Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong implementasi Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, termasuk pengurangan dan pengelolaan sampah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) KLH Laksmi Widyajayanti mengatakan pemerintah menargetkan nilai-nilai pelestarian lingkungan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui Gerakan Indonesia ASRI.

"Pemerintah sudah mencanangkan menginternalisasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan melalui platform gerakan ASRI yaitu Aman, Sehat, Resik, Indah yang dicanangkan melalui Gerakan Indonesia ASRI. Harapannya nilai ekologis tidak lagi menjadi narasi makro yang abstrak tetapi sudah menjadi gaya hidup baru yang melekat pada seluruh individu di Indonesia," ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional 2026 dimanfaatkan untuk memperluas pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI di berbagai daerah. Program tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta dukungan terhadap agenda lingkungan global.

"Melalui Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional ASRI secara serentak dan berkelanjutan di tingkat tapak dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di tingkat individu, kemudian juga mendorong kolaborasi lintas sektor serta menunjukkan komitmen Indonesia dalam forum global," katanya.

KLH juga meminta pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Laksmi menjelaskan Gerakan Indonesia ASRI dibangun atas empat pilar utama. Pilar Aman berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko, dan ketertiban ruang publik. Pilar Sehat menitikberatkan pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat.

Sementara itu, pilar Resik diarahkan pada pengelolaan kebersihan dan sampah secara terintegrasi. Adapun pilar Indah berfokus pada penciptaan lingkungan dan ruang publik yang nyaman serta memiliki nilai estetika.

"Hal ini mencakup Aman, yaitu berfokus pada keamanan lingkungan, mitigasi risiko dan ketertiban ruang publik. Kemudian Sehat, yang berfokus pada kualitas lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat. Resik berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi, serta Indah yang berfokus pada estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman," ujarnya.

Menurut Laksmi, pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas dalam implementasi Gerakan Indonesia ASRI. Pemerintah menargetkan seluruh sampah dapat terkelola pada 2029 sesuai target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Melalui kegiatan Indonesia ASRI ini kita juga ada program-program prioritas yang harus kita kerjakan dan harapannya bisa menyelesaikan terutama terkait dengan sampah terkelola 100 persen di tahun 2029 sesuai dengan RPJMN," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan progres sejumlah agenda prioritas nasional dalam Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin (11/5/2026).

Melalui keterangan tertulis di akun Instagram resminya, Selasa (12/5/2026), AHY menyampaikan pemerintah fokus memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan ketahanan wilayah sesuai arahan Presiden.

Dalam laporannya, AHY menyebut terdapat lima agenda utama yang tengah dikawal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pertama, pemerintah memprioritaskan penyelamatan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa yang terdampak abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob.

Kedua, percepatan rehabilitasi pascabencana di berbagai daerah untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar dan aktivitas masyarakat berjalan optimal.

Ketiga, melalui Gerakan Indonesia Asri, pemerintah mendorong pembangunan ruang terbuka hijau dan biru guna menciptakan kota yang lebih sehat, adaptif, dan berkelanjutan.

Keempat, AHY melaporkan perkembangan Program 3 Juta Rumah yang terintegrasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) untuk menghadirkan kawasan hunian yang terkoneksi dengan transportasi publik.

Kelima, pemerintah memperkuat transformasi jaringan kereta api nasional guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, AHY juga menekankan pentingnya swasembada air melalui pengelolaan irigasi dan sistem perpipaan rumah tangga yang berkelanjutan sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

“Tantangan ke depan tidaklah ringan, namun dengan kerja keras dan kolaborasi lintas sektoral, kita optimistis infrastruktur nasional akan semakin tangguh dan membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tulis AHY dalam keterangannya.

Tadi kita lihat ada 110 rumah yang dibangun, dan sekali lagi ini kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang yang juga melakukan penyiapan infrastruktur dasarnya..,

Tangerang, Banten (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, penataan kawasan permukiman nelayan di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten mewujudkan semangat Indonesia ASRI.

"Ini juga semangat yang sedang kita kawal bersama-sama, yaitu mewujudkan Indonesia ASRI: Aman, Sehat, Resik atau bersih, tertata, dan juga ‘I’-nya adalah Indah. Mudah-mudahan Tanjung Anom ini bisa semakin asri," ujar AHY di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis.

