Bisnis.com, MALANG — Tekanan inflasi Kota Malang pada April 2026 yang mencapai 0,05% (month-to-month/mtm) dan 2,7% (year-on-year/yoy) masih terjaga sejalan dengan kondisi inflasi di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang Indra Kuspriyadi mengatakan inflasi sebesar 0,05% (mtm), lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,34% (mtm).

"Dengan capaian tersebut, Kota Malang mengalami inflasi tahunan sebesar 2,70% (yoy), berada di bawah inflasi tahunan Jawa Timur sebesar 2,85% (yoy), namun masih berada di atas inflasi tahunan Nasional sebesar 2,42% (yoy)," kata Indra Kuspriyadi, Jumat (8/5/2026).

Inflasi IHK pada April 2026 terutama didorong oleh peningkatan harga kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,48% (mtm).

Berdasarkan penyebabnya, inflasi Kota Malang terutama didorong oleh kenaikan harga komoditas cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah, masing-masing dengan andil sebesar 0,20%, 0,10%, 0,07%, dan 0,02% (mtm).

Kenaikan harga komoditas pangan, yakni cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat di tengah keterbatasan pasokan akibat kendala cuaca khususnya pada komoditas cabai.

Sementara itu, kenaikan harga tarif angkutan udara dan bensin terjadi seiring dengan kenaikan harga bahan bakar avtur akibat lonjakan harga minyak pada pasar global serta penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi (Pertamax dan Pertamax Turbo) per 1 April 2026.

Menurutnya, tarif kereta api turut memberikan andil inflasi pada bulan April 2026 dikarenakan normalisasi tarif setelah berakhirnya promo diskon pada periode angkutan lebaran tahun 2026.

Inflasi di Kota Malang tertahan oleh beberapa komoditas yang mencatatkan deflasi yakni daging ayam ras, cabai rawit, emas perhiasan, telur ayam ras, dan telur puyuh.Andil deflasi masing-masing komoditas sebesar 0,12%, 0,11%, 0,10%, 0,10% dan 0,02 (mtm).

Penurunan harga emas didorong oleh tren penurunan harga emas dunia selama bulan April 2026.

Sementara itu penurunan pada komoditas daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras dan telur puyuh didorong oleh penyesuaian permintaan kepada kondisi normal pasca Hari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri disertai dengan pasokan yang tetap terjaga akibat dari beberapa komoditas saat ini telah memasuki panen raya dalam hal ini cabai rawit.

Dia menilai, tekanan inflasi di Kota Malang masih terjaga tidak terlepas dari koordinasi solid yang dilakukan TPID melalui sinergi kolaboratif dalam pengendalian inflasi, antara lain dengan pemantauan harga bahan pangan pokok selama bulan April 2026.

Selain itu, sidak ketersediaan stok LPG 3 kg oleh TPID Kota Malang dan Polresta Malang Kota ke penyalur-penyalur LPG di Kota Malang pada 10 April 2026 juga turut berandil, termasuk juga kegiatan panen cabai dan penyaluran bantuan sarana produksi (saprodi) kepada petani pada 16 April 2026, kegiatan tanam padi serentak se-Jawa Timur di lahan Kelompok Tani Tani Mulyo III, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun pada 23 April 2026, dan keikutsertaan pada Rakornas Pengendalian Inflasi mingguan bersama Kemendagri selama bulan April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan harga di tiga provinsi yang baru saja dilanda bencana hidrometeorologi, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Ketiga wilayah tersebut kompak mencatatkan deflasi pada Januari 2026, berbalik arah dari tren inflasi tinggi pada bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penekan utama indeks harga di wilayah terdampak banjir dan longsor tersebut.

“Ini khusus inflasi pascabencana pada tiga provinsi yang terkena bencana hidrometeorologi. Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami deflasi pada Januari 2026 setelah sebelumnya mengalami inflasi cukup tinggi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Ateng merincikan bahwa Sumbar mencatatkan deflasi terdalam secara nasional pada Januari 2026, yakni sebesar 1,15% secara bulanan (month to month/MtM). Padahal pada Desember 2025, provinsi ini mengalami inflasi sebesar 1,48% MtM.

Pola serupa terjadi di Aceh. Setelah lonjakan inflasi ekstrem sebesar 3,60% MtM pada Desember 2025, Serambi Mekkah mencatatkan deflasi 0,15% MtM pada Januari 2026.

Demikian pula dengan Sumut yang berbalik mengalami deflasi 0,75% MtM, setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi 1,66% MtM.

“Aceh [deflasi] utamanya didorong penurunan harga telur ayam ras, sedangkan di Sumatra Utara dan Sumatra Barat didorong oleh penurunan harga cabai merah,” jelas Ateng.

Secara nasional, BPS melaporkan perkembangan harga yang bervariasi antarwilayah. Sebanyak 20 provinsi mengalami inflasi, sementara 18 provinsi lainnya mengalami deflasi.

