Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong peningkatan kematangan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai langkah strategis untuk menekan angka kecelakaan kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, serta berdaya saing.

“Pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri, tetapi juga memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan dan dapat bekerja secara aman, sehat, dan bermartabat. Karena itu, K3 harus menjadi fondasi utama keberlanjutan industri nasional,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, meski tren kecelakaan kerja menunjukkan penurunan, risikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri.

Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 462.241 kasus, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 319.382 kasus.

Afriansyah menegaskan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak cukup hanya melalui pemenuhan aspek administratif dan kepatuhan terhadap regulasi K3.

Ia menilai, dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja, dan praktik kepemimpinan sehari-hari.

“Budaya keselamatan yang matang akan mendorong perilaku kerja yang lebih aman, pengendalian risiko yang lebih efektif, serta kemampuan organisasi dalam mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Karena itu, peningkatan kematangan budaya keselamatan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afriansyah menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa organisasi dengan tingkat kematangan budaya keselamatan yang lebih tinggi cenderung memiliki angka insiden yang lebih rendah dan kinerja keselamatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, penilaian budaya K3 menjadi instrumen penting untuk mengetahui kondisi aktual organisasi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Selain itu, Afriansyah mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil penilaian tersebut melalui penyusunan rencana aksi yang jelas, penguatan kepemimpinan keselamatan, peningkatan komunikasi risiko, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.

“Keberhasilan peningkatan kematangan budaya keselamatan membutuhkan komitmen seluruh pihak. Perusahaan, pimpinan unit kerja, pekerja, serikat pekerja, hingga pengelola kawasan industri harus bergerak bersama membangun budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan,” kata Wamenaker.

“Melalui penguatan budaya keselamatan kerja, kita tidak hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing industri Indonesia,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat keselamatan angkutan darat selama libur sekolah 2026 dengan mengintensifkan inspeksi keselamatan (rampcheck) bus di terminal, pool, jalan tol dan jalur strategis.

"Kami mengintensifkan pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (rampcheck) terhadap bus yang beroperasi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

Ia mengatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE DRJD 11 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Masa Libur Sekolah Tahun 2026.

"Surat edaran ini dalam rangka mendukung keselamatan perjalanan masyarakat selama masa libur sekolah tahun 2026," ujar dia.

Aan mengatakan surat edaran yang ditandatanganinya itu memuat pedoman pelaksanaan rampcheck pada masa libur sekolah 2026 untuk memastikan angkutan umum yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

“Inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau rampcheck akan dilaksanakan di terminal penumpang dan pool bus mulai 22 Juni hingga 12 Juli 2026,” kata Aan menjelaskan.

Ia menjelaskan rampcheck penting dilakukan untuk meningkatkan keselamatan transportasi jalan sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa libur sekolah.

Dalam pelaksanaannya petugas akan memeriksa berbagai aspek keselamatan kendaraan, antara lain kondisi teknis kendaraan, kelengkapan persyaratan administratif.

Hingga dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5637 /AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Pemeriksaan dilakukan terhadap mobil bus oleh dishub provinsi atau kabupaten/kota dan Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai kewenangannya masing-masing. Hasilnya wajib dilaporkan ke Ditjen Perhubungan Darat paling lambat tanggal 13 Juli 2026,” ujar dia.

Aan mengatakan rampcheck juga akan dilaksanakan di sejumlah titik strategis di antaranya jalan tol dan jalan nasional non jalan tol, termasuk rest area, pintu keluar jalan tol, serta jalur alternatif pada tanggal 3-12 Juli 2026 dengan tetap memperhatikan kelancaran arus lalu lintas.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk mendukung efektivitas inspeksi, pelaksanaan rampcheck di luar terminal dan pool bus pun melibatkan instansi lain seperti kepolisian, Jasa Raharja, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Ia menegaskan bus yang menjalani proses inspeksi dan ditemukenali melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Sanksi dapat berupa tilang untuk pelanggaran administratif dan bus dilarang beroperasi sampai terpenuhinya persyaratan teknis utama ataupun penunjang.

Ia menegaskan apabila ditemukan bus yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, maka bus tersebut tidak diperbolehkan beroperasi. Kemudian perusahaan bus tersebut harus menyediakan bus pengganti yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis utama laik jalan.

Aan mengimbau seluruh operator angkutan umum untuk melakukan pemeriksaan kendaraan secara berkala, serta memenuhi semua aspek persyaratan administrasi dan laik jalan sehingga setiap armada yang dioperasikan dapat dipastikan dalam kondisi baik.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih angkutan umum yang akan digunakan selama masa libur sekolah.

Ia menambahkan keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi jalan, terutama pada saat mobilitas masyarakat meningkat seperti masa libur sekolah.

"Jadi operator harus benar-benar memastikan armadanya dalam kondisi laik jalan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai penutupan perlintasan sebidang menjadi langkah ideal meningkatkan keselamatan transportasi, mendukung kelancaran perjalanan kereta api, serta mendorong terciptanya sistem transportasi yang lebih tertib dan aman.

"Menutup seluruh perlintasan sebidang secara serentak di Jakarta khususnya dan Bodetabek pada umumnya memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan KA (kereta api)," kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menilai langkah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tengah mempercepat penutupan sejumlah perlintasan sebidang melakukan upaya strategis untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari penataan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Namun, Djoko yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, menekankan implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial yang perlu diantisipasi agar tujuan peningkatan keselamatan dapat berjalan seiring dengan kelancaran aktivitas masyarakat.

Tantangan pertama berkaitan dengan pengalihan arus lalu lintas ke ruas jalan lain karena penutupan perlintasan dapat mengubah pola pergerakan kendaraan yang selama ini memanfaatkan akses tersebut.

Apabila penutupan dilakukan tanpa dukungan pembangunan jalan tidak sebidang (flyover/underpass) yang memadai, potensi peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah koridor utama perlu menjadi perhatian dalam perencanaan transportasi.

Tantangan berikutnya adalah menjaga konektivitas antarwilayah, mengingat sejumlah perlintasan selama ini berfungsi sebagai penghubung penting bagi permukiman, pusat kegiatan ekonomi, dan layanan masyarakat.

Karena itu, penyediaan akses pengganti yang memadai menjadi faktor penting agar mobilitas warga tetap lancar serta aktivitas usaha kecil dan perdagangan lokal dapat terus berjalan optimal.

Djoko juga menyoroti keterbatasan ruang di kawasan perkotaan padat, terutama di Jakarta dan sekitarnya, yang menjadi tantangan dalam pembangunan flyover maupun underpass pengganti perlintasan sebidang.

Selain aspek teknis, kebutuhan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur tidak sebidang memerlukan perencanaan bertahap dan penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi serta manfaat keselamatan.

Ia menambahkan akses kendaraan darurat, distribusi logistik, dan penerimaan masyarakat perlu menjadi bagian dari perencanaan agar kebijakan penutupan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurut Djoko, keselamatan transportasi harus menjadi prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga penutupan perlintasan tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga memperkuat konektivitas masyarakat.

"Keselamatan memang tidak bisa ditawar, namun implementasinya di lapangan menuntut kearifan dalam melihat dampaknya bagi masyarakat luas. Menutup perlintasan bukan sekadar memasang pagar, melainkan menata ulang konektivitas tanpa mematikan ruang hidup warga," katanya.

Di sisi lain Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan sebanyak 119 perlintasan sebidang prioritas telah ditutup, sementara 490 perlintasan liar terus ditangani guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini," kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat (12/6).

Dia menyampaikan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus utama KAI.

Selain itu, KAI juga mempercepat penanganan 490 perlintasan liar serta memulai penguatan fasilitas keselamatan pada 1.148 lokasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah operasi.

Bobby juga mengaku pihaknya telah melaporkan upaya peningkatan keselamatan di jalur kereta api kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran selama libur sekolah 2026 melalui uji petik kelaiklautan kapal penumpang salah satunya di Pelabuhan Merak, Banten, guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi laut.

"Upaya ini kami lakukan melalui kegiatan uji petik kelaiklautan kapal penumpang di Pelabuhan Merak, Banten," kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Samsuddin dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan uji petik dilaksanakan untuk memastikan kapal-kapal penumpang yang akan melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laiklaut serta memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai prinsip zero compromise for safety.

Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Marine Inspector dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan, tim melakukan inspeksi terhadap lima kapal Ro-Ro yang melayani lintas Merak–Bakauheni, yaitu KMP Shanaya, KMP Wira Berlian, KMP Caitlyn 7, KMP Royce I, dan KMP Legundi.

Adapun aspek yang diperiksa meliputi validitas dokumen kapal dan awak kapal, kesiapan peralatan keselamatan, kelengkapan perangkat radio komunikasi dan navigasi, kondisi konstruksi dan mesin kapal, hingga implementasi sistem manajemen keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, tim menemukan sejumlah temuan yang bersifat minor pada beberapa kapal," jelasnya.

Terhadap temuan tersebut, operator kapal diwajibkan melakukan perbaikan dan pemenuhan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Libur Sekolah Tahun 2026.

Samsuddin, menyampaikan kegiatan uji petik merupakan langkah preventif yang secara rutin dilakukan guna memastikan seluruh armada penumpang yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan pelayaran khususnya pada periode angkutan libur sekolah tahun 2026.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kapal-kapal yang melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laik laut dan siap beroperasi secara aman,” beber Samsuddin.

Menurutnya, periode libur sekolah identik dengan meningkatnya pergerakan masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut.

Oleh sebab itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjaga standar keselamatan pelayaran dan memberikan layanan transportasi laut yang aman, selamat, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

“Keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan kesiapan seluruh unsur operasional, masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel akan menjalani sidang vonis di kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Sebelumnya, Noel dituntut 5 tahun penjara.

"Sidang pembacaan putusan akan kita buka kembali pada Kamis, 4 Juni 2026," ujar Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana dalam sidang yang dikutip, Kamis (4/6/2026).

Dia mengingatkan Noel agar tetap menjaga kesehatan demi lancarnya sidang putusan. "Permohonan izin saudara untuk berobat sedang dalam proses administrasi oleh Kepaniteraan Tipikor," katanya.

Dalam perkara ini, Noel dituntut 5 tahun penjara. Noel diyakini terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 juncto Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama lima tahun," ujar jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/5/2026).

Selain pidana badan, Noel juga dituntut membayar denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada Noel sebesar Rp4,435 miliar subsider dua tahun kurungan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaikan kendaraan pada bus antarkota antarprovinsi (AKAP) guna memastikan operasional armada, meningkatkan keselamatan perjalanan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat menjelang libur Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

“Kami selalu berusaha menjamin keselamatan masyarakat, salah satunya peningkatan pengawasan angkutan umum atau ramp check di terminal dan pool bus hingga sosialisasi keselamatan berkendara," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Aan menyampaikan pemeriksaan dilakukan secara rutin di 115 Terminal Tipe A (TTA) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Hingga periode 1 Januari–15 Mei 2026, Kemenhub telah melakukan lebih dari 1,4 juta pemeriksaan terhadap bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang berangkat dari Terminal Tipe A sebagai bagian dari upaya menjaga standar keselamatan transportasi darat.

Melalui ramp check, petugas memeriksa kondisi teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, serta kesiapan pengemudi sebelum armada diizinkan beroperasi.

Menjelang libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, lanjut Aan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub mengimbau operator angkutan umum dan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas selama melakukan perjalanan.

Pada masa libur panjang Idul Adha tahun ini, Kemenhub memperkirakan peningkatan mobilitas masyarakat di ruas jalan dan simpul transportasi dengan puncak arus pergi pada Selass (26/5) dan puncak arus balik pada Senin (1/6).

Kemenhub terus melakukan berbagai upaya untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas terutama selama libur panjang melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, menyiapkan personel di titik vital, peningkatan pengawasan hingga edukasi kepada masyarakat.

"Bagi pengguna transportasi umum untuk memilih angkutan yang memenuhi aspek keselamatan," tuturnya.

Menurut Aan, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi Mitra Darat untuk memeriksa informasi dan kelaikan angkutan umum dan juga mengetahui bus telah lulus ramp check melalui stiker yang terpasang pada kaca depan kendaraan, sebagai tanda kendaraan telah memenuhi aspek kelaikan jalan.

Aan menyarankan pengendara untuk beristirahat secara berkala setiap dua hingga empat jam sekali guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan berkendara. Pengguna jalan juga diminta untuk selalu tertib dan mematuhi aturan berlalu lintas.