AHY melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung penataan kawasan kumuh nelayan yang ada di Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

"Hari ini kami secara langsung melihat kondisi kawasan pemukiman yang sebelumnya bisa dikatakan kondisinya kurang layak untuk hidup. Dilakukan pembangunan, perbaikan, penataan rumah-rumah masyarakat, terutama para nelayan dan keluarganya," katanya.

Penataan kawasan permukiman nelayan ini adalah sebuah proyek kolaborasi sesuai dengan visi-misi dan direktif Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah tentunya berupaya untuk mendorong sekaligus memastikan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk para nelayan semakin baik dari hari ke hari.

"Tadi kita lihat ada 110 rumah yang dibangun, dan sekali lagi ini kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang yang juga melakukan penyiapan infrastruktur dasarnya yakni jalan lingkungan, sanitasi, kemudian penerangan, dan lain sebagainya bersama dengan Habitat for Humanity," kata AHY.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menyiapkan program pembangunan kawasan hunian layak untuk 110 nelayan di Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk.

Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Selasa mengatakan, program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni dan sehat bagi nelayan itu merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah itu.

Menurut Maesyal, pembangunan kawasan hunian nelayan dengan paket lengkap itu merupakan program unggulan bernama Sistem lingkungan yang aman, ramah dan berkesinambungan (SELARAS) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2025-2030.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026 mendatang.

Nantinya, pada pagi hari sebelum WFH dilakukan akan terdapat pelaksanaan kerja bakti oleh masing-masing aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pihaknya patuh secara penuh terhadap instruksi yang telah diterbitkan pemerintah pusat pada Selasa (31/3/2026) tersebut.

Pelaksanaan kerja bakti oleh ASN Pemkot Surabaya akan dilakukan selama dua kali dalam seminggu, termasuk setiap hari Jumat sebelum memulai pekerjaan maupun pelayanan publik di kediaman masing-masing. Eri menegaskan kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mensukseskan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Setelah kerja bakti bisa pulang. Yang [kerja bakti] hari Selasa di lingkungan kantor, hari Jumat barengan. Kalau yang Jumat itu nanti kita akan berbarengan dengan Forkompinda. Jadi ada Dandim, ada kepolisian, kita sudah sepakat kemarin. Jadi, kita akan bersih-bersih terus," beber Eri, Rabu (1/4/2026).

Mengenai kekhawatiran berlangsungnya long weekend sebab pelaksanaan WFH yang jatuh setiap hari Jumat, Eri menyatakan bahwa pihaknya akan senantiasa melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja seluruh ASN yang bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya.

Bahkan, Eri menegaskan bahwa masing-masing dari ASN memiliki tanggung jawab terhadap optimalnya pelayanan publik dan terjaganya kesejahteraan warga dari masing-masing wilayah kampung tempat mereka bermukim.

"Kerjanya pemerintah kota ini kan bukan lagi saya lihat kerja. Saya 'kan lihat output-outcome. Maka, setiap orang itu bertanggung jawab terhadap kampung. Apalagi kalau di setiap RW itu ada yang miskin dia tidak tahu, maka akan turun penghasilannya dan ada sanksinya. Maka kerja kita dari dulu sudah WFA. Saya sudah lakukan itu dari dulu. Saya tidak lihat lagi mereka kerja di kantor," tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini pun mengklaim bahwa sistem WFA yang telah dilaksanakan di lingkungan Pemkot Surabaya lebih meyakinkan dirinya bahwa masing-masing ASN dapat bekerja secara optimal terhadap masyarakat. Selain mendukung efisiensi anggaran, Eri menekankan WFA dapat merealisasikan rencana penghematan di tengah situasi yang tidak menentu saat ini.

"Yang saya minta adalah kamu kerja di manapun output, outcome-nya tercapai. Kalau WFA malah senang aku. Jadi, output, outcome-nya akan tercapai, penghematan juga akan lebih besar," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), baik untuk ASN dan swasta hingga pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Hal itu disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026). Langkah kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang disebut '8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional' sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi.

