebijakan PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada periode libur sekolah berjalan dengan baik sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendukung mobilitas nasional," kata Lukman saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Fasilitas itu berlaku untuk pembelian tiket sejak berlakunya peraturan hingga 5 Juli 2026, dengan periode penerbangan pada 24 Juni hingga 5 Juli 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Lukman menyampaikan kebijakan itu merupakan bentuk sinergi pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan perjalanan selama masa libur sekolah sekaligus menjaga daya beli di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada periode tersebut.

Program PPN DTP merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat melakukan perjalanan udara dengan biaya yang lebih ringan selama periode libur sekolah.

"Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang yang lebih besar dalam mengelola pengeluaran perjalanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Lukman.

Berdasarkan hasil pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS) pada data penjualan 24 Juni 2026, penerapan kebijakan PPN DTP telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui penyesuaian harga tiket pada sejumlah rute penerbangan domestik kelas ekonomi.

"Hasil pemantauan juga menunjukkan seluruh maskapai telah menerapkan kebijakan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Implementasi program itu diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur sekolah, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian nasional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan manfaat kebijakan itu dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program ini selama periode yang telah ditetapkan. Pemerintah akan terus berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan layanan transportasi udara, keberlangsungan usaha maskapai, serta aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan," sebut Lukman.

Selain melakukan pemantauan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga melaksanakan pengawasan secara intensif terhadap kepatuhan badan usaha angkutan udara dalam menerapkan kebijakan PPN DTP, tarif batas atas, serta ketentuan fuel surcharge yang berlaku.

Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mengambil langkah penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian sanksi administratif kepada maskapai yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Stimulus jumbo kembali diluncurkan pemerintah yang digadang-gadang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak dari ketidakpastian geopolitik global. Atas dasar itu untuk memperkuat benteng pertahanan ekonomi domestik di paruh kedua tahun 2026 ini, pemerintah secara resmi mengumumkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor.

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Secara rinci, total stimulus jumbo tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, hingga insentif transportasi publik.

Gelontorkan Diskon Tiket Transportasi hingga 30%, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,54 Triliun



Airlangga memaparkan, bahwa anggaran stimulus tersebut mencakup stimulus insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan serta vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan dalam skala masif sebesar Rp18,04 triliun. Seluruh bauran kebijakan ini dirancang agar menyentuh langsung denyut nadi perekonomian masyarakat di akar rumput.

Salah satu terobosan penting dalam stimulus ini menyasar sektor industri kreatif dan literasi melalui pemangkasan tarif pajak royalti bagi para penulis. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti konkret atas realisasi komitmen politik yang pernah dijanjikan oleh kepala negara kepada masyarakat.

"Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPH Final Royalti sebesar 1,5% bagi penulis," tutur Airlangga.

Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran



Penurunan pajak royalti ini dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang membebankan tarif progresif antara 5% hingga 35%. Di samping dukungan untuk dunia literasi, pemerintah juga fokus menggerakkan roda mobilitas publik guna menyokong sektor pariwisata domestik.

Airlangga menyampaikan, bahwa presiden telah mengarahkan pemberian diskon tarif transportasi untuk periode libur sekolah serta masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema diskon ini juga mencakup insentif bagi sektor transportasi udara, yang detail pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

Selain memangkas beban pajak pelaku kreatif, pemerintah juga memberikan kelonggaran bea masuk bagi impor bahan baku industri strategis demi menekan biaya operasional manufaktur. Insentif pembebasan tarif ini difokuskan pada pasokan gas cair serta material polimer yang menjadi tulang punggung sektor hilir.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun," jelas Airlangga.

Langkah pembebasan tarif impor LPG tersebut diyakini mampu memangkas pengeluaran industri terkait sekaligus menciptakan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional. Kebijakan serupa juga diterapkan pada impor bahan baku plastik dengan tarif 0% guna meredam laju inflasi dari sektor kemasan makanan.

Seturut itu untuk mendongkrak daya saing industri aviasi dalam negeri, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% demi memacu ekosistem perawatan pesawat (MRO).

Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan memimpin kelanjutan program magang dan vokasi nasional di paruh kedua tahun ini untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.