"Pengguna kendaraan pribadi harus selalu disiplin seperti patuhi aturan yang berlaku, menggunakan seatbelt, pakai helm berstandar nasional, hingga mematuhi batas kecepatan dan sesuaikan kecepatan dengan kondisi cuaca serta jalan,” ucap Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktur Utama Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardhana divonis 1 tahun 4 bulan penjara dalam kasus kebakaran yang menewaskan 22 karyawan. Majelis hakim berharap hukuman tersebut menjadi pembelajaran bagi Michael untuk menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara sungguh-sungguh.

"Mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, Majelis berharap pidana yang dijatuhkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk menjalankan usahanya ke depan serta menegakkan standar K3 secara sungguh-sungguh," ujar Hakim Anggota Sunoto saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026).

Majelis juga menilai Michael masih dibutuhkan untuk memimpin perusahaan setelah menjalani pidananya. Hakim mempertimbangkan fakta bahwa perusahaan masih mempekerjakan ratusan karyawan dan terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.

"Kehadiran terdakwa untuk memimpin perusahaan yang masih mempekerjakan ratusan karyawan tetap dibutuhkan setelah dia menjalani pidana," kata Sunoto.

Hakim menyebut tidak terdapat catatan kelalaian sistemis selama lima tahun operasional perusahaan sebelum peristiwa kebakaran terjadi.

Meski demikian, majelis menegaskan kelalaian penerapan K3 yang menyebabkan kematian massal tetap harus dihukum demi memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan efek penangkalan bagi pelaku usaha lainnya.

"Terakhir, dari aspek nilai hukum dan keadilan masyarakat, masyarakat membutuhkan sinyal yang tegas bahwa pengabaian K3 yang mengakibatkan korban jiwa secara massal tidak dapat dibiarkan tanpa hukuman yang setimpal. Hal ini penting guna melindungi jutaan pekerja Indonesia yang keselamatannya bergantung pada iktikad baik para pengusaha," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia Michael Wisnu Wardhana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Majelis hakim menilai Michael lalai menerapkan aspek K3 di kantor Terra Drone Kemayoran selama dua tahun. Kelalaian itu terlihat dari tidak tersedianya detektor api, detektor asap, jalur evakuasi, tangga darurat, simulasi kebakaran, hingga alat pemadam api ringan (Apar).

Majelis menyebut pembiaran terhadap aspek keselamatan tersebut memiliki hubungan kausal dengan tewasnya 22 karyawan dalam peristiwa kebakaran karena korban masih dalam keadaan hidup saat kebakaran terjadi.

Tangerang (ANTARA) - Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia memastikan kesiapannya dalam penanganan dan antisipasi terjadinya gangguan sinyal GPS atau navigasi pada pesawat udara.

Direktur Utama AirNav Indonesia Capt. Avirianto Suratno dalam pernyataan resmi yang diterima di Tangerang, Kamis mengatakan bahwa fenomena itu telah lama dikenal dalam dunia penerbangan internasional dengan nama GNSS RFI (Radio Frequency Interference).

Sehingga, lanjutnya, pihaknya melakukan antisipasi melalui penerapan prosedur standar yang komprehensif.

"Penanganan GNSS RFI merupakan salah satu agenda keselamatan global yang dicanangkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization). Terkait ini, AirNav Indonesia telah melakukan antisipasi melalui penerapan prosedur standar yang komprehensif," ungkapnya.

Ia menjelaskan, untuk sistem navigasi pesawat modern mengandalkan sistem satelit navigasi global (Global Navigation Satellite System/ GNSS), yang bekerja dengan menerima sinyal dari konstelasi satelit yang mengorbit bumi.

Akurasi dan integritas sinyal ini, ditingkatkan melalui sistem augmentasi yang terdiri dari augmentasi berbasis pesawat (Aircraft-Based Augmentation System/ABAS), berbasis darat (Ground-Based Augmentation System/GBAS), dan berbasis satelit (Satellite-Based Augmentation System/SBAS).

Sinyal satelit yang sampai ke permukaan bumi bekerja pada level daya yang rendah, sehingga
sistem ini dirancang berlapis dengan memanfaatkan teknologi augmentasi untuk menjaga akurasi dan integritasnya dalam berbagai kondisi di lapangan.