"Situasi ini bukanlah hambatan melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi untuk melakukan perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditekankan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," terangnya.

Adapun berikut poin-poin kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, yakni penerapan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat. Kebijakan ini akan berlandaskan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, efisiensi mobilitas termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50%, kecuali operasional dan kendaraan listrik dan mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah ada himbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan car free day sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Bisnis.com, SAMARINDA — Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menempatkan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai model pengelolaan sampah berbasis kampus yang siap direplikasi ke seluruh Kalimantan Selatan, menyusul kunjungan silaturahim ke rumah jabatan Rektor ULM di Banjarmasin beberapa waktu lalu.

Pertemuan dengan Rektor ULM Ahmad Alim Bachri tersebut menghasilkan kesepakatan penguatan kolaborasi 3 pihak, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, dan ULM dalam mewujudkan gerakan Indonesia Asri (aman, sehat, bersih, dan indah) melalui pendekatan riset dan inovasi teknologi pengolahan sampah.

Hanif menegaskan penanganan sampah merupakan prioritas nasional sesuai arahan Presiden, dengan kampus sebagai garda terdepan dalam penyelesaian persoalan secara mandiri.

"Di ULM, manifestasi pengelolaan sampah berbasis kampus ini sudah berjalan cukup lama. Berbagai riset pendukung kebijakan juga sudah dibangun oleh para dekan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (25/3/2026).

Kendati demikian, Hanif belum merinci secara spesifik bagaimana mekanisme replikasi model ULM ke kampus-kampus lain di Kalimantan Selatan, termasuk kerangka waktu dan skema pendanaan yang akan dialokasikan untuk mendukung program tersebut.

Dia menilai inovasi yang dikembangkan ULM telah menunjukkan progres positif dan perlu segera diimplementasikan secara lebih luas, setidaknya pada skala regional.

"Saya yakin inovasi teman-teman di ULM tidak akan berhenti dan akan terus berkembang untuk membantu pembangunan nasional, termasuk di sektor lingkungan hidup. Dengan dukungan Rektor dan seluruh sivitas akademika, persoalan lingkungan, terutama sampah, dapat diurai lebih cepat," katanya.

Sementara itu, Rektor ULM Ahmad Alim Bachri menyampaikan pembahasan fokus pada penanggulangan sampah di Kalimantan Selatan, termasuk di lingkungan kampus Banjarmasin dan Banjarbaru.

"Meskipun sebagian sivitas akademika masih dalam suasana mudik, pertemuan hari ini sangat produktif dalam mendiskusikan persoalan lingkungan hidup, terutama terkait penanganan sampah di Kalimantan Selatan," katanya.

Sebagai bukti keseriusan, ULM memaparkan produk balok ekowood, yaitu hasil pengolahan sampah oleh tim Fakultas Teknik bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ULM yang telah melalui proses riset selama kurang lebih 4 tahun dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Pak Menteri telah melihat langsung hasil ekowood yang merupakan inovasi dari pengolahan sampah. Kami berharap temuan ini dapat segera diimplementasikan sebagai solusi konkret dalam penanggulangan sampah," terang Ahmad.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan hasil pertemuan akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam waktu dekat, ULM akan meluncurkan program mahasiswa penggerak pemilah sampah sebagai langkah konkret pengelolaan sampah berbasis kampus.

"Sesuai kesepakatan, minimal 100 mahasiswa di setiap fakultas akan dilibatkan. Ini menjadi langkah nyata kami dalam mendukung gerakan pengelolaan sampah berbasis kampus," ungkapnya

Adapun dia berharap sinergi antara ULM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dapat semakin diperkuat guna mempercepat penyelesaian persoalan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah, baik di tingkat kampus maupun masyarakat luas.

Usaha genteng milik Hena Gian Hermana terus bertahan dan berkembang di tengah berbagai tantangan industri bahan bangunan.

Dari halaman rumah yang sederhana, tumpukan genteng yang dijemur di bawah terik matahari menjadi bagian dari aktivitas produksi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Bagi Gian, genteng bukan sekadar material bangunan. Di balik setiap keping yang dicetak, ada cerita tentang ketekunan, keberanian mengambil risiko, dan keyakinan bahwa usaha tradisional pun bisa berkembang jika dikelola dengan baik.

