Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyambut positif langkah pemerintah yang resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga akhir tahun ini.

Sekretaris Jenderal Apersi, Deddy Indrasetiawan, mengungkapkan bahwa perpanjangan insentif tersebut terbukti efektif dalam menjaga tren positif penjualan hunian di tengah tantangan ekonomi global.

"Kebijakan PPN DTP memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tren penjualan rumah. Hal ini terbukti mampu meningkatkan daya beli sekaligus menumbuhkan minat masyarakat untuk segera memiliki hunian," ujar Deddy kepada Bisnis.com, Selasa (6/1/2026).

Deddy menjelaskan bahwa kehadiran insentif ini memberikan fleksibilitas finansial bagi konsumen. Dengan porsi pajak yang ditanggung oleh pemerintah, calon pembeli dapat mengalihkan alokasi dana PPN tersebut untuk memenuhi kebutuhan sekunder lainnya atau biaya pendukung dalam proses akad kredit.

Keberhasilan stimulus ini tercermin dari catatan kinerja sepanjang tahun lalu. Apersi mencatat, pada 2024, volume penjualan properti mengalami lonjakan hingga 82% berkat sokongan insentif serupa.

"Karena dengan adanya PPN DTP biaya untuk pajak PPN dapat dialihkan untuk kebutuhan lain dari pembeli. Terbukti pada 2024 penjualan properti meningkat 82% dengan adanya PPN DTP," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan.

Adapun implementasi PPN DTP 2026 ini diatur dalam PMK Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid itu dijelaskan bahwa perpanjangan PPN DTP dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

Kemudian, dalam Pasal 14 dituliskan bahwa peraturan menteri terkait perpanjangan implementasi PPN DTP berlaku mulai 1 Januari 2026.

"Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026," bunyi beleid tersebut.

pola konsumsi masyarakat tetap akan tinggi pada kuartal II, seiring momentum menjelang libur sekolah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Mandiri Institute Andre Simangunsong meyakini pola konsumsi masyarakat Indonesia akan meningkat pada kuartal I-2026, didorong oleh momentum Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri periode 1447 Hijriah (H).

Kemudian, Ia melanjutkan pola konsumsi masyarakat tetap akan tinggi pada kuartal II, seiring momentum menjelang libur sekolah.

"Saya sih yakin paling gak sampai kuartal pertama, ya mungkin sampai kuartal kedua ya. Karena kan ada dorongan seasonal, kuartal pertama ada Ramadhan dan Idul Fitri, dan kuartal kedua sampai bulan Juni dan Juli itu nanti ada momen libur sekolah, biasanya spending masyarakat,” ujar Andre dalam wawancara cegat di sela acara Public and Business Leader Forum : 2026 Outlook & Challenges di Jakarta, Sabtu,

Ia menjelaskan sebetulnya pola konsumsi masyarakat Indonesia sudah terdorong mulai kuartal IV tahun ini, seiring adanya Paket Stimulus Ekonomi yang mencakup Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dan Program Magang.

"BLT Kesra kan nilainya mungkin sekitar Rp31 triliun dan Program Magang sekitar hampir Rp500 miliar, jadi totalnya mungkin hampir Rp32 triliun. Nilai Rp32 triliun di kuartal IV ini sangat material, kalau kita bicara PDB nominal itu sekitar Rp22.000 sampai Rp23.000 triliun itu mungkin sekitar lebih dari 0,016 sampai 0,020 ya,” ujar Andre.

Dalam kesempatan ini, Ia menyinggung terkait Gen-Z yang berperan besar dalam keseluruhan konsumsi masyarakat Indonesia.

“Pada intinya, yang perlu kita antisipasi ke depan itu Gen- Z itu kan semakin dominan. Jadi, memahami pola konsumsi Gen Z itu penting sekali,” ujar Andre.

Dengan demikian, menurutnya, pola konsumsi Gen Z perlu dicermati seiring dengan kecenderungan pola konsumsi mereka yang memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan tersier atau hiburan.

“Jadi, hal-hal yang kaitan dengan pengeluaran, yang kaitan dengan sport, hobi, entertainment itu perlu dipahami seperti apa. Tapi, pada dasarnya on the background ya, pengeluaran untuk misalkan makan di luar, dining out, itu masih cukup besar. Plus memang kebutuhan yang esensial,” ujar Andre.

Ia mengungkapkan, kontribusi Gen-Z terhadap keseluruhan konsumsi masyarakat Indonesia yang mencakup keseluruhan usia mencapai 48-51 persen.

“Pada intinya, Gen-Z ini kan top spendingnya kan sudah pasti satu, untuk keperluan makan di restoran, tersiernya, baru kita bicara kebutuhan esensial. Jadi ini kan terutama yang baru-baru lulus kuliah atau masih kuliah,” ujar Andre.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis hunian di Jakarta kian mengkhawatirkan seiring lonjakan urbanisasi, tingginya harga tanah, dan melemahnya daya beli masyarakat yang membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau, bahkan bagi kelas menengah.

Persoalan ini tidak lagi sekadar soal kekurangan pasokan rumah, melainkan telah menjadi masalah struktural akibat ketimpangan harga lahan, kebijakan hunian yang belum efektif, hingga perubahan pola hidup masyarakat urban yang kini semakin bergantung pada sistem sewa dan hunian vertikal.