Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang masih membahas insentif motor listrik untuk tahun ini dengan Kementerian Keuangan. Diharapkan pembahasan bisa segara diselesaikan dan implementasikan.

Menurut Agus, koordinasi terus dilakukan karena memang pemerintah mendorong peningkatan konsumsi motor listrik di dalam negeri.

"Kita sedang berbicara dengan Kementerian Keuangan khususnya untuk insentif motor listrik," kata Agus ditemui dalam peluncuran buku Ginandjar Kartasasmita di Jakarta, Kamis (9/4).

Agus menekankan ini juga bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Kebijakan ini untuk mengurangi ketergantungan dari energi fosil.

"Pesan dari Bapak Presiden sangat jelas bahwa semua kendaraan itu ke depan berbasis listrik. Ya, karena memang sekarang semakin kelihatan kepentingannya untuk itu, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil," katanya.

Terkait dengan besaran anggaran, Agus mengatakan masih dalam pembahasan juga. Namun, tidak menutup kemungkinan besarannya sama dengan tahun lalu.

[Gambas:Youtube]

"Masih dibicarakan, nanti ya," imbuhnya.

Insentif motor listrik terakhir diberikan pada 2024, besarannya Rp7 juta per unit dengan kuota 50 ribu kendaraan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023.

Namun, setelah kebijakan berakhir pada Desember 2024, belum lagi dilanjutkan. Diharapkan pada 2026 ini, kebijakan bisa berlanjut sejalan dengan arahan presiden.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Ekuin) era Presiden RI ke-2 Soeharto Ginandjar Kartasasmita mengungkap 'jamu kuat' untuk mengembalikan kejayaan rupiah ketika krisis moneter pada 1998.

Strategi paling utama, menurut Ginandjar, adalah memulihkan kepercayaan pasar kepada perekonomian.

Pada bukunya yang bertajuk 'Pengabdian dari Masa ke Masa', Ginandjar menuliskan depresiasi rupiah paling dalam terjadi pada Juni 1998. Kala itu, Mata Uang Garuda terjun bebas hingga menyentuh Rp15 ribu per dolar AS dalam waktu singkat.

"Krisis kan sudah terjadi berkali-kali dan setiap krisis itu berbeda-berbeda penyebabnya, tapi paling utama adalah apapun krisisnya, jawaban yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan. Kepercayaan pasar, kepada ekonomi kita, kepercayaan masyarakat Indonesia," ujar Ginandjar dalam peluncuran bukunya di Menara Kompas, Kamis (9/4).

Secara rinci, dalam bukunya Ginandjar menyebutkan sebelum krisis moneter, nilai tukar rupiah stabil di sekitar Rp2.300-Rp2.400 per dolar AS. Namun, memasuki Januari 1998, rupiah melemah ke Rp5.00 per dolar AS dan semakin tertekan parah ke Rp7.000 hingga Rp8.500 per dolar AS pada Februari dan Maret.

Lalu, pada April 1998, rupiah sempat menguat dari Rp8.500 ke Rp8.000 per dolar AS. Hingga akhirnya pada Juni tahun itu, rupiah terjun bebas ke Rp15 ribu per dolar AS.

Ginandjar menyebutkan tim ekonomi di bawah kepemimpinannya berusaha memulihkan rupiah. Pasalnya, kondisi itu melumpuhkan perekonomian dalam negeri.

Langkah yang ditempuh mengembalikan kepercayaan pasar yang tak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Sinergi dengan Bank Indonesia dinilai menjadi sangat penting.

"Pada waktu itu, alhamdulillah ya kerja sama di antara menteri-menteri ekonomi bisa kita jaga dengan baik. Yang utama kan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, itu dua yang paling utama. Jadi kepercayaan kepada rupiah harus kembali gitu," katanya.

Berkat koordinasi dan sinergi lintas sektor hingga lembaga global, ayah dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ini berhasil memperkuat rupiah di bawah Rp10 ribu dolar per AS.