Dia mengatakan, pabrik genteng yang telah berdiri sejak 1985 ini awalnya lahir sebagai respons atas tingginya permintaan atap genteng pada masa itu. Sementara itu, kapasitas produksi pabrik- pabrik genteng di wilayah Jatiwangi belum mampu memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.

Sayangnya, permintaan pasar yang tinggi itu terkendala dengan berbagai tantangan seperti perubahan zaman, ketatnya persaingan produk, tingginya biaya produksi, keterbatasan bahan baku, berkurangnya jumlah tenaga kerja, hingga keterbatasan modal.

"Berbicara usaha pabrik genteng, tentunya tidak lepas dari yang namanya pasang surut. Tantangan zaman, persaingan produk, biaya produksi tinggi, bahan baku terbatas, dan berkurangnya jumlah pegawai menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya pabrik genteng yang tidak bisa bertahan," tutur Gian.

Perjalanan usaha Gian mulai berubah ketika ia menjadi nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau memberinya ruang untuk memperluas usaha.

Tambahan modal tersebut digunakan untuk membeli mesin cetak yang lebih modern serta memperbaiki tungku pembakaran agar lebih efisien. Dampaknya terasa signifikan. Kapasitas produksi meningkat, kualitas genteng lebih seragam, dan waktu pengerjaan menjadi lebih cepat.

"BRI ini tentu menjadi mitra utama bagi para pelaku usaha pabrik genteng, karena BRI memiliki fasilitas pinjaman bunga rendah KUR bagi para pelaku usaha UMKM seperti kami, sehingga kami senantiasa bisa terus melakukan produksi genteng," urainya.

Tak hanya soal pembiayaan, pendampingan dari BRI juga membantu Gian lebih tertib dalam mengelola keuangan usaha. Ia mulai memisahkan keuangan pribadi dan usaha, mencatat arus kas, hingga merencanakan pengembangan jangka panjang.

Karena pemberdayaan dari BRI ini, produksi pun semakin meningkat sehingga kebutuhan tenaga kerja pun bertambah. Gian merekrut warga sekitar untuk membantu proses produksi, mulai dari pencetakan hingga pengangkutan.

Usahanya kini menjadi salah satu sumber penghasilan bagi beberapa keluarga di lingkungannya.

Di tengah maraknya material atap modern seperti baja ringan dan genteng metal, Gian tetap optimistis. Menurutnya, genteng tanah liat memiliki pasar tersendiri, terutama bagi masyarakat yang mengutamakan ketahanan panas dan nilai estetika tradisional.

"Kami terus menjaga kualitas supaya pelanggan tetap percaya," ujarnya.

Ke depan, Gian berencana memperluas jaringan pemasaran, tidak hanya mengandalkan pembeli lokal tetapi juga menyasar proyek-proyek perumahan skala lebih besar. Ia juga mulai mempertimbangkan inovasi desain agar produknya mampu bersaing dengan model genteng yang lebih modern.

Oleh karena itu, Gian berharap BRI dan pemerintah dapat semakin memperkuat sinergi dalam memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM pabrik genteng, baik melalui akses permodalan maupun kepastian permintaan pasar yang didukung oleh kebijakan yang berpihak.

"Dukungan tersebut penting agar usaha pabrik genteng tidak sekadar bertahan untuk memenuhi kebutuhan atap, tetapi juga tetap lestari sebagai bagian dari warisan leluhur, kekayaan budaya lokal, serta sumber penghidupan berkelanjutan bagi para pekerja," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gian juga menyinggung tentang program "Gentengisasi" yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Gian menyebut, Program Gentengnisasi ini bagaikan oase di tengah gurun yang telah lama dinantikan.

Kehadirannya menjadi harapan besar agar genteng Jatiwangi kembali bangkit sebagai genteng nomor satu di Indonesia dan meraih kembali masa kejayaannya untuk kelima kalinya.

Diharapkan pula, program ini mampu mendorong peningkatan kesejahteraan serta menghadirkan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya bagi para pemilik pabrik, tetapi juga bagi seluruh pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri ini.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program "gentengisasi", yakni penggantian atap rumah berbahan seng dengan genteng tanah liat. Gentengisasi merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Sementara itu, sebagai bank dengan fokus pada UMKM dan ekonomi kerakyatan, BRI terus berperan aktif mendukung program pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional, salah satunya melalui dukungan pembiayaan KUR Perumahan untuk program gentengisasi.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa BRI mengambil peran strategis dalam memfasilitasi pembiayaan antara pengusaha genteng dan developer (pengembang perumahan).

Dalam skemanya, BRI hadir setelah terdapat kontrak kerja sama antara pengusaha genteng dan developer, sehingga pembiayaan dapat segera difasilitasi.

"Peran BRI berada di tengah. Ketika sudah ada kontrak antara pengusaha genteng dan developer atau user, BRI siap memfasilitasi pembiayaannya. Kebetulan kita sudah ada KUR Perumahan, bahan bangunan seperti ini merupakan bagian dari KUR Perumahan. Sebagai bank yang DNA-nya memang berpihak pada usaha kecil dan rakyat, sesuai dengan namanya Bank Rakyat Indonesia, kami siap menyediakan pembiayaan untuk mendukung kebutuhan tersebut," kata Hery.

Hery juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari komitmen BRI terhadap KUR Perumahan, pembiayaan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong efek berganda.

Antara lain, mulai dari aktivitas produksi UMKM bahan bangunan, penguatan rantai pasok industri perumahan, serta membuka peluang lapangan kerja di berbagai daerah.

Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal sekaligus memperkuat industri dalam negeri, khususnya industri genteng.

BRI melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli memperkuat komitmen menjaga kelestarian lingkungan melalui tajuk "Yok Kita Gas" berupa pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Cantik Resik, Kelurahan Jatikramat, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kegiatan ini sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada 21 Februari, dan melibatkan ratusan masyarakat yang terdiri atas pengurus Bank Sampah Cantik Resik, siswa/i SMPN 23 Kota Bekasi, serta masyarakat Kelurahan Jatikramat.

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menyampaikan bahwa sejalan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, BRI menegaskan komitmen nyata dalam membantu mengatasi permasalahan sampah di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar.

"Pelaksanaan Program BRI Peduli 'Yok Kita Gas' di Bank Sampah Cantik Resik dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional merupakan bentuk nyata kepedulian BRI dalam membantu mengatasi permasalahan sampah dan menjaga keseimbangan lingkungan," kata Dhanny.

Ia menambahkan, Program 'BRI Peduli Yok Kita Gas' juga merupakan wujud kontribusi BRI dalam Gerakan Indonesia ASRI merupakan inisiatif strategis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan lingkungan, dan penguatan partisipasi sosial.

Program BRI Peduli "Yok Kita Gas" di Bank Sampah Cantik Resik berhasil mengumpulkan 95,7 kg sampah yang terdiri dari 8,18 kg sampah organik dan 87,52 kg sampah anorganik. Selain itu, kegiatan inovasi produk sampah juga menghasilkan empat produk olahan sampah anorganik dan satu produk olahan sampah organik.

Dhanny menyatakan, BRI Peduli "Yok Kita Gas" telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai wilayah, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang tersirat dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

Di Bank Sampah Cantik Resik, kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah dilaksanakan melalui pemaparan materi tentang inovasi produk guna memperkenalkan berbagai inovasi pengelolaan sampah berkelanjutan yang diharapkan dapat diadaptasi dan dijalankan di Kelurahan Jatikramat, Kota Bekasi.

Dalam sesi edukasi pilah sampah, masyarakat diberikan pemahaman tentang pengelolaan sampah yang baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilahan sampah, terutama sampah yang bersumber dari rumah tangga.

Para peserta juga diajak untuk melakukan kampanye lingkungan melalui lomba inovasi produk. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis, tetapi juga pengalaman nyata dalam menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle.

Untuk mendukung pelaksanaan program BRI Peduli "Yok Kita Gas" di Bank Sampah Cantik Resik, BRI Peduli memberikan bantuan berupa dua unit komposter yang diharapkan dapat membantu mengelola sampah rumah tangga menjadi pupuk padat maupun cair, sehingga dapat mengurangi limbah yang dibuang ke TPA. Selain itu, diberikan pula keranjang sampah anorganik dan peralatan lainnya.

