Bisnis.com, SURABAYA – Realisasi moda transportasi massal Bus Trans Jatim Koridor 8 yang rencananya beroperasi di wilayah Pasuruan Raya dipastikan belum berjalan dalam waktu dekat. Sebabnya, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih melakukan serangkaian tahap pematangan dan perencanaan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Nyono mengungkapkan transportasi publik yang bertujuan untuk memudahkan konektivitas di wilayah Pasuruan dan sekitarnya tersebut saat ini tengah dilakukan kajian dan studi penelitian.

"Untuk saat ini masih dalam tahap studi. Belum ada kepastian [Trans Jatim Koridor 8 beroperasi], kami mohon doanya agar prosesnya lancar," ujar Nyono, Kamis (7/5/2026).

Nyono mengungkapkan bahwa terselenggaranya operasional maupun usaha pengelolaan Koridor 8 Trans Jatim tersebut sangat bergantung pada ketahanan kas daerah Provinsi Jawa Timur pada 2027 mendatang.

"Target pembukaan belum [dalam waktu dekat] karena masih membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semuanya tergantung pada kemampuan fiskal Pemprov," jelasnya.

Sejauh ini, ia membeberkan Pemprov Jawa Timur belum menganggarkan alokasi dana khusus dalam merealisasikan Trans Jatim Koridor 8 yang menjadi aspirasi para pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional lalu di Kantor Gubernur Jawa Timur tersebut.

"Untuk anggaran Bus Trans Jatim Koridor 8 belum ada," tutupnya singkat.

Sebagai informasi, Pemprov Jatim berencana mulai membuka Koridor 8 yang akan beroperasi di kawasan Pasuruan Raya pada 2027 sebagai respons atas kebutuhan transportasi pekerja di kawasan industri.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan pembukaan koridor baru tersebut ditujukan untuk menunjang mobilisasi pekerja di kawasan aglomerasi, khususnya di pusat industri Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER).

“Pembukaan koridor baru akan disiapkan untuk Pasuruan Raya sehingga para buruh bisa memperoleh akses bagi yang bekerja di sekitar kawasan industri PIER. Semoga tahun depan bisa kita buka,” ungkap Khofifah saat peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026) lalu.

Khofifah menyatakan koridor baru Trans Jatim tersebut tidak bisa direalisasikan secara cepat oleh pihaknya. Pasalnya, membutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari penentuan titik halte, integrasi dengan angkutan lokal sampai komunikasi dengan pemerintah daerah.

“Untuk membuka koridor tidak bisa bim salabim. Harus ada koordinasi dengan sopir angkot, titik pemberhentian, dan kepala daerah,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menghadirkan kebijakan pro-rakyat dalam menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah. Yakni berupa kado istimewa bagi masyarakat berupa layanan transportasi publik Trans Jatim gratis selama dua hari, yakni pada 21–22 Maret 2026.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh koridor layanan Trans Jatim di wilayah Gerbangkertasusila dan Malang Raya, kecuali untuk layanan Trans Jatim Luxury.

Gubernur Khofifah menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberikan kemudahan mobilitas masyarakat, khususnya pada momentum Lebaran yang identik dengan meningkatnya aktivitas silaturahim.

“Kami ingin menghadirkan kebahagiaan Lebaran yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya melalui layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan gratis,” ujar Khofifah.

Menurutnya, pembebasan tarif ini berlaku pada hari H dan H+1 Idul Fitri sebagai stimulus untuk mendukung mobilitas masyarakat yang melakukan kunjungan atau unjung-unjung ke keluarga maupun kerabat.

“Ini bentuk stimulus agar masyarakat bisa bergerak lebih mudah saat Lebaran, terutama untuk bersilaturahim dengan keluarga dan kerabat,” imbuhnya.

Selain pembebasan tarif, Pemprov Jawa Timur juga melakukan penyesuaian operasional layanan Trans Jatim pada hari pertama Lebaran. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat yang melaksanakan Salat Ied pada pagi hari.

"Saat hari H Lebaran, Trans Jatim beroperasi mulai pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB. Tetapi saat H+1 Lebaran, operasional kembali normal seperti hari biasa yaitu mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB," katanya.

Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa kebijakan ini juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas selama periode Lebaran. Dengan mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik, diharapkan dapat menekan potensi kepadatan dan risiko kecelakaan di jalan raya.