"Gangguan frekuensi radio dari berbagai sumber terhadap sinyal inilah yang secara teknis disebut GNSS RFI," katanya.

Ia bilang, ICAO telah menjadikan GNSS RFI sebagai salah satu agenda prioritas keselamatan
penerbangan global dalam beberapa tahun terakhir. Organisasi penerbangan sipil dunia itu telah menerbitkan prosedur standar internasional bagi negara anggota dalam mendeteksi, melaporkan, dan merespons gangguan GNSS.

ICAO juga, kata dia, merekomendasikan agar negara-negara mempertahankan infrastruktur navigasi teresterial sebagai lapisan yang saling melengkapi dengan GNSS.

"AirNav Indonesia, sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di seluruh wilayah udara Indonesia, telah mengimplementasikan ketentuan tersebut secara penuh dalam kegiatan operasional sehari-hari," terangnya.

Dia menambahkan, AirNav Indonesia saat ini mengoperasikan jaringan infrastruktur navigasi teresterial yang lengkap dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup tiga fasilitas utama.

Kemudian, jaringan ketiga fasilitas ini tersebar di seluruh wilayah Jakarta FIR dan Makassar FIR, mencakup bandar udara utama hingga wilayah terpencil di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, fasilitas tersebut antara lain meliputi Very High Frequency Omnidirectional Range (VOR), yaitu perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal radio VHF dari stasiun darat dengan jangkauan operasional hingga 200 Nautical Miles. Fasilitas ini beroperasi sepenuhnya independen dari sinyal satelit.

"AirNav Indonesia saat ini mengoperasikan fasilitas DVOR (Doppler VOR) dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan VOR konvensional," ujar dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - GEM Co., Ltd. melalui unit usahanya di Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh area operasional perusahaan. Penguatan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus tanggung jawab perusahaan terhadap keluarga karyawan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi baru dan daur ulang sumber daya, GEM menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan aktivitas industri. Perusahaan memastikan seluruh distribusi dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja telah memenuhi standar industri serta regulasi yang berlaku.

Selain itu, GEM juga rutin melakukan audit keselamatan, inspeksi lapangan, dan evaluasi berkala terhadap implementasi prosedur K3 di lingkungan kerja. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak saat menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

Menuntut BUMN Sektor Energi Wujudkan Zero Fatality



Tak hanya memperkuat fasilitas keselamatan kerja, GEM Indonesia juga terus membangun budaya sadar K3 melalui berbagai program pelatihan rutin, simulasi tanggap darurat, hingga edukasi penggunaan APD bagi pekerja maupun mitra kerja.

Perusahaan menilai penerapan K3 bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan bagian dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan keberlangsungan keluarga para pekerja.

Pentingnya Ahli K3 Umum untuk Wujudkan Zero Fatality



“Bagi kami, K3 adalah investasi kemanusiaan. Kami ingin memastikan setiap karyawan pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga mereka. Ini adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujar CEO PT QMB New Energy Materials, Mr. Pan Hua di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Menurut Pan Hua, perusahaan akan terus memperkuat sistem manajemen keselamatan kerja seiring perkembangan industri dan peningkatan kapasitas operasional perusahaan. Ia juga menegaskan, bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga kemampuan menjaga keselamatan seluruh pekerja di setiap lini operasional.

Sebagai perusahaan teknologi daur ulang dan material energi baru, GEM terus mengembangkan ekosistem industri berbasis teknologi ramah lingkungan dan praktik operasional berstandar internasional di Indonesia.

Melalui berbagai proyek strategis pengolahan material energi baru, perusahaan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekaligus mendukung terciptanya industri hijau yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kemnaker terus mendorong agar K3 tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di setiap tempat kerja

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kesadaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai sebuah budaya yang diterapkan di dunia kerja.

“Kemnaker terus mendorong agar K3 tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di setiap tempat kerja,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menaker menegaskan bahwa penguatan kompetensi Ahli K3 pun menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan berisiko tinggi.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Tahap 2 yang diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia pada 12–13 Mei 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) ini, lanjut Yassierli, menjadi langkah strategis Kemnaker untuk memperkuat kompetensi calon Ahli K3 dalam mendorong budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif di tempat kerja.

Evaluasi dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, sebagai bagian dari upaya memperluas penguatan kompetensi K3 di dunia kerja.

Menaker menilai, keberadaan 2.100 calon Ahli K3 Umum ini merupakan investasi penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan evaluasi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan calon Ahli K3 Umum memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami dan menerapkan norma K3 di tempat kerja.

“Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan calon Ahli K3 benar-benar memahami norma dan prinsip K3, sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Ismail.

Adapun materi yang diujikan pada kegiatan ini meliputi dasar-dasar K3, pengawasan norma keselamatan kerja mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, keselamatan kerja listrik, penanggulangan kebakaran, keselamatan konstruksi bangunan, lingkungan kerja, Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta manajemen risiko.

Menurut Ismail, evaluasi tersebut merupakan tahapan wajib sebelum peserta memperoleh sertifikasi dan penunjukan sebagai Ahli K3 Umum sesuai ketentuan Kemnaker.

“Kami berharap para calon Ahli K3 Umum yang lulus evaluasi dapat menjadi agen perubahan budaya K3 di tempat kerja, mampu mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, serta mendorong penerapan SMK3 secara efektif di perusahaan masing-masing,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama layanan penyeberangan dengan memperkuat standar operasional, pengawasan, dan kesiapan armada di tengah tingginya mobilitas masyarakat nasional.

"Di tengah kompleksitas operasional dan tingginya mobilitas nasional, aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama perusahaan," kata Heru dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 melalui kegiatan puncak ASDP Charity Run yang digelar di Kantor Pusat ASDP, Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan sepanjang 2025, ASDP masih menghadapi sejumlah insiden pelayaran, mulai dari kecelakaan, kapal kandas, hingga tabrakan kapal.

Namun demikian, perusahaan berhasil menjaga tingkat kecelakaan kapal pada angka 0,220 persen, lebih baik dibanding target perusahaan sebesar 0,230 persen, dengan total lima kecelakaan kapal sepanjang tahun.

Heru menegaskan keselamatan harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap proses operasional perusahaan.

“Keselamatan tidak boleh dianggap selesai. Ini harus menjadi kesadaran kolektif dan prioritas utama dalam setiap lini pelayanan dan operasional kita," tuturnya.

Momentum HUT tahun ini, lanjut Heru, menjadi refleksi perjalanan ASDP dalam menghadapi tantangan industri transportasi penyeberangan yang semakin dinamis.

"Tidak sekadar menjadi ajang olahraga dan kebersamaan, kegiatan ini merefleksikan komitmen perusahaan dalam menghadirkan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, lingkungan, dan layanan transportasi nasional," katanya.

Melalui HUT ke-53 ini, BUMN di sektor penyeberangan itu berkomitmen terus memperkuat semangat tidak hanya hadir menghubungkan antarpulau, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu dana kegiatan Charity Run dialokasikan untuk berbagai program sosial dan lingkungan, di antaranya bantuan life jacket guna mendukung keselamatan pelayaran, bantuan bagi panti asuhan, hingga penanaman mangrove sebagai upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, ASDP terus memperkuat perannya sebagai penghubung wilayah nusantara, khususnya daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Hingga akhir 2025, layanan penyeberangan perintis ASDP mencatat lebih dari 93 ribu trip atau tumbuh 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target perusahaan.

Angkutan kendaraan juga meningkat 15 persen menjadi lebih dari 556 ribu unit. Capaian tersebut menegaskan peran strategis ASDP bukan hanya sebagai operator transportasi, tetapi juga perekat konektivitas dan penggerak ekonomi nasional.

Kinerja positif turut tercermin pada aspek layanan dan keuangan perusahaan. Tingkat kepuasan pelanggan mencapai skor 3,34 dari skala 4, didukung penguatan layanan digital, kompetensi petugas, dan operasional yang semakin andal.

Pada periode Angkutan Lebaran dan Natal dan tahun baru sebelumnya, ASDP turut mendapatkan apresiasi atas pengelolaan layanan penyeberangan yang semakin baik dan terintegrasi.

Sementara dari sisi korporasi, ASDP membukukan pendapatan usaha sebesar Rp4,96 triliun dan laba konsolidasi Rp285,4 miliar hingga akhir 2025.

"Capaian itu menunjukkan ASDP terus bertumbuh sebagai perusahaan yang sehat, adaptif, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik," imbuh Heru.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan semangat HUT ke-53 menjadi pengingat bagi seluruh insan perusahaan untuk terus memperkuat budaya pelayanan, keselamatan, dan keamanan secara berkelanjutan.

“Melalui semangat ASDP Berdampak, kami ingin memastikan setiap layanan yang dihadirkan bukan hanya andal dan aman, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan masa depan Indonesia,” kata Windy.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mulai membangun sistem transportasi yang mampu mengantisipasi bahaya sebelum terlambat

Jakarta (ANTARA) - Kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur beberapa waktu lalu menjadi pengingat keras bahwa keselamatan perkeretaapian tidak lagi cukup mengandalkan sistem konvensional dan respons manual di lapangan.

Rangkaian peristiwa yang bermula dari gangguan di perlintasan sebidang hingga berujung tabrakan antarkereta menunjukkan betapa cepat situasi darurat dapat berkembang menjadi tragedi ketika informasi risiko tidak tersampaikan secara real time kepada seluruh sistem perjalanan kereta.

Maka di tengah lalu lintas kereta yang semakin padat dan mobilitas masyarakat yang terus meningkat, kebutuhan terhadap sistem peringatan dini terintegrasi menjadi semakin mendesak agar potensi bahaya dapat dideteksi lebih awal dan direspons dalam hitungan detik sebelum berubah menjadi kecelakaan besar.

Selama ini, banyak masyarakat memandang kecelakaan kereta api sebagai peristiwa yang muncul tiba-tiba akibat kelalaian manusia atau gangguan teknis sesaat.

Padahal dalam banyak kasus, kecelakaan sering kali diawali oleh rangkaian sinyal risiko yang sebenarnya dapat dikenali lebih awal apabila sistem deteksi dan komunikasi keselamatan bekerja lebih cepat.

Ketika kereta mendekati titik rawan, ketika ada kendaraan mogok di atas rel, ketika terjadi gangguan di emplasemen stasiun, atau ketika terdapat kereta berhenti luar biasa di petak jalan, waktu menjadi faktor yang sangat menentukan.

Selisih beberapa detik saja dapat mempengaruhi keputusan pengereman, pengurangan kecepatan, hingga penyelamatan penumpang.

Karena itu, gagasan mengenai Integrated Early Warning System atau sistem peringatan dini darurat yang terintegrasi harus segera dibicarakan lebih serius.

Sistem seperti ini pada dasarnya berupaya mengubah pendekatan keselamatan dari yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi preventif.

Yang berarti bahwa fokus tidak lagi hanya pada penanganan setelah insiden terjadi, melainkan pada bagaimana risiko dapat dikenali lebih awal sehingga peluang kecelakaan bisa ditekan semaksimal mungkin.

Keselamatan perjalanan

Sejumlah pihak menyampaikan usulan dan rekomendasi untuk memperkuat jaminan keselamatan perjalanan kereta api.

Salah satunya Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (PP IKA ITS) yang menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia terkait upaya menempatkan teknologi komunikasi dan telemetri sebagai bagian penting dari keselamatan perjalanan kereta.

Sistem yang diusulkan mengadopsi filosofi Andon, sebuah konsep yang dikenal luas dalam dunia industri modern sebagai mekanisme pemberian sinyal cepat ketika terjadi gangguan operasional.

Dalam konteks perkeretaapian, pendekatan tersebut diterjemahkan ke dalam sistem peringatan yang dapat langsung dikirim ke kabin masinis melalui cabin signaling ketika kereta mendekati lokasi berbahaya.

Pendekatan ini penting karena dalam sistem transportasi modern, kecepatan informasi sering kali sama pentingnya dengan kualitas infrastruktur fisik.

Rel yang baik, lokomotif yang andal, dan persinyalan yang modern tetap membutuhkan sistem komunikasi yang mampu menjembatani kondisi darurat secara real time.

Ketika peringatan dapat diterima langsung oleh masinis sebelum memasuki area berisiko, maka ruang untuk mengambil keputusan menjadi lebih besar. Dalam situasi darurat, tambahan waktu reaksi sekecil apa pun memiliki nilai keselamatan yang sangat besar.

Peringatan dini yang terintegrasi langsung ke kabin masinis akan memberikan tambahan waktu reaksi dalam kondisi darurat sehingga potensi kecelakaan dapat ditekan.

