Bisnis.com, JAKARTA — Klausul jaminan perlindungan hukum bagi pembeli instrumen surat utang khusus dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menuai kritik.

Berdasarkan dokumen UU P2SK, negara secara eksplisit memberikan jaminan dan perlindungan mutlak bagi pihak yang melakukan pembelian instrumen surat utang khusus dari berbagai bentuk tuntutan hukum.

Rigiditas pasal itu memastikan pembeli terbebas dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk hukum perpajakan, hingga gugatan secara perdata.

Pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai regulasi perlindungan hukum tersebut sangat mengkhawatirkan karena memberikan berbagai fasilitas yang mengorbankan penegakan hukum nasional.

Adanya proteksi mutlak dinilai memunculkan kesan adanya indikasi tata kelola yang kurang sehat sejak awal perencanaan penerbitan instrumen.

“Seperti ada kekhawatiran mendalam pada surat utang khusus itu sehingga diperlukan fasilitas yang mengorbankan penegakan hukum,” ujar Herry saat dihubungi Bisnis, Senin (22/6/2026).

Herry membeberkan klausul proteksi ini berisiko memicu moral hazard, salah satunya membuka celah bagi para pelaku kejahatan keuangan untuk menjadikan surat utang khusus tersebut sebagai instrumen pencucian uang.

Pasalnya, seluruh transaksi pembelian surat berharga itu secara hukum tidak dapat dijadikan sebagai basis alat bukti yang sah di dalam proses pengadilan.

Selain isu pencucian uang, dia menyebutkan bahwa instrumen utang khusus tersebut juga dinilai berisiko dimanfaatkan wajib pajak nakal sebagai sarana penghindaran kewajiban perpajakan secara terstruktur.

Melalui sistem pelaporan pajak yang bersifat self-assessment, wajib pajak dapat dengan mudah menempatkan dana bermasalah mereka ke dalam instrumen utang khusus yang datanya bersifat tertutup demi menghindari beban pajak.

“Apalagi, datanya tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti dalam proses peradilan,” ucap Herry.

Dari sisi tata kelola, biaya pengorbanan yang diberikan otoritas demi menarik pembiayaan bagi Danantara Indonesia disebut terlampau besar dan justru mengorbankan kepentingan negara yang lebih luas.

Jika kebijakan pembebasan pidana ini tetap dipaksakan tanpa adanya penjelasan yang rasional kepada publik, hal tersebut dipastikan memicu persepsi negatif bahwa pemerintah sengaja menghimpun dana yang bermasalah.

Dampak dari runtuhnya reputasi tata kelola ini pada akhirnya tidak hanya akan merugikan kredibilitas kelembagaan Danantara selaku pengelola aset strategis, melainkan juga merusak kredibilitas pemerintah di mata investor global.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan pemerintah federal Amerika Serikat pengumpul pajak, Internal Revenue Service (IRS) menjalin kemitraan dengan Palantir Technologies untuk memperkuat divisi investigasi kriminalnya.

Palantir digunakan untuk melacak dan menyelidiki berbagai tindak kejahatan keuangan yang terjadi di seluruh wilayah Negeri Paman Sam tersebut.

Berdasarkan laporan The Intercept, IRS telah membayar Palantir sebesar US$130 juta atau sekitar Rp2,24 triliun sejak 2018. Dana tersebut digunakan untuk pemanfaatan perangkat lunak analisis data canggih guna memeriksa catatan keuangan dalam skala masif untuk kepentingan investigasi.

Data yang dihimpun oleh lembaga pengawas nirlaba American Oversight menunjukkan keterlibatan Palantir telah berlangsung selama hampir satu dekade terakhir. Namun, rincian mengenai cakupan luas penggunaan alat tersebut baru terungkap melalui catatan kontrak publik terbaru.

Lembaga pajak tersebut menggunakan platform Lead and Case Analytics (LCA) milik Palantir untuk mengagregasi data dari berbagai lembaga federal. Perangkat lunak ini diklaim mampu menemukan koneksi dari jutaan catatan dengan ribuan tautan di berbagai basis data yang berbeda.