Di sisi lain, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan tetap menjadi pilar utama dengan dialokasikannya anggaran jaring pengaman pangan dalam skala besar. Kebijakan jaminan ketersediaan bahan pokok ini dipastikan berlanjut guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di berbagai daerah.

"Kemudian yang terkait dengan Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian," tutur Airlangga.

Program perlindungan sosial ini dipastikan bergulir kembali pada periode Juli, Agustus, dan September, dengan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat melalui alokasi dana sebesar Rp17,54 triliun.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tersebut juga diperkuat dengan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) khusus untuk perajin tahu dan tempe. Pemerintah mengalokasikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan pagu kuota 250.000 ton untuk meredam gejolak harga pasar.

Seluruh skema jaring pengaman pangan ini telah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Wijaya mengatakan pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat di tengah pengaruh ekonomi global yang tengah terjadi saat ini, melalui berbagai program yang mendukung dalam pemulihan ekonomi nasional.

“Pemerintah harus tetap memberikan prioritas utama terhadap berbagai program untuk memulihkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat konsumsi masyarakat adalah merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia,” kata Alphonzus dalam keterangan yang diterima ANTARA, di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan program pemerintah baik di pusat maupun daerah seperti program Wonderful Indonesia Gastronomy dari Kementerian Pariwisata, Jakarta Great Sale oleh Pemerintah Daerah Jakarta, Solo Raya Great Sale, Surabaya Shopping Festival dan lainnya, dapat membantu memulihkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan untuk mendorong perekonomian negara.

Alphonzus mengatakan kondisi industri usaha ritel di Indonesia pada triwulan kedua dan ketiga tahun ini berada dalam periode low season pascaRamadhan dan Idul Fitri yang datang lebih awal yaitu pada triwulan pertama.

Periode low season tahun ini juga menurut Alphonzus, menghadapi tantangan yang lebih berat sehubungan dengan dampak global terutama akibat perang di Timur Tengah yang masih penuh dengan ketidakpastian.

Keadaan ini juga berdampak pada peningkatan harga barang atau produk di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih belum pulih khususnya bagi kalangan kelas menengah bawah.

“Dampak global yang saat ini harus dihadapi industri usaha ritel adalah lonjakan kenaikan biaya energi dan nilai tukar mata uang yang berimbas terhadap peningkatan biaya logistik dan biaya operasional serta biaya produksi yang berpotensi meningkatnya harga barang ataupun produk,” katanya.

Menghadapi periode ini maka pusat perbelanjaan mengadakan beberapa program acara dan promo belanja baik yang berskala nasional maupun regional, yang memanfaatkan momen liburan sekolah, atau HUT Kemerdekaan RI.

Namun penyelenggaraan berbagai program belanja tersebut bukan solusi utama dalam mengatasi permasalahan daya beli masyarakat, melainkan solusi sementara yang bisa dilakukan agar daya belanja masyarakat dapat tetap dijaga.

Meskipun begitu, Alphonzus mengatakan sampai saat ini rata - rata tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan relatif masih stabil karena sifat masyarakat Indonesia dengan budaya senang berkumpul dalam berbagai kondisi dan situasi namun tetap terlihat pola belanja yang berubah.

“Rata-rata tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan pada periode low season tentunya tidak setinggi ataupun sebanyak pada saat periode peak season dan hal tersebut adalah juga wajar adanya,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan.

Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.

Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.

"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.

Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.

Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.

Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.

Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.

Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.

Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa tingkat keyakinan masyarakat terhadap kinerja perekonomian domestik terpantau masih kokoh berada di zona optimistis. Sentimen positif tersebut tecermin dari pencapaian Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada periode Mei 2026 yang berhasil bertengger di level 120,9 atau konsisten berada di atas ambang batas parameter optimistis (indeks di atas 100).

Meski demikian, jika dibandingkan secara bulanan, raihan angka IKK pada Mei 2026 ini mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan perolehan pada bulan April 2026 yang sempat menyentuh posisi 123,0.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, menyampaikan tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya.

“Tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Mei 2026 didukung oleh Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tercatat sebesar 129,7, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 129,6,” ujar Denny dalam keterangan resmi, Rabu (10/6/2026).