Sejak digulirkan pada 2021, program BRI Peduli "Yok Kita Gas" telah dilaksanakan di 117 lokasi di Indonesia yang tersebar di 45 bank sampah, 5 pasar tradisional, 44 kelurahan, 91 sekolah, 44 titik sungai, dan 25 titik penyebaran Collection Point Vending Machine.

Melalui program ini, BRI Peduli "Yok Kita Gas" mengumpulkan 519,98 juta kg sampah anorganik, 779,74 juta kg sampah organik, menghasilkan 1.003 liter pupuk organik cair, 24.025 unit pupuk kompos, 777 liter eco enzyme, serta potensi reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 2.366.226,88 kg CO2e.

Program ini juga telah menyalurkan 12 jenis pelatihan manajemen sampah, 45 unit mesin pengolahan sampah, 43 jenis peralatan penunjang bank sampah, 44 unit kendaraan penunjang bank sampah, 3 unit rumah maggot, 249 unit tempat sampah, 50 unit komposter, 1.960 unit kantong pilah, serta menghasilkan 5 inovasi produk pengelolaan sampah.

"Masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di wilayah padat pemukiman atau wilayah perkotaan, mendapatkan manfaat dari program ini, antara lain wawasan tentang kondisi pengelolaan sampah yang meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, serta keterampilan dalam memilah sampah dari rumah sehingga mampu mengatasi persoalan sampah rumah tangga," pungkas Dhanny.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan optimalisasi fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) merupakan solusi pengolahan sampah berkelanjutan di Jakarta Utara maupun DKI Jakarta.

“Optimalisasi fasilitas RDF ini penting dalam penanganan sampah berkelanjutan,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat apel kegiatan kebersihan Gerakan Indonesia ASRI di Halaman Kantor Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Jakarta Utara, Selasa(17/2/2026), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan isu sampah perlu menjadi perhatian serius mengingat wilayah Jakarta Utara (Jakut) menghasilkan lebih dari 1.300 ton sampah per hari.

Hanif pun menyoroti peran strategis kepala daerah dalam pengelolaan sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Ayo kita bereskan masalah sampah. Jakarta Utara menjadi barometer penanganan sampah nasional,” kata Hanif.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar proses pengolahan sampah ketika pengujian teknis atau commissioning di RDF Plant Rorotan tidak menggunakan bahan baku dengan volume lebih dari 750 ton demi menghindari timbulnya bau.

“Kemarin kami sudah rapat secara khusus, saya sudah minta sementara ini untuk commissioning-nya tidak lebih dari 750 ton per hari dan digunakan 'dump truck' yang baru,” kata Pramono di Jakarta Barat, Selasa.

Pramono mengatakan sejauh ini commissioning dengan kapasitas 750 ton per hari terbukti tak menimbulkan bau. Namun saat kapasitas dinaikkan menjadi 1.000 ton per hari, proses pengolahan sampah justru mulai menimbulkan bau.

Pramono juga menyoroti timbulan bau tidak sedap yang datang dari proses pengangkutan sampah. “Karena air lindinya tercecer ke mana-mana,” kata Pramono.

Untuk itu, secara khusus Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup akan menambah truk kompaktor yang baru yang diproduksi pada 2025. Pramono berharap upaya tersebut dapat mengatasi persoalan jangka pendek di RDF Rorotan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga telah memastikan operasional RDF Plant Rorotan tetap berjalan secara bertahap, terukur dan terkendali, dengan memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan warga sekitar.

"RDF Plant Rorotan merupakan infrastruktur strategis daerah yang dibangun untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah Jakarta ke depan," kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto.

Bisnis.com, PALEMBANG - Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang mengusung Tema Kolaborasi Untuk Indonesia Asri, PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding dari PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Pilah Sampah yang dikolaborasikan dengan aksi korve bersih sampah. Kegiatan ini dilaksanakan di Area Jalur Distribusi Komplek Pusri Palembang (16/02).

