Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan industri sawit di tanah air telah menerapkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan sesuai tuntutan pasar global terhadap komoditas perkebunan tersebut.

Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menyatakan lahan sawit bukan deforestasi karena para pelaku industri sawit wajib memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sesuai dengan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 di mana di dalamnya mengatur aspek lingkungan serta tata kelola lahan secara legal.

"Standar yang kita berikan bisa diakui oleh negara lain. Sebagai produsen sawit terbesar dunia, pada dasarnya kita memiliki nilai keberlanjutan yang sama secara universal. Sawit ramah terhadap lingkungan yang kita pijaki dan memberikan dampak positif pada lingkungan dan keberlanjutan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan ada kontribusi yang sangat kuat sawit untuk energi dan pangan, apalagi Indonesia akan masuk B50 yakni penggunaan minyak sawit sebesar 50 persen untuk bahan bakar nabati atau biofuel pada Juli 2025.

Dalam konteks global, tambahnya, sawit Indonesia memiliki kontribusi sebanyak 62 persen dalam pasokan sawit dunia dan memiliki kontribusi lebih dari 54 persen dibandingkan minyak nabati dunia karena produktivitas sawit sendiri lebih besar 5-10 persen dibandingkan minyak nabati lainnya.

Sementara itu, data publikasi statistik Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan Indonesia memiliki luas areal kelapa sawit terbesar dunia yang mencapai 16,83 juta hektare (data 2025 dan 2026).

Selain menjadi penyumbang devisa non migas terbesar dengan nilai sekitar Rp 440 triliun pada 2024, industri sawit telah menyediakan lapangan kerja bagi 16 juta orang serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dengan kewirausahaan berbasis komoditas perkebunan.

"Jadi sawit merupakan komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia,tak hanya pangan tetapi juga energi," katanya saat memberikan pemaparan dalam "1st International Environment Forum 2026: Sawit Merusak Lingkungan?".

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Musdhalifah Machmud menegaskan berbagai tuduhan terhadap industri kelapa sawit kerap tidak disertai pemahaman yang utuh dan berbasis data.

Data dari World Wide Fund for Nature United Kingdom menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit dunia hanya menggunakan sekitar 6-11 persen dari total lahan yang digunakan untuk produksi minyak nabati dunia.

“Saat ini untuk penggunaan lahan sawit di dunia itu hanya 28,85 juta hektar tapi mampu memproduksi 80 juta ton minyak nabati. Kontribusi kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia adalah sekitar 34 persen hanya dengan menggunakan 7 persen lahan dunia,” ujar dia.

Menurut produktivitas kelapa sawit dalam menghasilkan minyak sangat besar, selain itu efisien dalam penggunaan lahan jika dibandingkan dengan minyak nabati lain.

“Padahal, penggunaan lahan untuk vegetable oil misalnya soybean sebanyak 100-200 juta hektar tetapi kontribusinya hanya sekitar 15-20 persen," katanya.

Dia menegaskan apabila produksi minyak sawit digantikan oleh komoditas lain seperti kedelai atau bunga matahari, maka kebutuhan lahan akan meningkat drastis, bahkan, untuk menggantikan volume yang sama, dunia membutuhkan tambahan hingga ratusan juta hektare lahan baru.

Ke depan Musdhalifah menegaskan industri sawit harus terus memperkuat keberlanjutan, meningkatkan produktivitas serta memperbaiki komunikasi global.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria berkomitmen memperkuat fondasi peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta menghadirkan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan.

“BUMN didorong tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Komitmen tersebut ia utarakan dalam rapat bersama pejabat dan pimpinan tinggi Badan Pengaturan BUMN untuk memperkuat fondasi peran BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan dan peran strategis BUMN di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Dalam konteks tersebut, BP BUMN mengambil peran sebagai enabler yang mendukung pengembangan talenta, mendorong inovasi, serta memastikan tata kelola yang profesional dan akuntabel.

Penguatan fondasi ini dinilai penting agar BUMN mampu bergerak lebih adaptif, berdaya saing, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dinamika global.

Komitmen tersebut mencerminkan upaya BP BUMN untuk menghadirkan BUMN yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Dengan fondasi kelembagaan yang semakin kokoh, BUMN diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya sebagai katalis ekonomi dan sosial secara lebih optimal.

Pada pelantikan sejumlah pejabat eselon I dan II di Jakarta, Selasa (24/2), Dony mengungkapkan BP BUMN tengah menyiapkan agenda besar restrukturisasi BUMN, termasuk penyederhanaan jumlah entitas.

Ia menyebutkan lebih dari 1.000 entitas BUMN direncanakan disederhanakan menjadi sekitar 200–300 entitas melalui berbagai aksi korporasi, seperti merger, divestasi, likuidasi, dan restrukturisasi, yang dinilainya sebagai restrukturisasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan.

Ia juga meminta seluruh jajaran menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan agar BUMN semakin transparan dan akuntabel serta dapat diwariskan dengan baik kepada generasi selanjutnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Produksinya luar biasa bagus. Swasembada tahun ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah,

Jakarta (ANTARA) - Rektor Perbanas Institute Prof. Hermanto Siregar menilai ekspor beras 2.280 ton ke Arab Saudi menjadi sinyal positif keberlanjutan swasembada pangan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan beras internasional.

"Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa produksi beras nasional telah mencapai swasembada yang berkelanjutan," kata Hermanto dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya keberhasilan ekspor itu tidak terlepas dari lonjakan produksi dalam negeri yang signifikan sepanjang periode 2025/2026. Bahkan, ia menyebut surplus beras tahun ini yakni sekitar 17 juta ton sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Produksinya luar biasa bagus. Swasembada tahun ini merupakan yang terkuat sepanjang sejarah," ujarnya.

Ia menilai, dengan produksi yang tinggi dan cadangan beras pemerintah yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga mulai memperkuat posisi di pasar global melalui ekspor.

Meski demikian, Hermanto menegaskan, capaian swasembada dan ekspor harus berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, keberhasilan produksi tidak boleh berhenti pada angka statistik semata.

“Ini yang kita tunggu, sehingga ke depan apa yang dilakukan petani benar-benar bisa kembali ke petani. Harus ada dampak nyata terhadap pemasukan dalam negeri dan kesejahteraan para petani,” tegasnya.

Dia berharap momentum ekspor dapat terus dijaga dengan kebijakan yang konsisten, penguatan distribusi, serta tata kelola stok yang baik, sehingga swasembada beras Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Harus dijaga agar swasembada tetap berkelanjutan,” katanya.

Senada, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi mengapresiasi langkah pemerintah Republik Indonesia yang mencatatkan ekspor beras perdana di tahun 2026 sebanyak 2.280 ton ke Arab Saudi di tengah konflik timur tengah antara Iran - Amerika Serikat dan Israel.

Ia menilai ekspor itu menjadi catatan penting penting dalam perjalanan pencapaian swasembada pangan nasional, sekaligus menandai keberlanjutan program peningkatan produksi pertanian yang dijalankan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ekspor ini adalah bukti nyata bahwa swasembada beras Indonesia tidak bersifat sementara, tetapi terus berjalan secara berkelanjutan dan produktif,” katanya.

Menurutnya, ekspor beras memiliki nilai strategis tinggi terhadap ketahanan pangan dan keseimbangan perdagangan nasional. Indonesia, lanjutnya, kini menunjukkan kemajuan berarti dalam produksi dan manajemen stok beras, bahkan mencatat cadangan beras terbesar dalam sejarah nasional.

“Lompatan produksi kita sangat jauh di atas rata-rata. Kalau stok dan pasokan dalam negeri terjaga, maka ekspor menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran Indonesia di pasar global,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah resmi melepas ekspor perdana beras cadangan beras pemerintah (CBP) jenis premium sebanyak 2.280 ton senilai Rp38 miliar ke Arab Saudi. Ekspor itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan beras bagi sekitar 215 ribu jamaah haji Indonesia di Arab Saudi.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dalam acara pelepasan di Gudang Bulog Kelapa Gading Jakarta, Rabu (4/3) menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog dan para petani di seluruh Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras mewujudkan capaian tersebut.

"Berkat kerja keras seluruh pihak, Indonesia bukan hanya mampu mencapai swasembada beras pada 2025, tetapi hari ini juga siap mengekspor beras CBP kualitas premium untuk melayani kebutuhan jamaah haji Indonesia,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan prinsip environmental, social, and governance (ESG) melalui berbagai program keberlanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai pengelola kawasan mandiri berskala kota, LPCK secara konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengembangan kawasan.

Komitmen tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan properti , tetapi juga pada penciptaan nilai sosial jangka panjang serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan operasional. Upaya ini selaras dengan kerangka kerja keberlanjutan Lippo untuk Indonesia PASTI. Sebuah inisiatif strategis Lippo Group yang berlandaskan pada lima pilar utama, yakni Pendidikan, Lingkungan, Sejahtera, Kesehatan, dan Ekonomi, sebagai panduan perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi pilar sosial, LPCK menyerahkan bantuan berupa rompi Polisi Lalu Lintas kepada Polsek Serang Baru pada November 2025. ”Bantuan tersebut untuk mendukung peningkatan pengaturan serta kelancaran lalu lintas di kawasan sekitar Lippo Cikarang Cosmopolis, sekaligus membantu aparat kepolisian dalam menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta pengguna jalan,” kata Deputy COO LPCK, Lukas Budi Setiawan dalam siaran tertulis, Senin (16/2/2026).

Selanjutnya, pada Januari 2026, LPCK menunjukkan kepedulian terhadap kondisi darurat sosial dengan menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Bantuan yang diberikan meliputi beras, mi instan, telur, ikan kaleng, serta air mineral, yang disalurkan kepada tujuh desa terdampak, yaitu Desa Sukamulya, Sukadarma, Sukahurip, Sukamanah, Banjarsari, Sukaasih, dan Sukarukun.

Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana. Sekaligus menjadi wujud kehadiran perusahaan yang responsif dan empatik dalam menghadapi dinamika sosial di wilayah Kabupaten Bekasi.

Lebih dari sekadar bantuan jangka pendek, LPCK secara berkelanjutan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah daerah dan komunitas local guna menciptakan lingkungan kawasan yang aman, tertib, inklusif, serta memiliki ketahanan sosial dan lingkungan yang kuat.

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Lippo Cikarang Lakukan Sejumlah Langkah

Pendekatan kolaboratif ini menjadi fondasi penting agar pertumbuhan kawasan dapat berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan implementasi konkret dari kerangka kerja Lippo untuk Indonesia PASTI, khususnya pada pilar Sejahtera, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan ketahanan sosial masyarakat.