“Agen khusus dan analis investigasi memanfaatkan platform ini untuk menemukan, menganalisis, dan memvisualisasikan koneksi antara set data yang berbeda guna menghasilkan petunjuk,” tulis penilaian dampak privasi agensi tahun 2024 dilansir dari The Intercept, Senin (27/4/2026).

Platform LCA mengintegrasikan aplikasi Gotham dan Foundry untuk memfasilitasi analisis data berskala besar. Sistem ini dirancang untuk mengungkap skema penipuan pajak, pencucian uang, hingga aktivitas penyitaan aset dengan mengidentifikasi anomali yang sulit ditemukan secara manual.

Selain investigasi kriminal, perangkat lunak ini juga menjadi instrumen utama dalam upaya modernisasi proses audit di lingkungan IRS. Teknologi tersebut memungkinkan otomatisasi pemeriksaan terhadap kumpulan data sensitif warga negara yang sebelumnya sulit terintegrasi secara cepat.

Laporan tersebut juga mengungkapkan Palantir turut membantu inisiatif efisiensi pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE). Proyek ini diluncurkan melalui perintah eksekutif Presiden Trump untuk mempermudah akses birokrasi terhadap catatan IRS.

Meskipun efisien secara operasional, keterlibatan vendor teknologi militer dalam mengelola data sipil memicu reaksi hukum. American Oversight baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump terkait transparansi penggunaan alat Palantir di sejumlah lembaga federal.

Dokumen kontrak yang diperoleh menunjukkan volume data yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak tersebut mencakup puluhan set data berbeda mengenai warga Amerika. Perangkat ini memiliki keunggulan khusus dalam memetakan hubungan antarmanusia serta pola komunikasi secara mendalam.

Keterlibatan mendalam antara pihak swasta dan otoritas pajak ini menyoroti peran teknologi dalam memantau proses keuangan nasional. Hal ini memicu diskusi publik mengenai pentingnya kerangka kerja penggunaan data yang akuntabel di dalam entitas pemerintahan.

Hingga saat ini, pihak Palantir belum memberikan keterangan resmi tambahan mengenai rincian operasional kontrak tersebut. Laporan dari TechCrunch juga menyebutkan upaya permintaan informasi lebih lanjut kepada perusahaan belum mendapatkan respons.

Secara bisnis, kontrak bernilai jutaan dolar ini mempertegas posisi Palantir sebagai mitra teknologi utama bagi lembaga penegak hukum di Amerika Serikat. Pemanfaatan big data menjadi standar baru dalam strategi negara untuk memitigasi risiko kerugian finansial akibat tindak kejahatan.

Isu mengenai transparansi dan perlindungan data pribadi diprediksi akan terus menjadi perhatian utama badan pengawas. Integrasi teknologi AI dalam birokrasi diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas investigasi dan hak privasi warga negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan frekuensi penerimaan laporan terkait dugaan kejahatan keuangan sepanjang 2025 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai bagian dari upaya antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Indonesia, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa lembaganya menerima sekitar 43 juta laporan dari pihak pelapor sepanjang 2025.

Jumlah tersebut meningkat 22,5 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebanyak 35,6 juta laporan.

“Pada saat ini, PPATK menerima sekitar 21.861 laporan per jam pada hari kerja. Angka ini meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai 17.825 laporan per jam,” ujar Ivan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Selain itu, Ivan menyebut PPATK telah menyampaikan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, serta 529 informasi kepada penyidik dan kementerian terkait. Total perputaran dana yang dianalisis mencapai Rp 2.085 triliun, meningkat 42 persen dibandingkan 2024 yang sebesar Rp 1.459,6 triliun.

Menurut Ivan, informasi yang disampaikan PPATK tidak hanya berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.

Ia menambahkan PPATK juga aktif memberikan rekomendasi dalam berbagai isu strategis, termasuk percepatan tindak lanjut hasil analisis terkait praktik judi daring.

“Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih. Tahun 2025 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi daring,” kata Ivan.

Ke depan, Ivan memastikan PPATK akan terus berfokus mendukung rencana kerja pemerintah yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM).

