JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Multaqo Pengajian Guru-Guru dan Ulama se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrikultural di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/5/2026). Acara itu turut dihadiri oleh pendiri dan pengasuh Ponpes Habib Rizieq Shihab serta bersama para ulama, asatidz, santri, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat.

“Dalam kesempatan tersebut, saya mendorong dibentuknya koperasi pondok pesantren sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi umat berbasis pesantren,” kata Menkop Ferry.

Dia menuturkan, pesantren memiliki kekuatan besar tidak hanya dalam membangun akhlak dan pendidikan, tetapi juga dalam menggerakkan ekonomi rakyat yang berkeadilan. “Saya juga menyampaikan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam mendorong kembalinya sistem ekonomi Pancasila yang berpihak kepada rakyat dan tidak dikuasai oleh pihak swasta semata,” tuturnya.

Dia mendukung upaya pembentukan koperasi pesantren. Ferry menyampaikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi kembali sebagai soko guru perekonomian bangsa.

“Sebagai cucu pendiri koperasi Margono Djojohadikoesoemo, Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar koperasi kembali sebagai soko guru perekonomian kita," kata Menkop Ferry.

Sementara itu, Habib Rizieq Shihab menyambut baik rencana pendirian Koperasi Pesantren tersebut. Dia menuturkan, FPI mendukung dan siap berpartisipasi.

"FPI mendukung dan siap berpartisipasi dalam pembangunan Koperasi Pesantren," ujar Rizieq Shihab.

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman buka suara terkait sindiran Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Rizieq Shihab bahwa ada ‘Jenderal baliho’ sebagai pembisik di balik pidato Presiden Prabowo Subianto. Dudung pun membantah tudingan Rizieq.

“Oh, yang Presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan? Ya, kalau menurut saya, antara saya dengan Habib Rizieq sudah enggak ada masalah sebetulnya,” ujar Dudung kepada awak media di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dudung kemudian mengingatkan kepada Rizieq bahwa ulama itu memberi pesan yang meneduhkan, tidak membuat pernyataan gaduh. Terkait pernyataan Presiden kabur saja ke Yaman itu adalah bisikan darinya, Dudung membantah.

“Marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah, bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu ya. Kalau dikatakan sebagai ulama, ulama itu yang selalu meneduhkan, ya,” katanya.

“Berpikir jernih, matanya tidak pernah merendahkan orang lain, mulutnya tidak menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga mengajak seluruh anak bangsa untuk tidak saling menyebar permusuhan dan tidak ada kecurigaan. “Mari kita sama-sama, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling curiga, saling memfitnah.”

Pada kesempatan itu, Dudung kemudian menjelaskan awal mulai sebutan Jenderal baliho itu disematkan kepadanya. Ketika itu, saat masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan baliho Front Pembela Islam (FPI).

“Karena sebetulnya dulu waktu saya menurunkan baliho juga kan, karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah, yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya memang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” kata dia.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengatakan, FPI dibubarkan melalui surat dari Kementerian Dalam Negeri. Dudung juga mengaku pernah menyampaikan secara terbuka agar FPI dibubarkan.

“Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas: ‘Kalau perlu FPI bubarkan’. Dan bener dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibekukan. Nah, sekarang ramai seakan-akan bahwa saya jadi KSP kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan, bukan dari saya,” katanya.

Diketahui sebelumnya, ramai tayangan video di akun YouTube Islamic Brotherhood Television, Rizieq merasa heran Presiden Prabowo bisa mengeluarkan pernyataan pergi saja ke Yaman. Menurutnya, Prabowo sejak dulu hanya menyampaikan pergi saja ke luar negeri, tanpa menyebutkan negara tertentu.

“Gara-gara apa tu itu? punya teman jelek Saudara. 1 tahun setengah presiden kita enggak pernah ngomong begitu, kenapa hari ini dia mengatakan begitu?” kata Rizieq dilihat di akun YouTube Islamic Brotherhood Television.

“Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir luar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat tahu-tahu ngomongnya sama, pergi ke luar negeri. Sekarang ada tambahan malah pergi ke Yaman. Dari mana nih kata Yaman keluar Saudara?” sambungnya.

Rizieq menganggap pernyataan Prabowo yang menyampaikan pergi saja ke Yaman karena mendapat bisikan dari “Jenderal baliho”. “Eh ternyata ada sebabnya lagi ada Jenderal Baliho yang udah lama enggak dipakai Saudara udah diparkir eh tahu-tahu kemarin dipanggil ke Istana, diangkat menjadi penasihat presiden bidang pertahanan nasional, dilantik lagi Saudara,” katanya.

Diketahui, istilah jenderal baliho muncul saat Dudung masih menjabat sebagai Pangdam Jaya tahun 2020. Dudung memerintahkan untuk menurunkan baliho Front Pembela Islam (FPI) yang sudah dibubarkan pemerintah.

SOLO - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai isu yang beredar bahwa Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Habib Rizieq Shihab diduga terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi enggan berspekulasi dan tidak mau menuduh siapapun.

"Saya tidak mau berspekulasi dan saya juga tidak mau menuduh siapapun. Biarkan proses hukum dan proses yang lain berjalan apa adanya," kata Jokowi saat dijumpai di kediamannya, Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/4/2026).

Disinggung kabar bahwa spekulasi itu muncul dari Rismon Sianipar, salah satu tersangka tuduhan ijazah palsu yang kini mengajukan restorative justice, Jokowi enggan berkomentar.

