#30 tag 24jam
Jakarta Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah Demi Lingkungan Lebih Bersih
Pemprov DKI Jakarta ajak warga pilah sampah dari rumah untuk kurangi volume sampah, dukung lingkungan bersih, dan hadapi darurat sampah menjelang 2026. [359] url asal
#jakarta-bersih #pilah-sampah #sampah-rumah #pengurangan-sampah #sampah-organik #daur-ulang-sampah #sampah-rumah-tangga #instruksi-gubernur #gerakan-pilah-sampah #sampah-residu #tpst-bantargebang #eduk
(Bisnis.Com - Terbaru) 10/05/26 04:00
v/216762/
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat gerakan pengurangan sampah dari sumber melalui deklarasi “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” yang digelar dalam rangkaian HUT ke-499 Jakarta menuju 5 abad, Minggu (10/5/2026) di Koridor Jalan H.R. Rasuna Said, Pasar Festival.
Kegiatan ini mengajak masyarakat berperan aktif mengelola sampah sejak dari rumah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi menegaskan bahwa pemilahan sampah dari rumah menjadi langkah paling krusial untuk menekan volume sampah yang terus meningkat di Jakarta.
Ia menyebut hampir separuh sampah Jakarta merupakan sampah organik, sementara sisanya masih memiliki potensi untuk didaur ulang, dengan mayoritas berasal dari rumah tangga.
Menurutnya, jika pemilahan dilakukan secara konsisten sejak sumber, maka sebagian besar sampah dapat diselesaikan di tingkat hulu.
“Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, kami ingin mengajak seluruh masyarakat melihat bahwa pilah sampah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan bersama untuk menyelamatkan Jakarta dari darurat sampah,” ujar Dudi, dikutip melalui laman Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa hanya residu yang nantinya akan masuk ke fasilitas pengolahan akhir. Saat ini, beberapa wilayah seperti Kelurahan Rorotan telah mulai menerapkan sistem pemilahan sampah yang akan diperluas ke daerah lain di Jakarta.
Hal ini menjadi penting mengingat mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya akan menerima sampah residu, dan pada 2027 ditargetkan tidak lagi menerima sampah.
Acara deklarasi tersebut rencananya dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, serta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Berbagai aktivitas edukatif juga disiapkan, termasuk program menabung sampah anorganik yang mendorong masyarakat memahami nilai ekonomi dari sampah.
Sejumlah mitra Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Lingkungan Hidup Klaster Persampahan seperti Rekosistem, Plasticpay, Paragon Technology & Innovation, dan Rumah Sosial Kutub turut berpartisipasi.
DLH DKI Jakarta juga mengerahkan 200 petugas kebersihan beserta berbagai fasilitas pendukung di sepanjang lokasi kegiatan, mulai dari road sweeper, truk pengangkut, hingga fasilitas kebersihan dan sanitasi untuk memastikan area tetap tertata.
“Gerakan memilah sampah organik, anorganik, B3 rumah tangga, dan residu dari sumber merupakan langkah sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan Jakarta yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tutup Dudi.
Target Ambisius Pengelolaan Sampah 2029, Sejumlah Daerah Kebut Pembangunan PSEL
Sejumlah daerah di Indonesia mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk mencapai target pengelolaan 100% sampah pada 2029. [926] url asal
#psel #pengelolaan-sampah #energi-listrik #waste-to-energy #sampah-terkelola #kementerian-lingkungan-hidup #provinsi-banten #surabaya-raya #malang-raya #pemilahan-sampah #gerakan-pilah-sampah #jawa-tim
(Bisnis.Com - Terbaru) 30/03/26 11:00
v/176195/
Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah daerah mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE), seiring dengan target ambisius pemerintah untuk mencapai 100% sampah terkelola secara nasional pada 2029.
Dalam waktu sepekan terakhir, Kementerian Lingkungan Hidup tercatat telah meneken perjanjian kerja sama (PKS) percepatan pengembangan PSEL dengan sejumlah daerah, di antaranya adalah Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Semarang Raya, dan Provinsi Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan dua fasilitas PSEL di Banten akan dibangun di Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, dan Cilowong, Kota Serang.
“Pembangunan PSEL ini merupakan langkah strategis yang diambil dalam menjawab permasalahan darurat sampah di berbagai daerah, termasuk Provinsi Banten,” ujar Hanif dalam keterangan pekan lalu.
Melalui dua fasilitas tersebut, volume sampah yang ditargetkan untuk diolah menjadi energi listrik mencapai sekitar 4.000 ton per hari. Proyek ini akan didanai oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bagian dari percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis energi.
