Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan smelter nikel PT Huadi Nickel Alloy Indonesia ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

Penetapan PKPU-S terhadap entitas usaha Huadi Group asal China yang beroperasi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan tersebut, tertuang dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Mks pada 28 April 2026.

Adapun, permohonan PKPU-S terhadap Huadi Nickel diajukan oleh PT Gamma Berjaya Mineral, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang berkedudukan di Jakarta Barat.

"Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang [PKPUS] dari pemohon tersebut untuk paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan," dalam pengumuman yang diterbitkan di Bisnis Indonesia, Kamis (30/4/2026).

Selanjutnya, pengadilan menunjuk Henry Dunant Manuhua sebagai hakim pengawas perkara PKPU-S Huadi Nickel.

Pengadilan juga mengangkat Baso Fakhruddin, Haikal Arisy, dan Muhammad Bimaslama Saleh sebagai tim pengurus Huadi Nickel Alloy Indonesia (dalam PKPU-S).

Hakim pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama pada Senin, 11 Mei 2026 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, rapat pembahasan rencana damai dijadwalkan pada 9 Juni 2026.

Sehubungan dengan penetapan tersebut, Tim Pengurus mengundang debitur PKPU, para kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis, 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.

IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (IKAPI) menegaskan komitmen organisasi dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan ekonomi nasional, khususnya terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan.

Sekjen IKAPI R. Primaditya Wirasandi menyatakan peran kurator dan pengurus sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam penyelesaian perkara PKPU dan kepailitan yang berdampak luas terhadap dunia usaha.

"IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan sebagai bagian dari upaya menjadi solusi bagi persoalan bangsa," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, tantangan ke depan dalam bidang kepailitan dan restrukturisasi utang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara praktisi, pemerintah dan aparat penegak hukum.

IKAPI, lanjutnya dalam kegiatan Halal Bihalal 1447 Hijriah dihadiri oleh jajaran pengurus, anggota serta berbagai mitra strategis, akan terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui berbagai kegiatan, guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Primaditya menegaskan IKAPI diharapkan dapat terus memperkokoh perannya sebagai organisasi profesi yang tidak hanya menjaga kepentingan anggotanya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung sistem hukum dan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan.

Sementara itu Ketua Panitia Halal Bihalal IKAPI 2026 Niken Susanti menambahkan IKAPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oscar Sagita terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Pada kesempatan itu dia mengatakan kehadiran para pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut menunjukkan eratnya sinergi antara IKAPI dengan berbagai lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi kurator serta pengurus dalam proses hukum kepailitan.

Niken menegaskan kebersamaan antaranggota menjadi fondasi penting dalam menjaga kekompakan organisasi yang telah berdiri selama 24 tahun tersebut.

IKAPI terus berupaya menjaga hubungan harmonis di antara pengurus dan anggota, tanpa memandang latar belakang dan agama.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia ( IKAPI ) menggelar Halalbihalal untuk mempererat silaturahmi sekaligus menegaskan komitmen organisasi dalam menjawab berbagai persoalan hukum dan ekonomi nasional. Khususnya terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) dan kepailitan.

Halalbihalal yang mengusung tema Mempererat Silaturahmi, Membuka Pintu Rejeki ini dihadiri jajaran pengurus, anggota, serta berbagai mitra strategis IKAPI. Ketua Panitia Halalbihalal IKAPI 2026 Niken Susanti mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan. ”Tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat solidaritas internal organisasi,” katanya dalam sambutannya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (10/4/2025) malam. Tingkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kurator, IKAPI Luncurkan Buku untuk Praktisi Hukum

Menurutnya, kebersamaan antaranggota menjadi fondasi penting dalam menjaga kekompakan organisasi yang telah berdiri selama 24 tahun tersebut. IKAPI, kata dia, terus berupaya menjaga hubungan harmonis di antara pengurus dan anggota, tanpa memandang latar belakang dan agama. “Halalbihalal ini menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas keluarga besar IKAPI, baik yang beragama Islam maupun dari pemeluk agama lainnya,” ujarnya.

