#30 tag 24jam
Smelter Nikel Huadi Nickel Alloy Resmi Dalam Status PKPU Sementara
Smelter nikel PT Huadi Nickel Alloy Indonesia ditetapkan dalam status PKPU sementara oleh Pengadilan Niaga Makassar. [227] url asal
#huadi-nickel-alloy-indonesia #smelter-nikel #pkpu #nikel
(Bisnis.Com - Ekonomi) 01/05/26 05:40
v/208242/
Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan smelter nikel PT Huadi Nickel Alloy Indonesia ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.
Penetapan PKPU-S terhadap entitas usaha Huadi Group asal China yang beroperasi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan tersebut, tertuang dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Mks pada 28 April 2026.
Adapun, permohonan PKPU-S terhadap Huadi Nickel diajukan oleh PT Gamma Berjaya Mineral, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang berkedudukan di Jakarta Barat.
"Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang [PKPUS] dari pemohon tersebut untuk paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan," dalam pengumuman yang diterbitkan di Bisnis Indonesia, Kamis (30/4/2026).
Selanjutnya, pengadilan menunjuk Henry Dunant Manuhua sebagai hakim pengawas perkara PKPU-S Huadi Nickel.
Pengadilan juga mengangkat Baso Fakhruddin, Haikal Arisy, dan Muhammad Bimaslama Saleh sebagai tim pengurus Huadi Nickel Alloy Indonesia (dalam PKPU-S).
Hakim pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama pada Senin, 11 Mei 2026 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, rapat pembahasan rencana damai dijadwalkan pada 9 Juni 2026.
Sehubungan dengan penetapan tersebut, Tim Pengurus mengundang debitur PKPU, para kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis, 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.
APNI Tegaskan Shutdown 3 Smelter Nikel Tak Terkait Pemangkasan RKAB 2026
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) tegaskan shutdown 3 smelter nikel tak terkait pemangkasan RKAB 2026. [591] url asal
#smelter-nikel #rkab #produksi-nikel #gunbuster-nickel-industry #huadi-nickel-alloy-indonesia #apni
(Bisnis.Com - Ekonomi) 04/03/26 09:46
v/154337/
Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengungkapkan penyetopan (shutdown) tiga pabrik pemurnian atau smelter nikel tak berkaitan dengan pemangkasan produksi nikel pada tahun ini.
Adapun, sebelumnya dikabarkan bahwa tiga smelter harus berhenti beroperasi lantaran pemangkasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.
RKAB yang disetujui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun ini antara 260 juta hingga 270 juta ton bijih nikel. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuota produksi yang disetujui dalam RKAB 2025, yakni 379 juta ton.
Sementara itu, tiga smelter yang dimaksud adalah milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali, Sulawesi Tengah; PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) di Bantaeng, Sulawesi Selatan; dan PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah.
Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey memastikan bahwa shutdown ketiga smelter tersebut tak berkaitan dengan pemangkasan RKAB tahun ini.
Dia memerinci, smelter PT GNI akan melakukan service/maintenance terhadap lima line produksi pada tahun ini. Sementara itu, smelter PT Huadi Nickel telah menghentikan produksi sejak akhir 2025.
Lalu, smelter PT Wanxiang melakukan penghentian pada beberapa line sejak akhir 2025.
"Pernyataan tersebut adalah informasi operasional perusahaan dan tidak dikaitkan sebagai akibat langsung dari kebijakan RKAB," jelas Meidy melalui keterangan resmi dikutip Rabu (4/3/2026).
Dia pun menegaskan bahwa APNI mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan supply-demand, stabilitas harga, serta keberlanjutan industri nikel Indonesia.
Menurutnya, pengurangan kuota produksi nikel dalam RKAB 2026 merupakan langkah strategis yang didasarkan pada pertimbangan keberlanjutan jangka panjang, stabilitas pasar, serta optimalisasi nilai tambah nasional.
Meidy mengatakan, pemangkasan produksi nikel merupakan upaya negara menjaga ketahanan cadangan nasional. Dia menjelaskan bahwa sebagai negara dengan porsi terbesar dalam pasokan nikel dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab strategis untuk mengelola cadangan secara bijaksana.
"Pengendalian produksi bukan bertujuan membatasi pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya dilakukan secara terukur agar keberlanjutan cadangan tetap terjaga untuk generasi mendatang dan untuk mendukung hilirisasi jangka panjang," tuturnya.
Selanjutnya, pemangkasan produksi juga dapat mengelola surplus global secara rasional. Meidy menuturkan bahwa berdasarkan laporan International Nickel Study Group (INSG), pasar nikel global pada 2026 diproyeksikan mengalami surplus sekitar 261.000 ton.
Bahkan, setelah penyesuaian RKAB menjadi sekitar 260 juta hingga 270 juta ton, pasar masih menunjukkan surplus sekitar 89.000 ton. Artinya, kebijakan pengurangan produksi tidak menciptakan kelangkaan, melainkan mengoreksi ketidakseimbangan pasar agar lebih sehat dan berkelanjutan.
Meidy juga menilai pemangkasan produksi pada tahun ini akan berdampak positif pada harga nikel. Dia menuturkan, sejak APNI menyampaikan rencana pengendalian produksi pada minggu pertama Desember 2025, yang kemudian diperkuat oleh pernyataan resmi Kementerian ESDM pada minggu ketiga Desember 2025, harga nikel menunjukkan kenaikan signifikan dari US$14.800 menjadi US$18.200 per ton.
"Kenaikan ini merupakan pergerakan yang paling berarti dalam satu dekade terakhir dan mencerminkan respons pasar terhadap kebijakan supply management yang kredibel dan terukur," imbuh Meidy.
Dia menambahkan bahwa pengurangan kuota produksi tidak berarti menurunkan kontribusi terhadap negara. APNI secara paralel memperjuangkan revisi formula harga mineral acuan (HMA/HPM) agar lebih mencerminkan nilai keekonomian sebenarnya.
Dengan penyesuaian harga acuan tersebut, penerimaan negara dari PNBP, royalti, dan pajak tetap optimal bahkan dalam skema produksi yang lebih terkontrol.
Menurut Meidy, pendekatan tersebut memastikan bahwa negara memperoleh nilai maksimal dari setiap ton nikel, industri tetap beroperasi secara sehat, investasi hilirisasi tetap atraktif.
APNI meyakini bahwa pengelolaan produksi yang terukur, berbasis data, dan selaras dengan agenda keberlanjutan global adalah fondasi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri nikel berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.
"Strategi ini bukan tentang membatasi pertumbuhan, melainkan tentang mengelola kepemimpinan Indonesia di pasar nikel dunia secara lebih cerdas, bertanggung jawab, dan bernilai tambah tinggi bagi negara serta masyarakat," ucap Meidy.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)