IDXChannel -Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah pada perdagangan Rabu (22/4/2026) ke level Rp17.181 per dolar AS. Rupiah hari ini bahkan sempat jatuh hingga 45 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.142 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda terutama berasal dari meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang melibatkan AS, Iran, dan sekutunya.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran guna membuka ruang negosiasi lanjutan. Namun, langkah tersebut belum mendapat respons jelas dari pihak Iran, bahkan memicu ketegangan baru menyusul rencana AS mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran.

Situasi ini berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi energi global. Lalu lintas di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, dilaporkan mengalami perlambatan signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga energi dan memperkuat posisi dolar AS sebagai aset safe haven.

Dari faktor domestik, lanjut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah juga datang dari tantangan fiskal pemerintah. Indonesia menghadapi jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun pada 2026, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Ia mengatakan, kondisi yang dikenal sebagai 'debt wall' ini menuntut strategi pembiayaan ulang dalam skala besar, di tengah kondisi pasar keuangan global yang belum stabil.

"Fenomena ini sebagai debt wall, yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta merespons risiko eksternal akibat perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Ibrahim menilai kombinasi faktor global dan domestik masih akan menekan pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

"Ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah dan penguatan dolar AS menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Di sisi lain, tekanan domestik dari kebutuhan pembiayaan utang juga menambah beban terhadap stabilitas nilai tukar," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas milik keluarga Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) bersiap melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2023 Seri A yang jatuh tempo pada 7 Juli 2026.

Direktur Keuangan Medco Energi, Anthony R. Mathias, mengungkapkan bahwa perseroan telah menyediakan dana sebesar Rp150 miliar untuk memenuhi kewajiban pokok obligasi tersebut, beserta kupon yang belum terbayar.

“Perusahaan telah menyediakan dana untuk melakukan pelunasan pembayaran obligasi pada tanggal 7 Juli 2026. Dana untuk pembayaran pokok telah ditempatkan di rekening escrow perusahaan,” ujar Anthony dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip Sabtu (21/3/2026).

Adapun, dana untuk pembayaran pokok obligasi tersebut berasal dari hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 yang dilakukan pada Juni 2025 lalu.

Sebagai informasi, penerbitan obligasi tahun 2025 tersebut menghimpun dana total sebesar Rp1 triliun, yang memang diproyeksikan untuk melunasi utang obligasi rupiah perseroan yang jatuh tempo pada tahun 2026.

Selain dana pokok di rekening escrow, Medco telah mengalokasikan dana untuk pembayaran kupon di rekening giro perseroan guna memastikan proses pelunasan berjalan tepat waktu sesuai komitmen kepada pemegang surat utang.

Hingga saat ini, manajemen MEDC menegaskan tidak memiliki rencana untuk mengubah keputusan atau hal penting lainnya terkait pelunasan tersebut.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, MEDC membidik rekor produksi minyak dan gas (migas) baru pada 2026. Seiring target tersebut, perseroan agresif menarik sejumlah fasilitas kredit dari perbankan sejak awal tahun.

Sepanjang 2025, perseroan mencatat produksi sebesar 156.000 barrel of oil equivalent per day (boepd). Pada kuartal IV/2025, produksi bahkan mencapai puncaknya di 178.000 boepd dengan rata-rata 176.000 boepd.

Sementara itu, untuk operasional tahun buku 2026, Medco menargetkan produksi 165.000–170.000 boepd. Jika tercapai, angka tersebut akan menjadi tingkat produksi tertinggi sepanjang sejarah operasional perseroan.

Untuk mendukung ekspansi tersebut, Medco menarik sejumlah fasilitas kredit sejak awal tahun. Pada 4 Februari 2026, perseroan menandatangani pinjaman Rp8 triliun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan tenor 84 bulan untuk kebutuhan operasional umum.

Pada hari yang sama, Medco juga memperoleh fasilitas kredit Rp800 miliar dari PT Bank ICBC Indonesia yang akan digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan pendanaan perusahaan dengan tenor 60 bulan.

Selanjutnya, pada 10 Maret 2026, perseroan menandatangani fasilitas kredit senilai US$100 juta atau sekitar Rp1,69 triliun dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) cabang Singapura dengan tenor 5 tahun untuk kebutuhan operasio­nal umum.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menyiapkan dana untuk melunasi pokok surat utang Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) yang akan jatuh tempo pada 30 Maret 2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menyebut telah menyediakan dana yang diperlukan untuk melakukan pelunasan pokok Surat Utang sebesar US$500 juta atau setara Rp8,49 triliun (kurs JISDOR Rp16.982). Dana pelunasan tersebut ditempatkan perseroan pada aset likuid.

“Pelunasan Surat Utang tersebut akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2026 sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam penerbitan Surat Utang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas perseroan, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Surat utang tersebut merupakan Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) yang diterbitkan BNI pada 30 Maret 2021 senilai US$500 juta dengan bunga 3,75% per tahun.

Instrumen ini diterbitkan mengacu pada ketentuan Regulation S (Reg S) berdasarkan US Securities Act dan tercatat di Singapore Stock Exchange. Adapun surat utang tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Manajemen memastikan pelunasan surat utang tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan bank dengan logo 46 itu.

“Pelunasan surat utang tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan,” ujar manajemen.

Dalam sebulan terakhir, saham BBNI turun 90 poin atau 2,01%. Kendati begitu secara tahun berjalan, saham bank dengan logo 46 itu naik tipis 20 poin atau 0,46% (year to date/YtD).

Bisnis.com, JAKARTA — Sukuk ritel perdana 2026, SR024 akan mulai ditawarkan pemerintah pada Jumat (6/3/2026). Diterbitkan pada era suku bunga rendah, kalangan analis memprediksi imbal hasil yang ditawarkan produk ini tidak akan jauh berbeda dengan SBN Ritel perdana 2026, ORI029.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi, memprediksi imbal hasil dari SR024 akan berada pada level 5,4%—6,0%. Hal itu mempertimbangkan yield SBN di pasar sekunder dengan tenor serupa.

Melansir data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), yield SBN bertenor 3 tahun kini telah berada pada level 5,43%. Sementara itu, SBN bertenor 5 tahun menawarkan yield sebesar 5,81%.

“Melihat yield SBN sekunder tenor 3—5 tahun yang berkisar di area 5,4—6,0%, proyeksi kupon SR024 kemungkinan beraada di rentang tersebut,” kata Putri kepada Bisnis, dikutip Minggu (1/3/2026).

Belum lagi, outlook Moody’s dan wanti-wanti S&P terhadap risiko kredit Indonesia, berpotensi mendorong pasar untuk meminta imbal hasil lebih besar. Putri menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan imbal hasil yang lebih kompetitif pada penerbitan kali ini.

“Sentimen negatif dari S&P maupun Moody’s dapat menjadi pertimbangan bagi DJPPR untuk menawarkan kupon yang cukup kompetitif agar tetap menarik minat investor, terutama di tengah kondisi pasar yang lebih sensitif terhadap risiko,” katanya.

Menilik data historis, penerbitan SR sebetulnya cukup dinanti pasar. Pada penerbitan SR perdana 2025, SR022 misalnya, DJPPR bahkan membukukan penjualan sebesar 132,57% dari target.

Dari Rp21 triliun target yang ditetapkan pemerintah, pasar cukup agresif menyerap produk ini hingga total penjualan mencapai Rp27,84 triliun.

Realisasi itu bahkan terjadi dalam fakta imbal hasil yang ditawarkan SR022 cenderung kecil dibandingkan dengan kupon yang ditawarkan 2 SBN Ritel lainnya yang terbit pada periode suku bunga 5,75%.

Saat itu, SR022 menawarkan imbal hasil sebesar 6,45% dan 6,55% atau jauh dibandingkan dengan ORI027 sebagai SBN Ritel perdana 2026 yang menawarkan imbal hasil sebesar 6,65%—6,75%.

Namun, kondisinya agak berbeda dengan SR023 yang hanya membukukan penjualan Rp18,73 triliun atau 93,65% dari target. Saat itu, suku bunga BI gencar dipangkas dan membuat SR023 menawarkan imbal hasil sebesar 5,80% dan 5,95%, terpaut cukup jauh dibandingkan SBR014 yang diterbitkan sebelumnya dengan imbal hasil 6,25% dan 6,35%.

Selama jarak penerbitan SBR014 dan SR023, BI memangkas suku bunga hingga 50 bps. Kalangan analis saat itu menilai, pasar masih mengekspektasikan imbal hasil yang sama besarnya dengan SBR014. Tak pelak, SR023 menjadi SBN Ritel yang mencatatkan penjualan terkecil sepanjang 2025.

Namun, kini kondisinya cukup berbeda. Bank Indonesia (BI) telah lama menahan suku bunga, sehingga ekspektasi pasar diprediksi tidak jauh berbeda dengan imbal hasil yang ditawarkan ORI029.

Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia, Ramdhan Ario Maruto bahkan memprediksikan DJPPR bakal memberikan imbal hasil sebesar 5,40—5,80%. Pasalnya, kondisi pasar dinilai tidak jauh berbeda dibandingkan periode penerbitan ORI029 sebelumnya.

“Antara 5,40 sampai 5,80%. Bisa jadi hampir sama [dengan ORI029] karena memang kondisi pasarnya sendiri tidak jauh berbeda,” kata Ramdhan.

Ihwal peluang serapan pasar, Ramdhan menilai kondisinya cukup positif. Likuiditas domestik dan upaya pendalaman pasar yang dilakukan DJPPR berpotensi memberikan serapan lebih besar terhadap produk ini.

Terlebih, SR024 menjadi SBN Ritel 2026 yang memiliki periode penawaran terpanjang. “Ya harapannya sih bisa terjual sesuai target lah. Apalagi ini kan masa penawarannya cukup panjang, antara sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran,” katanya.

Untuk diketahui, SR024 akan ditawarkan pada periode 6 Maret—15 April 2026. Nantinya, imbal hasil secara resmi akan diumumkan oleh Kementerian Keuangan sebelum masa penawaran dimulai. SR biasanya akan menawarkan imbal hasil tetap hingga jatuh tempo.

Berikut Jadwal Tentatif Masa Penawaran Obligasi Ritel 2026:

• ORI029 pada 26 Januari—19 Februari 2026
• SR024 pada 6 Maret—15 April 2026
• ST016 pada 8 Mei—3 Juni 2026
• ORI030 pada 6 Juli—30 Juli 2026
• SR025 pada 21 Agustus—16 September 2026
• SWR007 pada 4 September—21 Oktober 2026
• SBR015 pada 29 September—22 Oktober 2026
• ST017 pada 6 November—2 Desember 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, bakal menggelar lelang Surat Utang Negara pekan depan, Selasa (3/3/2026). Melalui lelang ini, pemerintah berharap dapat menghimpun dana hingga Rp33 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, pemerintah sedikitnya bakal menerbitkan 9 seri SUN untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2026. Diperinci, 3 seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang menawarkan tenor pendek dan 6 seri lainnya merupakan Obligasi Negara (ON).

Ketiga seri SPN tersebut antara lain SPN01260404 (New Issuance), SPN12260604 (Reopening), dan SPN12270304 (New Issuance). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo selama 1—12 bulan. Imbal hasil yang ditawarkan produk ini diskonto.

Sementara keenam seri obligasi yang ditawarkan antara lain FR0109(Reopening), FR0108(Reopening), FR0106(Reopening), FR0107(Reopening), FR0102(Reopening), dan FR0105(Reopening). Keenam seri ini menawarkan imbal hasil yang berkisar pada 5,87—7,12%, dengan maturity date berkisar 5—38 tahun.