Selain dihadiri internal organisasi, halalbihalal ini juga mengundang sejumlah pejabat dari instansi yang selama ini menjadi mitra kerja IKAPI. Di antaranya Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Perdata Ditjen AHU Henry Sulaiman, serta perwakilan dari Bareskrim Polri, Teddy Ristiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Niken menegaskan IKAPI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oscar Sagita terus berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa peran kurator dan pengurus sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Terutama dalam penyelesaian perkara PKPU dan kepailitan yang berdampak luas terhadap dunia usaha.

“IKAPI berkomitmen menjaga profesionalisme dan integritas dalam menegakkan hukum PKPU dan kepailitan sebagai bagian dari upaya menjadi solusi bagi persoalan bangsa,” tegasnya. Gugatan PKPU Cuma Bisa Diajukan Jika Utang Sentuh 75% dari Total Aset

Lebih lanjut, ia menyampaikan tantangan ke depan dalam bidang kepailitan dan restrukturisasi utang semakin kompleks. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara praktisi, pemerintah, dan aparat penegak hukum.

”IKAPI akan terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui berbagai kegiatan,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, IKAPI berharap dapat terus memperkokoh perannya sebagai organisasi profesi. Tidak hanya menjaga kepentingan anggotanya, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mendukung sistem hukum dan perekonomian nasional yang sehat dan berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan terpantau naik 15,4% pada tahun 2025 lalu. Kenaikan permohonan itu dipicu oleh proses konsolidasi pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih dari efek pandemi Covid-19 lalu.

Data yang dihimpun Bisnis, sebanyak 5 pengadilan tercatat menangani 740 perkara kepailitan dan PKPU pada tahun lalu. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjadi yang paling banyak menerima permohonan dengan jumlah perkara sebanyak 493 perkara.

Perkara yang ditangani PN Jakarta Pusat bahkan merupakan yang tertinggi setelah 2021 atau pandemi Covid-19, yakni 563 perkara. Sementara itu, PN Surabaya tercatat 119 perkara, 65 perkara di PN Medan, 49 perkara di PN Semarang, serta 14 perkara di PN Makassar.

Meski demikian, secara keseluruhan, total perkara PKPU yang masuk pada 2025 itu masih sedikit lebih rendah dari total perkara di 2023 yakni 746 perkara. Adapun dari data yang diolah tersebut, diketahui jumlah perkara PKPU lebih banyak dari perkara kepailitan.

3 Faktor Pemicu Kenaikan Gugatan

Di sisi lain, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai tren peningkatan permohonan PKPU itu merupakan kombinasi dari tiga faktor besar, bukan semata-mata karena kondisi ekonomi yang belum pulih. Kendati demikian, dia mengakui dunia usaha masih dalam tahap normalisasi pascapandemi dan dibarengi oleh tekanan likuiditas.

Sekreataris Jenderal alias Sekjen Hipmi Anggawira menuturkan, banyak perusahaan selama pandemi 2020-2022 bertahan karena restrukturisasi kredit, relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta penundaan kewajiban pembayaran. Pada masa 2024-2025, fase penyangga itu berakhir.

"Memasuki 2024–2025, fase 'penyangga' itu berakhir. Kewajiban kembali normal, sementara biaya bunga masih relatif tinggi, arus kas belum sepenuhnya pulih, margin usaha tertekan oleh kenaikan biaya input dan logistik," terangnya kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Anggawira menyebut PKPU sering menjadi alat restrukturisasi legal. Akan tetapi, itu bukan berarti menandakan kebangkrutan. Di sisi lain, faktor eksternal seperti ketidakpastian global memengaruhi biaya modal dunia usaha. Adanya tensi geopolitik di negara kawasan Timur Tengah serta geoekonomi di Amerika Serikat (AS) dan China memicu volatilitas nilai tukar.

Suku bunga global yang juga masih ketat dan kondisi nilai tukar akhirnya membuat biaya refinancing semakin mahal, investor lebih selektif, serta permintaan ekspor yang belum sepenuhnya pulih (rebound). "Perusahaan yang leverage-nya tinggi paling terdampak," kata pria yang juga Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia itu.