Melalui berbagai inisiatif ESG ini, LPCK berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Menghadirkan kawasan perkotaan yang tidak hanya modern dan berdaya saing, tetapi juga berkelanjutan bagi lingkungan serta generasi mendatang.

Di Indonesia, meningkatnya restitusi dalam tiga tahun terakhir berimplikasi pada melemahnya penerimaan pajak neto, meskipun penerimaan bruto menunjukkan tren positif

Jakarta (ANTARA) - Restitusi pajak merupakan konsekuensi logis dari sistem self-assessment yang dianut Indonesia. Ketika wajib pajak membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya terutang, negara berkewajiban mengembalikan kelebihan tersebut.

Namun dalam praktiknya, restitusi bukan sekadar isu administratif, melainkan titik temu antara kepastian hukum, keberlanjutan fiskal, dan risiko fraud.

Di satu sisi, restitusi yang lambat menurunkan kepercayaan wajib pajak dan mengganggu arus kas dunia usaha. Sebaliknya, restitusi yang terlalu longgar berpotensi menggerus penerimaan negara dan membuka ruang moral hazard serta negosiasi yang tidak sehat.

Dalam tiga tahun terakhir, restitusi pajak, khususnya dalam pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menjadi salah satu faktor paling signifikan yang memengaruhi dinamika penerimaan negara.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan nilai restitusi pajak pada 2022 mencapai sekitar Rp265 triliun, meningkat menjadi sekitar Rp300 triliun pada 2023, dan tetap berada pada level tinggi sepanjang 2024 seiring normalisasi ekonomi dan peningkatan klaim restitusi PPN oleh sektor ekspor dan industri berbasis rantai pasok global (Kemenkeu, 2024).

Pada tahun 2025, realisasi restitusi pajak di Indonesia meningkat tajam dan memberi tekanan nyata terhadap penerimaan negara. Hingga akhir Februari 2025, total restitusi yang dibayarkan mencapai sekitar Rp111,04 triliun, angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp57,5 triliun), didominasi oleh restitusi PPN dan PPh badan.

Selanjutnya, hingga Oktober 2025, realisasi restitusi semakin melonjak menjadi sekitar Rp340,52 triliun meningkat sekitar 36,4 persen dibandingkan Oktober 2024 yang mendorong kontraksi penerimaan pajak neto nasional meskipun penerimaan bruto secara nominal meningkat.

Akibatnya, neto penerimaan pajak turun sekitar 3,9 persen year-on-year hingga Oktober 2025, menunjukkan bahwa volume restitusi yang tinggi telah menggerus realisasi penerimaan dalam kerangka APBN 2025.

Fenomena ini semakin memunculkan diskusi tentang perlunya pengendalian restitusi, karena selain memberi tekanan fiskal, proses yang kurang berbasis risiko berpotensi membuka ruang negosiasi dan penyalahgunaan dalam penetapan besaran restitusi yang dibayarkan.

Dalam perspektif fiskal, restitusi yang besar dan volatil cenderung bersifat kontraproduktif terhadap target penerimaan negara jangka pendek. Meskipun secara konsep restitusi bukanlah “kehilangan” penerimaan, secara kas restitusi tetap menggerus ruang fiskal, terutama ketika negara menghadapi kebutuhan belanja yang tinggi.

Sejumlah kasus penegakan hukum baik yang ditangani oleh aparat penegak hukum maupun yang diungkap dalam laporan BPK menunjukkan bahwa restitusi pajak kerap menjadi titik rawan penyalahgunaan wewenang dan kolusi antara oknum aparat dan wajib pajak.

Dalam konteks inilah, pendekatan risk-based restitution menjadi relevan. Pendekatan ini tidak menafikan hak wajib pajak, tetapi menata ulang proses restitusi agar lebih selektif, berbasis data, dan berorientasi risiko.

Risk-based restitution juga dapat berperan sebagai jembatan antara kebutuhan menjaga iklim usaha melalui restitusi yang cepat dan kepentingan negara untuk menjaga penerimaan serta integritas sistem perpajakan.

Melalui desain risk-based restitution yang pruden dan kredibel, pendekatan ini mampu mengurangi potensi penyelewengan, menekan ruang negosiasi informal, sekaligus menjaga target penerimaan negara tetap realistis dan berkelanjutan.

Tekanan fiskal

Dari sudut pandang teori keuangan publik, stabilitas penerimaan negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola volatilitas pendapatan dan belanja. IMF (2022) menekankan bahwa komponen pengurang penerimaan seperti restitusi pajak harus dikelola secara aktif karena berpengaruh langsung terhadap risiko fiskal.

Di Indonesia, meningkatnya restitusi dalam tiga tahun terakhir berimplikasi pada melemahnya penerimaan pajak neto, meskipun penerimaan bruto menunjukkan tren positif.

Hal ini tentunya menjadi tantangan di tengah upaya pemerintah mengejar target tax ratio. Dengan target penerimaan pajak yang terus meningkat, restitusi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menciptakan kesenjangan antara target dan realisasi.

OECD (2021) mencatat bahwa banyak negara menghadapi dilema serupa: restitusi yang terlalu longgar menggerus penerimaan, sementara restitusi yang terlalu ketat menghambat aktivitas ekonomi.

Restitusi pajak secara langsung memengaruhi penerimaan pajak neto, indikator yang menentukan ruang fiskal pemerintah. Ketika restitusi meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan penerimaan bruto, maka kapasitas negara dalam membiayai belanja prioritas menjadi terbatas.

Dalam konteks APBN, setiap kenaikan restitusi Rp10 triliun berarti penurunan ruang belanja dengan nilai yang sama, kecuali ditutup melalui sumber pembiayaan lain.

Tekanan ini semakin terasa ketika pertumbuhan ekonomi melambat. Studi OECD menunjukkan bahwa pada negara berkembang, volatilitas restitusi PPN dapat memperbesar ketidakpastian kas negara hingga 0,3–0,5 persen dari PDB.

Indonesia tidak terlepas dari risiko ini, mengingat ketergantungan APBN terhadap pajak masih berada di atas 70 persen dari total pendapatan negara. Artinya, pengelolaan restitusi yang tidak presisi berpotensi mengganggu stabilitas fiskal secara makro

Pendekatan risk-based restitution menawarkan jalan tengah. Melalui pengelompokan klaim restitusi berdasarkan tingkat risiko fiskal dan kepatuhan, negara dapat mempercepat pembayaran untuk klaim berisiko rendah tanpa membebani kas secara berlebihan.

Riset Bank Dunia (2021) menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dalam restitusi mampu menurunkan volatilitas arus kas fiskal hingga 15–20 persen dalam jangka menengah. Artinya, tekanan fiskal dapat dikelola tanpa mengorbankan prinsip keadilan perpajakan.

Risiko fraud

Restitusi pajak juga merupakan titik rawan fraud yang dijelaskan dalam teori ekonomi kelembagaan melalui konsep asymmetric information dan moral hazard. Ketika otoritas pajak memiliki informasi yang lebih terbatas dibanding wajib pajak, peluang manipulasi klaim meningkat.

OECD (2020) mencatat bahwa fraud PPN di berbagai negara sebagian besar memanfaatkan kelemahan pengendalian restitusi, terutama pada klaim bernilai besar dan berulang.

Di Indonesia, potensi ini tercermin dari berbagai temuan pengawasan. Laporan BPK (2023) menyoroti masih adanya kelemahan dalam verifikasi klaim restitusi dan kebergantungan pada proses manual yang membuka ruang diskresi berlebihan. Dalam kondisi seperti ini, negosiasi informal menjadi risiko nyata, yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Risk-based restitution dirancang untuk menutup celah tersebut. Dengan memanfaatkan analisis risiko dan data historis kepatuhan, otoritas pajak dapat memfokuskan pengawasan pada klaim yang memiliki probabilitas penyimpangan tertinggi.

Pendekatan ini sejalan dengan teori responsive regulation (Ayres & Braithwaite, 1992), yang menekankan bahwa intensitas pengawasan harus disesuaikan dengan perilaku dan risiko wajib pajak. Studi Australian Taxation Office (2019) menunjukkan bahwa penerapan risk-based audit pada restitusi PPN berhasil menurunkan nilai klaim bermasalah secara signifikan dalam lima tahun.

Dengan demikian, risk-based restitution tidak hanya memperkuat pengamanan penerimaan negara, tetapi juga mengurangi ruang negosiasi yang berpotensi merusak integritas aparatur dan sistem perpajakan secara keseluruhan.

Desain kebijakan

Keberhasilan risk-based restitution sangat ditentukan oleh kualitas desain kebijakan dan infrastruktur data. Bank Dunia (2021) dan IMF (2023) menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak merupakan prasyarat utama penerapan manajemen risiko yang kredibel.

Tanpa basis data yang terintegrasi, risk-based restitution berisiko menjadi sekadar slogan kebijakan.

Indonesia telah memulai langkah ke arah tersebut melalui pengembangan Coretax System dan perluasan penggunaan e-faktur serta pelaporan elektronik. Dengan integrasi data lintas sumber, profil risiko restitusi dapat dibangun secara objektif dan dinamis. IMF (2023) mencatat bahwa negara yang mengadopsi data analytics dalam pengelolaan restitusi mampu mempercepat proses pembayaran hingga 40 persen sekaligus meningkatkan akurasi seleksi risiko.

Dari perspektif ekonomi, desain risk-based restitution juga berfungsi sebagai instrumen insentif. Teori insentif menjelaskan bahwa kepastian dan kecepatan layanan akan mendorong kepatuhan sukarela.

Berdasarkan temuan UNCTAD (2022), keterlambatan restitusi PPN meningkatkan biaya usaha dan menurunkan daya saing, khususnya bagi eksportir. Sehingga dengan demikian restitusi berbasis risiko tidak hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga mendukung iklim investasi yang sehat.

Pada akhirnya, pendekatan melalui risk-based restitution berarti menata ulang restitusi pajak agar tidak lagi menjadi faktor kontraproduktif terhadap target penerimaan negara. Pendekatan ini menjembatani kepentingan fiskal dan kepastian usaha melalui proses yang pruden, berbasis data, dan kredibel.

Dengan implementasi yang konsisten, restitusi pajak dapat berfungsi sebagaimana mestinya: adil bagi wajib pajak, aman bagi negara, dan bersih dari ruang negosiasi yang menyimpang.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN di Kemenkeu, Dosen, Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Saka Energi Indonesia (PGN SAKA) menunjukkan kinerja operasional yang terjaga sepanjang tahun 2025 melalui optimalisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Program (RKAP) 2025. Kinerja ini mencerminkan konsistensi PGN SAKA sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina dalam menjaga keandalan operasi hulu migas, sekaligus mengedepankan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan program pengembangan masyarakat (PPM) di sekitar wilayah operasi. Secara kumulatif, realisasi produksi setara (equivalent) PGN SAKA mencapai 113% dari target.

