Bisnis.com, JAKARTA — PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) melalui anak usahanya PT Suryacipta Swadaya mempercepat investasi di Subang Smartpolitan dengan memanfaatkan momentum IEU-CEPA.

Abednego Purnomo, Chief Commercial Officer Subang Smartpolitan mengatakan sebanyak tiga perusahaan tekstil terintegrasi telah memulai pembangunan pabrik manufaktur vertikal (dengan dua tahap proses pembuatan pakaian) di Subang Smartpolitan, Jawa Barat.

Investasi ini mencakup tiga entitas utama, yakni PT Binkova Textiles Indonesia yang fokus pada proses pencelupan dan penyelesaian kain (dyeing & finishing), PT Dafei Textile Indonesia untuk produksi kain melalui metode tenun dan rajut, serta PT Serendipity Fashion Indonesia sebagai produsen garmen.

Ketiga perusahaan tersebut merupakan mitra dari H&M, brand fesyen global, yang memilih Indonesia sebagai basis produksi untuk memperkuat rantai pasok mereka. Pembangunan fasilitas vertikal ini juga dirancang untuk memenuhi ketentuan two stage process dalam skema tarif nol persen IEU-CEPA, yang menjadi kunci untuk meningkatkan akses produk tekstil Indonesia ke pasar Uni Eropa.

"Masuknya manufaktur vertikal yang mencakup Tier 1 hingga Tier 2 membuktikan bahwa ekosistem di Subang Smartpolitan mampu menjawab kebutuhan investor akan efisiensi biaya logistik dan standar ESG yang ketat," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Dia menilai dengan konektivitas strategis kawasan industri ke Tol Cipali dan kedekatan dengan Pelabuhan Patimban, maka para tenant dapat mengoptimalkan peluang pasar global secara maksimal.

Direktur PT Binkova Textiles Indonesia, Sun Jianjun, menyatakan bahwa pembangunan fasilitas ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperkuat posisi sebagai pemasok global yang kompetitif.

“Keputusan kami untuk membangun fasilitas manufaktur vertikal di Indonesia adalah bagian dari strategi jangka panjang. Kami akan menghadirkan teknologi manufaktur modern guna meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan ketelusuran produk yang sesuai dengan standar keberlanjutan internasional,” ujarnya.

Pembangunan pabrik ditargetkan rampung pada akhir 2026, dengan operasional produksi penuh dimulai setelahnya. Produk yang dihasilkan akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar global, khususnya Eropa.

Direktur Promosi Investasi Asean, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik Kementerian Investasi dan Hilirisasi Industri (BKPM), Saribua Siahaan. Dia berharap investasi ini tidak hanya memperkuat sektor tekstil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami optimistis investasi ini dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada 2029, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi unggulan di kawasan,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mempercepat pembahasan implementasi kerja sama dagang Indonesia–Uni Eropa melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), dengan fokus pada solusi logistik ekspor di tengah eskalasi Timur Tengah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pembahasan tersebut dilakukan dalam rangkaian agenda reformasi World Trade Organization (WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 di Yaoundé, Kamerun yang digelar pada 26–29 Maret 2026.

Budi juga telah meminta delegasi Indonesia untuk bertemu dengan tim Uni Eropa guna membahas implementasi kerja sama dagang di tengah kondisi global saat ini.

Adapun, salah satu isu utama yang dibahas adalah efisiensi logistik ekspor dan impor agar implementasi IEU—CEPA tidak terhambat oleh kondisi global, termasuk dampak konflik Timur Tengah.

“Kita akan mencari solusi logistik yang paling efisien ketika terjadi ekspor-impor ke negara EU. Jangan sampai nanti ketika implementasi EU-CEPA itu menjadi terhambat,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Menurut Budi, eskalasi konflik global justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing, khususnya dalam sektor logistik yang selama ini masih belum efisien.

Di sisi lain, Budi menyampaikan Kemendag juga telah berdiskusi dengan Dewan Pemakai Jasa Angkut Indonesia (Depalindo) untuk membenahi hambatan logistik, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan.

Ke depan, Kemendag berharap eskalasi antara Amerika Serikat (AS)—Israel dan Iran dapat segera mereda agar tidak terus menekan aktivitas perdagangan internasional.

“Mudah-mudahan sih cepat selesai [perang]. Dan saya yakin cepat selesai ya, karena dampaknya kan ke semua. Kan sudah banyak negara juga saya pikir pengin selesai karena semua terimbas,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi berharap reformasi WTO dapat memperkuat sistem perdagangan global tanpa menghilangkan prinsip dasar organisasi, khususnya dalam menjaga kepentingan negara berkembang.

“Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Dalam forum tersebut, lanjut dia, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu utama, mulai dari subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), hingga isu non-violation and situation complaints (NVSC).

Budi menjelaskan seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral.

Selain itu, Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini seiring tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa dan Kanada diperkirakan meningkat sejalan dengan segera berlakunya perjanjian dagang yang membebaskan bea masuk impor satu sama lain.

Perjanjian dagang dimaksud adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA), yang keduanya sudah ditandatangani.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan IC CEPA sudah ditandatangani pada 24 September 2025. Dia menyebut ekspor Indonesia ke negara tersebut diharapkan meningkat utamanya bagi produk andalan seperti tekstil, alas kaki, furnitur, makanan olahan, kayu, elektronik ringan, otomotif sampai sarang burung walet.

"Nah, proyeksi dampak ekspor ke Kanada diharapkan bisa meningkat dalam waktu tiga-empat tahun ke depan," ujarnya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Di sisi lain, IEU-CEPA juga telah ditandatangani pada September 2025 lalu. Free trade agreement (FTA) dengan puluhan negara anggota Uni Eropa itu kini telah memasuki proses penyusunan dokumen hukum alias legal drafting.

Airlangga menyebut FTA itu tengah diterjemahkan ke dalam 24 bahasa dan akan dibahas di parlemen Uni Eropa. Untuk IEU-CEPA sebanyak 90% tarif produk Indonesia menjadi 0% serta sebaliknya.

"Kami sudah melakukan pendekatan dari partai yang paling kiri sampai paling kanan, dan mereka semua mendukung IEU CEPA tersebut karena ini akan menjadi salah satu strategic terbesar," paparnya.

Mantan Menteri Perindustrian itu mengeklaim IEU-CEPA sudah lebih advance dibandingkan dengan perjanjian serupa antara Uni Eropa dengan Singapura. Sebab, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa juga sudah memasukkan perjanjian terkait dengan digital.

Nilai plus lain dari IEU-CEPA, lanjut Airlangga, adalah peluang untuk semakin mulusnya perjalanan aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisasi Kerja Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Dia mengklaim bahwa dengan adanya IEU-CEPA, 27 negara anggota Uni Eropa pun dinilai bakal mendukung keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut.

Untuk proses aksesi, Indonesia menargetkan bisa memperoleh kursi keanggotaan OECD pada 2027 mendatang. "Dengan masuknya IEU-CEPA maka 27 negara sudah like-minded mendukung Indonesia. Amerika dalam negosiasi juga selalu menyebut OECD demikian pula Jepang, Korea, Australia, dan New Zealand sehingga mungkin dari 37 negara, 34 negara sudah secara terbuka mendukung Indonesia," terangnya.

Kendati demikian, perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dalam waktu yang sama turut menggerus penerimaan negara. Konsekuensi perdagangan bebas yang diperkirakan bisa meningkatkan arus ekspor ke Kanada maupun Uni Eropa, diperkirakan bisa menurunkan sumber penerimaan negara terutama bea masuk.

Sampai dengan akhir Oktober 2025 lalu, penerimaan negara baru mencapai Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai sudah terkumpul Rp249,3 triliun atau tumbuh 7,6% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah mencapai 80,3% dari outlook laporan semester I/2025.

Pemasukan kepabenan dan cukai itu terbesar berasal dari penerimaan cukai, yakni Rp184,2 triliun. Realisasi itu tumbuh 5,7% (yoy) dan sudah mencapai 75,4% dari target APBN.

Dari segi kepabeanan, penerimaan dari bea masuk senilai Rp41 triliun atau terkontraksi hingga 4,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah mencapai 77,5% dari target APBN.

"Pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sedikit kontraksi 4,9% di bawah tahun lalu karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan utilisiasi free trade agreement [perdagangan bebas]," ujarnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025.

Di sisi lain, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp24 triliun. Kendati memberikan sumbangsih terkecil dibandingkan cukai dan bea masuk, penerimaan dari tarif ekspor itu tumbuh tertinggi hingga 69,2% (yoy).

Suahasil menyebut kenaikan itu berkat harga sawit atau CPO yang naik, kendati adanya fluktuasi, disertai oleh peningkatan volume ekspor. Kebijakan ekspor konsentrat tembaga yang direstui Kementerian ESDM untuk sementara waktu ini juga disebut menyumbang penerimaan kepabenan.