JAKARTA - Delegasi Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Sidang tersebut berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 1-12 Juni 2026.

Forum ketenagakerjaan tertinggi dunia yang digelar International Labour Organization (ILO) itu mencatat sejumlah perkembangan penting, termasuk penyelesaian naskah konvensi global pertama mengenai kerja layak di ekonomi platform digital.

Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan, menyebut hasil ILC 114 sebagai tonggak sejarah baru dalam perlindungan pekerja digital sekaligus penguatan mekanisme pengawasan standar ketenagakerjaan internasional.

Ketua Umum Serikat Pekerja Informal, Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) William Yani Wea mengatakan, ILC tahun ini bertepatan dengan peringatan 100 tahun Komite Aplikasi Standar atau Committee on the Application of Standards (CAS) yang bertugas mengawasi implementasi konvensi-konvensi ILO oleh negara anggota.

"Mandat konstitusional kami tetap sama, yakni memastikan negara-negara anggota benar-benar menerapkan konvensi yang telah diratifikasi dalam hukum maupun praktik," ujar William, Sabtu (13/6/2026).

Lihat video: Duta Besar Uni Eropa dan ILO Bahas Kondisi Kerja di Pelabuhan Tegalsari, Dukung Hak Pekerja Migran



Dalam sidang tersebut, perhatian khusus diberikan terhadap sejumlah kasus pelanggaran hak-hak pekerja di beberapa negara. Delegasi pekerja Indonesia menyoroti kondisi kebebasan berserikat dan perlindungan pekerja di Myanmar, Belarus, dan Filipina.

Menurut William, kasus Myanmar masih menjadi perhatian serius menyusul pembubaran organisasi pekerja, penangkapan aktivis buruh, hingga dugaan praktik kerja paksa. Sementara di Belarus, serikat pekerja independen disebut menghadapi kriminalisasi dan pembatasan hak berunding kolektif.

Adapun di Filipina, delegasi pekerja Indonesia menyoroti masih adanya intimidasi hingga kekerasan terhadap aktivis serikat pekerja. Menurutnya, pengawasan yang kuat dari ILO diperlukan untuk menjaga kredibilitas sistem perlindungan ketenagakerjaan global.

Selain isu pengawasan standar, ILC 114 juga menghasilkan kemajuan besar dalam pembahasan standar kerja bagi pekerja platform digital seperti pengemudi ojek online, kurir, pekerja konten digital, hingga freelancer berbasis aplikasi.

Bendahara DPP KSPSI AGN sekaligus Ketua Umum Serikat Pekerja Maritim Indonesia Tangguh (SP PMIT) Tonny Pangaribuan menjelaskan komite penyusun telah menyelesaikan naskah final Konvensi tentang Kerja Layak dalam ekonomi platform.

"Ini menjadi payung hukum global pertama yang secara khusus mengatur pekerja platform digital. Substansi yang dibahas mencakup status hubungan kerja, transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, jaminan sosial, hingga hak atas upah yang layak," katanya.

Dalam proses negosiasi, delegasi pekerja Indonesia bersama federasi serikat pekerja internasional mengawal sejumlah isu utama. Salah satunya adalah kewajiban platform digital menjelaskan cara kerja algoritma yang menentukan distribusi pekerjaan, sistem penilaian, hingga keputusan penangguhan akun pekerja.

Selain itu, konvensi juga menekankan perlindungan data pribadi pekerja serta perlunya akses terhadap jaminan sosial, termasuk perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan cuti melahirkan. Tonny menegaskan perkembangan teknologi tidak boleh menghilangkan hak-hak dasar pekerja.

"Teknologi harus menjadi alat penciptaan kerja layak, bukan sarana lahirnya bentuk eksploitasi baru melalui sistem digital," ujarnya.

Delegasi KSPSI AGN menilai hasil ILC 114 memiliki relevansi besar bagi Indonesia yang saat ini memiliki puluhan juta pekerja di sektor ekonomi digital. Mereka mendorong pemerintah untuk mulai menyiapkan langkah-langkah menuju ratifikasi konvensi tersebut apabila nantinya resmi diadopsi dalam sidang pleno ILC 115 pada 2027.

Menurut mereka, Indonesia berpeluang menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang meratifikasi konvensi ekonomi platform dan menjadikannya sebagai dasar penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan nasional. Selain itu, penguatan dialog sosial tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan transformasi digital berjalan secara adil dan inklusif.

William Yani Wea dan Tonny Pangaribuan menegaskan komitmen KSPSI AGN untuk terus mengawal implementasi hasil-hasil ILC di tingkat nasional. "Mandat kami di Jenewa telah selesai, tetapi pekerjaan besar di Indonesia baru dimulai. Kami ingin memastikan perkembangan teknologi dan ekonomi digital tetap sejalan dengan prinsip kerja layak dan perlindungan pekerja," ucapnya.