Selain itu, Anggawira turut menilai sebagian PKPU itu mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi yakni digitalisasi dan pergeseran permintaan konsumen, over-expansion saat fase booming, dan mismatch struktur utang dan proyeksi pendapatan. "Jadi ini bukan semata soal 'ekonomi belum pulih', tetapi lebih pada fase konsolidasi dan penyesuaian struktur pembiayaan dunia usaha," terangnya.

Anggawira tidak menampik ketidakpastian masih tinggi. Di luar faktor ketidakpastian global serta volatilitas harga energi maupun biaya logistik, ada tekanan daya beli kelas menengah. Namun, dia tidak melihat ini sebagai tanda krisis sistemik karena fundamental ekonomi makro yang masih relatif stabil. Pemerintah, lanjutnya, perlu mencermati likuiditas sektor riil, khususnya UMKM dan sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren pengajuan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 31% sepanjang tahun 2025. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal nyata bahwa tekanan terhadap sektor korporasi di Tanah Air tengah memburuk.

Berdasarkan penelusuran Bisnis di empat pengadilan niaga, yakni Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, jumlah pengajuan perkara PKPU dan pailit meroket dari 189 perkara pada 2024 menjadi 247 perkara pada 2025. Sebagai catatan, data dari PN Jakarta Pusat tidak dapat diakses.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang kenaikan perkara tersebut sebagai indikator nyata semakin besarnya tekanan finansial perusahaan. Menurutnya, tumpukan perkara yang masuk ke peradilan pada dasarnya mencerminkan tahap paling akhir dari tekanan keuangan suatu korporasi.

"Artinya, perusahaan-perusahaan ini bukan hanya mengalami perlambatan bisnis, tetapi sudah menghadapi masalah likuiditas yang serius dan tidak mampu lagi menyelesaikannya secara internal," ungkap Yusuf kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Dia membedah bahwa fenomena maraknya status pailit dan PKPU ini merupakan akumulasi dari sejumlah tekanan yang saling bertumpuk. Faktor pemicu utama bermuara pada beban utang warisan era pandemi Covid-19 yang masih menggerogoti neraca keuangan dunia usaha.

Kala itu, sambungnya, banyak korporasi memilih jalan pintas untuk bertahan hidup dengan menambah pinjaman baru demi menyambung napas operasional. Strategi tersebut memang sukses untuk jangka pendek, namun menciptakan struktur keuangan yang sangat rapuh.

Masalahnya, begitu arus kas gagal pulih secepat ekspektasi, perusahaan sulit melunasi kewajibannya. Perkembangan tersebut memaksa korporasi masuk ke ruang restrukturisasi di meja hijau.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti kondisi makroekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya kondusif bagi dunia usaha. Meski pertumbuhan ekonomi nasional terakselerasi di zona positif, daya tahannya tidak cukup kuat untuk menopang seluruh sektor secara merata.

Di satu sisi, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh moderat. Di sisi lain, korporasi harus berhadapan dengan biaya operasional yang membengkak serta akses pembiayaan yang makin ketat.

"Dalam kondisi seperti ini, banyak perusahaan menghadapi situasi di mana pendapatan tidak tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi beban utang dan biaya tetap mereka. Akibatnya, neraca keuangan menjadi semakin tertekan," jelasnya.

Yusuf juga menyoroti tekanan yang datang dari efek domino di sektor riil. Dia memberikan contoh nyata pada kasus kepailitan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex).

Ketika satu entitas besar tumbang dan mengalami gagal bayar, daya rusaknya otomatis merambat ke seluruh ekosistem rantai pasok. Tekanan tersebut langsung menjalar secara berantai kepada para pemasok, kontraktor, hingga mitra bisnis yang selama ini menggantungkan nasib pada entitas tersebut.

Yusuf pun menyimpulkan bahwa pemulihan pascapandemi sejatinya tetap terjadi, namun dengan corak yang sangat timpang. Secara agregat, lanjutnya, gerak ekonomi memang melaju namun kapasitas setiap perusahaan untuk bertahan dalam fase transisi ini sangat berbeda.