“Dengan adanya layanan Trans Jatim gratis ini, kami berharap masyarakat dapat beralih ke transportasi publik sehingga perjalanan menjadi lebih aman, tertib, dan nyaman,” tegasnya.

Program ini, lanjut Khofifah, sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menghadirkan sistem transportasi yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.

“Silaturahim menjadi lebih dekat, perjalanan menjadi lebih hemat. Mudik nyaman tidak harus mahal,” ungkapnya.

Khofifah pun mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program ini bersama keluarga dan kerabat, sekaligus mendukung budaya penggunaan transportasi publik.

“Ayo ajak keluarga dan teman untuk memanfaatkan layanan Trans Jatim gratis ini. Dua hari ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ajak Khofifah.

“Naik Trans Jatim saat Lebaran adalah langkah kecil menuju perubahan besar menuju Jawa Timur yang tangguh, hijau, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Rangkaian mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 masih terus bergulir. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat mengenai aturan penetapan upah tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur Sigit Priyanto menjelaskan, pihaknya saat ini masih harus menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat sebagai acuan sebelum menyusun formula penetapan upah bersama serikat buruh.

“Soal UMP 2026, kami masih menunggu dari kementerian. Informasi terakhir, regulasinya ditandatangani Pak Presiden. Kita di daerah tidak boleh mendahului,” ujar Sigit, Rabu (17/12/2025).

Disnakertrans Jatim masih terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Direktorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berkaitan proses penetapan UMP 2026.

Dari hasil koordinasi dengan kementerian, Sigit menyebut regulasi itu kini sudah berada di meja Presiden Prabowo Subianto.

“Saya sudah hubungi Bu Dirjen, Bu Anggoro. Beliau menyampaikan bahwa regulasi itu sudah di meja Pak Presiden. Jadi kita tunggu saja,” bebernya.

Kemudian soal besaran UMP 2026, Sigit mengungkapkan belum ada angka pasti yang bisa menjadi acuan. Namun, berbagai usulan dari kalangan buruh sudah ia pantau melalui platform media massa.

“Kalau prediksi kenaikan berapa persen, saya belum tahu. Yang di media itu kan masih usulan. Nanti kami akan pakai pedoman resmi dari kementerian,” jelasnya.

Seperti diketahui kalangan buruh menuntut kenaikan UMP 2026 pada kisaran 8,5-10%. Sigit menilai usulan buruh itu nantinya akan dikaji lebih lanjut dengan regulasi dari pemerintah pusat.

“Kita tidak pakai istilah ideal menurut daerah. Sekarang kebijakannya berbasis kajian akademik dari Pak Menteri [Yassierli] yang profesor, pertimbangan Dewan Ekonomi Nasional, serta kementerian lain. Itu semua kebijakan pusat,” terangnya.

Dirinya pun berharap keputusan presiden mengenai UMP 2026 dapat diterbitkan sebelum akhir tahun 2025. Supaya pembahasan bersama dewan pengupahan dapat dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

“Saya berdoa bisa akhir tahun ini. Begitu ditetapkan Presiden, langsung kami bahas bersama Dewan Pengupahan Jawa Timur,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam.

“Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebagai berikut: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

BRI memperkenalkan fitur terbaru QRIS, yakni QRIS Tap yang memadukan standar QRIS dengan teknologi NFC di Malang Raya lewat gelaran QRIS Tap Festival di area Kayutangan Heritage, serta melalui moda transportasi Bus Trans Jatim yang baru saja diluncurkan.

Lewat inovasi ini, masyarakat dapat menyelesaikan transaksi hanya dengan men-tap ponsel ke perangkat reader merchant. Dalam QRIS Tap Festival yang digelar 28-30 November 2025, BRI menghadirkan 343 merchant QRIS dengan catatan transaksi senilai Rp1,8 miliar. Catatan itu memperkokoh peran BRI dalam mendukung ekosistem pembayaran digital di Malang.

Hingga November 2025, BRI Malang memberdayakan 36 merchant melalui EDC BRI dan 343 merchant QRIS, menjadi salah satu penyumbang terbesar transaksi non-tunai di kawasan wisata Kayutangan Heritage. Volume transaksi EDC dan QRIS BRI mencapai 27.293 transaksi, menegaskan kontribusi BRI dalam mendorong adopsi transaksi digital masyarakat dan UMKM.

Regional Funding & Retail Transaction Banking Head BRI Region 13 Malang, Wahyuningtyas Kurniawati, menyatakan bahwa dalam QRIS Tap Festival 2025, BRI berperan sebagai akselerator utama digitalisasi transaksi.

Wahyuningtyas menegaskan, QRIS Tap Festival 2025 menjadi momentum penting bagi transformasi digital, dan BRI siap berada di garis depan untuk mendukung penuh inovasi ini

"BRI hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pengalaman transaksi yang cepat, aman, dan modern. Dengan jumlah merchant terbanyak dan transaksi yang terus bertumbuh, BRI berkomitmen memperkuat ekosistem pembayaran digital, khususnya di pusat wisata dan transportasi publik," kata Wahyuningtyas, Jumat (5/12).

Sementara, di Bus Trans Jatim, masyarakat hanya perlu membayar Rp1,- menggunakan QRIS Tap, yang juga menjadi wujud edukasi teknologi pembayaran baru.

Melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan, BRI menegaskan misi untuk terus memperluas penerapan pembayaran digital guna mendukung adaptasi UMKM dan masyarakat terhadap teknologi transaksi yang efisien dan inklusif.

Bisnis.com, MALANG — Bus Trans Jatim diminati masyarakat di kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertasusila) yang ditandai banyaknya penumpang, yakni sudah mencapai 6 juta/tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Nyono, berharap angka ini terus meningkat guna mengurangi beban jalan sekaligus menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur.

"Guna pelayanan yang efektif dan efisien Trans Jatim dilengkapi dengan aplikasi Trans Jatim Ajaib 2.0 yang memiliki berbagai fitur yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta telah di-download lebih dari 100.000 pengguna baik Android maupun iOS," ujarnya di sela-sela Peresmian Bus Transjatim Koridor I Malang Raya dan Implementasi Qris TAP serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kepala Daerah Malang Raya bertempat di halaman Balai Kota Malang, Kamis (20/11/2025).

Fitur pada TransJatim Ajaib 2.0 antara lain beli tiket secara online, info rute, info posisi bus secara real time, info halte terdekat, layanan pelanggan yang responsif, dan peringatan area rawan laka.

Terbaru, kata dia, terdapat menu Trans Jatim ekspedisi yaitu Trans Jatim untuk memberikan pelayanan bagi pengiriman barang di bawah 7 kg yang bisa dilayani oleh Trans Jatim lewat aplikasi.

Dia meyakinkan, pengguna dapat melakukan pengecekan pengiriman barang seperti cek harga, info drop point, pelacakan paket, dan etalase UMKM daerah.

"Aplikasi Trans Jatim Ajaib 2.0 menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melalui iklan pada aplikasi melalui kerja sama dengan pihak ketiga," ujarnya.

Selain itu, kata Nyono, Trans Jatim Ajaib 2.0 juga turut aktif mempromosikan destinasi wisata, pada wilayah yang dilintasi oleh bus tersebut.

Trans Jatim jadi percontohan replikasi dari kota, kabupaten, dan provinsi lain di seluruh Indonesia di antaranya adalah Trans Donggala, Trans Palu, Trans Batam, Trans Banten, dan yang saat ini dalam proses realisasi Trans Kalimantan Timur, Trans Nusa Tenggara Barat, Trans Samarinda, Trans Tolitoli, Trans Melayu, dan Trans Badung Bali.

"Tim Dishub Jawa Timur melakukan pendampingan yang intens dari perintahan sampai realisasi yang ingin mencontoh operasi Trans Jatim," ucapnya.

Dia juga meyakinkan, Dishub Jatim terus berinovasi dan menjaga layanan ini tetap konsisten dengan menyediakan layanan luxury di beberapa koridor yang memiliki load factor di atas 100% dengan tujuan mengurangi beban armada existing.

Trans Jatim koridor I Malang Raya dengan rute terminal Hamid Rusdi, Terminal Landungsari, dan Terminal Batu dengan bus Gajayana, tersedia 14 armada bus siap operasional dan 1 armada bus cadangan.

Waktu tempuh perjalanan estimasi 110 menit dari Terminal Hamid Rusdi ke Terminal Batu dan 100 menit dari Terminal Batu ke Terminal Hamid Rusdi.

Jarak tempuh sekitar 42 km dari terminal Hamid Rusdi ke Batu, dan 39,35 km dari terminal Batu ke Terminal Hamid Rusdi.

Tersedia fasilitas untuk naik turun penumpang, rumpus shelter, dan rambu stop bus yang tersebar di sepanjang rute sebanyak 62 titik.

Operasional untuk akhir sampai dengan akhir tahun dimulai dari pukul 04.00 pagi sampai dengan 22.00 malam hari.

Dengan headway jarak antarbus 10 sampai 15 menit pada jam sibuk, dan headway 20 menit pada jam non-sibuk.

Pembayaran Trans Jatim bisa menggunakan non-tunai, qris, kartu elektronik, Flash, Tap Cash, e-Money, Dompet Digital, Ovo, Dana, Shopee, Gopay, dan e-wallet lainnya termasuk QRIS Tap.

Untuk sosialisasi, koridor 1 Malang Raya dimulai 20 November ini selama 1 minggu untuk tarif 0 rupiah alias gratis.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan Malang Raya merupakan koridor ke 8 Trans Jatim.

Dia berharap, dengan beroperasi Trans Jatim maka dapat membangun konektivitas dan pemerataan mobilitas masyarakat bisa tercapai.

Khofifah menegaskan, rencananya ada 3 koridor di Malang Raya, namun saat ini yang diluncurkan baru koridor satu atau koridor pertama yang menghubungkan Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu.

Dia berharap masyarakat semakin merasa aman karena ada fitur CCTV yang sangat sensitif. Banyak hal yang bisa dicek sendiri nanti.

"Termasuk misalnya jika ada pelecehan seksual juga bisa diakses, kemudian kalau ada kemungkinan ada copet, itu juga bisa diakses," kata Khofifah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim, Ibrahim, mengatakan pengoperasian Trans Jatim mampu menghubungkan daerah dan menggerakkan masyarakat untuk beraktivitas, salah satu modal dari pertumbuhan ekonomi.

Dengan koneksi antardaerah dan mobilitas yang tinggi masyarakat, dia optimistis dapat mengungkit pertumbuhan di daerah maupun di Jatim secara umum.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan pengoperasian Trans Jatim di Malang Raya mampu mendukung mobilitas masyarakat dalam bekerja, berwisata, berolahraga, dan berbelanja, karena rute-rute menjangkau tempat-tempat tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan jika load factor Bus Trans Jatim di Malang Raya mencapai 90%, maka tidak menutup kemungkinan akan ditambah volumenya.

"Jadi pengoperasian bus Trans Jatim terus dievaluasi," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Layanan transportasi publik, Trans Jatim, tercatat telah melayani 5,9 juta penumpang hingga 2025 dari 7 koridor yang saling terintegrasi di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa layanan Trans Jatim hadir dengan prinsip untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses layanan transportasi yang adil, berkelanjutan, dan terjangkau.

"Hingga tahun 2025, layanan Bus Trans Jatim melayani 5,9 juta pelanggan. Menempuh rute sepanjang 370,6 km tiap hari dengan operasional 143 unit armada bus serta melibatkan 575 kru Trans Jatim," ujar Khofifah dalam keterangan resminya, Senin (10/11/2025).

Khofifah menyebut, layanan transportasi umum Trans Jatim telah melayani masyarakat yang berdomisili di kawasan Gerbang Kerto Susila (GKS), dengan skema Buy The Service (BTS) sebanyak 7 koridor. Dirinya juga menargetkan pembukaan koridor 8 di wilayah Malang Raya pada akhir November 2025.

"Insya Allah akhir bulan ini akan kita tambah koridor 8 untuk wilayah Malang Raya," kata Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, berdasarkan penilaian Tim Kementerian Perhubungan, layanan Trans Jatim saat ini memiliki sistem digital transportasi paling mutakhir di seluruh Tanah Air.

Hal itu tercermin dari sejumlah aplikasi yang tersedia untuk melayani para pengguna Trans Jatim. Seperti layanan pembelian tiket, informasi rute, pelacakan posisi bus, augmented reality bus stop, hingga early warning system, dan rambu suara.

Selain itu, terdapat pula pengembangan LARAS (Layanan Ramah Trans Jatim) AI, yakni sistem digital assistant berbasis kecerdasan buatan untuk membantu pengguna layanan.

Bahkan, lanjut Khofifah, Trans Jatim juga didukung dengan pemadam api otomatis, teknologi driver safety monitor, two way audio, dan Camera AI yang terhubung langsung dengan Jatim Transportation Control Center (JTCC) sehingga kondisi pengemudi bisa dipantau secara real-time.