"Ya tanyakan ke dia (Rismon)," ucap Jokowi singkat.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Habib Rizieq Shihab disebut-sebut sebagai sosok yang diduga terlibat dalam perkara penyebaran isu ijazah palsu Jokowi. Tudingan mencuat melalui narasi video yang diunggah oleh kanal YouTube Dibikin Channel pada 22 Maret 2026.

Sementara itu, kasus tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya telah menyeret 8 tersangka. Mereka adalah Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, Muhammad Rizal Fadillah.

Berikutnya Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dokter Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa. Belakangan tiga orang di antaranya menemui Jokowi dan selanjutnya mengajukan restorative justice. Mereka adalah Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Hasiholan Sianipar.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga bicara terkait pengajuan restorative justice yang diajukan Rismon Sianipar. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan bahwa restorative justice merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya.

"Hanya hadir ke saya Pak Rismon Sianipar kemudian meminta maaf dan saya maafkan. Dan selanjutnya yang mengurus penasihat hukum saya," ucap Jokowi.

Demikian pula ketika menerima kunjungan Eggi Sudjana, dan Damai Hari Lubis, Jokowi menegaskan bahwa urusannya hanya memaafkan.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi melakukan pertemuan dengan Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Kabar pertemuan tersebut dibenarkan oleh pengacara HRS, Aziz Yanuar.

Aziz menyebut pertemuan berlangsung di kediaman HRS di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2026). "Iya, kemarin (Sabtu) siang," kata Aziz saat dikonfirmasi wartawan.

Dia mengungkap bahwa tidak ada agenda khusus dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, ini merupakan silaturahmi biasa antara utusan dari tim umaro untuk berdiskusi sekaligus tukar pendapat kepada ulama.

Dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahannya untuk terus membangun silaturahmi dengan ulama.

"Yang baik dan benar kita dukung, yang kurang baik kita koreksi dan ingatkan. Tujuannya baik dan dengan cara yang baik serta di waktu yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Majelis Syura DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Hanif Alatas mengungkapkan isi pertemuan antara sejumlah tokoh ulama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jakarta, Kamis (5/3/2026) malam.

Habib Hanif mengatakan, dirinya hadir dalam pertemuan tersebut untuk mewakili pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab, yang berhalangan hadir meski sebelumnya mendapat undangan dari Presiden Prabowo.

"Memang tadi kami belum dapat kesempatan bicara, tapi kami menitipkan surat. Surat kami sampaikan, tadi juga kami sampaikan ke Presiden, bahwasanya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BoP. Kenapa? Kita percaya iktikad baik Presiden Republik Indonesia, tapi kita nggak percaya Amerika. Kita nggak percaya sama Israel," ujar Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Hanif Alatas membeberkan isi pertemuan antara sejumlah ulama dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangka silaturahmi sekaligus diskusi mengenai berbagai isu nasional dan global.

Habib Hanif hadir dalam pertemuan itu sebagai perwakilan dari pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab, yang sebelumnya mendapat undangan dari Presiden, namun tidak dapat menghadiri acara tersebut.

"Saya pertama datang mewakili Habib Rizieq. Saya selaku Sekretaris Majelis Syura DPP FPI. Beliau (menunjuk Habib Muhammad) Sekretaris Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Habib Rizieq diundang oleh Presiden, beliau berhalangan hadir, ada udzur. Saya diutus untuk hadir mewakili beliau," kata Habib Hanif kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026) malam.

Menurut dia, agenda yang digelar di Istana tersebut merupakan forum diskusi terbuka antara Presiden dan para tokoh Islam. Dalam pertemuan itu, kepala negara menyampaikan berbagai pandangan mengenai situasi geopolitik global serta posisi Indonesia dalam forum internasional Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

"Undangannya untuk diskusi dan silaturahmi. Tadi Presiden bicara sangat panjang, banyak menyampaikan banyak hal, intinya dia ingin keberadaannya di BoP itu untuk bisa berbuat untuk Palestina lebih banyak," ujarnya.

Meskipun mengikuti forum tersebut, Habib Hanif mengaku pihaknya belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pandangan secara langsung di hadapan Presiden. Sebagai gantinya, FPI menyerahkan surat resmi yang berisi sikap organisasi terkait keikutsertaan Indonesia dalam BOP.

"Tapi memang tadi kami belum dapat kesempatan bicara, tapi kami menitipkan surat. Surat yang kami sampaikan tadi juga kami sampaikan ke Presiden, bahwasanya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BoP. Kenapa? Kita percaya iktikad baik Presiden Republik Indonesia, tapi kita enggak percaya Amerika. Kita enggak percaya sama Israel. Nabi-nabi aja, para Rasul saja dikhianati oleh Israel, apalagi cuma kita manusia biasa?" kata Habib Hanif.

Dia menegaskan sikap tersebut bukan ditujukan untuk meragukan niat baik Presiden Prabowo, melainkan lebih didasarkan pada ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat dan Israel berdasarkan pengalaman politik internasional selama ini.

"Jadi terlepas apa pun dari beliau sampaikan, kami sudah sampaikan surat titipkan melalui salah satu menteri beliau, dan kita sudah sampaikan ke Presiden tetap kita minta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BOP. Bukan karena tidak percaya sama Presiden, bukan, tapi kami tidak percaya Amerikanya, tidak percaya dengan Israelnya. Nah, begitu juga dalam surat itu ada hal-hal lain yang sudah disampaikan oleh DPP FPI secara terbuka," tandas Hanif.