JAKARTA - Delegasi Pekerja Indonesia dalam Sidang Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-114 di Jenewa menyoroti masih berlangsungnya praktik kerja paksa, perekrutan paksa, serta berbagai pelanggaran hak-hak fundamental di Myanmar.

Sorotan tersebut disampaikan dalam pembahasan di Committee on the Application of Standards (CAS), komite pengawasan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang bertugas mengevaluasi kepatuhan negara anggota terhadap konvensi-konvensi ketenagakerjaan internasional.

Mewakili Delegasi Pekerja Indonesia, William Yani Wea dari KSPSI AGN menyampaikan keprihatinan mendalam atas memburuknya kondisi kemanusiaan yang dialami masyarakat Rohingya serta masih berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Menurut William, berbagai laporan mengenai kerja paksa, perekrutan paksa, dan pelanggaran hak-hak dasar menunjukkan bahwa kondisi yang melatarbelakangi penerapan Pasal 33 Konstitusi ILO terhadap Myanmar masih memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional.

"Kami tetap sangat prihatin dengan terus memburuknya situasi di Myanmar dan dampaknya yang menghancurkan bagi masyarakat Rohingya," ujar William saat menyampaikan intervensi dalam sidang CAS, Senin (8/6/2026).

Ketua Umum SP IMMPPI yang juga merupakan Kandidat Doktor di IPDN itu mengungkapkan lebih dari 1,2 juta warga Rohingya telah mengungsi dari Myanmar. Sebagian besar mencari perlindungan ke Bangladesh, sementara lainnya tersebar ke Malaysia, India, Thailand, hingga Indonesia.

Lihat video: Duta Besar Uni Eropa dan ILO Bahas Kondisi Kerja di Pelabuhan Tegalsari, Dukung Hak Pekerja Migran



William juga mengutip data yang menunjukkan sekitar 5.600 warga Rohingya mencoba menyeberangi laut untuk mencari perlindungan sepanjang 2025, dengan lebih dari 820 orang dilaporkan meninggal dunia atau hilang dalam perjalanan.

Dalam forum tersebut, William turut menyoroti laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut militer Myanmar melakukan perekrutan paksa terhadap ribuan pria dan anak laki-laki Rohingya serta mengirim mereka ke garis depan konflik.

"Militer Myanmar telah secara paksa merekrut ribuan pria dan anak laki-laki Rohingya, mengirim banyak dari mereka ke garis depan melawan Tentara Arakan, dan menggunakan mereka sebagai perisai manusia," katanya.

Karena itu, Delegasi Pekerja Indonesia menilai penerapan Pasal 33 Konstitusi ILO terhadap Myanmar masih relevan mengingat praktik kerja paksa dan pelanggaran hak-hak dasar pekerja dinilai belum berakhir.

William juga menyerukan pengawasan internasional yang berkelanjutan dan langkah konkret untuk menghentikan perekrutan paksa, kerja paksa, serta berbagai bentuk pelanggaran hak fundamental terhadap masyarakat Rohingya.

Selain William, sidang tersebut dihadiri sejumlah tokoh serikat pekerja Indonesia, antara lain Tony Pangaribuan dari KSPSI AGN, Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi, serta Rudy HB Daman dari GSBI.

Muhamad Rusdi menegaskan bahwa pekerjaan layak tidak dapat terwujud tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia. "Ketika seseorang kehilangan hak untuk hidup aman dan bebas dari ketakutan, maka hak atas pekerjaan yang layak juga ikut terancam. Karena itu, perjuangan pekerja tidak dapat dipisahkan dari perjuangan menegakkan martabat manusia," ujarnya.

Sementara itu, Tony Pangaribuan menekankan pentingnya solidaritas internasional untuk menolak segala bentuk kerja paksa, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok rentan. "Komunitas internasional tidak boleh memberikan ruang bagi normalisasi kerja paksa, diskriminasi, maupun kekerasan terhadap kelompok-kelompok rentan," katanya.

Rudy HB Daman menambahkan bahwa konflik dan pelanggaran hak asasi manusia selalu melahirkan dampak sosial yang luas, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga migrasi paksa.

Bagi Delegasi Pekerja Indonesia, pembahasan Myanmar dalam CAS bukan sekadar persoalan kepatuhan terhadap konvensi internasional, melainkan upaya menjaga martabat manusia melalui penegakan kebebasan berserikat, penghapusan kerja paksa, dan perlindungan hak-hak fundamental pekerja.

Delegasi juga menegaskan kembali prinsip dalam Konstitusi ILO bahwa kemiskinan di mana pun merupakan ancaman bagi kemakmuran di mana pun, sehingga keadilan sosial harus menjadi fondasi utama bagi perdamaian dan stabilitas global.