Akselerasi pada komponen IEK ini dipicu langsung oleh tebalnya rasa optimisme masyarakat terhadap proyeksi ketersediaan lapangan kerja baru yang merangkak ke level 128,1 (dari 127,7), serta ekspektasi kegiatan usaha ke depan yang mendarat di posisi 124,5 (dari 124,1).

Di sisi lain, parameter Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) terpantau masih bertahan di zona ekspansi pada level 112,2, walaupun secara nominal terkoreksi cukup dalam dari performa bulan sebelumnya yang berada di level 116,5.

Tetap kuatnya IKE ditopang oleh Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) yang tercatat masing-masing sebesar 123,2, 105,0, dan 108,3, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya masing-masing sebesar 128,1, 108,8, dan 112,6.

Dalam survei yang sama, BI juga mencatat rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) pada Mei 2026 tercatat sebesar 72,3 persen, relatif stabil dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 72,1 persen.

Proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 10,2 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 9,7 persen.

Sementara proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 17,5 persen, lebih rendah dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 18,2 persen.

JAKARTA - Pemerintah harus mengantisipasi dampak lanjutan kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax terhadap daya beli masyarakat serta memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Langkah strategis perlu dilakukan agar gejolak harga energi internasional tidak terus memberikan tekanan terhadap harga BBM di dalam negeri.

Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh dinamika harga energi global. Namun demikian, pemerintah perlu mengambil. Pertamax Naik Rp3.950 Jadi Rp16.250/Liter, Ini Daftar Lengkap Harga BBM di SPBU Pertamina

“Kami mencermati kenaikan harga BBM non-subsidi, khususnya Pertamax, yang mulai berlaku hari ini. Meskipun penyesuaian harga merupakan bagian dari mekanisme pasar dan dipengaruhi perkembangan harga energi global, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk memperoleh pasokan energi yang lebih kompetitif dan efisien. Upaya tersebut penting agar kenaikan harga energi internasional tidak terus-menerus berdampak pada harga BBM dalam negeri dan membebani masyarakat,” kata Anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia, Rabu (10/6/2026).

Lebih lanjut, Shanty menilai kenaikan harga Pertamax perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini mengingat sebagian besar pengguna BBM jenis ini berasal dari kelompok masyarakat menengah yang selama ini belum sepenuhnya menerima manfaat BBM bersubsidi.

“Dalam situasi daya beli yang masih menghadapi berbagai tantangan, tambahan beban biaya transportasi dan mobilitas berpotensi memengaruhi kemampuan konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional,” lanjutnya.

Menurut Shanty, menjaga daya beli masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan dampak kenaikan harga BBM non-subsidi tidak meluas terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya. Lihat foto:Suasana SPBU di Jakarta Usai Harga Pertamax Meroket menjadi Rp16.250 Per Liter

Ia mendorong pemerintah untuk memastikan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap perekonomian masyarakat. ”Pengendalian inflasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta kelancaran distribusi barang dan jasa perlu menjadi perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kenaikan biaya energi,” tambahnya.

Shanty berharap pemerintah dapat terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional melalui diversifikasi sumber energi, peningkatan efisiensi rantai pasok. Termasuk optimalisasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sektor energi dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Sleman (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat di ini di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika kebutuhan pokok.

Hingga Mei 2026, tingkat inflasi DIY tercatat berada di angka 2,77 persen secara tahunan.

"Capaian ini mencerminkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan secara sinergis melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY Juli Kestijanti di Sleman, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa APBN berperan vital sebagai instrumen fiskal utama, terutama dalam menghadapi tekanan inflasi akibat faktor musiman maupun gejolak ekonomi global.

"APBN berperan menjaga stabilitas harga melalui program penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur distribusi, hingga perlindungan sosial bagi kelompok rentan," katanya.

Menurut Juli, dukungan APBN diwujudkan melalui alokasi belanja kementerian/lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD). Dana TKD memberikan ruang fiskal yang memadai bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi langsung, seperti operasi pasar, pemberian subsidi transportasi, serta penguatan cadangan pangan guna menjamin ketersediaan pasokan.

