Bisnis.com, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 5,59 persen pada triwulan I/2026 ditopang konsumsi dan investasi.

Pramono mengatakan, pertumbuhan tersebut hampir setara dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dirinya juga menyinggung inflasi DKI Jakarta berada di level 2,32 persen.

"Saya yakin ekonomi Jakarta sekarang ini lebih resilient, lebih kuat, karena pertumbuhan ekonomi di Jakarta ditopang oleh dua hal, yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah investasi," katanya kepada jurnalis di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, pemberian diskon di hari besar seperti Natal, Lebaran, Implek, Nyepi juga menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta di triwulan I/2026.

"Kami juga mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDB sekarang menjadi 16,67 persen, sebelumnya 16,61 persen, sehingga untuk menjaga ekonomi Jakarta ini juga menjaga tentunya ekonomi secara nasional," jelasnya.

Diketahui, berdasarkan laporan resmi BPS yang dikutip pada Rabu (6/5/2026), pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat jika dibandingkan dengan kuartal IV/2026 sebesar 5,71 persen (YoY).

Total nilai ekonomi Jakarta pada kuartal I/2026 yang dicerminkan dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) mencapai Rp1.028,44 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mencapai Rp585,31 triliun.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,84 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen.

Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Jakarta kuartal I/2026 tumbuh sebesar 0,48 persen secara kuartalan. Dari sisi produksi, BPS mencatat pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 11,57 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,97 persen.

"Hal itu seiring dengan meningkatnya aktivitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial dalam penanganan bencana, serta aktivitas lembaga keagamaan saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional [HBKN]," tulis BPS DKI Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,21% (mtm) pada April 2026. Angka tersebut melandai secara signifikan dari 0,51% (mtm) pada bulan sebelumnya, meski masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,13% (mtm).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan perkembangan ini sejalan dengan pola historis, di mana tekanan harga cenderung mereda usai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri seiring normalisasi permintaan, khususnya pada komoditas pangan.

Namun, penyesuaian harga komoditas yang diatur pemerintah, terutama BBM, serta kenaikan biaya energi seperti avtur, turut menahan penurunan inflasi lebih lanjut.

"Secara tahunan, inflasi DKI Jakarta pada April 2026 tercatat sebesar 2,12% [yoy], lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya 3,37% [yoy] maupun nasional 2,42% [yoy]," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Dia menilai eskalasi geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel mendorong kenaikan harga minyak dan energi global. Dampak tersebut tercermin pada kenaikan harga avtur yang kemudian mendorong penyesuaian fuel surcharge pada tarif angkutan udara pada awal April 2026.

Selanjutnya, penyesuaian harga juga terjadi pada BBM nonsubsidi per 18 April 2026. Sebagai upaya meredam tekanan harga, lanjutnya, pemerintah menetapkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas tiket pesawat kelas ekonomi dalam negeri yang mulai berlaku 25 April 2026.

"Tekanan inflasi lebih lanjut juga tertahan oleh penurunan tarif angkutan antarkota seiring normalisasi permintaan usai IdulFitri. Secara keseluruhan, dinamika tersebut mendorong inflasi kelompok transportasi sebesar 1,46% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,41% (mtm)," ucapnya.

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran turut mencatat inflasi 0,88% (mtm), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya (0,23%; mtm). Tekanan terutama berasal dari peningkatan harga ayam goreng yang dipengaruhi oleh meningkatnya biaya bahan baku, seperti minyak goreng, gas elpiji, serta kemasan plastik.

Namun demikian, normalisasi permintaan bahan pangan pasca-HBKN Idulfitri berhasil menahan inflasi lebih lanjut dan mendorong deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mencatat deflasi 0,36% (mtm), setelah inflasi 1,46% (mtm) pada bulan sebelumnya. Penurunan harga terutama terjadi pada komoditas daging ayam ras, cabai rawit, dan telur ayam ras, ditopang oleh pasokan yang terjaga dari sentra produksi.

Iwan mengatakan kenaikan harga beras di tingkat distributor serta kenaikan harga minyak sawit global masing-masing mendorong peningkatan harga beras dan minyak goreng.

"Tekanan pada kedua komoditas tersebut turut diperkuat oleh meningkatnya biaya kemasan plastik akibat gangguan rantai pasok global," imbuhnya.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat deflasi sebesar 0,66% (mtm), setelah inflasi 0,56% (mtm) pada bulan sebelumnya. Penurunan harga terutama bersumber dari harga emas perhiasan yang sejalan dengan koreksi harga emas global.

Selama April 2026, TPID DKI Jakarta terus memperkuat stabilisasi harga melalui pelaksanaan pasar murah dan program Pangan Bersubsidi, penguatan pasokan melalui kegiatan urban farming, serta kerja sama BUMD pangan dengan daerah surplus.

Kelancaran distribusi juga dijaga melalui optimalisasi truk keliling BUMD. Selain itu, TPID memperkuat koordinasi untuk menjaga ketahanan pangan dan energi dalam menghadapi musim kemarau 2026. Upaya tersebut turut didukung melalui penjajakan kerja sama dengan sentra produksi di Jawa Tengah, khususnya untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah.