Diektahui, Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114 yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss berlangsung sejak 1 sampai 13 Juni 2026.

Indonesia hadir untuk membawa suara ketenagakerjaan nasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memimpin delegasi Indonesia pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-114 di Jenewa, Swiss.

Dalam forum tahunan yang digelar oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) tersebut, Menaker membawa kepentingan ketenagakerjaan nasional di tengah perubahan dunia kerja global.

Menaker Yassierli dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan, kehadiran Indonesia dalam ILC ke-114 menjadi bagian dari upaya memperkuat pelindungan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta memastikan penciptaan lapangan kerja tetap berjalan.

“Indonesia hadir untuk membawa suara ketenagakerjaan nasional. Perubahan dunia kerja harus kita kelola agar pekerja tetap terlindungi, kesempatan kerja semakin terbuka, dunia usaha tetap berjalan, dan investasi tetap terjaga,” ujar dia.

Menurut Menaker, forum ILC penting karena isu yang dibahas berkaitan langsung dengan masa depan dunia kerja, mulai dari kepastian pelindungan bagi pekerja, peluang kerja bagi masyarakat, pelindungan pekerja perempuan, hak-hak pekerja platform digital, hingga keberlangsungan usaha yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja.

Isu-isu tersebut, lanjutnya, sejalan dengan tema ILC ke-114 tahun 2026, “Navigating Change Through Inclusive Social Dialogue”.

Melalui tema ini, ILO menekankan pentingnya dialog sosial yang inklusif, representatif, dan berorientasi pada hasil agar perubahan dunia kerja dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan.

Menaker menilai, pendekatan tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan, mulai dari digitalisasi, perkembangan ekonomi platform, dinamika hubungan industrial, hingga tekanan global terhadap pasar kerja.

“Dalam situasi global yang penuh tantangan, dialog sosial menjadi kunci. Pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus terus membangun komunikasi yang konstruktif agar hubungan industrial tetap kondusif dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” kata Yassierli.

Dalam kerangka tersebut, perhatian Indonesia akan diarahkan pada sejumlah isu strategis dalam ILC ke-114. Isu tersebut antara lain pelindungan hak-hak pekerja platform digital, kesetaraan gender di tempat kerja termasuk pelindungan pekerja perempuan, penguatan dialog sosial dan tripartit, serta dukungan terhadap penguatan partisipasi Palestina dalam forum ILO.

Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan M. Arif Hidayat mengatakan bahwa dalam rangkaian ILC ke-114, Menaker akan menyampaikan Pernyataan Nasional (National Statement) pada Sidang Pleno ILC ke-114. Menaker juga akan menghadiri Asia Pacific Group (ASPAG) Labour Ministers’ Meeting.

Selain itu, Menaker akan menyerahkan instrumen asli ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Sektor Penangkapan Ikan kepada Direktur Jenderal ILO sebagai komitmen Indonesia dalam memperkuat pelindungan bagi pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JENEWA - Konfederasi ASPEK Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat jejaring gerakan pekerja internasional melalui kunjungan resmi ke kantor pusat UNI Global Union di Jenewa, Swiss, pada 3 Juni 2026. Kunjungan dilakukan Presiden dan Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia di sela pelaksanaan International Labour Conference ke-114.

Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus memperluas kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan yang tengah mengubah lanskap ketenagakerjaan global.

Delegasi ASPEK Indonesia diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal UNI Global Union, Christy Hoffman didampingi Michalla Lafferty dan Joanna Katsoulas. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan solidaritas pekerja lintas negara.

Berbagai isu strategis menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut, mulai dari dampak transformasi digital terhadap hubungan kerja, perkembangan ekonomi platform, tantangan pengorganisasian pekerja di era digital, perlindungan sosial, hingga perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

Bagi ASPEK Indonesia, kunjungan ini memiliki makna historis. UNI Global Union merupakan federasi serikat pekerja internasional yang mewakili lebih dari 20 juta pekerja sektor jasa di berbagai negara dan menjadi induk afiliasi internasional ASPEK Indonesia.

Hubungan keduanya telah terjalin sejak awal berdirinya ASPEK Indonesia pada 1999. Pada masa Reformasi, ketika Indonesia memasuki era baru kebebasan berserikat dan demokratisasi hubungan industrial, dukungan dari jaringan serikat pekerja internasional melalui UNI Asia Pacific turut berperan dalam mendorong lahirnya organisasi pekerja yang independen, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan pekerja.