Pencapaian tersebut mencerminkan efektivitas pengelolaan operasi hulu migas yang disiplin, adaptif, dan berbasis inovasi. Kinerja positif ini didorong oleh kontribusi signifikan dari sejumlah wilayah kerja, utamanya Blok Pangkah. Melalui pemboran sumur pengembangan SID-5 Lapangan Sidayu, PGN SAKA berhasil meningkatkan produksi dengan initial rate hingga sekitar 2.000 BOEPD. Keberhasilan tersebut memperoleh apresiasi dari PT Pertamina (Persero), yang menilai langkah ini sebagai bagian strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Selain peningkatan produksi, pemboran SID-5 juga menjadi langkah penting dalam penerapan inovasi teknologi melalui metode casing while drilling, yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi biaya dan waktu pemboran, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keandalan operasi. Kinerja operasional PGN SAKA semakin diperkuat oleh keberhasilan program well intervention, dengan realisasi produksi minyak di Blok Pangkah yang mencapai 113% di atas target, serta realisasi sales gas di Blok Muriah sebesar 135% di atas target. Pada aspek pemboran, PGN SAKA berhasil merealisasikan tiga sumur pengembangan dan dua kegiatan workover, melebihi rencana awal.

“Dengan disiplin operasional, capaian lebih dari 2,47 juta jam kerja aman, serta penerapan teknologi casing-while-drilling, PGN SAKA berkontribusi meningkatkan produksi minyak nasional. Upaya ini selaras dengan kebijakan kemandirian energi serta komitmen terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Intan Fauzi, Direktur Utama.

Sejalan dengan capaian operasional, PGN SAKA juga memperoleh berbagai penghargaan atas komitmennya terhadap keberlanjutan. Pengakuan ini antara lain datang dari Pemerintah Kabupaten Gresik, UNNES Innovation Award, penghargaan Bina Industri Ramah Lingkungan (BRILIAN) kategori GOLD, serta penetapan sebagai Pilot Project Low Carbon Initiative kategori penanaman mangrove dari SKK Migas.

Kontribusi lainnya juga berasal dari blok di mana PGN SAKA berperan sebagai mitra strategis. Di Blok Muara Bakau, penemuan cadangan migas baru melalui sumur eksplorasi Konta-1 membuka potensi pengembangan lanjutan. Sementara itu, di Blok Ketapang, sumur T-8 dan T-6 berhasil on-stream pada tahun ini, dan Blok Fasken di Amerika Serikat mencatatkan penjualan gas sebesar 39% di atas target hingga akhir tahun.

Ke depan, PGN SAKA akan terus memfokuskan langkah pada penguatan keberlangsungan operasi yang aman dan andal, optimalisasi biaya, serta pengembangan potensi hulu migas. Dengan mengedepankan prinsip living in harmony bersama masyarakat dan kepedulian terhadap lingkungan, PGN SAKA berkomitmen menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional dalam menyalurkan energi baik bagi negeri.

JAKARTA - Perjalanan Siloam Internasional Hospitals dalam memperkuat praktik keberlanjutan kembali membuahkan hasil membanggakan. Tahun 2025 ini, Siloam berhasil meraih Silver Medal dari EcoVadis dengan skor 71, meningkat 7 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian ini menempatkan Siloam dalam 15% perusahaan dengan kinerja ESG (Environment, Social and Governance) terbaik secara global, dari lebih dari 130.000 perusahaan yang dinilai EcoVadis. Dalam industri Human Health Activities, Siloam menempati posisi Top 3% perusahaan global-sebuah bukti konsistensi kami dalam menghadirkan layanan kesehatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pada setiap pilarnya, Siloam juga mencatat kinerja unggul: Top 5% untuk Environment, Top 10% untuk Labor & Human Rights, Top 12% untuk Ethics, dan Top 1% untuk Sustainable Procurement. Capaian ini menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan telah terintegrasi kuat di seluruh jaringan layanan Siloam.

Permudah Pasien, Siloam Hospitals Tingkatkan Investasi Digital



CEO Siloam International Hospitals, Caroline Riady menyampaikan, bahwa peningkatan skor ini merupakan bukti nyata kerja keras seluruh tim. “Setiap inisiatif kecil yang konsisten akhirnya membawa kita ke pencapaian yang besar. Berada di 15% perusahaan global dan menjadi salah satu yang terbaik di industri kesehatan bukan hanya kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus meningkatkan standar keberlanjutan di setiap lini operasional Siloam," ungkap Caroline.

Peningkatan Skor yang Mencerminkan Transformasi Nyata

EcoVadis memberikan penilaian komprehensif terhadap 21 kriteria keberlanjutan meliputi Lingkungan, Tenaga Kerja & Hak Asasi Manusia, Etika, dan Pengadaan Berkelanjutan. Skor 71 yang diraih Siloam tahun ini mencerminkan kemajuan signifikan dan peningkatan efektivitas berbagai inisiatif ESG, baik dalam penguatan kebijakan, peningkatan transparansi, maupun implementasi program-program keberlanjutan.