“PPATK berkomitmen mengelola APBN secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan,” ujar Ivan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Anti-Scam Center (IASC) mengembalikan dana sebesar Rp 161 miliar milik 1.070 masyarakat korban penipuan digital (scam) yang sempat diblokir dari 14 bank yang digunakan pelaku kejahatan. Data tersebut merupakan catatan sejak IASC mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, dan semakin unthinkable modus-modusnya,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam keterangannya, dikutip Kamis (22/1/2026).

Mahendra mengatakan upaya pengembalian dana korban scam merupakan bukti komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga (K/L) serta industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan sehingga mampu berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional.

“Sinergi dan kolaborasi antarseluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi segala modus scam yang dilakukan pelaku. Selain itu, ruang lingkup kejahatan dan berbagai aspek lain yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan harus senantiasa diantisipasi bersama,” ujarnya.

Kejahatan keuangan digital belakangan semakin masif dan melampaui lintas batas negara. Karena itu, Mahendra menilai penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama.

Berbagai modus scam dilakukan pelaku, seperti penipuan transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, penipuan kerja, serta penipuan melalui media sosial. Selain itu, modus love scam juga menjadi salah satu pola yang sering dilakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Beragam tantangan dihadapi dalam penanganan scam, antara lain lonjakan jumlah pengaduan, keterlambatan pelaporan, perlunya peningkatan kecepatan pemblokiran, pelarian dana yang kompleks, serta optimalisasi pengembalian dana.

Sejak berdiri pada 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 pengaduan penipuan dari konsumen dan masyarakat dengan total nilai kerugian mencapai Rp 9,1 triliun. Adapun total dana yang berhasil diblokir oleh IASC mencapai Rp 436,88 miliar.

Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kepada IASC jika menjadi korban kejahatan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar pula peluang pengembalian dana yang dapat dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menegaskan kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan merupakan kejahatan serius dengan tingkat kompleksitas tinggi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial.

“Ini bukan kejahatan biasa, ini white collar crime. Tipikal white collar crime itu modusnya canggih, teknisnya juga canggih,” tuturnya.

Misbakhun menilai keberadaan dan langkah-langkah yang dilakukan OJK melalui IASC telah memberikan dampak nyata sekaligus menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan penipuan digital.

“Dan saya yakin ini memberikan angin segar kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia Anti-Scam Center, Satgas PASTI ini, memberikan harapan,” kata Misbakhun.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mengembalikan dana masyarakat korban penipuan digital (scam) sebesar Rp161 miliar. Dana tersebut berasal dari 1.070 korban dan berhasil diblokir dari 14 bank sejak IASC mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026.

Pengembalian dana korban scam ini diserahkan secara simbolis dalam acara yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku koordinator Satgas PASTI dan IASC di Jakarta, Rabu (21/1).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, pengembalian dana tersebut menjadi bukti nyata kerja sama OJK dengan kementerian/lembaga serta industri perbankan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan digital.

“Pengembalian dana korban scam ini juga menjadi simbol nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan keuangan saat ini yang semakin kompleks, semakin inovatif, semakin unthinkable modus-modusnya,” ujar Friderica dalam acara Pengembalian Rp161 Miliar Dana Masyarakat Korban Scam bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, kejahatan keuangan digital saat ini semakin masif dan bersifat lintas negara, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain penipuan transaksi belanja, penyamaran identitas atau fake call, penipuan investasi, penipuan lowongan kerja, hingga penipuan melalui media sosial. Selain itu, modus love scam juga masih marak terjadi, termasuk di Indonesia.

Dalam penanganan kasus scam, Friderica mengakui terdapat sejumlah tantangan, seperti lonjakan jumlah pengaduan, keterlambatan pelaporan dari korban, kebutuhan percepatan pemblokiran rekening, hingga kompleksitas aliran dana pelaku kejahatan.

Sementara itu, Mahendra Siregar menegaskan bahwa keberhasilan pengembalian dana korban scam mencerminkan komitmen kuat OJK bersama kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.

“Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi berbagai modus scam. Ruang lingkup kejahatan dan cara-cara yang digunakan pelaku harus terus kita antisipasi bersama,” kata Mahendra.

