Bisnis.com,JAKARTA — Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Sudirman Widhy Hartono mengingatkan pemerintah lebih hati-hati dalam mengambil keputusan terkait PT Agincourt Resources.
Agincourt yang mengelola Tambang Martabe, Sumatra Utara merupakan salah satu perusahaan yang bakal diambil alih oleh pemerintah lewat PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas).
Pemerintah belakangan telah mencabut izin anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) itu lantaran disinyalir merusak lingkungan.
Sudirman menilai wacana pemerintah untuk mengambil alih tambang Martabe dari Agincourt Resources masih terlalu premature. Menurutnya, status PT Agincourt Resources adalah pemegang Kontrak Karya (KK), bukan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) seperti yang diduga banyak pihak.
"Dengan demikian untuk menghentikan status kontrak karya pertambangan bukanlah dengan mekanisme pencabutan izin melainkan melalui mekanisme pemutusan kontrak itu sendiri," tutur Sudirman dalam keterangannya dikutip Minggu (1/2/2026).
Dia menuturkan, hingga saat ini Kementerian ESDM sebagai pihak yang berwenang masih belum secara resmi melakukan pemutusan kontrak terhadap KK Agincourt. Artinya, sepanjang KK Agincourt masih berlaku, maka pengambilalihan tambang Martabe masih tidak bisa dilakukan.
"Adapun mengenai rencana pemerintah untuk melakukan pemutusan kontrak karya pertambangan Agincourt secara sepihak, PERHAPI berpendapat agar sebaiknya pemerintah berhati-hati mengingat hal ini bakal menjadi preseden buruk untuk iklim investasi pertambangan secara umum," imbuh Sudirman.
Dia lantas menjelaskan bahwa pencabutan izin KK seharusnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip due process of law dalam hukum administrasi. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan dikodifikasi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
Secara konseptual, kata dia, pencabutan izin yang tidak didasarkan pada evaluasi proporsional dengan tingkat pelanggaran, atau dilakukan tanpa memberikan kesempatan pembelaan yang memadai, berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan administratif yang cacat. Ini baik secara prosedural maupun substantif.

Pencabutan Izin Harus Sesuai Prosedur

Menurut Sudirman, dalam upaya untuk mencabut izin sebuah tambang atau memutus hubungan kontrak karya seharusnya melalui prosedur hukum yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta peraturan turunannya.
"Selama pelaku usaha pemegang kontrak karya atau pemegang IUP sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar, dokumennya lengkap, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mencabut izin atau memutus kontrak karya tersebut," jelasnya.
Dia mengatakan bahwa jika pun ada pelanggaran-pelanggaran, baik terkait lingkungan atau lainnya, pembuktiannya harus ditempuh melalui kajian yang mendalam dan pembuktian kausalitas yang ketat.
Sudirman menyebut, berdasarkan temuan Satgas PKH diindikasikan Agincourt melakukan pelanggaran lingkungan, hal tersebut dapat menjadi indikasi awal. Namun, pembuktian harus diperkuat melalui kajian ilmiah dan teknis yang memenuhi standar environmental liability.
"Perusahaan yang dikenai sanksi pun berhak memperoleh kesempatan untuk didengar, termasuk untuk menyampaikan klarifikasi dan menempuh upaya administratif," ucap Sudirman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah membentuk perusahaan mineral nasional, Perminas. COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan Perminas bakal mengambil alih tambang mineral yang izin usaha pertambangannya (IUP) sebelumnya dicabut Presiden Prabowo Subianto.

"Perminas, jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk. Nanti memang ini perusahaan yang baru dibentuk," ujar Dony usai menghadiri acara Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dony menyampaikan pemerintah tentu telah memiliki kajian tersendiri dalam mengalihkan pengelolaan IUP tersebut kepada Danantara Indonesia. Ia mengatakan Danantara Indonesia siap menjalankan amanah pemerintah dalam mengelola tambang mineral tersebut.

"Pertimbangannya tentu karena line bisnisnya. Kan pemerintah bisnisnya adanya di Danantara semua kan, tentu pasti diserahkannya ke Danantara," ucap Dony.

Dony menyebut tambang Martabe tersebut nantinya akan berada di bawah Danantara. Hal ini menepis kabar tambang tersebut diberikan kepada Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID.

"Oh enggak (MIND ID), Perminas itu kan PP sendiri. PT sendiri ya miliknya Danantara," sambung Kepala BP BUMN tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, mulai dari PT United Tractors Tbk hingga PT Agincourt Resources yang mengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Dony enggan menjawab lebih lanjut mengenai koordinasi Danantara dengan perusahaan-perusahaan seperti Astra selaku induk Agincourt. Ia menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan Danantara.