Imbal hasil terbesar digenggam oleh produk FR0106 dan FR0107, dengan besaran 7,12%. Kedua produk ini masing-masing jatuh tempo pada 15 Agustus 2040 dan 15 Agustus 2045. Meskipun menggenggam imbal hasil terbesar, kedua produk ini bukan merupakan seri dengan tenggat jatuh tempo terlama.

Tenggat jatuh tempo terlama digenggam oleh produk FR0105 yang memiliki imbal hasil sebesar 6,87% dan jatuh tempo pada 15 Juli 2064. Sebaliknya, tenggat jatuh tempo tersingkat digenggam oleh FR0109 yang memiliki kupon senilai 5,87% dan jatuh tempo pada 15 Maret 2031.

”Target indikatif Rp33 triliun, dengan target maksimal dimenangkan 150% dari target indikatif,” katanya dalam pengumumannya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan ada tiga dampak yang muncul dari rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang tenor penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun, terhadap industri perbankan.

"Perpanjangan SAL, penempatannya sampai September akan mengurangi tensi perebutan dana, terutama di bank Himbara dan bank-bank besar," ujar Andry kepada wartawan, Rabu (25/2).

Dia menjelaskan, ketika perebutan dana alias likuiditas menyempit, maka potensi perbankan untuk menurunkan suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) terbuka.

"Kalau suku bunga DPK turun, harusnya bunga kredit juga turun," jelasnya.

Andry mengatakan ada tiga alasan utama kebijakan untuk memperpanjang tenor SAL bisa berdampak positif bagi industri perbankan.

Pertama, meredakan tensi perebutan likuiditas oleh bank-bank besar. Andry mengatakan jika penempatan SAL dibiarkan jatuh tempo pada 13 Maret 2026, maka tekanan likuiditas bakal meningkat.

"Momentumnya kurang pas. Di saat bersamaan demand likuiditas meningkat karena kebutuhan pendanaan korporasi dan persiapan Lebaran," ungkap Andry.

Kedua, perpanjang tenor SAL hingga September 2026 mampu mendorong pertumbuhan kredit. Hal ini didukung ruang perbankan untuk menurunkan bunga kredit.

"Sejauh ini proyeksi pertumbuhan kredit industri perbankan (2026) antara 9-11 persen," katanya.

Ketiga, Andry mengatakan meredanya tekanan likuiditas berpotensi menurunkan tensi suku bunga. Andry menilai saat ini dampak penurunan suku bunga belum optimal mendorong suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) alias bunga simpanan turun.

Menurutnya, kondisi likuiditas yang lebih terjaga menekan potensi perbankan untuk menaikkan suku bunga demi menarik dana. Alhasil, biaya dana atau cost of fund perbankan menjadi lebih stabil.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memastikan pemerintah memperpanjang penempatan dana Rp200 triliun diperbankan selama enam bulan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan agar tetap stabil hingga September mendatang.

Purbaya menjelaskan, tambahan dana Rp200 triliun yang jatuh tempo 13 Maret 2026 nanti akan langsung diperpanjang. Dengan demikian, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas akibat penarikan dana pemerintah.

"Penambahan Rp200 triliun saat itu tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Senin (23/2).

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang sukuk pada Selasa (24/2) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan hanya mampu menghimpun total penawaran masuk senilai Rp35,61 triliun. Nilai penawaran ini terkecil sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan data DJPPR, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada Selasa (24/2/2026) mencatatkan total penawaran masuk senilai Rp35.612.800.000.000. Dari total tersebut, investor cenderung memburu tenor panjang yang diwakili dalam produk Project Based Sukuk (PBS).

