#30 tag 24jam
Ginandjar Kartasasmita ungkap upaya perkuat rupiah di era reformasi
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan langkah-langkah kunci yang dilakukan ... [342] url asal
Jawaban yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan
Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan langkah-langkah kunci yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah pada masa krisis ekonomi dan era awal reformasi.
Dalam acara peluncuran buku berjudul Ginandjar Kartasasmita Pengabdian dari Masa ke Masa: Perjalanan, Pergulatan Hidup dan Pemikiran di Jakarta, Kamis, ia menegaskan bahwa faktor utama pemulihan nilai tukar rupiah saat itu adalah pemulihan kepercayaan baik dari sisi pasar maupun masyarakat.
“Jawaban yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan," katanya.
Ia menjelaskan krisis ekonomi 1997–1998 tidak semata-mata disebabkan oleh gejolak moneter, melainkan berakar pada hilangnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah.
Dalam pandangannya, kondisi tersebut memicu ketidakstabilan ekonomi yang berujung pada lonjakan inflasi dan pelemahan tajam nilai tukar mata uang Indonesia hingga menyentuh kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Dirinya yang menjabat sebagai Menko Ekuin pada 1998-1999 menggambarkan situasi kala itu sebagai periode penuh ketidakpastian.
Oleh karena itu, untuk menahan pelemahan lebih dalam, pemerintah saat itu katanya menggandeng lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia guna memperoleh dukungan devisa.
“Kita tentu dibantu oleh lembaga internasional, oleh IMF. Karena apa? Karena pada waktu itu devisa kita sudah habis, terus keluar," ucapnya.
"Jadi, untuk sementara, kita dapat dukungan devisa dari IMF, dari World Bank dan memang dipersyaratkan dengan berbagai syaratnya. Karena itu kita butuhkan untuk menjaga agar supaya rupiahnya tidak lebih banyak menurun dan secara perlahan meningkat,” katanya lagi.
Selain dukungan eksternal, ia menekankan pentingnya koordinasi solid antarotoritas ekonomi domestik, terutama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dalam memulihkan kepercayaan terhadap rupiah.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menilai Ginandjar sebagai sosok penting yang telah meletakkan fondasi pembangunan Indonesia modern.
"Pak Ginandjar adalah orang-orang yang meletakkan dasar-dasar bagi kementerian dan lembaga untuk melanjutkan kepemimpinan selanjutnya," katanya.
"Satu lagi yang saya juga ada dalam catatan tulisan saya Pak Ginandjar meletakkan dasar-dasar pengembangan wirausaha dan dasar-dasar hilirisasi," lanjutnya lagi.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Ganjar Pastikan PDIP Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa pihaknya menolak tegas usulan Pilkada via DPRD. [241] url asal
#pdip-tolak-pilkada-dprd #pdip #pdi-perjuangan #pilkada-dprd #ganjar-pranowo-pdip #pemilihan-kepala-daerah-langsung #pdip-dukung-pilkada-langsung #sejarah-pilkada-indonesia #pilkada-era-reformasi #pilk
(Bisnis.Com - Terbaru) 10/01/26 17:09
v/99306/
Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan sikap terkait dengan usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Partai dengan lambang banteng ini dengan tegas menolak usulan tersebut.
Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo menyatakan PDIP lebih condong memilih kepala daerah secara langsung dibandingkan dengan DPRD.
"Sikap PDI perjuangan sangat jelas. Kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung," kata Ganjar di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Dia menjelaskan, pemilihan kepala daerah di Tanah Air memiliki historis panjang. Misalnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sudah ada sejak era orde baru.
Setelah itu, mekanisme pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat setelah era reformasi. Tepatnya, pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Nah pada saat itu ujian-ujian, judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung," pungkasnya.
Sekadar informasi, sejumlah partai politik memilih mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satu partai itu adalah Gerindra.
Gerindra mendukung usulan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, melalui mekanisme DPRD karen lebih efisien.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono mengatakan salah satu alasan pemilihan itu karena pemilihan melalui DPRD dapat memangkas berbagai tahapan, mulai dari proses dan waktu penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, hingga kebutuhan anggaran dan ongkos politik secara keseluruhan.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (29/12/2025).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)