#30 tag 24jam
BTN Syariah Salurkan KPR Subsidi Rp2,7 Triliun per April 2026
BTN Syariah salurkan KPR Subsidi Rp2,7 triliun untuk 16.523 unit per April 2026, target 73.700 unit tahun ini. [409] url asal
#btn-syariah #kpr-subsidi #bank-bsn #fasilitas-likuiditas-pembiayaan-perumahan #flpp #program-3-juta-rumah #pangsa-pasar-kpr #kpr-subsidi-syariah #inovasi-layanan-digital #ekosistem-properti #program-k
(Bisnis.Com - Terbaru) 14/05/26 03:00
v/220855/
Bisnis.com, JAKARTA — Entitas spin off unit syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) mencatatkan performa penyaluran KPR Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 16.523 unit per April 2026. Realisasi tersebut setara dengan total plafon pembiayaan senilai Rp2,7 triliun.
Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan kinerja kuat per April 2026 tersebut didorong program perumahan rakyat. Sebelumnya pada 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, tahun ini BSN menargetkan sebanyak 73.700 unit.
"Kami akan meningkatkan realisasi kinerja realisasi KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah setiap tahunnya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, Kamis (14/5/2026).
Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4%.
Adapun segmen perbankan syariah, Bank BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84% atau setara 16.523 unit.
"Kami menargetkan penyaluran KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," imbuh Alex.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjalankan program pro Rakyat, saat ini tengah dilakukan simulasi opsi tenor panjang hingga 40 tahun.
Opsi ini ditujukan terutama bagi pekerja muda seperti PNS, TNI, dan Polri yang baru memulai karier. Sosialisasi ke sektor perbankan terkait skema ini akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Bank BSN ini sudah nomor dua sesudah BTN, jadi ini perdana untuk penggarapan Kota Baru nanti," ungkap Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.
Guna mengejar target akhir tahun dan mendukung program strategis pemerintah, Bank BSN didorong melalui Program KUR Perumahan senilai Rp500 miliar.
Proses KUR Perumahan ini akan dijalankan sepenuhnya oleh Bank BSN dengan persiapan yang sudah matang dan diproyeksikan mulai berjalan paling lama dua bulan ke depan setelah mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, Bank BSN juga bersiap masuk ke pembiayaan rumah tapak dan rumah susun subsidi sesuai aturan terbaru. Proyek mercusuar yang akan digarap adalah rencana pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang menggunakan lahan dari Kementerian Hukum seluas 3 hingga 4 hektar.
"Proses KUR Perumahan akan dijalankan oleh Bank BSN. Persiapannya sudah sangat matang. Nanti juga ada langkah untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi yang aturannya sudah dikeluarkan," tambah Alex.
Kota Baru tersebut nantinya akan menjadi contoh kawasan terpadu mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, hingga olahraga bagi MBR dan menengah tanggung.
OJK: Perpanjangan PPN DTP Berdampak Positif ke Asuransi Harta Benda
Perpanjangan PPN DTP hingga akhir 2026 berdampak positif pada asuransi harta benda, meningkatkan premi industri asuransi umum dan mendukung permintaan perlindungan aset. [378] url asal
#asuransi-harta-benda #ojk-asuransi #ppn-dtp #insentif-pajak-properti #pertumbuhan-premi-asuransi #industri-asuransi-umum #perlindungan-aset-properti #asuransi-properti #integrasi-ekosistem-properti
(Bisnis.Com - Finansial) 26/03/26 09:49
v/173117/
Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah hingga akhir tahun ini berpotensi memberikan dampak positif bagi industri asuransi umum.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut hal itu khususnya berdampak bagi lini asuransi harta benda.
“Hal ini karena setiap transaksi properti, terutama yang menggunakan fasilitas pembiayaan, pada umumnya juga disertai dengan perlindungan asuransi atas aset tersebut,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Rabu (25/3/2026).
Secara kinerja, Ogi menyebut per Januari 2026 lini usaha harta benda (property) menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan bagi premi industri asuransi umum, yaitu meningkat 46,40% (year on year/YoY).
Adapun, imbuhnya, secara keseluruhan premi industri asuransi umum hingga Januari 2026 tercatat tumbuh sebesar 13,66% (YoY).
“Ke depan, stimulus di sektor properti tersebut berpotensi turut mendukung permintaan perlindungan aset, termasuk pada segmen ritel,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menilai dampak kebijakan itu terhadap pertumbuhan premi akan berlangsung secara bertahap seiring realisasi transaksi dan proses serah terima properti.
Untuk menangkap peluang tersebut, Budi mendorong perusahaan asuransi memperkuat integrasi dengan ekosistem properti dan pembiayaan.
“Strategi yang relevan antara lain melalui penguatan kerja sama dengan perbankan dalam skema KPR dan asuransi properti, kolaborasi dengan pengembang, serta pemanfaatan kanal digital untuk memperluas distribusi,” tegasnya.
Namun, Budi mengingatkan peningkatan volume premi perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai agar pertumbuhan bersifat berkelanjutan. Risiko utama asuransi properti saat ini masih didominasi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran, yang berpotensi meningkat seiring perubahan iklim dan urbanisasi.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 yang mengatur pemberlakuan insentif PPN DTP untuk sektor perumahan pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan.
Dalam aturan tersebut, PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan kuota 40.000 unit per tahun. Dengan demikian, hingga Desember 2027, pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersial.
“Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektoral ekonomi juga,” ujar Purbaya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)