JAKARTA - Suku Dinas Bina Marga (Sudis BM) Jakarta Barat berhasil memutus dan menurunkan kabel udara sepanjang 11.065 meter atau sekitar 11 kilometer sejak 2023 hingga pertengahan 2026. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sudis Bina Marga Jakarta Barat Abdul Jabbar mengatakan pemutusan kabel udara merupakan bagian dari program relokasi utilitas yang dilakukan secara bertahap.

Dalam program tersebut, utilitas dipindahkan ke dalam box culvert sebelum kabel udara diturunkan. “Pelaksanaannya dilakukan bertahap. Selain soal volumenya yang panjang, pemutusan juga mempertimbangkan beberapa aspek," kata Jabbar, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, pada 2023 kegiatan relokasi utilitas dilakukan di lima ruas jalan, yakni Jalan Srengseng Raya, Kelapa Dua Raya, Raya Pos Pengumben, Joglo Raya, dan Swadarma Raya. Dari kegiatan tersebut, kabel udara yang direlokasi dan diputus mencapai 5.744 meter.

Kemudian pada 2024, relokasi dilakukan di Jalan Syahdan, Tanjung Duren Barat, Kemanggisan Raya, Thaisir, dan Sulaiman. Total kabel yang direlokasi dan diputus sepanjang 3.800 meter.

Sementara itu, pada 2025 program relokasi menyasar enam segmen yang mencakup 12 ruas jalan dengan total panjang utilitas kabel mencapai 11.460 meter. Segmen 1 meliputi Jalan Pilar Raya dan Kedoya Pesing sepanjang 1.250 meter.

Segmen 2 mencakup Jalan Peta Barat, Peta Utara, Utan Jati, dan Peta Selatan sepanjang sekitar 6.087 meter. Dari panjang tersebut, sekitar 1.521 meter kabel telah direlokasi dan diturunkan.

Adapun segmen 3 meliputi Jalan Kembangan Raya, Puri Kembangan, dan Kembangan Baru dengan panjang sekitar 4.729 meter. Sementara segmen 4, 5, dan 6 masing-masing berada di Jalan Brigjen Katamso sepanjang 1.658 meter, Jalan Meruya Selatan sepanjang 1.057 meter, serta Jalan Kusuma sepanjang 1.550 meter.

Untuk 2026, Sudis Bina Marga Jakarta Barat menargetkan relokasi utilitas dilakukan di empat segmen dengan total panjang 7.960 meter. Segmen tersebut berada di Jalan Benda Raya sepanjang 2.500 meter, Jalan Tomang Raya sepanjang 2.300 meter, Jalan KS Tubun sepanjang 860 meter, serta Jalan Joglo Raya dan Jalan H Muchtar Raya sepanjang 2.300 meter.

Jabbar menambahkan, pemutusan kabel udara pada 2026 juga akan dilanjutkan terhadap utilitas yang telah direlokasi pada 2025 dengan total panjang mencapai 11.460 meter.

"Kalau yang relokasi 2023 dan 2024 sudah seluruhnya kabel udara diputus. Untuk yang tahun 2025 baru di segmen dua sepanjang sekitar 25 persen dan sisanya akan kita lakukan bertahap," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen terus melakukan penertiban bangunan liar (bangli) yang telah lama berdiri di sepanjang ruas jalan provinsi.

Dedi mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus melakukan penertiban di kawasan Pasirkoja, Kota Bandung. Sebelumnya, Pemprov Jabar bersama Pemkot Bandung juga telah menertibkan bangunan liar di kawasan Sukajadi, Cicadas, hingga Dipatiukur. Selain di Kota Bandung, penertiban juga dilakukan di Ciater, Subang; kawasan Puncak, Cianjur; serta Cikarang, Bekasi.

“Mohon maaf ya, saya ngurusin bangli sekarang. Mohon maaf banget, sebenarnya bukan tugas gubernur ya,” katanya, dikutip Rabu (24/6/2026).

Khusus di kawasan Pasirkoja, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat melaporkan telah menertibkan 174 bangunan liar di sisi kanan dan kiri ruas jalan provinsi maupun nasional. Setelah penertiban, kawasan tersebut akan ditata melalui pembangunan drainase dan trotoar.

“Setelah ini dibangun drainase dan trotoar,” ujarnya.

Untuk menertibkan kawasan tersebut, Pemprov Jabar menerjunkan 70 personel dan empat truk besar untuk mengangkut puing bangunan. Proses penertiban diperkirakan berlangsung hingga pekan depan.

Saat ini masih ada sejumlah warga yang menempati bangunan liar, tetapi proses sosialisasi dan pendekatan persuasif telah dilakukan sehingga petugas tinggal melaksanakan penertiban.

“Semua sudah dikasih peringatan,” katanya.

Dedi berharap penataan ini dapat mengembalikan fungsi kawasan Pasirkoja sebagai salah satu gerbang masuk Kota Bandung. Selain pembangunan trotoar dan drainase, penataan juga akan mencakup penerangan jalan umum (PJU), lampu lalu lintas, hingga kemungkinan pembangunan taman.

“Pasir Koja kini terus ditata. Kita fokus pada pengembalian fungsi dan tentu saja polusi visual yang seringkali menambah tingkat stres,” ujarnya.

Setelah Pasirkoja, Pemprov Jabar akan menyasar ruas jalan lain yang masih dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar.

Salah satu kawasan yang mulai tertata adalah Ciater, Subang. Dedi sebelumnya berencana menghidupkan kembali kawasan perkebunan teh di daerah tersebut.

Saat meninjau pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Jalancagak, Subang, pada Mei 2025, Dedi menilai masih banyak lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Banyak tanah perkebunan yang kosong, tidak berfungsi. Saya punya rencana. Saya akan mengentaskan kembali daerah ini," katanya.

Menurut Dedi, program penanaman teh akan didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat sekitar, terutama para pemetik teh yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perkebunan.

"Nanti kerja sama dengan warga di sini yang tukang metik teh. Biaya penanamannya dibiayai oleh Pemprov. Nanti kalau sudah tinggal masa panen, diserahkan kepada warga untuk dipetik tehnya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan program padat karya bagi warga ber-KTP Jakarta. Tujuannya untuk mengantisipasi tekanan ekonomi saat ini.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan program padat karya dijalankan melalui pelaksana pekerjaan pada sejumlah perangkat daerah. Warga yang terlibat akan memperoleh upah melalui kegiatan perawatan, penataan, dan pemeliharaan lingkungan kota.

Total sebanyak 2.843 kesempatan kerja tersedia. Dia mengatakan kesempatan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat ekonomi secara langsung dari kegiatan pembangunan di wilayah Jakarta.

"Untuk mengantisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan membuka kesempatan kerja padat karya bagi warga Jakarta," kata Pramono Anung di akun Instagram resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta.

Adapun sejumlah perangkat daerah yang siap membuka kesempatan kerja di sektor padat karya antara lain:

• Dinas Bina Marga (DBM)
• Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut)
• Dinas Sumber Daya Air (Dinas SDA)
• Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH)

Persyaratan untuk bisa mengikuti kesempatan kerja dalam program padat karya antara lain:

• Warga ber-KTP Jakarta
• Masuk dalam desil 1-5
• Usia produktif (18-59 tahun)
• Belum memiliki pekerjaan saat mendaftar
• Sehat jasmani dan rohani

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menjelaskan bahwa peserta padat karya bekerja melalui pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan pada masing-masing kegiatan.

Mereka tidak direkrut dalam skema pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Kesempatan kerja tersebut bersifat sementara dengan masa kerja sekitar satu hingga tiga bulan, sesuai kebutuhan masing-masing pekerjaan di lapangan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memahami bahwa program ini merupakan peluang memperoleh penghasilan dalam jangka pendek.

"Peserta padat karya berada dalam mekanisme kerja penyedia jasa pada kegiatan perangkat daerah. Ini bukan pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun PJLP, melainkan kesempatan kerja sementara yang disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan," ujar Afan dalam keterangan tertulis.

Pada tahap awal, pendaftaran dibuka mulai hari ini, Senin (15/6/2026), untuk 37 jenis pekerjaan. Selanjutnya, kesempatan kerja untuk jenis pekerjaan lainnya akan dibuka secara bertahap menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kontrak penyedia jasa.

Informasi mengenai jenis pekerjaan, lokasi, masa kerja, serta mekanisme pendaftaran akan disampaikan melalui kanal resmi Pemprov DKI Jakarta. Penyampaian informasi dilakukan secara bertahap agar masyarakat memperoleh penjelasan yang lebih lengkap mengenai kesempatan kerja padat karya tersebut.

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan Rifki Rismal mengungkapkan bahwa perbaikan amblesnya Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan arah Depok bakal dilakukan setelah perbaikan saluran air yang ada di bawah jalan tersebut rampung dilakukan. Kerusakan jalan tersebut diduga dipicu saluran penghubung yang tidak lagi mampu menahan beban akibat material yang tergerus aliran air.

"Setelah perbaikan gorong gorongnya selesai kita segera perbaiki jalannya," ujarnya kepada wartawan di lokasi, Jumat (29/5/2026).

Dia mengatakan, pada Rabu, 27 Mei 2026 malam, tim SDBM Jakarta Selatan mendapatkan laporan dari warga dan salah seorang petugas PPSU melaporkan bahwa jalan ambles dan kondisinya agak dalam. Mengingat kondisi yang sudah malam, pemantauan pun direncanakan pada Kamis 28 Mei 2026 pagi.



"Kamis 28/5/2026 pagi, SDBM Jakarta Selatan bergerak cepat lakukan pemantauan ke lokasi, sekaligus melakukan tindak lanjut segera dengan coldmix sebagai upaya menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan," tuturnya.

Dia menerangkan, langkah itu dilakukan beriringan dengan koordinasi kepada pihak SDA karena penyebab kerusakan utama terjadi pada saluran air. Setelah tindak lanjut segera oleh Bina Marga selesai, datang tim SDA untuk lakukan pemantauan saluran air di lokasi.

"Dari hasil pemantauan tim di lapangan diketahui bahwa kondisi dibawah jalan memang sudah kopong sehingga perlu penanganan serius oleh pihak SDA," ujarnya.

Dia menambahkan, pemantauan kembali dilakukan pada Kamis (28/5/2026) sore dan didapati jalanan kembali amblas dan retak. SDBM Jakarta Selatan langsung bergerak cepat melakukan pengamanan jalan menggunakan Water Barrier demi meminimalisir adanya potensi kecelakaan.

"Tak lama berselang, tepatnya pada Kamis (28/5/2026) malam, jalanan sudah alami ambles total dan melebar hingga memakan 2 lajur jalan. Hasil koordinasi dengan pihak SDA, informasi yang diterima, pihak SDA akan segera menangani kerusakan crossing saluran air di lokasi tersebut," pungkasnya.

JAKARTA - Dinas Bina Marga (DBM) Pemprov DKI Jakarta mencatat 6.000 titik jalan berlubang di Ibu Kota saat musim penghujan. Jumlah tersebut saat ini bertambah dan ditangani dengan penambalan sementara.

"Untuk jalan berlubang memang cukup banyak yang sudah kita tangani ya. Waktu itu 6.000 tapi memang sudah meningkat lagi, tapi semua sudah kita tindaklanjuti (ditambal sementara). Permanen nantinya," Kepala DBM Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo, dikutip Kamis (16/4/2026).

Kini memasuki musim kemarau, Dinas Bina Marga akan melakukan penambalan jalan berlubang secara permanen. Penanganannya akan disesuaikan dengan kerusakan jalan tersebut.

"Kita akan memasuki untuk memasuki musim panas ini kita akan lanjut dengan membuat jalan itu menjadi lebih baik lagi, akan kita layer jalannya untuk lokasi-lokasi tertentu," ucapnya.

Ia menambahkan, untuk jalan berlubang beraspal maka penganannya menggunakan cold mix. Sementara jalan rusak berbahan beton akan ditangani menggunakan semen cepat kering.

"Kalau jalan itu yang berlubang aspal, kita akan menggunakan cold mix. Tapi kalau jalan yang rusak itu beton, kita akan menggunakan semen cepat kering," ujarnya.

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seniman grafiti tengah membuat zebra cross bergambar karakter permainan Pac-Man di Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi itu dilakukan lantaran warga menilai fasilitas penyeberangan di lokasi tersebut tidak memadai, lantaran zebra cross hanya tersedia di satu sisi jalan.

Merespons hal itu, Dinas Bina Marga DKI Jakarta menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat terhadap keselamatan pejalan kaki. Kendati demikian, Kepala Pusat Data dan Informasi Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny, menegaskan bahwa pembuatan zebra cross tidak bisa dilakukan sembarang dan tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Perlu kami sampaikan bahwa pembuatan marka jalan, termasuk zebra cross, harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar teknis yang berlaku," kata Wenny dalam keterangannya yang dikutip Minggu (29/3/2026).