Adapun, inflasi tertinggi tercatat di Maluku Utara sebesar 1,48% MtM, kontras dengan Sumatra Barat yang mencatatkan deflasi terendah atau terdalam.

Bisnis com, DENPASAR – Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 2,91% (YoY) pada Desember 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 111,01.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,45% dengan IHK sebesar 111,89 dan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Badung sebesar 2,37% dengan IHK sebesar 108,53.

Inflasi tahunan (YoY) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sepuluh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,90%.

Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,16%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,60%. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,64%, kelompok kesehatan sebesar 3,25.

Kemudian kelompok transportasi sebesar 1,83%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,34%, kelompok pendidikan sebesar 3,14%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,95%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,78%.

Sementara itu, satu kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun sebesar 0,25%. Secara bulanan (Mtm), Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 0,70%. Sementara secara year to date (YtD), tercatat inflasi sebesar 2,91%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (YoY) pada bulan Desember 2025 antara lain cabai rawit, bawang merah, beras, emas perhiasan, daging ayam ras, sewa rumah, cabai merah, biaya Sekolah Menengah Atas, Sigaret Putih Mesin (SPM), pemeliharaan/service, wortel, pepaya, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bimbingan belajar, minyak goreng, upah asisten rumah tangga, bensin, pepes, air kemasan, dan kontrak rumah," kata Agus, Senin (5/1/2026)

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain daging babi, tomat, bawang putih, buncis, bayam, kacang panjang, canang sari, shampo, sawi hijau, telepon seluler, kangkung, baju kebaya, sabun cair/cuci piring, buku tulis bergaris, baju kaos tanpa kerah/t-shirt wanita, baju muslim anak, sandal karet pria, baju anak setelan, tepung bumbu, dan detergen cair.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil inflasi m-to-m pada bulan Desember 2025 antara lain cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, tomat, pemeliharaan/servis, bensin, emas perhiasan, bawang putih, sawi hijau, semangka, sewa rumah, pasir, minyak goreng, popok bayi sekali pakai/diapers, angkutan udara, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, biaya foto copy, terong, sawi putih/pecay/petsai, dan kue basah.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain canang sari, kangkung, cabai merah, beras, tongkol diawetkan, pisang, daging babi, kacang panjang, sabun cair/cuci piring, tempe, buku tulis bergaris, dan ampela hati ayam.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyampaikan, target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2026 yang ditetapkan Rp336 triliun masih realistis meski tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tidak mengalami kenaikan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menilai, optimisme itu terlihat dari tren permintaan pita cukai untuk awal tahun 2026 yang mencerminkan keyakinan pelaku usaha terhadap kondisi industri.

"Untuk bulan Januari ya, yang sudah dicetak dan siap dikirim Januari 2026 itu kan 24 (juta lembar). Artinya apa? Pelaku usaha optimis tahun depan lebih baik," kata Nirwala di Jakarta, Rabu.

Diketahui, pemesanan pita cukai 2026 telah dibuka sejak Desember 2025. Hingga 9 Desember 2025, total pesanan mencapai 24,3 juta lembar pita cukai hasil tembakau (HT) dan 310 ribu lembar pita cukai untuk minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Sebanyak 8,75 juta lembar pita cukai 2026 mulai diserahkan sejak Desember 2025 melalui anggaran DIPA 2025. Menurut dia, volume permintaan tersebut juga diharapkan terus bertambah.

"Kita harap bertambah, karena biasanya di awal tahun itu enggak terlalu tinggi. Nanti mendekati Lebaran turun, biasanya begitu ya polanya, nanti setelah Lebaran naik lagi sampai akhir tahun," ujar dia.

Selain itu, Nirwala juga mengakui adanya potensi tambahan penerimaan dari kebijakan di luar CHT, seperti rencana penyesuaian bea keluar untuk komoditas tertentu.

"Makanya kan nanti ada tambahan bea keluar untuk emas, kemudian bea keluar untuk batubara. Makanya kemarin kan Pak Purbaya di DPR dalam konsultasinya kan itu ditujukan untuk menambah penerimaan," tambahnya.

Adapun untuk menjaga ketersediaan pasokan awal tahun, DJBC juga menyiapkan 25 juta lembar pita cukai desain terbaru untuk digunakan sejak Januari 2026.

Sementara itu, seluruh pita cukai tahun 2025 telah rampung diproduksi oleh Peruri dan diserahkan ke Bea Cukai pada 4 Desember 2025, meskipun sebagian masih didistribusikan ke kantor-kantor pelayanan. Total pesanan tahun 2025 mencapai 177,6 juta lembar HT dan 3,8 juta lembar MMEA.

Segmen sigaret kretek tangan (SKT) mendominasi komposisi pita cukai HT 2025 dengan porsi sekitar 54 persen, disusul sigaret kretek mesin (SKM) sekitar 41 persen.

Dari sisi pelaku industri, perusahaan golongan I menyumbang permintaan terbesar, yakni kurang lebih 45 persen, diikuti golongan II dan III masing-masing 26 persen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025