"Perusahaan dengan neraca yang kuat masih mampu bertahan, sementara yang memiliki leverage tinggi dan margin tipis menjadi jauh lebih rentan," tutupnya.

Saham kontraktor tambang PT Hillcon Tbk (HILL) menjadi perhatian di pasar modal lantaran harganya yang bergerak tak biasa. Harga sahamnya kini merana dan terjun ke dasar “gocap” atau Rp 50.

Pada perdagangan saham pagi ini Senin (23/2) pukul 10.01 WIB, antrian jual saham HILL sudah mencapai 3,47 juta lot saham. Saham HILL anjlok hingga auto reject bawah (ARB) 13,79% ke Rp 50.

Merujuk data BEI, volume yang diperdagangkan tercatat 613,90 juta dengan nilai transaksi Rp 31,61 miliar. Sementara kapitalisasi pasarnya kini sebesar Rp 737,08 miliar.

Dalam sebulan terakhir, saham HILL anjlok 67,74%, merosot 46,24% dalam seminggu, dan terjun 75,73% dalam enam bulan terakhir. Padahal, jika melihat sahamnya pada awal tahun lalu, HILL sempat bertengger di Rp 468 pada 3 Januari 2025.

Anjloknya saham HILL salah satunya karena anak usaha PT Hillcon Tbk (HILL), PT Hillconjaya Sakti terjerat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hillconjaya Sakti menerima panggilan sidang pertama dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara Permohonan PKPU Nomor 26/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Jkt.Pst.

Permohonan PKPU tersebut diajukan oleh PT Tri Nusantara Petromine. Adapun PT Tri Nusantara Petromine adalah supplier bahan bakar (solar) untuk kegiatan operasional PT Hillconjaya Sakti.

Direktur Utama Hillcon, Hersan Qiu, menyatakan kewajiban utang PT Hillconjaya Sakti kepada PT Tri Nusantara Petromine mencapai Rp 46,01 miliar. Perusahaan juga telah menunjuk FKNK sebagai kuasa hukum.

Manajemen menjelaskan gugatan diterima akibat terlambatnya pembayaran atas tagihan yang sebelumnya telah direstrukturisasi.

“PKPU Hillconjaya Sakti tidak berdampak material karena hanya sebesar 1,73% terhadap pendapatan perseroan per 30 September 2025,” demikian tertulis dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (23/2).

Hersan juga menyebut berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, kontribusi pendapatan PT Hillconjaya Sakti terhadap pendapatan HILL mencapai Rp 2,79 triliun atau sekitar 99,86% dari total pendapatan.

RKAB PT Weda Bay Nickel (WBN) Dipangkas 71,43%

Kabar lain yang turut berdampak ke saham HILL adalah sikap pemerintah yang belum lama ini memangkas produksi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) PT Weda Bay Nickel (WBN) hingga 71,43% menjadi hanya 12 juta ton tahun ini. Padahal sebelumnya produksi WBN dalam RKAB tahun lalu mencapai 42 juta ton. Hillcon (HILL) adalah kontraktor pertambangan Weda Bay Nickel.

Pada 1 September 2021, anak usaha HILL yakni PT Hillconjaya Sakti (HS) menandatangani kontrak dengan PT Weda Bay Nickel (WBN) untuk pekerjaan penambangan nikel selama empat tahun. Pekerjaan mencakup land clearing hingga ore hauling dan barging di area konsesi WBN.

Berdasarkan addendum tertanggal 1 April 2024, masa kerja sama tersebut diperpanjang selama empat tahun. Adapun Weda Bay merupakan tambang nikel yang berlokasi di Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara.

Tambang ini dimiliki oleh Tsingshan Holding Group Co, Eramet SA Prancis, dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). Bila menilik laporan keuangannya, Weda Bay Nickel berkontribusi ke pendapatan HILL dengan nilai mencapai Rp 387,68 miliar sepanjang Januari 2025–September 2025.

Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyita 148,25 hektare lahan tambang milik PT Weda Bay Nickel, karena lahan tersebut beroperasi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffry Huwae menyebut penertiban perusahaan nikel itu menjadi bukti konsistensi pemerintah dalam menjaga tata kelola energi dan sumber daya mineral.