Dalam menjaga stabilitas tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan empat pilar atau 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Kanwil DJPb DIY, kata Juli, turut berperan aktif dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan memastikan penyaluran belanja APBN dan TKD berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, DJPb menyediakan dukungan data dan analisis bagi pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah pengendalian yang responsif terhadap kondisi terkini di daerah.

Berkat kolaborasi lintas sektor tersebut, DIY berhasil meraih predikat terbaik kedua secara nasional dalam pengendalian inflasi berdasarkan penilaian Kementerian Dalam Negeri.

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi stabilitas harga serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi DIY yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mengapresiasi komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga 31 Desember 2026, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Jamaludin dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan kepastian harga energi menjadi faktor penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia.

“Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi dan elpiji subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah yang tepat. Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jamaludin.

Dia menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.

Menurut Jamaludin, stabilitas harga energi memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, perikanan, pertanian, serta sektor lain yang menjadi penggerak perekonomian nasional.

Karena itu, kebijakan subsidi energi masih diperlukan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus bantalan ekonomi nasional.

Jamaludin juga menyoroti perkembangan harga minyak mentah yang dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga harga energi domestik.

Dia mengatakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Mei 2026 tercatat sebesar 106,56 dolar AS per barel, turun dibandingkan ICP April 2026 yang mencapai 117,31 dolar AS per barel.

Selain menjaga keterjangkauan harga energi, Jamaludin mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan lapangan migas baru, penguatan program hilirisasi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat fondasi energi nasional. Oleh karena itu, peningkatan produksi energi dalam negeri, perbaikan tata kelola sektor energi, dan percepatan investasi harus terus menjadi prioritas agar ketahanan energi nasional semakin kuat,” kata dia.

Sebagai mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi XII DPR RI menurut dia, akan terus mendukung kebijakan energi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau, ekonomi tetap bergerak, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Fenomena lipstick effect atau efek lipstik menjadi gambaran nyata perilaku konsumen tetap konsumtif membeli barang-barang kemewahan kecil di tengah krisis ekonomi atau resesi. Tumpuan belanja masyarakat bergeser dari barang bernilai besar (big-ticket items) ke komoditas mewah yang lebih terjangkau sebagai upaya psikologis untuk mempertahankan rasa normal dan penghargaan diri.

"Saat pendapatan konsumen menurun, mereka akan melepaskan pembelian barang mewah berharga mahal yang tidak lagi terjangkau, dan sebaliknya membelanjakan sisa pendapatan diskresioner mereka untuk barang mewah yang jauh lebih kecil," tulis laporan analisis ekonomi finansial Investopedia dikutip pada Kamis (4/6).

Secara fundamental, teori ekonomi makro memandang fenomena ini sebagai manifestasi dari efek pendapatan (income effect) dan efek substitusi (substitution effect). Ketika daya beli menyusut, barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai inferior goods atau barang bermutu rendah dalam lini kemewahan justru akan mengalami peningkatan permintaan yang signifikan di pasar.

Selain produk kosmetik seperti lipstik premium, industri lain yang biasanya mencatatkan kinerja positif di tengah resesi adalah coffee shop, restoran cepat saji kasual hingga bioskop. Konsumen yang kondisi keuangannya sedang terjepit cenderung mencari pelarian instan yang murah untuk melupakan masalah finansial mereka dibandingkan harus berlibur mahal ke luar negeri.

Basis teoritis lain dari efek lipstik ini juga berkaitan erat dengan kondisi pasar tenaga kerja yang menjadi jauh lebih kompetitif selama masa resesi ekonomi. Situasi tersebut mendorong para pencari kerja maupun karyawan untuk membelanjakan uang pada barang-barang yang dapat meningkatkan citra visual serta daya saing mereka di hadapan perusahaan.

Istilah lipstick effect pertama kali dicetuskan oleh sosiolog Juliet Schor dalam bukunya yang berjudul "The Overspent American" pada tahun 1998 silam. Namun, konsep ini kian populer secara global setelah Chairman Estée Lauder, Leonard Lauder, mengonfirmasi lonjakan tajam penjualan lipstik perusahaannya pasca-serangan teror September 2001 di AS.