Peningkatan 7 poin dari tahun sebelumnya merupakan lompatan besar dalam skala penilaian EcoVadis, dan menunjukkan bahwa banyak proses, kebijakan, dan tata kelola perusahaan kini berada dalam kategori yang jauh lebih matang.

Fondasi Keberlanjutan yang Semakin Kokoh

Metodologi EcoVadis berlandaskan standar internasional seperti UN Global Compact, ILO Conventions, dan GRI Standards, sehingga pencapaian ini menguatkan kredibilitas Siloam dalam kancah global.

Keberhasilan tahun ini merupakan buah dari akumulasi kerja bertahun-tahun. Siloam telah membangun fondasi keberlanjutan melalui penguatan kebijakan dan penetapan target ESG yang jelas, disertai penerapan berbagai standar internasional seperti ISO 14001, ISO 45001, dan ISO 27001. Komitmen tersebut juga tercermin dalam keanggotaan Siloam pada UN Global Compact dan penerapan Women’s Empowerment Principles (WEPs) yang mendorong kesetaraan dan inklusivitas dalam lingkungan kerja.

Siloam Hospitals Fokuskan Segmentasi Layanan Kesehatan



Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Siloam juga menjalankan assurance independen terhadap Sustainability Report, serta memperkuat proses pengadaan berkelanjutan agar semakin terstruktur, bertanggung jawab, dan selaras dengan standar global.

Di tengah beragam pencapaian tersebut, Caroline Riady menegaskan bahwa perjalanan ini masih panjang. Ia menekankan, peningkatan skor ESG ini mencerminkan komitmen untuk menjaga standar keberlanjutan yang tinggi dan memastikan bahwa pertumbuhan perusahaan selalu sejalan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

"EcoVadis bagi kami bukan sekadar alat penilaian, tetapi cermin untuk melihat potensi perbaikan dan arah penguatan ke depan. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, dan kami mendedikasikannya untuk para pasien serta seluruh pemangku kepentingan yang terus memberikan kepercayaan dan dukungan kepada kami. Kami akan terus bergerak maju, mengembangkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan," paparnya.

JAKARTA - PT Natura Perisa Aroma (NPA) resmi meraih Penghargaan Paramakarya 2025 untuk Kategori Perusahaan Besar pada ajang Naker Award 2025 yang diselenggarakan pada 8 Desember 2025 di Jakarta. Penghargaan ini diterima langsung oleh Managing Director PT Natura Perisa Aroma, Billy Laurence dan diserahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.

Paramakarya merupakan penghargaan nasional tertinggi di bidang produktivitas yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang mampu menunjukkan peningkatan dan konsistensi produktivitas secara berkelanjutan. Tahun 2025, penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan dengan kinerja unggul dalam inovasi, efisiensi energi, kualitas proses, dan kontribusi pada kesejahteraan tenaga kerja.

Di sela acara, Billy menyampaikan rasa syukur atas pencapaian ini. “Paramakarya 2025 bukan sekadar penghargaan, tetapi pengingat agar kami terus bergerak maju. NPA akan terus memperkuat budaya kerja yang inovatif, bertanggung jawab, serta memastikan pertumbuhan perusahaan berjalan seiring dengan kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Produk Olahan Rempah Nekaboga Dilirik Perusahaan Arab hingga Afrika



Sebagai perusahaan yang bergerak di industri pengolahan rempah, minyak atsiri, dan penyedia layanan laboratorium berstandar Internasional, NPA menempatkan inovasi, efisiensi proses, dan keberlanjutan sebagai pilar operasional. NPA terus mengembangkan sistem produksi yang higienis, presisi tinggi, serta berbasis teknologi untuk menjamin mutu produk dan konsistensi pasokan bagi pelanggan industri di dalam dan luar negeri.

Penghargaan Paramakarya menegaskan keberhasilan NPA dalam menerapkan sistem manajemen produktivitas yang terukur, adaptif, dan berorientasi perbaikan berkelanjutan . Fokus pada inovasi proses dan efisiensi energi untuk menekan limbah serta menjaga keberlanjutan produksi.

Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis, vokasi, dan penguatan budaya kerja efektif. Menjaga kepatuhan ketenagakerjaan, termasuk penerapan K3, hubungan industrial harmonis, dan fasilitas kerja yang mendukung kenyamanan karyawan.

Pada penyelenggaraan tahun ini, hanya satu kategori yang diperuntukkan bagi perusahaan, yakni penghargaan Paramakarya untuk sistem manajemen peningkatan produktivitas. Perusahaan dinilai berdasarkan tujuh elemen: kepemimpinan, perencanaan strategis, pengembangan dan manajemen SDM, fokus pada pelanggan dan perluasan pasar, data dan analisis, manajemen proses, serta hasil usaha.

Perusahaan dengan tingkat penerapan sistem manajemen produktivitas 85–100% ditetapkan sebagai kategori unggul, termasuk NPA sebagai perusahaan besar kategori unggul. Paramakarya menjadi simbol keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan produktivitas secara konsisten dan berkelanjutan.

Proses seleksi meliputi penilaian dokumen, asesmen lapangan, verifikasi, hingga evaluasi oleh tim ahli Kementerian Ketenagakerjaan. Penghargaan ini menjadi standar nasional dalam mendorong dunia usaha memperkuat daya saing serta kontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan.

Dorong Transformasi Ekspor Rempah Bernilai Tambah, Nekaboga Diakui Dunia



Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja RI, Cris Kuntad dalam sambutannya turut menyampaikan, “Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.”