"Jadi rakyat tidak lagi membuang rupiah, membeli dolar tapi kembali dia membeli rupiah untuk investasi, untuk impor dan sebagainya. Kan kuncinya itu. Jadi BI tidak lagi mencetak rupiah," imbuhnya.

Tak hanya itu, penguatan rupiah kala itu bisa terjadi berkat dukungan lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF), World Bank WB), dan Asian Development Bank (ADB).

Bantuan lembaga asing ini dinilai sangat perlu karena pemerintah kala itu sudah tidak memiliki anggaran alias batas defisit mencapai tingkat maksimal. Tentu saja, ia memastikan bantuan betul-betul digunakan untuk membalikkan keadaan dari krisis.

"Yang paling penting adalah memastikan bahwa bantuan itu digunakan dengan baik dan tidak dikorupsi. Kalau kepercayaan itu terjaga, mereka akan terus mendukung," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan rupiah menjadi pukulan besar dalam krisis ekonomi 1997-1998. Nilai tukar yang semula stabil di kisaran Rp 2.300 hingga Rp 2.400 per dollar AS jatuh hingga sekitar Rp 15.000 pada Juni 1998.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Soeharto, Ginandjar Kartasasmita, terlibat dalam upaya penyelamatan ekonomi saat itu.

Dalam bukunya “Ginandjar Kartasasmita Pengabdian dari Masa ke Masa”, ia menggambarkan situasi sebagai momen hilangnya kepercayaan pasar.

Nilai rupiah yang sebelumnya stabil mulai ditinggalkan pelaku pasar. Dampaknya menjalar ke seluruh sektor ekonomi.

Perdagangan internasional terganggu. Perbankan nasional kehilangan kredibilitas di mata dunia.

"Bank-bank Indonesia tidak bisa membuka L/C (letter of credit) untuk impor karena kita tidak lagi dipercaya oleh bank-bank luar negeri," ungkap Ginandjar, dikutip Kamis (9/8/2025).

Tanpa L/C, impor bahan baku terhenti. Industri kesulitan memperoleh suku cadang dan bahan baku.

Produksi berhenti. Pengangguran meningkat. Krisis sosial ikut meluas.

Tim ekonomi berupaya menahan kejatuhan rupiah. Target awal diarahkan ke level yang lebih realistis.

"Waktu itu kita mau menekan kembali rupiah sampai di bawah Rp10.000 per dolar AS, itu sudah bagus banget," kata Ginandjar.

Stabilisasi nilai tukar menjadi kunci pemulihan. Kepercayaan pasar perlu dikembalikan untuk menghentikan pelarian modal dan menggerakkan kembali industri.

Krisis rupiah dinilai sebagai krisis kepercayaan. Penanganan diarahkan pada kebijakan yang terukur dan terarah.

Presiden saat itu, B J Habibie, menugaskan pemulihan ekonomi. Ginandjar fokus menangani persoalan mendesak.

"Saya berjanji kepada Presiden untuk semaksimal mungkin. Dengan mengesampingkan berbagai kontroversi yang mengiringi Presiden Habibie dan pengangkatan sejumlah menteri, saya segera fokus menangani persoalan ekonomi yang mendesak," katanya.

Nilai tukar rupiah yang melampaui Rp 10.000 menjadi titik kritis. Prioritas diarahkan pada pemulihan kepercayaan pasar.

Dukungan internasional dinilai penting. Negara kreditor menyatakan kesiapan membantu melalui kerja sama dengan Dana Moneter Internasional.

"Saya segera mulai menangani persoalan-persoalan ekonomi yang mendesak. Jelas bagi saya bahwa ketika kondisi ekonomi semakin kritis dengan nilai tukar rupiah diperdagangkan di atas Rp 10.000 terhadap dolar AS dari Rp 2.400 sebelum krisis, kami perlu memulihkan kepercayaan pasar; dan untuk itu, dukungan internasional sangat krusial," katanya.

Jawaban yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan langkah-langkah kunci yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah pada masa krisis ekonomi dan era awal reformasi.

Dalam acara peluncuran buku berjudul Ginandjar Kartasasmita Pengabdian dari Masa ke Masa: Perjalanan, Pergulatan Hidup dan Pemikiran di Jakarta, Kamis, ia menegaskan bahwa faktor utama pemulihan nilai tukar rupiah saat itu adalah pemulihan kepercayaan baik dari sisi pasar maupun masyarakat.

“Jawaban yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan," katanya.

Ia menjelaskan krisis ekonomi 1997–1998 tidak semata-mata disebabkan oleh gejolak moneter, melainkan berakar pada hilangnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah.

Dalam pandangannya, kondisi tersebut memicu ketidakstabilan ekonomi yang berujung pada lonjakan inflasi dan pelemahan tajam nilai tukar mata uang Indonesia hingga menyentuh kisaran Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

Dirinya yang menjabat sebagai Menko Ekuin pada 1998-1999 menggambarkan situasi kala itu sebagai periode penuh ketidakpastian.

Oleh karena itu, untuk menahan pelemahan lebih dalam, pemerintah saat itu katanya menggandeng lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia guna memperoleh dukungan devisa.

“Kita tentu dibantu oleh lembaga internasional, oleh IMF. Karena apa? Karena pada waktu itu devisa kita sudah habis, terus keluar," ucapnya.

"Jadi, untuk sementara, kita dapat dukungan devisa dari IMF, dari World Bank dan memang dipersyaratkan dengan berbagai syaratnya. Karena itu kita butuhkan untuk menjaga agar supaya rupiahnya tidak lebih banyak menurun dan secara perlahan meningkat,” katanya lagi.

Selain dukungan eksternal, ia menekankan pentingnya koordinasi solid antarotoritas ekonomi domestik, terutama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dalam memulihkan kepercayaan terhadap rupiah.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menilai Ginandjar sebagai sosok penting yang telah meletakkan fondasi pembangunan Indonesia modern.

"Pak Ginandjar adalah orang-orang yang meletakkan dasar-dasar bagi kementerian dan lembaga untuk melanjutkan kepemimpinan selanjutnya," katanya.

"Satu lagi yang saya juga ada dalam catatan tulisan saya Pak Ginandjar meletakkan dasar-dasar pengembangan wirausaha dan dasar-dasar hilirisasi," lanjutnya lagi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Buku biografi tokoh nasional Ginandjar Kartasasmita berjudul “Pengabdian dari Masa ke Masa: Perjalanan, Pergulatan dan Pemikiran” resmi diluncurkan.

Buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas (PBK) ini mengulas panjang perjalanan karier dan pemikiran Ginandjar sejak era Presiden Soekarno hingga masa reformasi.

Dalam peluncuran tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyoroti kontribusi besar Ginandjar dalam meletakkan fondasi pembangunan nasional, khususnya di bidang hilirisasi dan pengembangan wirausaha.

Buku ini merekam perjalanan panjang Ginandjar Kartasasmita yang telah berkiprah sejak 1965, mulai dari masa pemerintahan Presiden Soekarno, kemudian selama 32 tahun di era Presiden Soeharto, hingga masa Presiden BJ Habibie.

Selain itu, Ginandjar juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR (1999–2004), Ketua DPD (2004–2009), serta Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (2009–2014).

Rachmat mengaku telah mengenal sosok Ginandjar sejak usia muda, meski awalnya hanya melalui cerita orang tua dan lingkungan sekitarnya.

“Saya mengenal Pak Ginandjar sejak remaja, dari cerita orang tua dan rekan-rekan mereka. Dari situ saya membayangkan bagaimana sosok beliau pada masa itu,” ujar Rachmat di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Rachmat juga menggambarkan Ginandjar sebagai sosok pemimpin yang disiplin dan memiliki standar kerja tinggi, yang turut membentuk kultur kerja di Bappenas hingga saat ini.

“Saya mengenal Pak Ginandjar sebagai sosok yang sangat tegas dan disiplin. Cara beliau bekerja membentuk kualitas sumber daya manusia di Bappenas yang saya rasakan hingga sekarang,” kata Rachmat.