"Mereka punya izin tambang, tapi mereka tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Hutan," kata Jeffri dalam keterangan resmi pada 2025 lalu.

Di samping itu pengendali juga menjual saham HILL. Pada 19 Februari 2026, Hillcon Equity Management melepas 93.699.800 saham, sehingga kepemilikannya turun dari 6.198.818.500 saham (42,05%) menjadi 6.105.118.700 saham (41,41%).

Pada hari yang sama, Trimegah Sekuritas Indonesia juga menjual 11.504.800 saham sehingga kepemilikannya menjadi 1.378.495.200 saham (9,35%).

Sementara itu pada 18 Februari 2026, CGS International Sekuritas Indonesia melakukan transaksi crossing sebanyak 133.965.800 saham di harga Rp 80 per saham. Setelah transaksi tersebut, kepemilikan turun dari 3.134.339.500 saham (21,26%) menjadi 3.000.373.700 saham (20,35%).

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyoroti kondisi salah satu anak usaha PT Hillcon Tbk (HILL), PT Hillconjaya Sakti yang tengah menghadapi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sorotan tersebut muncul mengingat kontribusi Hillconjaya Sakti terhadap kinerja konsolidasi perseroan nyaris 100 persen.

Hingga 30 September 2025, kontribusi pendapatan anak usaha tersebut mencapai Rp2,79 triliun atau setara 99,86 persen dari total pendapatan konsolidasi HILL dengan total aset mencapai Rp5,65 triliun.

"Pendapatan anak usaha tersebut sangat material terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan karena mencakup hampir 100 persen," ujar Direktur Utama HILL, Hilton Hersan Qiu, dalam keterbukaan informasi kepada BEI, Sabtu (21/2/2026).

Adapun kronologis PKPU bermula dari keterlambatan pembayaran atas tagihan yang telah direstrukturisasi kepada pemasok bahan bakar solar operasional, yakni PT Tri Nusantara Petromine.

Secara konsolidasian, total kewajiban utang perseroan kepada pemasok tersebut tercatat sebesar Rp46 miliar.
Meski demikian, Hersan menilai dampak finansial dari perkara PKPU tersebut relatif terbatas. Nilai kewajiban itu disebut hanya setara 1,73 persen terhadap pendapatan perseroan per 30 September 2025.

"Hingga saat ini kegiatan operasional perseroan tetap berjalan normal," tutur Hersan.

Sebagai informasi, HILL memiliki empat anak usaha yakni Hillconjaya Sakti (kontraktor), Hillcon Mining Indonesia (pertambangan), Hillcon Jaya Land (properti), dan Hillcon Industrial Assets (alat berat).

Namun, baru Hillconjaya Sakti yang beroperasi secara komersial dan tiga lainnya masih dalam tahap proses pengerjaan.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hillcon Tbk. (HILL) memberikan penjelasan terkait kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) anak usahanya, PT Hillconjaya Sakti.

Direktur Utama Hillcon Hersan Qiu menjelaskan gugatan PKPU yang dihadapi anak usaha HILL berkaitan dengan keterlambatan pembayaran atas tagihan yang telah direstrukturisasi kepada PT Tri Nusantara Petromine. Tri Nusantara Petromine merupakan pemasok bahan bakar solar untuk kegiatan operasional Hillconjaya Sakti.

“Total kewajiban utang konsolidasian kepada pihak tersebut tercatat sebesar Rp46,01 miliar,” ujar Hersan dalam keterbukaan informasi BEI, Sabtu (21/2/2026).

Hersan melanjutkan dampak gugatan PKPU terhadap pendapatan HILL hanya sekitar 1,73% per 30 September 2025 dan dinilai tidak material terhadap kinerja secara keseluruhan.

Meskipun menghadapi gugatan PKPU, manajemen memastikan kegiatan operasional HILL tetap berjalan normal hingga saat ini.

“Hillconjaya Sakti telah menunjuk FKNK sebagai kuasa hukum dalam kaitannya dengan gugatan PKPU,” tuturnya.