"Layanan transportasi publik menjadi layanan yang strategis sebagai pendorong kegiatan dan mobilitas masyarakat perkotaan, mendukung produktivitas masyarakat serta peningkatan aksesibilitas dan daya saing Jawa Timur sebagai gerbang ekonomi nasional," ucap dia.

Menurut Khofifah, inovasi layanan transportasi publik hanya akan dapat berjalan optimal apabila dibangun melalui kolaborasi berbagai pihak.

Untuk itu, ia pun mengajak kepala daerah di kabupaten/kota yang wilayahnya dilintasi oleh layanan transportasi publik Trans Jatim untuk mengembangkan layanan feeder agar jaringan transportasi umum dapat semakin terhubung dan inklusif.

"Kami juga mengajak kepala daerah di beberapa kabupaten yang wilayahnya dilewati bus Trans Jatim untuk membangun feeder sehingga masyarakat terkoneksi secara aman, nyaman dan tepat waktu," pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG — Bus Trans Jatim di Malang Raya meliputi Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang tetap diluncurkan beroperasi pada 20 November 2025 di tengah kebijakan efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD) oleh pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, mengatakan peluncuran bus Trans Jatim tetap direalisasikan di tengah efisiensi TKD.

Menurutnya, hal itu demi memenuhi kebutuhan masyarakat banyak terhadap penggunaan angkutan massal yang representatif seperti bus.

"Rencananya peluncuran pada 20 November 2025," ucap Widjaja Saleh Putra di Malang, Kamis (6/11/2025).

Total bus Trans Jatim yang beroperasi di Malang Raya, kata dia, sebanyak 15 unit. Rute di Kota Malang mencakup keberangkatan dari Terminal Hamid Rusdi-Jl Mayjen Sungkono-Jl Kiageng Gribig-Terminal Madyopuro-Jl Danau Toba-Jl Ranu Grati-Jl Mayjen Wiyono-Jl Urip Sumoharjo-Jl Trunojoyo-Balai Kota-Jl Majapahit-Jl Merdeka Utara-Jl Basuki Rachmad (Kayutangan)-Jl Semeru-Jl Arjuno-Jl Kawi-Jl Ijen-Jl Bandung-Jl Veteran-Jl Gajayana-Jl MT Haryono-Jl Tlogomas-Terminal Landungsari, dan sebaliknya.

Nantinya, operator Bus Trans Jatim di Kota Malang melibatkan sopir angkot dengan perbandingan 1 unit bus ditangani 5 sopir angkot.

Dengan demikian, tidak semua sopir angkot beralih menjadi operator Bus Trans Jatim.Sisanya tetap akan mengoperasikan angkot namun dengan rute yang diperbarui sesuai dengan perkembangan trayek.

Contohnya, angkot-angkot diharapkan dapat menjangkau perumahan yang bertumbuh di Kota Malang.

Angkot-angkot tersebut juga berfungsi sebagai feeder Bus Trans Jatim.Angkot juga difungsikan untuk mengangkut siswa ke sekolah-sekolah yang selama ini diangkut bus sekolah. Dengan demikian, bus sekolah otomatis tidak difungsikan lagi.

Dengan cara itu, sopir angkot diharapkan menerima kebijakan pengoperasian Bus Trans Jatim karena mereka tidak dirugikan, melainkan tetap diberdayakan.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memastikan akan memenuhi kekurangan anggaran operasional layanan transportasi publik atau Bus Trans Jatim pada 2026. Kekurangan dana operasional diakibatkan oleh pemotongan dana transfer pemerintah pusat ke daerah (TKD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk menutupi kekurangan anggaran Bus Trans Jatim tersebut.

Adhy menyatakan bahwa layanan publik Trans Jatim merupakan salah satu program unggulan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan tetap harus berjalan.

"Itu program prioritas gubernur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pasti akan kami penuhi [anggaran operasional Bus Trans Jatim]," ujar Adhy, Selasa (28/10/2025).

Sebagai informasi, berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim, Abdul Halim, total anggaran operasional Trans Jatim pada tahun anggaran (TA) 2026 mendatang mencapai angka Rp260 miliar.

Namun, pagu anggaran yang tersedia untuk tahun depan dikabarkan hanya sebesar Rp160 miliar dan diperkirakan hanya cukup untuk membiayai operasional Trans Jatim sampai pertengahan tahun atau pada sekitar Juni 2026.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono mengaku bahwa ia sudah melapor ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengenai kondisi tersebut supaya dana operasional Bus Trans Jatim tidak dilakukan pemangkasan pada tahun depan.