Kendati berbasis pada teori ekonomi yang solid, kegunaan efek lipstik sebagai indikator utama untuk memprediksi datangnya resesi dinilai memiliki keterbatasan besar bagi publik dan investor retail. Hambatan utama terletak pada sulitnya mengakses data penjualan produk perawatan diri dan kesehatan secara berkala dan tepat waktu tanpa adanya jeda waktu (lag time).

Lembaga resmi seperti Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) dan Biro Sensus AS mempublikasikan data pengeluaran konsumsi pribadi secara berkala, namun kerap kali terlambat beberapa bulan. Akibatnya, indikator ini hanya efektif digunakan oleh internal korporasi kosmetik besar untuk merancang anggaran mereka sendiri bukan untuk alat proyeksi pasar saham yang dinamis.

Di samping itu, kekuatan prediksi dari lipstick effect ini juga dapat memudar apabila sebuah negara jatuh ke dalam jurang kontraksi ekonomi yang sangat parah atau depresi jangka panjang. Jika pendapatan masyarakat terus merosot tajam, konsumen pada akhirnya akan terpaksa memangkas seluruh jenis pengeluaran non-esensial, termasuk kesenangan kecil seperti "ngopi premium" atau kosmetik.

Menyikapi fenomena lipstick effect, para pelaku usaha di sektor retail biasanya menyusun strategi adaptif dalam menghadapi perlambatan ekonomi domestik maupun global. Menyediakan opsi produk berkonsep "kemewahan terjangkau" terbukti menjadi kunci bertahan bagi industri di tengah ketidakpastian daya beli masyarakat.

Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencetak level 5,61 persen pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh meningkatnya mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi serta stimulus yang digelontorkan pemerintah turut mendorong konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta.

Di sisi lain, belanja pemerintah berkontribusi sebesar 1,26 persen pada kinerja pertumbuhan triwulan I, dengan pertumbuhan sebesar 21,81 persen.

Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Menurut dia, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah juga terus menjalankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sejak awal tahun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai daya beli masyarakat yang berkaitan erat dengan konsumsi rumah tangga perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

“Kuartal I kita pertumbuhannya sehat, itu ditopang oleh belanja pemerintah sehingga menyebabkan konsumsi naik,” kata Dipo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026.

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pertumbuhan tersebut ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen serta konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen, seiring peningkatan belanja negara dan berbagai stimulus pada awal tahun.

Dipo menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I juga didukung momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.

Menurut dia, kondisi pada kuartal II akan berbeda karena tidak lagi ditopang faktor musiman seperti pada awal tahun.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga konsumsi rumah tangga agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut.

“Walaupun Kuartal I kita sehat, tetapi memang ada kekhawatiran di triwulan dua ini kita akan lebih menghadapi realitas,” ujarnya.

Ia mengatakan kondisi ekonomi domestik masih menghadapi sejumlah tantangan karena daya beli masyarakat dinilai belum sepenuhnya optimal.

Selain itu, ia menyebut jumlah kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir mengalami tren penurunan.

“Kelas menengah dalam lima tahun terakhir sudah turun sekitar 11 juta orang,” ungkapnya.

Dipo menambahkan tekanan terhadap ekonomi domestik juga dipengaruhi pelemahan rupiah, kenaikan harga energi global, serta risiko inflasi impor.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi biaya produksi industri dan konsumsi masyarakat.

Ia kemudian mengingatkan bahwa dampak ketidakpastian global terhadap sektor usaha juga perlu diantisipasi, termasuk potensi perlambatan aktivitas industri dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ada concern dari beberapa survei seperti misalnya dari Apindo atau KSPI bahwa PHK itu juga kemungkinan bisa terjadi di tahun ini karena ketidakpastian di sektor usaha,” tutur dia.

Sementara itu, pemerintah menyatakan akan mengoptimalkan belanja negara untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus, antara lain pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) sekitar Rp55 triliun, percepatan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat, serta subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun.

Lebih lanjut, Dipo menilai ruang peningkatan belanja pemerintah pada kuartal II kemungkinan tidak sebesar pada triwulan pertama sehingga konsumsi rumah tangga perlu terus dijaga sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026