Menutup tahun 2025, NPA menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. “Penghargaan ini menjadi penutup tahun yang sangat membanggakan bagi kami. Ini bukti nyata bahwa dedikasi NPA dalam industri rempah, minyak atsiri, serta laboratorium penguji produk telah diakui secara nasional dan berstandar internasional. Kami akan terus menjaga standar mutu dan produktivitas untuk membawa nama Indonesia semakin kuat di pasar global,” tambah Billy.

JAKARTA - Di tengah perubahan global yang semakin cepat, kebutuhan akan pemimpin yang mampu mengelola transisi keberlanjutan menjadi semakin penting. Menjawab tantangan itu, Neyen Consulting bersama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, melalui inisiatif inFUSE menyelenggarakan Executive Workshop bertajuk “Navigating Sustainability, Risk, and Opportunity in a Changing World” di Shangri-La Hotel, Jakarta.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Dukungan Bisnis BKI, R. Agus Doddy Dwisagita, serta menghadirkan sambutan dari Managing Partner Neyen Consulting, Miguel Rescalvo. Hadir pula Prof. Ricardo G. Barcelona, Fellow Energy Institute (London) & Asian Institute of Management, sebagai narasumber ahli, dan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto sebagai tamu undangan khusus.

BKI Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pembangunan Berkelanjutan



Workshop ini dirancang untuk eksekutif C-level dan pengambil keputusan senior yang memegang peran strategis dalam organisasi. Melalui kegiatan ini, para peserta mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana risiko global, peluang bisnis, dan tuntutan keberlanjutan mempengaruhi arah perkembangan sektor industri di Indonesia.

"Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada sektor publik melalui peningkatan tata kelola, efisiensi sumber daya, dan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan," terang Agus.

Selain sesi pemaparan, peserta mengikuti diskusi interaktif dan pembahasan studi kasus yang mencerminkan tantangan nyata dunia bisnis saat ini. Pendekatan ini membantu para pemimpin organisasi memahami konteks lapangan dan menyusun respons strategis yang relevan bagi kebutuhan industri dan masyarakat luas.

Sebagai bagian dari pengayaan pengetahuan, tersedia sesi tatap muka opsional bersama Prof. Ricardo G. Barcelona. Sesi ini memberikan pandangan akademis sekaligus praktis untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai pengelolaan keberlanjutan di tengah dinamika perubahan global.

Dorong Kepemimpinan Korporasi Berkelanjutan, BKI dan Neyen Gelar inFUSE Nusantara



Pelaksanaan workshop ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi isu-isu keberlanjutan, ketidakpastian global, dan tuntutan perubahan industri. Dengan penguatan kompetensi pemimpin perusahaan, diharapkan pengambilan keputusan strategis dapat lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik, lingkungan, serta keberlanjutan jangka panjang.

Ekosistem EV terus berkembang. Kami meningkatkan infrastruktur agar layanan ekspor kendaraan listrik makin andal dan kompetitif,

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) menargetkan peningkatan layanan ekspor kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan pengembangan inisiatif keberlanjutan, serta efisiensi energi guna mendukung pengurangan emisi sektor logistik kendaraan.

Direktur Utama IPCC Sugeng Mulyadi menyebutkan, ekspor EV melalui Terminal IKT pada Januari-Oktober 2025 berjumlah sekitar 29.000 unit, bagian dari total ekspor kendaraan nasional yang mencapai sekitar 550.000 unit per tahun, dengan impor berada di kisaran 100.000-125.000 unit.

“Ekosistem EV terus berkembang. Kami meningkatkan infrastruktur agar layanan ekspor kendaraan listrik makin andal dan kompetitif,” kata Sugeng dalam Media Expose SPMT Group di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, merek China seperti BYD, Chery, dan Wuling mendominasi ekspor EV dari Indonesia seiring relaksasi PPNBM serta efisiensi teknologi baterai yang semakin tinggi.

Hal itu menjadi peluang bagi pabrikan untuk memperbesar produksi berorientasi ekspor.

Untuk mendukung operasional ramah lingkungan, IPCC juga menerapkan langkah efisiensi energi dan pengurangan sampah plastik di area terminal, termasuk pengaturan penggunaan AC, optimalisasi pencahayaan alami, serta penataan pengelolaan limbah.

Perseroan juga telah menyediakan fasilitas pengisian daya, area inspeksi khusus EV, serta standar keamanan baterai dalam penanganan di dermaga.

Sugeng menegaskan, praktik logistik yang berkelanjutan tidak hanya menekan emisi, tetapi juga menjaga daya saing Indonesia dalam rantai pasok otomotif global.

“Industri otomotif bergerak ke elektrifikasi. Layanan logistik kendaraan harus mengikuti kebutuhan pasar ekspor yang semakin hijau,” ujar dia.

IPCC merupakan bagian dari Pelindo Multi Terminal (SPMT) yang mengoperasikan terminal kendaraan di Jakarta (IKT), Belawan, dan Makassar, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan ekspor impor kendaraan yang mencapai sekitar 80 persen dari total pendapatan perusahaan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Memvalidasi metodologi penilaian dekarbonisasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan decarbonization award bagi perusahaan di Indonesia, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Katadata Green menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD ini menghadirkan perwakilan perusahaan, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan metodologi penilaian mudah dipahami, relevan dengan praktik bisnis, dan dapat diterapkan di berbagai sektor industri. Direktur Eksekutif Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indah Budiani menegaskan, pentingnya proses penyusunan metodologi yang terbuka dan melibatkan banyak pihak.