Meski demikian, Hanif menegaskan bahwa pembangunan PSEL bukan satu-satunya solusi. Menurutnya, penanganan sampah dari hulu tetap menjadi faktor utama, terutama melalui pemilahan sampah di tingkat masyarakat.
“Apapun teknologi yang digunakan, fondasi dasarnya adalah sampah terpilah. Tanpa pemilahan, biaya pengelolaan akan tinggi dan berpotensi membebani masyarakat,” kata Hanif.
Setelah penandatanganan kerja sama, dokumen proyek akan segera disampaikan kepada Danantara untuk memulai proses pelelangan. Proses tersebut diperkirakan memerlukan waktu beberapa bulan, seiring dengan besarnya kebutuhan pembiayaan dan skema pelaksanaan yang dilakukan secara nasional.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pemerintah daerah akan mengintensifkan sosialisasi pemilahan sampah selama masa pembangunan PSEL berlangsung.
“Proses pembangunan PSEL membutuhkan waktu hingga tiga tahun, sehingga dalam periode tersebut sosialisasi pemilahan sampah harus terus dilakukan secara masif,” terang Andra Soni.
Fasilitas PSEL di wilayah Serang Raya nantinya dikembangkan sebagai pusat pengelolaan sampah regional yang mencakup Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon.
Pengembangan PSEL dengan menggunakan pendekatan aglomerasi turut diterapkan di Surabaya Raya dan Malang Raya, Jawa Timur.
Hanif menilai pengembangan berbasis aglomerasi menjadi pendekatan yang dipilih untuk mendorong pengelolaan sampah secara terpadu antardaerah. Namun, dia mengakui masih terdapat tantangan, terutama praktik open dumping di sejumlah wilayah.
Menurutnya, kesiapan lahan menjadi salah satu syarat utama dalam pengembangan fasilitas PSEL, termasuk dari sisi aksesibilitas, area penunjang, dan kedekatan dengan sumber air.
“Tim pusat, termasuk saya sendiri, akan melakukan peninjauan lapangan. Jika dinilai siap, proses pembangunan akan ditangani oleh Danantara,” ungkapnya.
Hanif juga menekankan pentingnya penerapan pemilahan sampah dari sumber sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
“Pemilahan sampah menjadi kunci karena efektivitas proses pengolahan sangat ditentukan oleh jenis dan kualitas sampah yang telah terpilah,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pengelolaan sampah saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembuangan, melainkan juga pemanfaatan yang memiliki nilai ekonomi.
“Sampah harus dipandang sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah, salah satunya sebagai energi listrik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendampingi kabupaten/kota dalam penguatan dua wilayah aglomerasi utama, yakni Surabaya Raya dan Malang Raya,” terang Khofifah.
Dia menambahkan, pemerintah juga mendorong penguatan Gerakan Pilah Sampah (GPS) untuk mendukung keberhasilan program pengolahan sampah menjadi energi.
Jawa Timur sendiri merupakan provinsi dengan tingkat sampah terkelola tertinggi secara nasional, yakni mencapai 52,7% atau di atas rata-rata nasional sekitar 39%.
Sebagai catatan, Surabaya Raya yang terdiri atas Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Sidoarjo, memiliki timbulan sampah total 3.692 ton per hari. Adapun PSEL yang akan dibangun rencananya berlokasi di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya untuk pengolahan 1.100 ton per hari.
Sementara itu, Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, memiliki timbulan sampah 1.947 ton per hari, dengan PSEL yang direncanakan berada di Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang untuk pengolahan 1.038 ton per hari.
Presiden Instruksikan Percepatan PSEL
Bergulirnya serangkaian kerja sama percepatan PSEL sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk implementasi WTE di kota-kota besar. Belum lama ini, Prabowo memerintahkan langsung Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani untuk mengeksekusi rencana ini.
“Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program Waste To Energy (WTE) atau program pengelolaan Sampah menjadi Energi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, dan kota lainnya di Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya lewat akun instagram @sekretariat.kabinet, Kamis (26/3/2026).
Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa program WTE tersebut diharapkan menjadi solusi strategis dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini belum tertangani secara optimal. Selain itu, program ini akan mendukung penyediaan energi alternatif yang berkelanjutan.
Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginginkan langkah cepat dan terintegrasi dari pemerintah pusat untuk menangani persoalan sampah di daerah.
Dia melanjutkan bahwa Kepala Negara berharap agar timbunan sampah yang telah lama menjadi permasalahan dapat segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan menjadi sumber energi, khususnya energi listrik.
“Presiden Prabowo menginginkan Pemerintah Pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik,” imbuh Teddy.
Langkah ini menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah modern berbasis teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya domestik yang ramah lingkungan.
Dengan pendekatan hilirisasi yang terintegrasi, program Waste to Energy diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kota-kota di Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)