Adapun pada lelang kali ini, DJPPR menawarkan total 8 seri sukuk. Sebanyak 3 seri merupakan bertenor pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Diperinci, SPNS06042026 mendapatkan total penawaran masuk senilai Rp530 miliar, SPNS10082026 senilai Rp2,40 triliun, dan SPNS23112026 senilai Rp6,35 triliun.

Meskipun begitu, pemerintah hanya memenangkan masing-masing Rp400 miliar, 2,35 triliun, dan Rp6,25 triliun untuk setiap seri. Dengan begitu, nilai bid-to-cover-ratio SPNS06042026 tercatat sebesar 1,33 kali, SPNS10082026 sebesar 1,02 kali, dan SPNS23112026 sebanyak 1,02 kali.

Seri SPNS semula menawarkan tingkat imbal hasil diskonto, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,45—4,80%. Tenggat maturity date produk ini selama 2—9 bulan.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Sementara itu, pada seri PBS, nilai penawaran masuk terbesar didapatkan oleh PBS030 senilai Rp10,89 triliun. Hanya saja, pemerintah hanya memenangkan sekitar Rp3,25 triliun, sehingga nilai bid-to-cover-ratio mencapai 3,35 kali dan menjadi yang terbesar dalam lelang kali ini. Seri PBS030 sekaligus mengantongi tenggat jatuh tempo 15 Juli 2028, dengan yield rata-rata tertimbang sebesar 5,20%.

Mengekor di belakangnya, seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk senilai Rp9,03 triliun, dengan nominal dimenangkan senilai Rp3,45 triliun. Dus, nilai bid-to-cover-ratio mencapai 2,62 kali, menjadi tertinggi kedua setelah PBS030. PBS038 sekaligus mengantongi jatuh tempo pada 15 Desember 2049, dengan yield rata-rata dimenangkan sebesar 6,70%.

Sisanya, seri PBS mencatatkan nilai penawaran masuk berkisar pada Rp2,94 triliun—Rp1,24 triliun. Besaran bid-to-cover-ratio juga berkisar pada 1,34 kali—2,48 kali. Seri PBS sendiri menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 5,00—6,87%. Namun, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,20—6,70%.

Adapun lelang kali ini merupakan lelang sukuk dengan nilai penawaran terkecil sepanjang tahun berjalan 2026. Lelang sukuk perdana 2026 misalnya, membukukan penawaran masuk senilai Rp55,26 triliun, lelang kedua senilai Rp38,59 triliun, dan lelang ketiga senilai Rp43,82 triliun. Lelang sukuk belakangan bergerak fluktuatif, tetapi cenderung membukukan penawaran yang menurun.

Bisnis.com, JAKARTA – Lelang sukuk pada Selasa (24/2) yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan hanya mampu menghimpun total penawaran masuk senilai Rp35,61 triliun. Nilai penawaran ini terkecil sepanjang tahun berjalan 2026.

Berdasarkan data DJPPR, lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada Selasa (24/2/2026) mencatatkan total penawaran masuk senilai Rp35.612.800.000.000. Dari total tersebut, investor cenderung memburu tenor panjang yang diwakili dalam produk Project Based Sukuk (PBS).

Adapun pada lelang kali ini, DJPPR menawarkan total 8 seri sukuk. Sebanyak 3 seri merupakan bertenor pendek melalui Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). Diperinci, SPNS06042026 mendapatkan total penawaran masuk senilai Rp530 miliar, SPNS10082026 senilai Rp2,40 triliun, dan SPNS23112026 senilai Rp6,35 triliun.

Meskipun begitu, pemerintah hanya memenangkan masing-masing Rp400 miliar, 2,35 triliun, dan Rp6,25 triliun untuk setiap seri. Dengan begitu, nilai bid-to-cover-ratio SPNS06042026 tercatat sebesar 1,33 kali, SPNS10082026 sebesar 1,02 kali, dan SPNS23112026 sebanyak 1,02 kali.