Karena itu, kunjungan ke kantor pusat UNI Global Union tidak sekadar menjadi agenda organisasi, melainkan juga refleksi atas perjalanan panjang ASPEK Indonesia selama lebih dari dua dekade. Dari organisasi yang lahir di tengah semangat perubahan pasca-Reformasi, ASPEK Indonesia kini berkembang menjadi bagian aktif dari jaringan gerakan pekerja internasional yang memperjuangkan hak, perlindungan, dan kesejahteraan pekerja.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan (AI), serta munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru menuntut organisasi pekerja untuk terus beradaptasi tanpa meninggalkan perannya sebagai pembela kepentingan pekerja.

Dalam kesempatan itu, ASPEK Indonesia dan UNI Global Union menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, memperluas akses terhadap pekerjaan layak, memperkuat perlindungan sosial, serta meningkatkan kapasitas organisasi serikat pekerja sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia Muhamad Rusdi mengatakan, tantangan yang dihadapi pekerja saat ini semakin bersifat global sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antargerakan pekerja di berbagai negara.

“Banyak tantangan yang dihadapi pekerja Indonesia hari ini sesungguhnya merupakan bagian dari perubahan global. Karena itu, membangun hubungan yang kuat dengan organisasi pekerja internasional bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Yang terpenting adalah bagaimana jejaring tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi pekerja Indonesia,” ujar Rusdi dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurut dia, kehadiran ASPEK Indonesia di kantor pusat UNI Global Union menunjukkan bahwa suara pekerja Indonesia semakin menjadi bagian dari percakapan global mengenai masa depan dunia kerja.

Dari perspektif sejarah organisasi, perjalanan ini mencerminkan kesinambungan yang kuat. Jika pada 1999 ASPEK Indonesia lahir dengan dukungan solidaritas internasional, maka lebih dari dua dekade kemudian organisasi tersebut hadir di Jenewa sebagai mitra aktif dalam jaringan gerakan pekerja global.

Bagi ASPEK Indonesia, nilai sebuah jejaring internasional tidak diukur dari luasnya hubungan yang dibangun, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dapat dihadirkan bagi pekerja. Setiap kolaborasi internasional diharapkan bermuara pada satu tujuan utama, yakni memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperluas harapan bagi pekerja Indonesia di tengah dunia kerja yang terus berubah.

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Asia Trade Union Congress (KSPSI ATUC) mengirimkan dua delegasi Indonesia untuk menghadiri Sidang International Labour Conference (ILC) ke-114. Kegiatan yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) ini diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada 1–13 Juni 2026.

Dua perwakilan yang ditunjuk KSPSI ATUC adalah William Yani Wea selaku perwakilan KSPSI ATUC pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Tonny Pangaribuan yang menjabat sebagai Bendahara KSPSI ATUC. Kehadiran keduanya di forum internasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat suara pekerja Indonesia dalam pembahasan isu-isu ketenagakerjaan global.

Sidang ILC merupakan forum tertinggi tahunan ILO yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dari 187 negara anggota. Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan standar ketenagakerjaan internasional sekaligus membahas berbagai tantangan dunia kerja yang terus berkembang.

Pada ILC ke-114 tahun ini, sejumlah agenda penting menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah penguatan dialog sosial dan tripartitisme guna mendorong hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang semakin cepat.

Selain itu, isu ekonomi platform digital juga menjadi perhatian utama. ILO tengah membahas penyusunan standar internasional terkait pekerjaan berbasis platform, termasuk perlindungan bagi pengemudi daring, kurir digital, dan pekerja aplikasi lainnya melalui rancangan konvensi dan rekomendasi internasional mengenai pekerjaan layak di sektor tersebut.

Agenda lain yang tak kalah penting adalah transformasi menuju kesetaraan gender di dunia kerja. Pembahasan mencakup upaya menghapus diskriminasi, menutup kesenjangan upah, mencegah kekerasan berbasis gender, serta memperluas akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan dan perlindungan sosial.

Sementara itu, melalui Committee on the Application of Standards, ILO juga akan melakukan evaluasi terhadap penerapan konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional oleh negara-negara anggota, termasuk terkait kebebasan berserikat, perlindungan hak pekerja, dan jaminan kerja layak.

William Yani Wea yang juga Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP - IMPPI) menegaskan keikutsertaan delegasi Indonesia dalam ILC 114 menjadi momentum penting untuk menyuarakan kepentingan pekerja Indonesia di tingkat global.

“Perubahan dunia kerja akibat digitalisasi, ekonomi platform, dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap pekerja. Kehadiran kami di ILC menjadi bagian dari perjuangan agar pekerja Indonesia tetap mendapatkan hak, perlindungan, dan pekerjaan yang layak di tengah perubahan global,” ujar William, Selasa (2/6/2026).

Senada, Tonny Pangaribuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pekerja Maritim Indonesia Tangguh (PMIT) menilai forum ILC memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas internasional antarserikat pekerja di berbagai negara.