Hal ini memperlihatkan inti utama dari pengembangan sistem bukan sekadar modernisasi teknologi, melainkan penyelamatan manusia.

Dalam sistem transportasi publik, keselamatan memang harus menjadi prioritas tertinggi karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi itu sendiri.

Hal lain yang patut dicermati adalah bagaimana usulan tersebut tidak hanya berbicara mengenai perangkat di kereta, tetapi juga mengenai integrasi antarsistem.

Sekretaris Jenderal PP IKA ITS, Herman Prasetyo, menyatakan, sistem ini dirancang terhubung dengan Pengatur Perjalanan Kereta Api di stasiun terdekat serta sistem deteksi rintangan di perlintasan sebidang.

Pendekatan terintegrasi seperti ini menunjukkan keselamatan modern tidak dapat berjalan secara parsial. Semua elemen harus saling terhubung dalam satu ekosistem informasi yang mampu bergerak cepat dan akurat.

Di Indonesia, tantangan keselamatan perlintasan sebidang memang masih menjadi pekerjaan besar. Banyak perlintasan yang beririsan langsung dengan jalan raya, kawasan padat penduduk, maupun jalur kendaraan berat.

Tidak sedikit kecelakaan terjadi akibat kendaraan mogok atau pelanggaran pengguna jalan yang memaksa melintas ketika kereta mendekat.

Dalam kondisi seperti ini, sistem peringatan otomatis yang langsung memberi sinyal kepada masinis berpotensi menjadi lapisan perlindungan tambahan yang sangat penting.

Teknologi keselamatan

Lebih jauh lagi, gagasan mengenai sistem peringatan dini sebenarnya mencerminkan perubahan cara pandang terhadap pembangunan transportasi nasional.

Selama bertahun-tahun, ukuran kemajuan perkeretaapian sering kali dilihat dari pembangunan jalur baru, peningkatan kecepatan kereta, atau modernisasi stasiun.

Semua itu memang penting, tetapi perkembangan teknologi keselamatan tidak boleh tertinggal. Sebab semakin cepat dan padat lalu lintas kereta, semakin tinggi pula kebutuhan terhadap sistem mitigasi risiko yang lebih canggih.

Dalam konteks global, banyak negara maju mulai mengembangkan sistem keselamatan berbasis komunikasi digital dan sensor otomatis untuk memperkuat pengawasan perjalanan kereta.

Teknologi semacam ini memungkinkan deteksi gangguan berlangsung lebih cepat dibandingkan mengandalkan laporan manual. Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk ikut bergerak ke arah tersebut, terlebih industri nasional juga memiliki kapasitas untuk terlibat dalam pengembangan teknologi transportasi.

Karena itu, usulan pelibatan PT INKA dan PT LEN Industri dalam pengembangan purwarupa sistem menjadi langkah yang menarik.

Selain mendukung penguatan keselamatan, keterlibatan industri dalam negeri juga membuka ruang pengembangan teknologi nasional yang lebih mandiri.

Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kemampuan membangun sistem transportasi berbasis inovasi domestik akan menjadi nilai strategis tersendiri.

Yang juga penting, pembahasan mengenai keselamatan kereta api seharusnya tidak hanya muncul ketika terjadi kecelakaan besar. Keselamatan perlu ditempatkan sebagai budaya bersama yang terus diperkuat melalui evaluasi, inovasi, dan keberanian memperbaiki sistem sebelum terjadi tragedi.

Upaya menuju target zero accident di sektor perkeretaapian tidak mungkin tercapai hanya dengan mengandalkan prosedur lama. Dibutuhkan pembaruan cara berpikir yang menempatkan teknologi sebagai alat bantu utama dalam membaca risiko secara cepat dan presisi.

Substansi terpenting dari gagasan sistem peringatan dini terintegrasi bukan sekadar soal perangkat elektronik atau teknologi radio yang dipasang di kereta.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mulai membangun sistem transportasi yang mampu mengantisipasi bahaya sebelum terlambat.

Keselamatan bukan hanya tentang bagaimana manusia bertindak setelah keadaan darurat muncul, tetapi bagaimana teknologi membantu manusia mencegah keadaan darurat itu berkembang menjadi bencana.

*) Heru Hermawan N, Wakil Ketua Umum PP IKA ITS

Copyright © ANTARA 2026