Seri SPNS semula menawarkan tingkat imbal hasil diskonto, dengan yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,45—4,80%. Tenggat maturity date produk ini selama 2—9 bulan.

Adapun bid-to-cover-ratio merupakan indikator guna mengetahui tingkat permintaan investor terhadap satu produk. Bid-to-cover-ratio membagi antara total penawaran masuk dengan total penawaran dimenangkan. Dus, semakin tinggi angka bid-to-cover-ratio, berarti semakin banyak penawaran yang masuk.

Sementara itu, pada seri PBS, nilai penawaran masuk terbesar didapatkan oleh PBS030 senilai Rp10,89 triliun. Hanya saja, pemerintah hanya memenangkan sekitar Rp3,25 triliun, sehingga nilai bid-to-cover-ratio mencapai 3,35 kali dan menjadi yang terbesar dalam lelang kali ini. Seri PBS030 sekaligus mengantongi tenggat jatuh tempo 15 Juli 2028, dengan yield rata-rata tertimbang sebesar 5,20%.

Mengekor di belakangnya, seri PBS038 mencatatkan penawaran masuk senilai Rp9,03 triliun, dengan nominal dimenangkan senilai Rp3,45 triliun. Dus, nilai bid-to-cover-ratio mencapai 2,62 kali, menjadi tertinggi kedua setelah PBS030. PBS038 sekaligus mengantongi jatuh tempo pada 15 Desember 2049, dengan yield rata-rata dimenangkan sebesar 6,70%.

Sisanya, seri PBS mencatatkan nilai penawaran masuk berkisar pada Rp2,94 triliun—Rp1,24 triliun. Besaran bid-to-cover-ratio juga berkisar pada 1,34 kali—2,48 kali. Seri PBS sendiri menawarkan tingkat imbal hasil sebesar 5,00—6,87%. Namun, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,20—6,70%.

Adapun lelang kali ini merupakan lelang sukuk dengan nilai penawaran terkecil sepanjang tahun berjalan 2026. Lelang sukuk perdana 2026 misalnya, membukukan penawaran masuk senilai Rp55,26 triliun, lelang kedua senilai Rp38,59 triliun, dan lelang ketiga senilai Rp43,82 triliun. Lelang sukuk belakangan bergerak fluktuatif, tetapi cenderung membukukan penawaran yang menurun.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Pegadaian dihadapkan pada surat utang jatuh tempo pada Juni 2026 dengan akumulasi nilai pokok sebesar Rp4,61 triliun.

Berdasarkan catatan Pefindo, terdapat tiga surat utang Pegadaian yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Pertama, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2025 Seri A senilai Rp2,14 triliun.

Kedua, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 Seri A senilai Rp954,3 miliar. Ketiga, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2025 Seri A senilai Rp1,51 triliun.

Secara akumulasi, nilai pokok tiga surat utang Pegadaian itu mencapai Rp4,61 triliun. Ketiga surat utang Pegadaian itu jatuh tempo pada waktu yang sama, yaitu 8 Juni 2026.

Analis Pefindo memaparkan bahwa Pegadaian berencana melunasi surat utang yang jatuh tempo tersebut menggunakan dana eksternal. Langkah itu didukung oleh fasilitas kredit yang belum digunakan yang tercatat sebesar Rp20,4 triliun per Desember 2025.

“Selain itu, perusahaan mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp620,5 miliar per akhir Desember 2025,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Pefindo juga mencatat bahwa Pegadaian mengestimasi penerimaan angsuran pembiayaan sebesar Rp31,3 triliun per bulan.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memandang bahwa pertukaran surat utang (debt switch) dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi yang kredibel selama batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap dijaga.

Sebab, bagi Indonesia, kredibilitas kebijakan dinilai sangat bergantung pada persepsi bahwa batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap dijaga dengan jelas.