“Forum ILC bukan hanya tempat membahas standar internasional, tetapi juga ruang untuk memperkuat solidaritas global antarpekerja. KSPSI ATUC ingin memastikan bahwa kepentingan buruh Indonesia ikut menjadi bagian dari arah kebijakan ketenagakerjaan dunia ke depan,” kata Tonny.

Partisipasi delegasi KSPSI ATUC dalam ILC ke-114 diharapkan dapat memperkuat kontribusi gerakan serikat pekerja Indonesia dalam mendorong terciptanya dunia kerja yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional.

kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC Ke-114 memiliki makna strategis yang lebih luas dari sekadar memenuhi undangan internasional

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan Delegasi Tripartit Indonesia menjelang Konderensi Perburuhan Internasional (ILC) Ke-114 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, awal Juni 2026.

Direktur Jenderal PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa persiapan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pandangan seluruh unsur delegasi agar Indonesia memiliki posisi yang kuat dan terkoordinasi dalam pembahasan agenda global ketenagakerjaan.

“Ini karena kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC Ke-114 memiliki makna strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi undangan internasional,” kata Putri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun persiapan yang digelar awal pekan ini di Jakarta tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia yang akan berpartisipasi dalam forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Perburuhan Indonesia (ILO).

Lebih jauh, Putri menyampaikan terdapat empat urgensi utama kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia, yaitu sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional, sarana diplomasi untuk memengaruhi standar ketenagakerjaan global, wadah menjaga stabilitas hubungan industrial dan sosial ekonomi internasional, serta momentum menghadapi transformasi dunia kerja akibat digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI).

“Keterlibatan aktif Indonesia dalam proses pembentukan standar global akan menentukan kesiapan bangsa dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perekonomian nasional di masa depan,” ujarnya.

Komposisi Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, mencakup perwakilan dari unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat suruh, serta pengusaha, guna mengawal kepentingan ketenagakerjaan Indonesia di kancah global.

Putri mengatakan kehadiran unsur tripartit yang solid tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong dialog sosial yang inklusif serta merumuskan kebijakan ketenagakerjaan internasional yang adil dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Adapun agenda prioritas yang akan dibahas dalam ILC tahun ini terbagi menjadi dua, yakni agenda tetap dan agenda teknis.

Agenda tetap meliputi Reports of the Chairperson of the Governing Body and Director-General, Information on the Programme and Budget and Other Questions (CF), Information and Reports on the Applications of Conventions and Recommendations, serta Committee on the Application of Standards (CAN).

Terkait agenda CAN, Indonesia secara positif tidak masuk dalam daftar negara yang dievaluasi atau diperiksa, yang menandakan bahwa kepatuhan ketenagakerjaan Indonesia dinilai baik dan tidak memiliki isu pelanggaran konvensi di tingkat internasional.

Sementara itu, agenda teknis meliputi Standard Setting: Platform Economy (Second Discussion), General Discussion: Gender Equality, serta Recurrent Discussion: Social Dialogue and Tripartism.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan menjadi momentum penting memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja laut Indonesia. Ratifikasi tersebut masih membutuhkan langkah teknis yang jelas agar berdampak langsung pada awak kapal perikanan dan pekerja migran di sektor maritim .

Hal itu mengemuka dalam diskusi nasional bertajuk "Isu Pekerja Sektor Maritim: Tantangan dan Solusi" yang digelar Stella Maris Batam bersama Badan Pekerja Forum Masyarakat Katolik Indonesia (BP FMKI) di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Forum tersebut digelar setelah pemerintah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 pada 1 Mei 2026. Ratifikasi ini membuka jalan bagi penguatan perlindungan terhadap awak kapal perikanan, terutama terkait kondisi kerja, upah, keselamatan, akses komunikasi, serta mekanisme pengaduan.

Sekretaris Eksekutif Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau KWI RD Marthen L.P. Jenarut mengatakan, pekerja migran di sektor maritim merupakan kelompok yang rentan mengalami eksploitasi. Mereka juga berisiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Marthen mengatakan, Indonesia sudah lama didorong untuk mengambil sikap politik terhadap Konvensi ILO 188. Setelah ratifikasi dilakukan, Marthen berharap negara hadir lebih kuat dalam menjamin perlindungan pekerja migran sektor maritim. "Dari situ tumbuh harapan bahwa para migran di sektor maritim akan mendapatkan jaminan perlindungan dari negara," katanya.

Direktur Jenderal Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Rinardi mengatakan, instansinya siap mendorong transformasi tata kelola penempatan pekerja migran sektor maritim. Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah akses komunikasi bagi pekerja di kapal.