OJK juga mengapresiasi keberanian para korban yang bersedia melaporkan dan berbagi pengalaman. Menurut Mahendra, hal tersebut menjadi pembelajaran penting sekaligus penguat komitmen bersama dalam memerangi kejahatan keuangan digital.

Ketua Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun menilai penipuan di sektor jasa keuangan sebagai kejahatan serius dengan tingkat kompleksitas tinggi. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas lembaga.

“Ini bukan kejahatan biasa. Ini white collar crime. Tipikal kejahatan kerah putih itu modusnya canggih dan teknisnya juga canggih,” tegas Misbakhun.

Dia menambahkan bahwa keberadaan IASC dan langkah-langkah yang dilakukan OJK telah memberikan dampak nyata sekaligus harapan baru bagi masyarakat di tengah maraknya penipuan digital.

Sejak berdiri pada 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 pengaduan terkait penipuan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp9,1 triliun. Dari jumlah tersebut, total dana yang berhasil diblokir mencapai Rp436,88 miliar.

OJK mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ke IASC apabila menjadi korban penipuan di sektor jasa keuangan. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang dana korban dapat diselamatkan dan dikembalikan. Pelaporan dapat dilakukan melalui situs resmi IASC di iasc.ojk.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), khususnya generatif AI, pada 2026 membawa tantangan serius terhadap meningkatnya kejahatan siber. Ancaman tersebut terutama berkaitan dengan maraknya penipuan daring dan kejahatan keuangan yang memanfaatkan teknologi AI.

Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar mengingatkan teknologi seperti deepfake berpotensi dimanfaatkan secara masif oleh pelaku kejahatan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

Wahyudi menjelaskan generatif AI memungkinkan penciptaan konten yang sangat menyerupai peristiwa asli, sehingga menyulitkan publik untuk membedakan antara konten autentik dan hasil rekayasa teknologi.

“Itu kan memberikan satu ancaman yang cukup serius dalam konteks hari ini misalnya online scamming gitu ya. Dan terutama di sektor-sektor keuangan ya. Ataupun bahkan critical information infrastructure lainnya,” kata Wahyudi kepqda Bisnis pada Kamis (8/1/2026).

Di Indonesia, Wahyudi menilai aparat penegak hukum perlu dibekali instrumen dan kapasitas yang memadai untuk mendeteksi kejahatan berbasis deepfake, seiring bergesernya modus kejahatan dari sekadar disinformasi menjadi penipuan berbasis teknologi canggih.

Dia menambahkan selama ini upaya penanganan lebih banyak difokuskan pada disinformasi melalui mekanisme cek fakta. Namun, tantangan ke depan menuntut kemampuan teknis yang lebih kompleks, termasuk deteksi deepfake dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Wahyudi mencatat telah ada sejumlah inisiatif lintas lembaga untuk mempercepat penanganan kejahatan keuangan digital, termasuk kerja sama antara kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk penipuan.

Namun demikian, dia menilai tantangan akan semakin besar seiring meningkatnya pemanfaatan AI di berbagai sektor, sementara tingkat literasi digital masyarakat masih relatif rendah.

“Karena seringkali publik tidak memahami satu konten apakah dia adalah konten yang original ataukah dia memang konten yang di-create oleh AI gitu ya,” ujar Wahyudi.

Rendahnya literasi tersebut membuat masyarakat rentan memberikan akses data pribadi ketika dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan institusi tertentu.

Selain aspek teknis dan literasi, Wahyudi juga menyoroti tantangan dari sisi regulasi dan penegakan hukum. Hingga saat ini, peraturan pelaksana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta otoritas perlindungan data pribadi belum terbentuk.

Padahal, menurut Wahyudi, UU PDP telah memuat ketentuan terkait pemrosesan data otomatis dan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi.

Wahyudi menegaskan penguatan kapasitas deteksi teknologi, percepatan penanganan kasus, peningkatan literasi masyarakat, serta pengembangan instrumen hukum perlu dilakukan secara bersamaan untuk merespons ancaman kejahatan siber berbasis AI.

Selain itu, Wahyudi juga menekankan pentingnya pengembangan dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab, mengingat Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait AI selain surat edaran pada 2023.