Menurutnya, warisan kepemimpinan tersebut terlihat dari kualitas para pejabat dan birokrat yang merupakan hasil didikan era Ginandjar.

“Saya mewarisi orang-orang terbaik di Bappenas, dan itu tidak lepas dari karya dan didikan Pak Ginandjar,” ujarnya.

Dalam pandangannya, salah satu kontribusi penting Ginandjar adalah dalam meletakkan fondasi pembangunan ekonomi modern Indonesia, terutama melalui konsep hilirisasi dan pengembangan wirausaha.

“Pak Ginandjar meletakkan dasar-dasar pengembangan wirausaha. Beliau juga meletakkan dasar-dasar hilirisasi,” tegas Rachmat.

Ia menjelaskan, pemikiran tersebut tercermin dalam gagasan industrialisasi berbasis agroindustri yang pernah disampaikan Ginandjar dalam pidato akademiknya.

“Konsep industrialisasi yang beliau dorong saat itu adalah agroindustri. Ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan kita,” lanjutnya.

Rachmat menilai, gagasan-gagasan Ginandjar masih sangat relevan untuk menjawab tantangan pembangunan saat ini, termasuk dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045.

“Kalau ide-ide Pak Ginandjar ini dilanjutkan, insya Allah kita selamat mencapai Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan buku tersebut sebagai referensi bagi para perencana pembangunan, khususnya di lingkungan Bappenas.

“Saya akan mewajibkan para pimpinan di Bappenas untuk membaca buku ini sebagai bahan pembelajaran,” tegas Rachmat.

Sebagai informasi, Ginandjar Kartasasmita merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan politik dan pembangunan Indonesia. Dia lahir pada 9 April 1941, dan dikenal sebagai politikus senior yang pernah menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari menteri di era Orde Baru, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Sejak muda, Ginandjar telah menunjukkan jiwa nasionalisme yang kuat. Ia mengenyam pendidikan di Kolese Kanisius Jakarta sebelum melanjutkan studi ke Institut Teknologi Bandung (ITB). Tak lama kemudian, ia memperoleh beasiswa ke Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, Jepang, dan menempuh pendidikan teknik kimia pada 1960–1965. Pengalaman bergaul dengan berbagai latar belakang selama masa pendidikan turut membentuk pandangan kebangsaannya.

Sekembalinya ke Indonesia pada 1965, ia memulai karier di lingkungan militer dan pemerintahan, termasuk di Komando Operasi Tertinggi (KOTI) dan Sekretariat Kabinet. Kariernya terus berkembang hingga masuk ke lingkaran pemerintahan Orde Baru, di mana ia aktif sejak 1970-an. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi, serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Dalam perjalanan kariernya, Ginandjar dikenal sebagai teknokrat yang berperan dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Meski kerap dikaitkan dengan rezim Orde Baru, ia menegaskan posisinya sebagai profesional dalam pemerintahan. Ia juga tercatat sebagai salah satu tokoh yang turut mendorong Presiden Soeharto mundur pada 1998, setelah menolak bergabung dalam kabinet baru yang direncanakan saat itu.

Pada era reformasi, perannya tetap berlanjut. Ia terpilih sebagai Ketua pertama DPD RI pada 2004 dan menjabat hingga 2009, serta sebelumnya menjadi Wakil Ketua MPR RI periode 1999–2004. Setelah itu, ia juga dipercaya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2010–2014.

Di luar jabatan politik, Ginandjar juga aktif di bidang akademik dan organisasi, termasuk menjadi profesor di Universitas Brawijaya serta terlibat dalam berbagai lembaga pendidikan dan profesi. Ia dikenal sebagai sosok yang meletakkan dasar penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam perencanaan ekonomi dan industrialisasi.

Meski sempat tersandung kasus hukum pada 2001 terkait dugaan korupsi, ia membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya bermuatan politik. Kasus tersebut menjadi bagian dari dinamika perjalanan hidupnya sebagai tokoh publik.