"Itu bukan dengan kami ya, tentu nanti mungkin akan dikomunikasikan," kata Dony.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam buka suara soal wacana pemerintah yang bakal mengalihkan pengelolaan PT Agincourt Resources kepada perusahaan pelat merah tersebut.
Pengalihan pengelolaan itu tidak lepas dari langkah pemerintah mencabut izin usaha 28 perusahaan di Sumatra. Agincourt Resources merupakan salah satu perusahaan dalam daftar itu.

Entitas tersebut merupakan pengelola Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
Terkait hal itu, Corporate Secretary Division Head Antam Wisnu Danandi Haryanto menuturkan bahwa sebagai BUMN, pihaknya siap menjalankan penugasan pemerintah apabila ditugaskan.
Apalagi, jika penugasan itu dalam rangka memastikan pengelolaan sumber daya emas nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, dan sejalan dengan amanat konstitusi.
"Apabila penugasan tersebut diberikan, Antam akan menjalankannya untuk memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta mendorong pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang melalui praktik pertambangan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan," tutur Wisnu kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).
Antam, kata dia, akan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Antam akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut kepada publik sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengalihkan pengelolaan 28 perusahaan di Sumatra yang dicabut izinnya kepada Danantara.
Dia menyebut, Danantara telah menunjuk Perum Perhutani untuk mengelola lahan dari 22 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sementara itu, untuk tambang yang dicabut izinnya akan diserahkan kepada Holding BUMN Pertambangan MIND ID atau anak usahanya, yakni Antam.
"Kalau yang izin tambang itu diserahkannya kepada Antam atau MIND ID," ujar Prasetyo di DPR, Senin (26/1/2026).
Untuk diketahui, dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya, terdapat satu izin usaha pertambangan (IUP) yang masuk daftar pencabutan, yakni milik PT Agincourt Resources.
PT Agincourt Resources adalah anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR) melalui PT Danusa Tambang Nusantara. Hingga 2024, Agincourt memiliki lebih dari 3.000 karyawan yang mayoritas adalah tenaga kerja lokal.
Prasetyo menuturkan, pengalihan pengelolaan kepada BUMN tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasi usaha agar karyawan perusahaan yang bersangkutan tidak kehilangan mata pencaharian.
"Jadi kami berharap hukum ditegakkan, tapi kegiatan ekonomi juga harus dipikirkan, baik terhadap saudara-saudara kita yang mencari nafkah di perusahaan-perusahaan tersebut maupun nantinya terhadap pengelolaan ke depan yang harapannya ini seperti tadi disampaikan akan dapat menambah kekayaan bagi negara kita," jelas Prasetyo.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan yang diduga menjadi salah satu faktor pemicu banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Di Sumatera Barat, di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi, kita lagi melakukan evaluasi," kata Bahlil dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

"Jadi, nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak. Tetapi, saya pastikan, kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, kita akan memberikan sanksi tegas," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menindak perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kerugian bagi masyarakat.

"Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menegaskan bahwa saya tidak akan pandang bulu. Ini saya bawa Dirjen Minerba, untuk memberikan tindakan bagi semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang tidak menaati atau tidak menjalankan sesuai dengan aturan yang ada. Harus sesuai standar proses pertambangan yang sudah disyaratkan dalam aturan," kata Bahlil.

Menurut dia, Kementerian ESDM siap menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin usaha pertambangan bagi badan usaha yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat empat pemegang kontrak karya (KK) dan 19 izin usaha pertambangan (IUP) komoditas logam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di Aceh, tercatat satu KK komoditas emas yang terbit pada 2018, serta tiga IUP emas yang berlaku sejak 2010 dan 2017.

Provinsi tersebut juga memiliki tiga IUP komoditas besi yang terbit pada 2021–2024, tiga IUP bijih besi DMP yang terbit pada 2011–2020, serta dua IUP bijih besi yang berlaku dalam rentang 2012–2018.

Selain itu, terdapat satu KK komoditas timbal dan seng yang wilayah kerjanya meliputi Aceh dan Sumatera Utara, berlaku sejak 2018.

Di Sumatera Utara juga tercatat dua KK emas DMP yang terbit pada 2017 dan 2018, serta satu IUP tembaga DMP yang mulai berlaku pada 2017.

Sementara itu, di Sumatera Barat terdapat empat IUP komoditas besi yang terbit pada 2019 dan 2020, satu IUP bijih besi yang berlaku sejak 2013, satu IUP timah hitam yang berlaku sejak 2020, serta satu IUP emas yang mulai berlaku pada 2019.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan koperasi yang baru beroperasi mendapatkan lampu hijau untuk mengelola tambang dan mineral. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi untuk melakukan hal itu.