"Kita sudah matur [izin] ke Ibu [Gubernur Khofifah], sudah melapor agar minimal operasional Trans Jatim sampai koridor 8 itu mohon tidak dikurangi karena kalau dikurangi efeknya sangat luar biasa," ujar Nyono dalam keterangan resminya, Selasa (28/10/2025).

Nyono menyatakan apabila operasional bus Trans Jatim dihentikan secara tiba-tiba, maka akan berdampak signifikan bagi mobilitas masyarakat. Menurutnya, Trans Jatim telah melayani sebanyak 20.000 ribu penumpang setiap hari atau lima juta penumpang per tahun dari seluruh koridor di Provinsi Jawa Timur.

Nyono menyatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah perlahan mulai memanfaatkan layanan transportasi publik dalam mobilitas sehari-hari.

"Pengguna Trans Jatim sekarang 20.000 per hari. Coba kalau itu putus gimana masyarakat kita, akan protes tentunya kan?," tuturnya.

Selain terancam berhenti melintas, pemotongan dana TKD tersebut juga disebut berdampak pada pembatalan penambahan tiga koridor baru Trans Jatim.

Dengan kondisi keterbatasan fiskal APBD Provinsi Jawa Timur yang terpangkas, Nyono mengharapkan bila dana operasional Trans Jatim tidak turut dipotong. Penundaan penambahan koridor untuk sementara waktu, kata Nyono, menjadi solusi yang masuk akal untuk diterima supaya Bus Trans Jatim tetap bisa melintas hingga akhir tahun depan.

"Cuma karena [keterbatasan] fiskal kita ada pengurangan Rp2,8 triliun dari pusat sehingga kita harus efisiensi. Enggak apa-apa, enggak ada tambahan koridor, tapi operasional sampai akhir Desember jangan dikurangi," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) pada 2026 berdampak pada operasional moda transportasi umum, Bus Trans Jatim.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono, menerangkan bahwa kebijakan pemangkasan TKD yang diterima Provinsi Jatim sebesar Rp2,8 triliun pada tahun anggaran mendatang juga berdampak signifikan pada anggaran operasional Bus Trans Jatim.

Berdasarkan hasil kalkulasi Dishub Jatim, Nyono menyebut bahwa anggaran operasional Bus Trans Jatim hanya cukup sampai pertengahan tahun depan atau sekitar bulan Juni 2026.

Maka dari itu, Nyono mengaku sudah melapor ke Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, agar dana operasional Bus Trans Jatim tidak dipangkas.

"Kita sudah matur (izin) ke Ibu (Gubernur Khofifah), sudah melapor agar minimal operasional Trans Jatim sampai koridor 8 itu mohon tidak dikurangi karena kalau dikurangi efeknya sangat luar biasa," kata Nyono dalam keterangan resminya, Selasa (28/10/2025).

Nyono menyatakan, apabila operasional bus Trans Jatim dihentikan secara tiba-tiba, maka akan berdampak signifikan terhadap mobilitas masyarakat.

Menurutnya, Trans Jatim telah melayani sebanyak 20.000 penumpang setiap hari atau 5 juta penumpang per tahun dari seluruh koridor di Provinsi Jawa Timur.

Nyono juga menyatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah perlahan mulai memanfaatkan layanan transportasi publik dalam mendukung mobilitas sehari-hari.

"Pengguna Trans Jatim sampai sekarang tercatat 20.000 per hari. Coba kalau itu diputus, bagaimana masyarakat kita, akan protes tentunya kan?" tuturnya.

Selain terancam berhenti melintas, pemotongan dana TKD tersebut juga disebut berdampak pada pembatalan penambahan 3 koridor baru Bus Trans Jatim.

Dengan kondisi keterbatasan fiskal APBD Provinsi Jawa Timur yang terpangkas, Nyono berharap dana operasional Trans Jatim tidak ikut dipotong.

Penundaan penambahan koridor untuk sementara waktu, kata Nyono, menjadi solusi yang masuk akal untuk diterima supaya Bus Trans Jatim tetap bisa melintas dan mendukung mobilitas masyarakat.

"Cuma karena (keterbatasan) fiskal kita, ada pengurangan (TKD) Rp2,8 triliun dari pusat sehingga kita harus efisiensi. Enggak apa-apa enggak ada tambahan koridor, tapi operasional sampai akhir Desember jangan dikurangi," ujarnya.