Rinardi menambahkan, teknologi seperti Wi-Fi dapat menjadi sarana penting untuk memutus isolasi pekerja di laut. Selain itu, mekanisme pengaduan juga perlu dibuat lebih sederhana dan terintegrasi. "BP2MI siap menjadi single entry point pengaduan bagi seluruh awak kapal perikanan. Satu pintu untuk masalah apa pun dari mana pun," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Yulius Setiarto menilai, ratifikasi Konvensi ILO 188 merupakan kemajuan, tetapi sekaligus membawa pekerjaan rumah besar. Setelah ratifikasi, pemerintah perlu segera menyiapkan aturan teknis agar perlindungan terhadap awak kapal perikanan tidak berhenti di tingkat normatif.

"Presiden Prabowo pada 1 Mei kemarin sudah memberi 'hadiah' dengan meratifikasi Konvensi ILO 188 melalui Perpres 25 Tahun 2026. Tentu dengan adanya Perpres, pekerjaan teknisnya akan lebih banyak. Kita mesti bergotong royong memberi masukan yang lebih teknis kepada pemerintah," kata Yulius.

Direktur Stella Maris Batam RD Ansensius Guntur mengatakan, kasus yang dialami pelaut Indonesia masih berulang. Persoalan yang banyak ditemui antara lain gaji tidak dibayar, kerja paksa, penipuan, hingga kriminalisasi.

Stella Maris merupakan lembaga pastoral internasional yang sejak lama mendampingi pekerja laut di berbagai negara. Di Indonesia, lembaga ini hadir di Batam sejak 2024 untuk memberikan pendampingan, pelayanan, dan advokasi bagi pekerja sektor kelautan.

"Tahun lalu kami menangani 20 kasus, tahun ini sudah 58 kasus. Mayoritas soal gaji tidak dibayar. Ada total 287.000 dolar AS gaji yang tertunggak, tetapi sudah terbayar semua. Ada juga kasus kriminalisasi narkoba. ABK sering dijebak membawa barang yang katanya teh, padahal narkoba," ujarnya.

Menurut Ansensius, posisi pelaut Indonesia sangat penting dalam rantai ekonomi global. Sebagian besar pergerakan ekonomi dunia masih bergantung pada laut. Di sisi lain, banyak pelaut Indonesia bekerja jauh dari keluarga dan berada dalam situasi yang sulit dijangkau mekanisme perlindungan negara.

Menurut catatan Stella Maris, pelaut Indonesia merupakan salah satu kelompok terbesar yang dilayani jaringan lembaga tersebut. Dari sekitar 70.000 pelaut yang dilayani 14 pusat Stella Maris setiap tahun, lebih dari 10.000 orang berasal dari Indonesia.

Karena itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah didorong untuk segera menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 agar perlindungan terhadap awak kapal perikanan dapat berjalan efektif dan tidak berhenti di tingkat normatif. Selain itu, pemerintah juga didorong mempercepat registrasi instrumen ratifikasi kepada Direktur Jenderal ILO.

Kedua, pemerintah diminta membangun tata kelola satu pintu untuk menghapus tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Skema ini dinilai penting untuk menjamin transparansi biaya penempatan, memperjelas tanggung jawab agensi, serta memastikan hak finansial pekerja terlindungi.

Ketiga, akses komunikasi di kapal perlu menjadi bagian dari standar perlindungan pekerja. Fasilitas kerja yang layak, kurikulum migrasi aman di lembaga pendidikan perikanan, serta pendampingan psikologis dan pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja migran juga dinilai mendesak untuk diperkuat.

Selain itu, perlindungan pekerja laut perlu ditempatkan dalam kerangka diplomasi maritim regional. Indonesia juga dinilai dapat mengoptimalkan potensi ekonomi domestik melalui layanan pergantian awak kapal atau crew change di wilayah strategis seperti Batam.

"Ratifikasi ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum. Perlindungan harus terasa sampai ke kapal, sampai ke keluarga pekerja, dan sampai ke mekanisme pengaduan yang benar-benar bisa diakses," kata Ansensius.

Kalau dananya ditaruh di situ aja, nggak ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat 'return'. Paling ya harusnya ditaruh di tempat saya (SUN), di sektor finansial lain

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kawasan ekonomi khusus (KEK) keuangan, International Financial Center (IFC) di Bali menjadi sumber pendanaan baru untuk proyek Danantara maupun untuk proyek-proyek swasta.

“Uang di situ (IFC) akan bisa dipakai berinvestasi di proyek Danantara yang banyak dan return-nya bagus. Atau di proyek-proyek di luar kawasan ekonomi itu dengan prospek yang bagus,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Purbaya menyampaikan IFC juga bisa berinvestasi di surat utang negara (SUN). Oleh karena itu, ia meyakini IFC dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan bagi pemerintah maupun swasta.

“Kalau (dananya) ditaruh di situ aja, nggak ngapa-ngapain, dia nggak akan dapat 'return'. Paling ya harusnya ditaruh di tempat saya (SUN), tempat di sektor finansial lain, tapi yang paling menarik kan di sektor riil,” ucap dia.

Untuk menarik minat pemilik modal, Purbaya menawarkan insentif pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk ke KEK keuangan dan akan memberlakukan hukum tertentu di kawasan tersebut.

Ia meyakini kebijakan pembebasan pajak tidak akan mendatangkan kerugian bagi Indonesia. Purbaya menekankan bahwa IFC hanya akan membutuhkan lahan kurang lebih 100 hektare.

Inti dari pembentukan IFC tersebut, tutur Purbaya, adalah kemampuan IFC untuk mendanai proyek-proyek lainnya di luar kawasan tersebut.

“Dan itu akan didesain dalam waktu tidak terlalu lama. Akan segera dijalankan itu,” ucap Purbaya.

Pemerintah tengah mematangkan regulasi pembentukan KEK sektor keuangan di Bali sebagai landasan pengembangan pusat keuangan internasional.

Pengembangan tersebut antara lain diarahkan di KEK Kura-Kura Bali yang disiapkan untuk mendukung ekosistem pusat keuangan global.

Hingga triwulan I 2026, kawasan KEK di Bali telah mencatat realisasi investasi mencapai Rp5,37 triliun dengan penyerapan tenaga kerja ribuan orang, menunjukkan potensi pengembangan sektor berbasis investasi bernilai tambah.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap menawarkan insentif pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) keuangan atau International Financial Center (IFC) di Bali.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, bahwa insentif pajak tersebut dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, salah satunya melalui penguatan cadangan devisa (cadev).

“Kalau diminta, saya kasih 0 persen. Kenapa saya kasih? Dengan itu ya 0 persen (pajak) nggak apa-apa, tapi uang masuk ke situ (KEK keuangan). Itu harusnya bisa dikaitkan dengan cadangan devisa kita juga kan, menguat,” kata Purbaya.

Selain cadev, Purbaya menilai dampak positif juga akan terlihat pada obligasi Indonesia. Harapannya, kata dia, aset global yang masuk ke KEK dapat mendorong jumlah investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

“Mereka bisa beli obligasi pemerintah. Kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih. Kenapa? Itu bisa mengurangi tekanan terhadap obligasi kita dari pembeli lain di Amerika atau tempat lain. Jadi, suplai pembeli obligasi kita akan makin banyak,” jelas Purbaya.

“Ini langkah strategi yang mungkin dalam waktu dekat segera diwujudkan,” tambahnya.

Dia menjelaskan Kementerian Keuangan turut diminta untuk terlihat dalam pembangunan IFC bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menurut Purbaya, sistem hukum, termasuk penerapan insentif, yang akan berlaku di KEK keuangan nantinya mengacu pada standar internasional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali tengah dipercepat pengembangannya sebagai salah satu lokasi potensial pengembangan KEK sektor keuangan di Bali.

Pemerintah tengah mematangkan regulasi sebagai landasan pembentukan KEK sektor keuangan di Bali. KEK tersebut dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga penyediaan fasilitas yang mampu menarik investor global.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap kapasitas Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia ditunjuk sebagai Chairperson of APAC Project 30/10 Task Force oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk memimpin implementasi peningkatan efisiensi ruang udara di kawasan Asia Pasifik.

"Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap kapasitas Indonesia dalam memimpin koordinasi lintas negara di sektor navigasi penerbangan," kata Direktur Operasi Setio Anggoro dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Senin.

Ia mengatakan, adanya penunjukan AirNav sebagai memimpin implementasi peningkatan efisiensi ruang udara ini dinominasikan oleh Malaysia, yang didukung penuh anggota ICAO Asia Pasifik lainnya, seperti Mongolia, Pakistan, Singapura, dan Thailand.

"Momentum ini juga semakin menegaskan kepercayaan internasional terhadap kapasitas Indonesia dalam mendukung implementasi transformasi navigasi udara, khususnya di kawasan Asia Pasifik," ujarnya.

Sebagai informasi, APAC Project 30/10 Task Force merupakan bagian dari implementasi Project 30/10, sebuah inisiatif global ICAO yang bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan ruang udara melalui optimalisasi pengaturan jarak antar pesawat (separation minima), dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Setio menjelaskan, dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan kapasitas penerbangan umumnya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik seperti bandara dan landasan pacu. Melalui Project 30/10, pendekatan tersebut mulai bergeser ke arah optimalisasi sistem.

"Dalam industri penerbangan, efisiensi operasional menjadi faktor penting dalam menjaga kinerja dan daya saing," ujarnya.

Menurut dia, implementasi kebijakan di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan tersendiri, mengingat perbedaan tingkat kesiapan teknologi, regulasi, serta karakteristik ruang udara antarnegara.