Menurutnya, regulasi tersebut sebaiknya bersifat mengikat secara hukum namun tetap memberi ruang inovasi, agar potensi AI dapat dioptimalkan sekaligus memitigasi risiko yang menyertainya.

“Jadi industri ataupun sektor-sektor tertentu termasuk pemerintahan lembaga itu masih tetap bisa berinovasi gitu ya di satu sisi tetapi di sisi yang lain mereka juga punya batas-batas punya bantuan gitu ya yang jelas,” ujarnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Tren laporan atas kasus penipuan digital di sektor keuangan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel, Arifin Susanto mengatakan hingga saat ini investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai modus penipuan digital masih menjadi ancaman nyata di wilayah tersebut.

“Sehingga menuntut respons yang cepat, terkoordinasi dan adaptif antar instansi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (11/12/2025).

Berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC), Sumsel menduduki peringkat ke delapan nasional dengan jumlah laporan mencapai 8.135.

Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Strategis Terintegrasi OJK Sumsel, Tito Adji Siswantoro mengatakan jumlah ini merupakan hasil laporan dari periode November 2024 hingga November 2025.

“Nilai kerugian yang tercatat telah mencapai Rp107,72 miliar,” katanya.

Adapun sebaran laporan tertinggi di Sumsel berasal dari Kota Palembang yang mencapai 3.774 laporan, diikuti oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) 562 laporan, dan Banyuasin yang sebanyak 534 laporan.

Oleh karena itu, penguatan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dinilai sangat penting untuk menghadapi ekskalasi kejahatan keuangan di Sumsel yang kian kompleks.

“RefreshmentSatgas PASTI mulai dari dasar pembentukan, keanggotaan, hingga kewenangan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel, AKBP Dwi Utomo mengatakan bahwa kejahatan siber yang menunjukkan tren meningkat seiring dengan pesatnya digitalisasi pada layanan keuangan.

“Sehingga, butuh adanya penguatan kapasitas digital forensik dan pertukaran data lintas lembaga,” jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Masyarakat sebaiknya perlu waspada terhadap segala bentuk kejahatan keuangan yang bisa saja terjadi di tengah maraknya perkembangan teknologi yang merambah hingga sektor jasa keuangan.

Kerap kali, Kartu Tanda Penduduk atau KTP dipakai oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melibatkan si pemiliknya ke dalam lilitan utang pinjaman online atau pinjol. Sebab, pinjol bisa diproses hanya dengan menggunakan KTP secara daring atau online, tanpa harus melakukan verifikasi wajah atau swafoto (selfie) sambil menggenggam KTP.

Untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan untuk pinjol atau tidak, dapat dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengecekan ini dapat dilakukan secara online maupun offline.

Berikut ini cara detail pengecekannya:

Untuk pengecekan KTP melalui SLIK OJK secara online cukup mudah, Anda hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP.

Cara online

1. Akses situs https://idebku.ojk.go.id atau mengunduh aplikasi iDebku OJK

2. Di halaman utama, pilih opsi 'Pendaftaran'

3. Isi formulir dengan informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode captcha

4. Pastikan semua informasi yang Anda masukkan benar

5. Klik 'Selanjutnya' setelah yakin informasi sudah sesuai

6. Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri

7. Klik 'Ajukan Permohonan'

8. Setelah pendaftaran selesai, Anda akan menerima nomor pendaftaran

9. Untuk mengecek status permohonan, gunakan menu 'Status Layanan' dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah Anda dapatkan

10. OJK akan memproses permohonan iDeb dalam waktu satu hari kerja melalui email yang Anda daftarkan.

Cara offline

1. Pemohon datang langsung ke kantor OJK.

2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai jenis permohonan:

• Untuk perseorangan: fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA), dan surat kuasa jika diperlukan.

• Untuk yang telah meninggal: fotokopi KTP/Paspor, dokumen asli surat keterangan kematian, dan dokumen yang membuktikan hubungan kekeluargaan/ahli waris.

• Untuk badan usaha: fotokopi identitas badan usaha (NPWP, akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir), identitas pengurus, dan surat kuasa jika diperlukan.

3. OJK akan melakukan pengecekan sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang diserahkan.

4. Hasil dari permohonan akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya.