#30 tag 24jam
174 Bangunan Liar di Pasirkoja Dibongkar, Trotoar dan Drainase Disiapkan
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tertibkan bangunan liar di ruas provinsi, fokus di Pasirkoja, Bandung, untuk tata ulang kawasan dengan drainase dan trotoar. [387] url asal
#bangunan-liar #penertiban-bangunan #ruas-jalan-provinsi #pasirkoja-bandung #pemprov-jabar #dedi-mulyadi #dinas-bina-marga #penataan-ruang #drainase-trotoar #penerangan-jalan-umum #polusi-visual #pedag
(Bisnis.Com - Terbaru) 24/06/26 18:11
v/258792/
Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen terus melakukan penertiban bangunan liar (bangli) yang telah lama berdiri di sepanjang ruas jalan provinsi.
Dedi mengatakan pihaknya saat ini tengah fokus melakukan penertiban di kawasan Pasirkoja, Kota Bandung. Sebelumnya, Pemprov Jabar bersama Pemkot Bandung juga telah menertibkan bangunan liar di kawasan Sukajadi, Cicadas, hingga Dipatiukur. Selain di Kota Bandung, penertiban juga dilakukan di Ciater, Subang; kawasan Puncak, Cianjur; serta Cikarang, Bekasi.
“Mohon maaf ya, saya ngurusin bangli sekarang. Mohon maaf banget, sebenarnya bukan tugas gubernur ya,” katanya, dikutip Rabu (24/6/2026).
Khusus di kawasan Pasirkoja, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat melaporkan telah menertibkan 174 bangunan liar di sisi kanan dan kiri ruas jalan provinsi maupun nasional. Setelah penertiban, kawasan tersebut akan ditata melalui pembangunan drainase dan trotoar.
“Setelah ini dibangun drainase dan trotoar,” ujarnya.
Untuk menertibkan kawasan tersebut, Pemprov Jabar menerjunkan 70 personel dan empat truk besar untuk mengangkut puing bangunan. Proses penertiban diperkirakan berlangsung hingga pekan depan.
Saat ini masih ada sejumlah warga yang menempati bangunan liar, tetapi proses sosialisasi dan pendekatan persuasif telah dilakukan sehingga petugas tinggal melaksanakan penertiban.
“Semua sudah dikasih peringatan,” katanya.
Dedi berharap penataan ini dapat mengembalikan fungsi kawasan Pasirkoja sebagai salah satu gerbang masuk Kota Bandung. Selain pembangunan trotoar dan drainase, penataan juga akan mencakup penerangan jalan umum (PJU), lampu lalu lintas, hingga kemungkinan pembangunan taman.
“Pasir Koja kini terus ditata. Kita fokus pada pengembalian fungsi dan tentu saja polusi visual yang seringkali menambah tingkat stres,” ujarnya.
Setelah Pasirkoja, Pemprov Jabar akan menyasar ruas jalan lain yang masih dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar.
Salah satu kawasan yang mulai tertata adalah Ciater, Subang. Dedi sebelumnya berencana menghidupkan kembali kawasan perkebunan teh di daerah tersebut.
Saat meninjau pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Jalancagak, Subang, pada Mei 2025, Dedi menilai masih banyak lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
"Banyak tanah perkebunan yang kosong, tidak berfungsi. Saya punya rencana. Saya akan mengentaskan kembali daerah ini," katanya.
Menurut Dedi, program penanaman teh akan didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat sekitar, terutama para pemetik teh yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perkebunan.
"Nanti kerja sama dengan warga di sini yang tukang metik teh. Biaya penanamannya dibiayai oleh Pemprov. Nanti kalau sudah tinggal masa panen, diserahkan kepada warga untuk dipetik tehnya," katanya.
Pemprov Kalsel Optimalkan Rumija untuk Dongkrak Pendapatan Daerah
Pemprov Kalimantan Selatan tengah menyiapkan sistem perizinan pemanfaatan ruang milik jalan (SIRUMIJA) yang terintegrasi dengan OSS untuk mengoptimalkan potensi PAD dari 927 kilometer ruas jalan provi [350] url asal
#sirumija #ruang-milik-jalan #rumija #pad-kalimantan-selatan #pemprov-kalimantan-selatan #dinas-pupr-kalsel #robby-cahyadi #ruas-jalan-provinsi #retribusi-daerah #peraturan-gubernur-kalsel #online-sing
(Bisnis.Com - Terbaru) 09/06/26 16:29
v/244909/
Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tengah merancang sistem perizinan pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) yang diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Tak pelak, ribuan kilometer ruas jalan provinsi yang selama ini sekadar menjadi jalur lalu lintas kini dilirik sebagai sumber pendapatan baru.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, Robby Cahyadi menyatakan dari total sekitar 70 ruas jalan provinsi dengan panjang keseluruhan mencapai 927 kilometer, masih banyak segmen yang belum disentuh secara produktif.
"Masih ada ruang milik jalan provinsi yang belum dimanfaatkan. Dari kondisi ini terdapat potensi PAD yang bisa dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/6/2026).
Dia menambahkan, pengembangan SIRUMIJA juga merupakan tindak lanjut atas rekomendasi pemerintah pusat terkait optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa tidak semua ruas jalan diperlakukan sama.
Dinas PUPR telah memetakan wilayah berdasarkan zona dan nilai strategis, membagi ruas jalan ke dalam tiga kategori.
"Zona satu berada pada ruas jalan utama di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas tinggi. Zona dua menghubungkan kota dan kabupaten dengan kawasan wisata maupun jalur alternatif yang terkoneksi dengan jalan nasional. Sedangkan zona tiga merupakan ruas jalan yang menghubungkan wilayah kecamatan dan kawasan penunjang lainnya," jelas Robby.
Alhasil, semakin strategis lokasinya, semakin besar potensi pendapatan yang bisa dipungut.
Di sisi regulasi, pemerintah provinsi tengah menyiapkan Peraturan Gubernur sebagai pedoman teknis, meski langkah itu masih menunggu rampungnya revisi Peraturan Daerah mengenai tarif retribusi.
Robby menyebutkan peraturan turunan tersebut nantinya akan mencakup mekanisme perhitungan tarif, prosedur pelayanan, hingga standar operasional perizinan.
Pelaksanaan program ini juga ditopang sejumlah regulasi yang sudah berjalan, mulai dari keputusan gubernur soal pelimpahan kewenangan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), penetapan ruas jalan provinsi, hingga pembentukan tim optimalisasi pemanfaatan bagian-bagian jalan.
Adapun, dia menuturkan pihaknya merancang integrasi SIRUMIJA dengan platform Online Single Submission (OSS), di mana seluruh proses pengajuan izin diharapkan dapat dilakukan secara daring, transparan, dan terukur.
"Harapannya seluruh proses dapat dilakukan secara online sehingga pemohon bisa memantau perkembangan izin secara real time. Dengan sistem yang tertib dan terintegrasi, pengawasan di lapangan juga menjadi lebih efektif," pungkasnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)