BRI memperkenalkan fitur terbaru QRIS, yakni QRIS Tap yang memadukan standar QRIS dengan teknologi NFC di Malang Raya lewat gelaran QRIS Tap Festival di area Kayutangan Heritage, serta melalui moda transportasi Bus Trans Jatim yang baru saja diluncurkan.

Lewat inovasi ini, masyarakat dapat menyelesaikan transaksi hanya dengan men-tap ponsel ke perangkat reader merchant. Dalam QRIS Tap Festival yang digelar 28-30 November 2025, BRI menghadirkan 343 merchant QRIS dengan catatan transaksi senilai Rp1,8 miliar. Catatan itu memperkokoh peran BRI dalam mendukung ekosistem pembayaran digital di Malang.

Hingga November 2025, BRI Malang memberdayakan 36 merchant melalui EDC BRI dan 343 merchant QRIS, menjadi salah satu penyumbang terbesar transaksi non-tunai di kawasan wisata Kayutangan Heritage. Volume transaksi EDC dan QRIS BRI mencapai 27.293 transaksi, menegaskan kontribusi BRI dalam mendorong adopsi transaksi digital masyarakat dan UMKM.

Regional Funding & Retail Transaction Banking Head BRI Region 13 Malang, Wahyuningtyas Kurniawati, menyatakan bahwa dalam QRIS Tap Festival 2025, BRI berperan sebagai akselerator utama digitalisasi transaksi.

Wahyuningtyas menegaskan, QRIS Tap Festival 2025 menjadi momentum penting bagi transformasi digital, dan BRI siap berada di garis depan untuk mendukung penuh inovasi ini

"BRI hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pengalaman transaksi yang cepat, aman, dan modern. Dengan jumlah merchant terbanyak dan transaksi yang terus bertumbuh, BRI berkomitmen memperkuat ekosistem pembayaran digital, khususnya di pusat wisata dan transportasi publik," kata Wahyuningtyas, Jumat (5/12).

Sementara, di Bus Trans Jatim, masyarakat hanya perlu membayar Rp1,- menggunakan QRIS Tap, yang juga menjadi wujud edukasi teknologi pembayaran baru.

Melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan, BRI menegaskan misi untuk terus memperluas penerapan pembayaran digital guna mendukung adaptasi UMKM dan masyarakat terhadap teknologi transaksi yang efisien dan inklusif.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) buka suara ihwal jejak digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dapat menjadi dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit, utamanya bagi pelaku UMKM.

Direktur Keuangan Bank Raya Rustarti Suri Pertiwi menyampaikan saat ini Bank Raya telah menggunakan credit scoring berbasis transaksi QRIS dan EDC BRI untuk merchant-merchant BRI.

“Ke depannya akan kami kembangkan lagi untuk produk-produk digital loan lainnya,” kata Tiwi kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

Tiwi menuturkan, Bank Raya terus melakukan pengembangan credit scoring yang berbasis teknologi salah satunya adalah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Di sisi pinjaman, bank digital ini mengembangkan credit scoring yang menganalisis aplikasi, perilaku, dan kemampuan bayar nasabah, termasuk berbasis transaksi QRIS dan EDC BRI.

Sementara itu dari sisi operasional, Tiwi menyebut bahwa perseroan meningkatkan efisiensi proses dan layanan dengan mengadopsi Robotic Process Automation, cloud contact center, serta AI Voice Bot.

Dalam catatan Bisnis, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital QRIS dapat menjadi dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit, utamanya bagi pelaku UMKM.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menuturkan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya.

“Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Juda menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan.

Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan.

“Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture atau EDC BRI tahun 2020-2024.

Mereka berinisial MA selaku Plt Country Manager Verifone, WK selaku Project Manager PT Nec Indonesia, dan RA selaku GM Finance PT Nec Indonesia.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya Rabu (19/11/2025).

Budi menjelaskan para saksi diperiksa perihal proses yang dilakukan pada pengadaan mesin EDC di BRI, baik yang beli putus maupun yang sewa.

KPK mengatakan dalam perkara ini terdapat dua skema dalam pengadaan mesin EDC, yaitu skema beli putus dan sewa. Dalam skema beli putus meliputi pengadaan tahun 2020-2024 sebanyak 346.838 unit senilai Rp942 miliar.

Sedangkan skema sewa untuk 2020-2024 sejumlah 200.067 unit senilai Rp1,2 triliun sehingga total anggaran dalam pengadaan tersebut senilai Rp2,1 triliun.

KPK telah menetapkan 5 tersangka yakni CBH selaku Wakil Direktur Utama BRI tahun 2019–2024; IU Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi BRI tahun 2020–2021; DS sebagai SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI tahun 2020; EL Direktur Utama PT PCS; serta RSK selaku Direktur Utama PT BIT. KPK menduga nilai kerugian keuangan negaranya mencapai Rp744 miliar.

IU dan CBH sepakat untuk menjadikan EL sebagai vendor EDC Android di BRI dengan melibatkan PT BIT. Kemudian IU mengarahkan uji teknis hanya untuk merk tertentu saja.

Terkait proses uji teknis tidak diumumkan secara terbuka, dan term of reference (TOR) disesuaikan untuk menguntungkan pihak tertentu. Selain itu, penyusunan harga perkiraan sendiri didasarkan pada harga dari vendor yang telah dikondisikan menang, bukan dari harga resmi (principal).

Selain itu, ditemukan fakta bahwa dalam skema sewa EDC, vendor pemenang mengerjakan seluruh pengadaan tersebut tanpa izin dari BRI.