"Implementasi program ini membutuhkan pendekatan kolaboratif antarnegara dengan tingkat kesiapan yang berbeda. Fokusnya adalah memastikan efisiensi dapat dicapai tanpa mengurangi aspek keselamatan," terangnya.

Dia juga menambahkan, efisiensi operasional dan agenda Keberlanjutan menjadi salah satu fokus utama ICAO saat ini. Optimalisasi ruang udara mendukung pengelolaan penerbangan yang lebih efisien dipercaya akan berkontribusi besar terhadap upaya peningkatan kinerja lingkungan di sektor aviasi.

Dalam hal ini, selain terpilih sebagai pimpinan dalam pelaksanaan proyek strategis, AirNav Indonesia juga didaulat menjadi tuan rumah pertemuan perdana APAC Project 30/10 Task Force, di Tangerang, Banten, pada 16–18 Juni 2026.

"Dalam laporan pelaksanaan Kick Off Meeting of the APAC Project 30/10 Task Force (AP30-10/TF/1) yang dipublikasikannya, Sekretariat ICAO menyampaikan apresiasi kepada AirNav Indonesia atas kesediaannya menjadi tuan rumah pertemuan tersebut," paparnya.

Ia bilang, selain membahas sejumlah isu penting, agenda pertemuan juga menjadwalkan kunjungan para peserta ke Jakarta Air Traffic Control Centre (JATSC) yang dikelola AirNav Indonesia.

"Kebetulan, AirNav Indonesia saat ini baru saja mengimplementasikan sistem baru, yaitu ATMAS untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan navigasi nasional. Mereka ingin melihat ini," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON DC - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia, khususnya di Gaza, Palestina. Hal ini disampaikan langsung di hadapan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan para delegasi lainnya dalam Inaugural Meeting of Board of Peace (BoP) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026).

Prabowo menegaskan, Indonesia siap mengirimkan hingga 8.000 pasukan untuk berpartisipasi dalam misi perdamaian internasional.

“Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami siap mengerahkan pasukan tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam International International Stabilization Force guna memastikan perdamaian ini berhasil. Terima kasih banyak,” tegas Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia sejak awal telah mempelajari dan memberikan dukungan penuh terhadap rencana perdamaian yang ada, serta berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya tersebut.

Prabowo juga menegaskan, niat inti Indonesia bergabung dengan Board of Peace yaitu untuk perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini menjadi komitmen awal Indonesia yang terus digaungkan kepada negara-negara di dunia.

“Indonesia sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen untuk keberhasilannya. Kami tahu akan ada banyak hambatan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis,” tegas Prabowo.

JAKARTA - Pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC, pada Kamis (19/2/2026) waktu setempat, diputuskan bahwa Indonesia akan menjadi Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) atau pasukan stabilisasi Gaza. ISF dibentuk dengan tujuan menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina. Indonesia bergabung dalam ISF bersama Maroko, Albania, Kosovo, Kazakhstan, Mesir, dan Yordania.

Hal ini disampaikan langsung oleh Komandan ISF, Mayor Jenderal Jasper Jeffers.

"Saya ingin mengumumkan bahwa saya telah menawarkan, dan Indonesia telah menerima, posisi Wakil Komandan untuk ISF. Dengan langkah-langkah awal ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza demi kemakmuran masa depan dan perdamaian yang langgeng," kata Jasper.

Ia menambahkan, ISF akan fokus untuk menstabilkan keadaan di Gaza sehingga memungkinkan pemerintahan sipil berjalan. ISF diberi mandat untuk mengawasi gencatan senjata dan stabilitas keamanan, bukan konfrontasi.

Indonesia bakal mengirimkan 8.000 personel TNI sebagai bagian dari ISF di Gaza. Pasukan TNI yang berpartisipasi dalam ISF akan ditugaskan untuk misi non-tempur, kemanusiaan, medis, dan rekonstruksi.

Dalam rapat perdana BoP ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung terwujudnya perdamaian dunia, khususnya di Gaza Palestina.

"Pencapaian gencatan senjata ini nyata. Kami siap mengerahkan pasukan tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam International Stabilization Force guna memastikan perdamaian ini berhasil," tegas Prabowo.

Ia juga menegaskan, niat inti Indonesia bergabung dengan Board of Peace yaitu untuk perdamaian di Gaza, Palestina. Hal ini menjadi komitmen awal Indonesia yang terus digaungkan kepada negara-negara di dunia.

"Indonesia sepenuhnya setuju dan berkomitmen penuh terhadap rencana ini. Itulah sebabnya kami bergabung dengan Board of Peace. Kami berkomitmen untuk keberhasilannya. Kami tahu akan ada banyak hambatan dan kesulitan, tetapi kami sangat optimistis," tegas Prabowo.