HILL juga memastikan akan mengikuti peraturan dan ketentuan di pasar modal yang berlaku untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik, terutama apabila pengadilan tidak menguntungkan perseroan.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, total aset perseroan tercatat sebesar Rp5,65 triliun. Dari empat entitas anak, hanya PT Hillconjaya Sakti yang masih beroperasi secara komersial.

Kontribusi pendapatan PT Hillconjaya Sakti terhadap pendapatan konsolidasian HILL mencapai Rp2,79 triliun atau sekitar 99,86% dari total pendapatan.

HILL menuturkan pendapatan entitas anak tersebut sangat material terhadap kinerja konsolidasi karena mencakup hampir seluruh pendapatan grup.

Hillcon secara resmi mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia pada 1 Maret 2023 melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Dalam IPO tersebut, HILL menerbitkan 442,3 juta saham baru atau sekitar 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan harga penawaran sebesar Rp1.250 per saham.

Dana yang diperoleh dari IPO, sekitar Rp552,87 miliar, sebesar 55% digunakan untuk modal kerja anak usaha Hillconjaya Sakti. Sementara itu, sisanya 45% untuk belanja modal atau capex yang mendukung kegiatan Hillconjaya Sakit di sektor nikel.

Adapun harga saham HILL sejak IPO tercatat terus merosot. Saham HILL saat ini diperdagangkan pada level Rp58 per saham, ambrol dari harga saat IPO sebesar Rp1.250 per saham. Saham HILL telah melemah 60,81% sejak awal tahun atau year to date (YTD).

Bisnis.com, JAKARTA —Emiten milik kakak Hary Tanoesoedibjo, PT Dosni Roha Indonesia Tbk. (ZBRA) buka suara terkait dengan putusan pailit terhadap anak usahanya.

Sekretaris Perusahaan Dosni Roha Indonesia Jepri Siahaan mengatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Dos Ni Roha. Putusan itu dijatuhkan pada 14 Januari 2026.

PN Jakpus menunjuk Faisal sebagai Hakim Niaga. Selain itu, PN Jakpus juga menetapkan lima orang kurator dan pengurus perkara pailit PT Dos Ni Roha, yaitu Andreas Nahot Silitonga, Ruth Olivia Tobing, Lungguk Marbun, Jansen kristoper Ginting, dan Mutiara Tiffany.

Jepri menjabarkan bahwa putusan pailit tersebut merupakan konsekuensi hukum dari tidak diperolehnya persetujuan kreditur separatis atas permohonan pemberian perpanjangan PKPU tetap.

“Perseroan dan entitas anak masih memiliki ruang hukum untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan debitor pailit tetap memiliki hak untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada para kreditur. Hal itu dapat dilakukan sebelum putusan pailit terhadap PT Dos Ni Roha akan menjadi inkracht atau berkekuatan hukum tetap setelah masa 14 hari sejak putusan PN Jakpus.

Menurutnya, ZBRA dan manajemen entitas anak saat ini menaruh fokus utama kepada rencana perdamaian agar dapat disetujui oleh kreditur, perihal rencana perdamaian ini juga telah dilakukan diskusi dengan Tim Kurator. Dia menyebut Tim Kurator mendukung penuh terhadap rencana perdamaian yang saat ini sedang disusun oleh PT Dos Ni Roha.

Lebih lanjut, Jepri mengatakan putusan pailit terhadap entitas anak perseroan tidak serta-merta mengakibatkan perseroan berada dalam keadaan insolvensi maupun menghentikan kegiatan usaha ZBRA secara keseluruhan.

Sebagai informasi, ZBRA merupakan perusahaan milik Rudy Tanoesoedibjo yang merupakan kakak Hary Tanoesoedibjo. Dos Ni Roha backdoor listing dengan mengambil alih kepemilikan saham ZBRA yang sebelumnya bernama PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA) yang sempat menjadi operator taksi Zebra.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ritel Jaya Abadi atau Erspo mendapatkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Grand Best Indonesia atau PT GBI. Erspo disebut memiliki utang senilai Rp1 miliar yang jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 2025.

Kuasa Hukum PT GBI Ricky K. Margono menjelaskan bahwa PT GBI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Erspo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun, proses persidangan pertama dari permohonan PKPU itu telah dijadwalkan pada hari esok hari, Kamis (19/2/2026).