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pusri, Maryono, dan Direktur Manajemen Risiko, Panji Winanteya Ruky. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah titik lainnya di lingkungan perusahaan, seperti area dermaga serta area perumahan warga di sekitar komplek Pusri. Pelaksanaan serentak tersebut menjadi wujud kolaborasi seluruh elemen perusahaan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Dalam sambutannya, Maryono menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Ia menyoroti sejumlah daerah yang menghadapi persoalan serius dalam pengelolaan sampah. “Persoalan sampah bukan lagi isu kecil. Indonesia sedang dalam kondisi darurat sampah. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus mengurangi, bahkan menghentikan penggunaan plastik sekali pakai dan mulai membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan,” ujar Maryono.

Pembangunan Rumah Pilah Sampah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur di lingkungan perusahaan. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali, sementara sampah residu dapat ditangani dengan lebih tepat dan bertanggung jawab. Lebih lanjut Maryono juga menekankan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas unit kerja tertentu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh insan Pusri. Lingkungan yang bersih tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi seluruh elemen perusahaan.

Direktur Utama Pusri mengajak seluruh karyawan untuk memulai dari langkah sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai jenisnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta membangun kesadaran kolektif untuk lebih peduli terhadap lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 2,2 ton. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dan partisipasi aktif insan Pusri dalam mendukung gerakan peduli lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Pusri menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan sekaligus membangun budaya green employee behaviour yang berkelanjutan di lingkungan perusahaan dan masyarakat sekitar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI–Polri 2026 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/2/2026). Rapim TNI–Polri tahun ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan di Istana Kepresidenan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan keterangan tersebut melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet.

Dalam arahannya, Kata Teddy, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TNI–Polri atas peran dan dedikasi mereka, terutama dalam penanganan bencana.

“Presiden memberikan apresiasi besar kepada seluruh prajurit TNI–Polri, khususnya atas kecepatan dalam penanganan bencana di mana pun,” tulis Teddy dalam unggahannya.

Teddy mengatakan Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat kekompakan dan sinergitas TNI–Polri dari level pimpinan tertinggi hingga prajurit terbawah. Penguatan tersebut, perlu mendapat perhatian khusus di wilayah Sumatra.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa Kepala negara meminta TNI–Polri untuk terus membuktikan kepercayaan rakyat dengan kesiapsiagaan dan kecepatan dalam membantu masyarakat.

"Buktikan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada TNI–Polri dengan selalu siap dan cepat membantu rakyat di mana pun dan kapan pun,” tulis Teddy.

Dalam taklimat tersebut, Presiden juga memberikan apresiasi kepada prajurit TNI–Polri yang mengawal dan mendukung jalannya program strategis pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, kedaulatan pangan dan energi, serta pembangunan jembatan desa untuk warga dan anak sekolah.

Di bidang penegakan hukum, Presiden menegaskan bahwa proses hukum harus dilakukan secara adil.

“Penanganan dan penegakan hukum harus dilakukan seadil-adilnya kepada siapa pun,” tulis Teddy mengutip arahan Presiden.

Dia melanjutkan bahwa Prabowo turut menginstruksikan TNI–Polri untuk bersama pemerintah daerah melaksanakan program Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), dimulai dari lingkungan perkantoran dan sekitarnya.

Selain itu, TNI–Polri diminta menjaga seluruh sumber daya alam Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran dan eksploitasi ilegal. Dia menyebut bahwa Presiden juga menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan aparat.

"Kapan pun warga membutuhkan bantuan, maka pada saat itulah TNI–Polri harus langsung turun membantu,” tulis Teddy.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terlibat dalam upaya mengatasi persoalan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan dengan dukungan terhadap program Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Mewujudkan dukungan, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli melaksanakan aksi 'Bersih-bersih Pantai untuk Lingkungan Berkelanjutan' di Pantai Kedonganan, Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat (6/1).Dalam aksi tersebut, ratusan relawan yang terdiri dari pekerja BRI dan masyarakat terjun langsung melakukan aksi pemungutan sampah di sekitar Pantai Kedongan dengan luas area yang dibersihkan sebesar 8.250 m². Kegiatan ini berhasil mengumpulkan 931,16 kg sampah anorganik dengan potensi reduksi emisi CO2 sebesar 2,19 ton.