“Pendekatan ini membantu memastikan indikator penilaian jelas, bobotnya dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan tantangan yang berbeda di tiap sektor industri. Transparansi metodologi menjadi kunci agar penilaian lebih kredibel dan memberikan dorongan nyata bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dekarbonisasi,” sebut Indah.

IBCSD dan Kadin Net Zero Hub Dorong Akselerasi Dekarbonisasi di Kawasan Industri MM2100

FGD ini merupakan bagian penting dari upaya memastikan penilaian kinerja dekarbonisasi tidak sekadar menjadi ajang penghargaan simbolik atau berpotensi menjadi praktik greenwashing. Dalam ekosistem penghargaan keberlanjutan, transparansi metodologi menjadi faktor penting agar penilaian dapat dipercaya dan mendorong aksi yang nyata. Melalui proses validasi terbuka ini, IBCSD dan Katadata Green ingin memastikan metodologi yang digunakan jelas, akuntabel, dan relevan bagi dunia usaha.



Dalam paparannya, Co-founder dan CCO Katadata, Heri Susanto memaparkan, bahwa metode yang sedang disusun mengacu pada beberapa standar global serta panduan OJK, guna memastikan indikator relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Heri menyebutkan bahwa dekarbonisasi merupakan keputusan strategis yang mendukung keberlanjutan bisnis. “Perusahaan yang tidak bertransformasi akan tersisih dari rantai pasok global yang makin hijau,” sebut Heri dalam paparannya.

“Karena itu, indikator yang jelas dan transparan sangat penting agar dapat membantu perusahaan menilai kinerja pengurangan emisinya,” lanjutnya.

Sandiaga Uno: Asia Bisa Ubah Risiko Iklim Jadi Peluang Ekonomi

Dalam diskusi, peserta memberikan masukan terkait indikator pengukuran emisi, kesiapan data, sensitivitas informasi, serta kebutuhan terhadap standar perbandingan yang lebih praktis. Seluruh masukan ini akan digunakan untuk menyempurnakan metodologi sebelum diaplikasikan dalam suatu bentuk penghargaan yang diharapkan bisa menjadi insentif positif bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dekarbonisasi, memperluas praktik transparansi, dan memperkuat kepemimpinan sektor bisnis menuju Net Zero Emission 2060 .

Menghadirkan metodologi penilaian yang tidak hanya menjadi dasar penghargaan, tetapi juga alat yang dinilai konsisten dan terukur dalam membantu perusahaan memperkuat aksi dekarbonisasi serta menjadi benchmark bagi para pelaku usaha di berbagai sektor.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Gas (Pertagas) bagian dari Subholding Gas Pertamina meraih Gold Rank pada ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025, sebuah program penilaian kredibel tingkat Asia yang menilai kualitas laporan keberlanjutan perusahaan lintas sektor dan negara.

"Penghargaan ini menunjukkan pengakuan internasional, khususnya di kawasan Asia terhadap upaya Pertagas dalam menjalankan bisnis berkelanjutan," kata Corporate Secretary Pertagas Sulthani Adil Mangatur dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Pertagas menyambut positif penghargaan ASRRAT 2025 dari National Center for Corporate Reporting (NCCR), yang bekerjasama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners (ICSP) sebagai upaya mendorong transparansi, akuntabilitas dan harmonisasi standar pelaporan keberlanjutan.

Penganugerahan ASRRAT 2025 yang digelar di Bali sebagai penyelenggaraan tahun ke-21 dengan proses penilaian laporan keberlanjutan Tahun Buku 2024 yang berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2025.

"Penghargaan Gold diberikan kepada Pertamina Gas melalui Sustainability Report Tahun Buku 2024 bertema 'Enhancing Reliability, Accelerating Sustainability'," ujar dia.

Menurut Sulthani, penghargaan itu menegaskan posisi Pertamina Gas sebagai salah satu perusahaan dengan kualitas pelaporan keberlanjutan terbaik di kawasan Asia.

Tim penilai ASRRAT 2025 merupakan juri independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi dengan pengalaman luas di bidang Sustainability Reporting & Assurance.

Pertagas, lanjut Sulthani, berkomitmen terus memperkuat laporan keberlanjutan yang informatif, selaras standar global.

"Sebagai perusahaan infrastruktur energi terintegrasi kelas dunia, Pertagas mendukung agenda transisi energi dan keberlanjutan jangka panjang sebagai komitmen global," kata Sulthani.

Dengan dukungan pemangku kepentingan terkait, katanya menambahkan, Pertagas akan terus mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 serta memperkuat ketahanan energi nasional sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi bangsa.

Executive Director NCCR Dr (Hon) Ali Darwin mengatakan penghargaan diberikan karena Pertagas dinilai unggul dalam aspek transparansi, ketepatan pengungkapan ESG, keselarasan terhadap GRI Standards 2021, pemenuhan unsur materialitas, serta kualitas narasi dan data disclosure yang memperlihatkan komitmen jangka panjang pada keberlanjutan sustainability reporting & assurance.

“Kualitas disclosure menjadi fondasi kepercayaan publik & peluang pembiayaan berkelanjutan bagi perusahaan yang bersangkutan,” kata Ali.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025