"Langkah hukum tersebut diambil atas kewajiban pembayaran utang Erspo kepada klien kami senilai lebih dari Rp1 miliar yang jatuh tempo dan dapat ditagih sejak tahun 2025, juga kepada kreditor lainnya," ujar Ricky dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (18/2/2026).

Ricky menjelaskan meskipun produk jersey Timnas hasil produksi PT GBI laku keras di pasaran seiring prestasi gemilang Timnas Indonesia, Erspo hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya dan tidak memberikan kepastian pembayaran.

Upaya persuasif juga menurutnya tidak diindahkan sebelum menempuh jalur hukum. Kuasa hukum telah mengedepankan itikad baik dengan mengundang Erspo untuk bermusyawarah lebih dari tiga kali.

Namun, menurutnya, upaya kekeluargaan tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada realisasi pembayaran, maupun skema penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Erspo mengabaikan berita acara pertemuan yang sebelumnya telah disepakati, termasuk janji pembayaran melalui mekanisme angsuran. Kelalaian tersebut menurutnya secara langsung mengganggu arus kas atau cashflow PT GBI.

PT GBI pun menilai PKPU menjadi mekanisme yang terstruktur dan transparan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

"Kami sangat menyayangkan sikap Erspo yang terkesan menghentikan pembayaran tepat setelah dinamika prestasi Timnas di Kualifikasi Piala Dunia terhenti, sehingga dalam hal ini Erspo menunjukan tidak adanya itikad baik kepada klien kami," katanya.

Erspo sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di industri ritel fashion dengan fokus pada produk berkualitas untuk atlet dan penggemar olahraga. Erspo dikenal publik sebagai apparel resmi dari Timnas sepak bola Indonesia sejak 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Tekanan hukum terhadap PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mulai melonggar seiring langkah PT Abacurra Indonesia yang mencabut permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan laporan di Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen WIKA mengungkapkan pencabutan perkara dengan nomor registrasi 406/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst ini dilakukan pada 13 Februari 2026. Hal itu mengakhiri rangkaian persidangan yang bergulir sejak akhir Desember 2025.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Ngatemin, menjelaskan bahwa pencabutan tersebut telah ditetapkan dalam Penetapan Nomor 406/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Jkt.Pst. Dia menegaskan bahwa berakhirnya perkara ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perusahaan.

“Pencabutan permohonan PKPU tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional perseroan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Minggu (15/2/2026).

Sebagai informasi, sengketa ini bermula dari tagihan pekerjaan PT Abacurra Indonesia pada proyek yang sedang dikerjakan WIKA dengan total nilai mencapai Rp1,51 miliar.

Namun, sebelum gugatan diajukan, WIKA dilaporkan telah melakukan pembayaran sebesar Rp718,83 juta, sehingga menyisakan kewajiban senilai Rp794,49 juta yang kemudian memicu permohonan PKPU.

Manajemen WIKA sebelumnya menyatakan nilai gugatan tersebut tidak bersifat material. Selama proses hukum berlangsung, WIKA mengeklaim terus mengedepankan komunikasi persuasif dengan PT Abacurra untuk mencari titik temu penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, emiten konstruksi pelat merah ini diketahui membukukan kontrak baru sebesar Rp17,43 triliun sepanjang 2025. Sebagian besar kontrak tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menyatakan capaian ini merupakan hasil dari transformasi perseroan yang kini lebih menitikberatkan pada keunggulan eksekusi proyek serta pengelolaan risiko yang disiplin.

“Perolehan kontrak ini menunjukkan kepercayaan pemangku kepentingan yang terus terjaga,” ucap Agung dalam keterangan resminya, Selasa (6/1/2026).

Sepanjang 2025, WIKA terlibat dalam sejumlah proyek strategis nasional (PSN) bagi konektivitas dan ketahanan pangan, di antaranya adalah kelanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Proyek Akses Tol Patimban Paket 2 guna memperlancar arus logistik nasional.