“Selama batas ini dijaga, debt switch dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi yang kredibel. Namun jika batas tersebut mulai kabur, maka efektivitasnya justru bisa berbalik dan meningkatkan premi risiko,” kata Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Belum lama ini, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati untuk melanjutkan pertukaran surat utang atau debt switch pada tahun ini. Yusuf menilai, respons pasar terhadap kebijakan ini cenderung pragmatis dan netral-positif, bukan euforia.

“Investor melihat debt switch sebagai bagian dari toolkit manajemen utang yang normal, apalagi Indonesia sudah melakukannya pada 2021, 2022, dan 2025. Konsistensi ini justru memperkuat persepsi bahwa otoritas fiskal memiliki strategi yang terstruktur dalam mengelola risiko jatuh tempo,” jelas dia.

Namun di sisi lain, Yusuf juga mengingatkan bahwa frekuensi penggunaan yang terlalu sering bisa memunculkan pertanyaan tentang ketergantungan pemerintah pada dukungan bank sentral, terutama jika dilakukan dalam skala besar.

“Jadi persepsi pasar sangat bergantung pada konteks. Jika dilakukan secara terbatas, transparan, dan berbasis mekanisme pasar, maka akan dipandang sebagai sinyal stabilitas. Tetapi jika skalanya membesar secara struktural, pasar bisa mulai mempertanyakan batas antara koordinasi dan potensi fiscal dominance,” kata Yusuf.

Dalam hal ini, imbuh dia, parameter dan rambu-rambu menjadi sangat penting untuk menjaga independensi bank sentral.

Secara operasional, menurut Yusuf, terdapat tiga faktor kunci yang menentukan sejauh mana intervensi seperti debt switch masih berada dalam batas yang sehat.

Pertama adalah posisi fiskal awal pemerintah. Semakin kuat posisi fiskal, maka semakin kecil kebutuhan intervensi, sehingga independensi bank sentral lebih terjaga.

Kedua, level suku bunga kebijakan. Ketika suku bunga tinggi, intervensi obligasi memiliki implikasi moneter yang lebih besar sehingga harus lebih hati-hati.

Ketiga, tingkat keterkaitan antara pasar obligasi dan sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin tinggi korelasinya, maka semakin besar risiko bahwa gangguan di pasar SBN akan menyebar ke sistem keuangan.

Selain itu, Yusuf mengingatkan prinsip kelembagaan yang harus dijaga, yaitu intervensi harus bersifat market-based, terbatas skalanya, transparan, dan tidak digunakan untuk pembiayaan defisit secara langsung.

“Debt switch yang dilakukan melalui mekanisme pasar sekunder dan dengan harga pasar masih dapat dikategorikan sebagai bagian dari operasi moneter yang sah, bukan pembiayaan fiskal,” kata Yusuf.

Sebelumnya, BI menyepakati rencana pelaksanaan transaksi debt switch SBN dengan Pemerintah tahun 2026 sesuai dengan jumlah SBN yang jatuh tempo pada tahun tersebut sebesar Rp173,4 triliun.

Adapun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap terhadap SBN yang dimiliki BI dengan setelmen sebelum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini sebagaimana hasil dari rapat Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Tahun 2026 pada Jumat (20/2).

Otoritas menyatakan, pembelian SBN oleh BI dari pasar sekunder akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme bilateral debt switch dengan Pemerintah, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI ini telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021, 2022, dan 2025.

Per 16 Desember 2025 , BI membeli SBN dengan nilai mencapai Rp327,45 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp241,99 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah memperpanjang penempatan dana Rp200 triliun di perbankan selama enam bulan ke depan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan agar tetap stabil hingga September mendatang.

Purbaya menjelaskan, tambahan dana Rp200 triliun yang jatuh tempo pada 13 Maret 2026 nanti akan langsung diperpanjang. Dengan demikian, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas akibat penarikan dana pemerintah.

"Penambahan Rp200 triliun saat itu tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Senin (23/2).

Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran bahwa likuiditas perbankan akan tergerus ketika dana pemerintah jatuh tempo pada Maret mendatang. Ia memastikan perpanjangan tersebut sehingga tidak akan ada penurunan likuiditas secara tiba-tiba.

"Jangan banyak orang itu, Maret habis apakah banknya akan turun likuiditas karena uangnya ditarik dari pemerintah? Dengan pernyataan barusan saya tegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kami akan evaluasi kembali di September nanti, enam bulan setelah perpanjangan," jelasnya.

Purbaya menyebut kebijakan fiskal melalui penempatan dana tersebut terus dikoordinasikan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia. Sejak penempatan pada September hingga Februari, strategi ini disebut konsisten mendukung likuiditas primer (M0).

Ia mengungkapkan, pada awal Februari pertumbuhan M0 masih tercatat 11,7 persen. Kondisi itu dinilai memberi ruang bagi pertumbuhan kredit agar tetap berada di level dua digit.

"Ini memberi ruang seperti ini untuk kredit untuk tumbuh double digit juga. Pertumbuhan M0 akan dijaga tetap double digit, Bank Indonesia berkomitmen akan mendukung pemerintah dalam hal ini," katanya.

Menurut Purbaya, hasil koordinasi fiskal dan moneter tersebut mulai terlihat dari pertumbuhan kredit yang mencapai 10 persen pada Januari. Selain itu, suku bunga kredit juga terus menunjukkan tren penurunan dan semakin kompetitif bagi masyarakat.

"Suku bunga kredit sudah turun ke 8,80 persen per Januari 2026 dibandingkan dengan Agustus lalu yang berada pada level 9,12 persen. Komitmen koordinasi kebijakan yang disepakati dengan BI akan terus dijaga dan kami bertemu Gubernur BI Jumat lalu untuk konsolidasi kebijakan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ritel Jaya Abadi atau Erspo mendapatkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Grand Best Indonesia atau PT GBI. Erspo disebut memiliki utang senilai Rp1 miliar yang jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 2025.

Kuasa Hukum PT GBI Ricky K. Margono menjelaskan bahwa PT GBI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Erspo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun, proses persidangan pertama dari permohonan PKPU itu telah dijadwalkan pada hari esok hari, Kamis (19/2/2026).

"Langkah hukum tersebut diambil atas kewajiban pembayaran utang Erspo kepada klien kami senilai lebih dari Rp1 miliar yang jatuh tempo dan dapat ditagih sejak tahun 2025, juga kepada kreditor lainnya," ujar Ricky dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (18/2/2026).

Ricky menjelaskan meskipun produk jersey Timnas hasil produksi PT GBI laku keras di pasaran seiring prestasi gemilang Timnas Indonesia, Erspo hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya dan tidak memberikan kepastian pembayaran.

Upaya persuasif juga menurutnya tidak diindahkan sebelum menempuh jalur hukum. Kuasa hukum telah mengedepankan itikad baik dengan mengundang Erspo untuk bermusyawarah lebih dari tiga kali.

Namun, menurutnya, upaya kekeluargaan tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada realisasi pembayaran, maupun skema penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Erspo mengabaikan berita acara pertemuan yang sebelumnya telah disepakati, termasuk janji pembayaran melalui mekanisme angsuran. Kelalaian tersebut menurutnya secara langsung mengganggu arus kas atau cashflow PT GBI.

PT GBI pun menilai PKPU menjadi mekanisme yang terstruktur dan transparan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

"Kami sangat menyayangkan sikap Erspo yang terkesan menghentikan pembayaran tepat setelah dinamika prestasi Timnas di Kualifikasi Piala Dunia terhenti, sehingga dalam hal ini Erspo menunjukan tidak adanya itikad baik kepada klien kami," katanya.

Erspo sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di industri ritel fashion dengan fokus pada produk berkualitas untuk atlet dan penggemar olahraga. Erspo dikenal publik sebagai apparel resmi dari Timnas sepak bola Indonesia sejak 2023.