Ke depan, Iwan menuturkan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) terus diperkuat untuk memitigasi rambatan risiko global, khususnya dampak konflik geopolitik terhadap harga energi dan nilai tukar, serta risiko domestik, termasuk potensi fenomena El Nino yang dapat memengaruhi pola musim dan kondisi cuaca.

"Dengan sinergi TPID Provinsi DKI Jakarta yang semakin solid, inflasi DKI Jakarta diharapkan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1% sepanjang 2026," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memastikan ketahanan energi daerah tetap terjaga di tengah tekanan efisiensi dan meningkatnya kekhawatiran krisis energi imbas dari perang di Timur Tengah.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Pusat memberlakukan efisiensi anggaran berupa penerapan WFH bagi ASN/PNS untuk menjaga ketahanan energi akibat gejolak geopolitik saat ini. Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo menyampaikan pendapatan daerah dari pajak hingga retribusi masih sesuai target.

"Pemerintah DKI di triwulan pertama tahun 2026 ini Alhamdulillah revenue atau pendapatan pemerintah DKI dari pajak maupun retribusi masih sesuai dengan target," katanya di Kemayoran, Senin (6/4/2026).

Selain itu, Pramono juga merespons kenaikan harga plastik di sejumlah daerah. Namun menurutnya kondisi inflasi di DKI Jakarta masih tergolong aman sehingga meminta masyarakat tidak panik atas isu tersebut.

Politikus Partai PDIP itu menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menerapkan efisiensi sejalan dengan keputusan Pemerintah Pusat berupa penerapan WFH di hari Jumat dan pembatasan kendaraan dinas, serta tetap memberlakukan ASN/PNS wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

"Kemudian efisiensi pasti akan dilakukan untuk pemerintah DKI Jakarta. Maka pemerintah DKI Jakarta termasuk pemerintah yang merespon secara cepat dan sudah memutuskan untuk setiap hari Jumat sampai dengan keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat kami akan mengadakan work from home. Dan untuk hari Rabu tetap kami lakukan dengan transportasi umum," ucapnya.

Terpisah, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan telah melakukan komunikasi dengan dinas-dinas terkait, salah satunya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (TKTE) mengenai ketahanan energi Jakarta saat ini.

Dia menyebut sektor yang menjadi atensi adalah gas melon 3 kg yang berpotensi mengalami tekanan. Namun, menurutnya keberadaan gas tersebut masih tergolong cukup aman.

"Sebenarnya kalau krisis energi, minggu yang lalu kami sudah merapatkan dengan siapa diantaranya adalah dengan dinas TKTE. Bagaimana sesungguhnya kita menyampaikan, kita menghitung secara data kira-kira apa ya yang nanti ke depan akan menjadi atensi, apa diantaranya adalah gas melon, gitu ya.

Gas melon pada saat sekarang ini kita datanya adalah masih pada kondisi yang cukup aman angkanya, gitu ya," ujarnya kepada Bisnis.

Terkait penghematan anggaran saat efisiensi, Suharini menyebut pihak Pemprov masih melakukan kajian melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Nantinya setelah ditemukan angka penghematan akan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dia menjelaskan meskipun terdapat efisiensi, Pemprov tidak akan mengurangi anggaran untuk bidang bantuan sosial, KJP, dan KJMU.

"Yang jelas selalu Pak Gubernur akan sampaikan yang tidak boleh dikurangi gitu kan adalah anggaran KJP, KJMU, bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan untuk kesehatan," tutur Suharini.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan inflasi Jakarta secara bulanan pada Maret 2026 sebesar 0,51 persen.

Inflasi didominasi peningkatan indeks harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,46 persen.

"(Kelompok pengeluaran ini) memberikan andil inflasi sebesar 0,30 persen, disusul kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,15 persen dengan andil 0,06 persen," kata Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto dilansir dari Antara.

Selain itu, terdapat pula kelompok transportasi dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang sama-sama memberikan andil inflasi sebesar 0,05 persen.

Di sisi lain, kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi bulanan pada Maret 2026 tercatat hanya dua, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok kesehatan, yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,12 persen dan 0,08 persen.

"Andil kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen, sementara andil kelompok kesehatan kurang dari 0,01 persen," ujar Kardarmanto.

Sementara itu, dari sisi komoditas, penyumbang inflasi bulanan DKI Jakarta pada Maret 2026, yaitu daging ayam ras dengan andil mencapai 0,08 persen, kemudian bensin yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06 persen, lalu diikuti angkutan antarkota dengan andil inflasi 0,04 persen.

Selanjutnya, beras turut memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen dan cabai merah memberikan andil inflasi sebesar 0,03 persen terhadap inflasi bulanan Jakarta pada Maret 2026.

Secara nasional, inflasi bulanan pada Maret 2026 sebesar 0,41 persen, dengan penyumbang utama, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang memberikan andil inflasi 0,32 persen.

Selain itu, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut, yakni ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan daging sapi.