Selain itu, WIKA memperkuat portofolio di bidang ketahanan air melalui Proyek Pengendalian Banjir Merauke dan jaringan irigasi di Sumatera Utara. Di sektor energi, WIKA menggarap Pembangunan Pipa Transmisi Gas segmen SKG Belawan – Stasiun Labuhan Batu yang mendukung hilirisasi industri nasional.

Disclaimer:Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan perdamaian PT Trimata Benua dengan para krediturnya melalui putusan homologasi dalam perkara Nomor 133/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt Pst.

Keputusan ini mengakhiri proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Bentayan, Sumatra Selatan, tersebut sekaligus menghindarkannya dari ancaman kepailitan.

Kesepakatan perdamaian ini disetujui lebih dari 99% kreditur yang hadir dalam rapat 25 dari 27 kreditur yang tercatat dalam Daftar Piutang Tetap (DPT). Dukungan mayoritas datang daritiga kontraktoreksklusif dengan total tagihan mencapai Rp1,15 triliun, yakni PT Trans Energy Indonesia (Rp575,34 miliar), PT Global Makara Teknik (Rp423,40 miliar), dan PT Ombilin Fusi Nusantara (Rp151,24 miliar).

Manajemen PT Trimata Benua menegaskan komitmen untuk melaksanakan seluruh kewajiban sesuai putusan homologasi secara bertanggung jawab dan konsisten. Perusahaan menargetkan memulai cicilan pembayaran utang maksimal empat bulan setelah putusan homologasi disahkan.

Homologasi ini merupakan hasil komitmen manajemen dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dengan tercapainya perdamaian, PT Trimata Benua dapat fokus pada pemulihan operasional, evaluasi sistem, dan perbaikan tata kelola menuju penerapanGood Corporate Governance(GCG) yang lebih baik.

Perusahaan juga memastikan para kontraktor eksklusif dapat melanjutkan kegiatan produksi sesuai dengan rencana yang terintegrasi. Ketiga kontraktor tersebut memegang peran sentral dalam operasional tambang berdasarkan perjanjian eksklusif dan izin usaha jasa pertambangan (IU-JP).

Adapun para kontraktor eksklusif tersebut, PT Global Makara Teknik bertanggung jawab atas kegiatan pengupasan dan pengangkutanoverburdenserta produksi batu bara. PT Ombilin Fusi Nusantara menangani pengangkutan, pengelolaan, pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan (jetty) sertastockpiledi wilayah tambang. Sementara PT Trans Energy Indonesia mengurus logistik pengangkutan batu bara dari pelabuhan muat hingga pelabuhan bongkar.

Berdasarkan data Administrasi Hukum Umum (AHU), kepemilikan saham PT Trimata Benua terdiri atasPT Nusantara Energi Indonesia(45%), Subagio Wirjoatmodjo (25%), Sukoraharjo Wirjoatmodjo (19,29%), dan PT Bahtera Mulia Kencana (10,71%).

PT Trimata Benua yang didirikan pada 1996 dan mulai beroperasi penuh sejak 2021 ini merupakan pemegang konsesi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) batu bara di Bentayan, Sumatera Selatan. Perusahaan menjalankan operasi sebagai anak usaha PT Nusantara Energi Indonesia.

Dalam aktivitas penjualan, PT Trimata Benua memasok batu bara ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan swasta dan melakukan ekspor dengan tujuan utama China dan India. Infrastruktur pertambangan yang dibangun bersama kontraktor disesuaikan dengan Rencana Kerja yang telah disetujui Kementerian ESDM.

Selain fokus pada operasional produksi, PT Trimata Benua juga berkomitmen memenuhi kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai bentuk kontribusi kepada negara.

Dengan terselesaikannya proses PKPU ini, PT Trimata Benua berkomitmen terus menerapkan prinsip GCG serta kepatuhan hukum dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

Manajemen bersama seluruh pemangku kepentingan juga memiliki semangat menjadikan PT Trimata Benua sebagai perusahaan terbuka melaluiInitial Public Offering(IPO), sehingga kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas. Langkah ini diharapkan dapat melanjutkan operasional pertambangan batu bara di Sumatera Selatan secara lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kepentingan seluruhstakeholderyang terlibat.