Menurutnya, standar tersebut penting untuk menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara. "Hal ini penting untuk memastikan aspek keselamatan seluruh pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor, serta mencegah potensi distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara," ujarnya.

Dinas Bina Marga mengakui belum tersedianya zebra cross di titik tersebut saat ini. Kondisi itu, kata Wenny, merupakan dampak dari pekerjaan infrastruktur yang dilakukan sebelumnya.

Wenny menjelaskan, marka lama tertutup akibat proses pengaspalan ulang jalan dan penataan trotoar pada akhir 2025. "Kondisi ini terjadi karena adanya kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan pembangunan/peningkatan trotoar pada akhir tahun 2025, yang menyebabkan marka zebra cross eksisting tertutup oleh lapisan aspal baru," tuturnya.

Selain itu, pemasangan ulang marka jalan tidak bisa dilakukan langsung setelah pengaspalan selesai. "Perlu diketahui, pemasangan kembali marka jalan tidak dapat dilakukan secara langsung setelah pengaspalan, karena material marka thermoplastic memerlukan kondisi permukaan jalan yang telah melalui masa pengeringan optimal agar dapat melekat dengan baik dan memiliki daya tahan maksimal," tegas dia.

Sebagai tindak lanjut, Bina Marga memastikan lokasi tersebut sudah masuk dalam prioritas penanganan tahun ini, termasuk pembangunan kembali fasilitas zebra cross. Pelaksanaan pekerjaan direncanakan akan dilakukan dalam waktu dekat dengan menggunakan material marka jalan sesuai standar teknis yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berencana membangun jembatan layang atau flyover di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, tepatnya di kilometer 13.

Langkah ini diambil sebagai solusi jangka menengah untuk mengatasi gangguan mobilitas akibat banjir yang kerap menggenangi kawasan tersebut.

Pramono menjelaskan bahwa elevasi jalan di titik tersebut sudah lebih rendah dibandingkan permukaan air Sungai Mookervart. Hal ini menyebabkan luapan air sungai dengan cepat menggenangi badan jalan meskipun intensitas hujan tidak terlalu ekstrem, sehingga memicu kemacetan parah dan keluhan dari masyarakat.

"Saat saya memeriksa pagi ini, saya memutuskan, Oke, kita siapkan jembatan layang untuk menyelesaikan masalah ini dalam jangka menengah. Namun untuk jangka pendek, harus menggunakan pompa air untuk mengatasi banjir'," ujar Pramono saat ditemui di sela-sela agenda Indonesia Economic Summit (IES), Selasa (3/2/2026).

Pramono menyebutkan bahwa proyek ini akan menjadi inisiatif mandiri Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meskipun terdapat rencana pengembangan Jalan Layang Non-Tol (JLNT) di wilayah tersebut, Pramono menekankan perlunya konstruksi khusus yang ditangani langsung oleh Dinas Bina Marga Jakarta.

Proyek jembatan layang ini dipastikan bukan bagian dari jaringan jalan tol yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), melainkan murni infrastruktur daerah. Pramono menilai keberadaan flyover mendesak karena skema pemompaan air hanya mampu menjadi solusi sementara.

"Ada kebutuhan khusus dari flyover persis sampai dengan Daan Mogot itu secara khusus bukan jalan tol yang dibangun oleh Kementerian PUPR, tetapi yang dipersiapkan sendiri oleh Pemerintah Jakarta. Sebab kalau tidak, itu pasti akan banjir terus. Karena apa? Permukaan Sungai Mookervart itu sudah di atas jalan," ujarnya.

Pramono menambahkan, berdasarkan tinjauan di lapangan, curah hujan dengan intensitas sekitar 100 milimeter saja sudah cukup untuk menenggelamkan ruas jalan tersebut. Kondisi teknis ini membuat drainase konvensional tidak lagi efektif karena air sungai justru berbalik mengalir menuju badan jalan (backwater).

Adapun, Dinas Bina Marga DKI Jakarta saat ini tengah diminta untuk melakukan kajian teknis lebih lanjut mengenai desain dan titik awal (ramp on) maupun titik turun (ramp off) jembatan layang tersebut.