Seperti diketahui, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP 39/2025) sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Dalam beleid itu disebutkan kini koperasi sudah bisa mengelola tambang mineral dengan luas sampai dengan 2.500 hektare.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan nantinya, Kemenkop akan menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) yang memuat koperasi eksisting hingga koperasi baru bisa mengelola tambang dan mineral.

Dalam hal ini, anggota koperasi yang bisa mengelola tambang dan mineral adalah masyarakat di sekitar wilayah tambang atau masyarakat lokal.

“Kan ada Peraturan Menteri Koperasi, karena koperasinya tidak harus koperasi lama, tetapi koperasi baru juga bisa dan tabf terpenting adalah anggota koperasi yang mengelola tambang masyarakat sekitar tambang dan mineral itu,” kata Ferry saat ditemui seusai acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, dengan model pengelolaan tambang oleh koperasi yang beranggotakan masyarakat lokal ini untuk meningkatkan kepedulian sosial dan menumbuhkan tanggung jawab lingkungan.

“Itu nanti yang akan bisa menjadikan koperasi yang anggotnya masyarakat setempat bisa memiliki rasa tanggung jawab sosial yang lebih baik dan rasa tanggung jawab terhadap bagaimana menjaga kelestarian lingkungan,” tuturnya.

Dalam hal pelaksanaannya, Ferry menjelaskan, ada berbagai jenis sumber modal yang bisa digunakan untuk mengelola tambang di koperasi.

“Macam-macam [modal untuk mengelola tambang]. Nanti akan ada harmonisasi kementerian esdm dan kementerian investasi,” tambahnya.

Seperti diketahui, koperasi mendapatkan pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam atau WIUP batu bara dengan cara prioritas.

Dalam PP 39/2025, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria keanggotaan koperasi bagi pemberian prioritas kepada koperasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi terhadap koperasi.

Persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen untuk koperasi harus memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam satu kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP mineral logam atau WIUP batu bara.

Di samping itu, koperasi harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) dengan cakupan kegiatan usaha di bidang usaha pertambangan mineral logam atau batu bara. Serta, merupakan koperasi yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database koperasi.

Selanjutnya, luas WIUP mineral logam maupun WIUP batu bara untuk koperasi paling luas masing-masing sebesar 2.500 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah belum menerima wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menuturkan, hal itu lantaran Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang menjadi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP Nomor 39/2025) tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, belum terbit.
Adapun, PP Nomor 39/2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025 itu, mengatur tentang penerbitan WIUP untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, BUMN-BUMD, dan badan usaha swasta diberikan secara prioritas.
Julian pun mengatakan, saat ini Permen ESDM terkait pemberian WIUP untuk Muhammadiyah, UKM, hingga koperasi masih dalam tahap harmonisasi.
"Nunggu Permen dulu. Permennya kan lagi dalam proses," ujar Julian di sela-sela acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Dia menambahkan bahwa Permen ESDM terkait pemberian WIUP untuk ormas keagamaan, koperasi, hingga UKM segera terbit dalam waktu dekat.
"Ini harusnya Permennya juga sebentar lagi, lagi harmonisasi," ucapnya.
PP Muhammadiyah belum menerima WIUP dari pemerintah. Padahal PP Nomor 39/2025 yang merupakan turunan UU nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba), telah terbit.
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menuturkan, pihaknya sampai saat ini belum menerima WIUP dari Kementerian ESDM. Pasalnya, Permen terkait belum keluar.
"Belum [dapat WIUP], katanya Permen-nya belum keluar," ucap Anwar kepada Bisnis, Minggu (12/10/2025).
Kendati demikian, Anwar mengaku Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah berjanji kepada Muhammadiyah. Adapun, janji yang dimaksud yakni memberikan WIUP yang terbaik.
"Pak Bahlil sudah janji akan memberikan yang terbaik, tidak saja untuk Muhammadiyah, tapi untuk rakyat. Ya kita tunggu," ujar Anwar.
Dalam PP Nomor 39/2025, pemerintah mengatur luasan tambang yang dapat digarap paling kecil 2.500 hektare (ha) dan paling luas adalah sebesar 25.000 ha. Namun, luasan tambang yang dapat digarap oleh koperasi hingga ormas keagamaan itu berbeda-beda.
Terkait ihwal tersebut, Anwar belum mau berkomentar banyak. Muhammadiyah, kata dia, masih menunggu keputusan pemerintah terkait WIUP yang dijanjikan.
"Ya belum tahu. Saya lebih cenderung menunggu keputusan pemerintah," katanya.