Corporate Secretary BRI, Dhanny menyatakan bahwa BRI secara konsisten menjalankan berbagai inisiatif untuk membantu mengatasi persoalan sampah melalui berbagai program yang berdampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan ini juga memperlihatkan kesiapan BRI untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan "korve" atau kerja bakti, termasuk Aksi Bersih Sampah Laut.

"Kami mengajak masyarakat untuk terus berkolaborasi dalam membantu mengatasi persoalan sampah di sekitar pantai, agar tidak mencemari laut dan ekosistem pesisir dapat tetap terjaga. Ini merupakan bentuk komitmen nyata BRI dalam mendukung upaya penanganan persoalan sampah, khususnya di wilayah Bali, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sekitar," ujar Dhanny.

Sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan, BRI Peduli sebelumnya telah melakukan intervensi lingkungan secara intensif dan terintegrasi di wilayah Bali. Berbagai inisiatif yang dijalankan termasuk pemasangan penghalang sampah (trash barrier) di sungai-sungai sekitar kawasan, patroli harian untuk pembersihan dan pemilahan sampah, serta kegiatan pembersihan menyeluruh yang dilakukan secara rutin setiap minggu.

"Kegiatan ini turut dilengkapi dengan sosialisasi dan edukasi kepada komunitas lokal untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan," tambah Dhanny.

Selain itu, upaya BRI Peduli menjaga ekosistem lingkungan juga dilaksanakan dengan mengelola satu wilayah kerja secara menyeluruh, mulai dari pemasangan jaring sampah, patroli terjadwal, audit sampah, edukasi, hingga pengolahan material yang berhasil dikumpulkan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dalam satu ekosistem lokal guna memastikan dampak program yang lebih mendalam, terukur, dan transparan.

Dhanny menegaskan, melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, BRI akan terus menerapkan beragam inisiatif guna mengatasi persoalan sampah melalui program-program yang berdampak secara nyata. Salah satunya, program BRI Peduli 'Yok Kita Gas'.

Sejak digulirkan pada 2021, program BRI Peduli 'Yok Kita Gas' telah dilaksanakan di 41 lokasi di Indonesia yang terdiri dari 5 lokasi pasar tradisionalm dan 36 lokasi di lingkungan masyarakat.

"Program ini secara nyata telah memberikan dampak bagi masyarakat di berbagai wilayah baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang tersirat pada pilar Pembangunan Sosial, pilar Pembangunan Ekonomi, dan pilar Pembangunan Lingkungan," pungkas Dhanny.

Gerakan Indonesia ASRI adalah inisiatif strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan lingkungan serta penguatan partisipasi sosial. Gerakan ini dilandasi kesadaran bahwa pembangunan nasional tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kondisi lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah sebagai ruang hidup masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Kabupaten/Kota di Jawa Barat diminta serius menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan persoalan sampah menjadi masalah krusial di berbagai daerah. Adanya instruksi Presiden Prabowo menjadi dasar menggerakan 27 kepala daerah di Jabar untuk memprioritaskan penanganan sampah.

“Kemarin kan yang biasa ngotot urusan sampah adalah gubernur, hari ini presiden menginstruksikan hal yang sama,” ujar sosok yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM itu dikutip Jumat (5/2/2026).

Menurutnya, jika instruksi gubernur terkait penanganan sampah dianggap angin lalu oleh bupati dan wali kota, kini instruksi yang sama sudah ditegaskan oleh presiden.

“Nah, kalau gubernur kurang begitu didenge [didengar], masa presiden enggak mau didenge [didengar]? Kan kita harus didenge [didengar] sama bupati walikota,” katanya.

Dia menilai kepala daerah dituntut serius mengatasi persoalan sampah seperti yang diharapkan oleh Kepala Negara. “Malu kalau tidak bersih lingkungannya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah nasional secara serius dan terintegrasi. Dalam taklimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Presiden menyampaikan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI (aman, sehat, resik, indah) sebagai gerakan nasional untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

“Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi, semua instansi pemerintahan harus memimpin korve. Anak sekolah enggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu, cepat itu,” ucap Presiden di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.