Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak struktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2026.

Regulasi yang diteken pada 9 Februari 2026 itu menandai penguatan strategi negara dalam menghadapi ancaman terorisme, khususnya melalui pembentukan Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi.

Perubahan struktur ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menyesuaikan pendekatan penanggulangan terorisme dengan dinamika ancaman yang terus berkembang.

Dalam beleid tersebut, BNPT kini memiliki susunan organisasi yang lebih komprehensif, mencakup Ketua, Sekretariat Utama, serta empat deputi utama, termasuk Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi, Deputi Bidang Deradikalisasi, Deputi Bidang Koordinasi Antarpenegak Hukum dan Pemulihan Korban, serta Deputi Bidang Kerja Sama Internasional.

Penguatan pada bidang kesiapsiagaan nasional menjadi sorotan utama dalam regulasi ini. Dalam Pasal 14 ditegaskan bahwa deputi baru tersebut memiliki mandat strategis, yakni menyelenggarakan perumusan hingga pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kesiapsiagaan dan kontra radikalisasi. Tugas ini mencakup koordinasi lintas sektor serta pengembangan program nasional yang berorientasi pada pencegahan.

Lebih rinci, fungsi deputi tersebut dijabarkan dalam Pasal 15. Selain merumuskan kebijakan dan strategi, deputi ini juga berperan dalam menyelaraskan berbagai program pemerintah.

"Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi," berikut salah satu poin penting berbunyi.

Tak hanya itu, peran teknis juga menjadi bagian penting dari mandat deputi ini. Mereka bertanggung jawab dalam menyusun standardisasi kebijakan serta mengoordinasikan program pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan ketahanan nasional terhadap paham radikal. Aspek perlindungan infrastruktur juga mendapat perhatian.

"Koordinasi pelaksanaan program pelindungan dan peningkatan sarana dan prasarana di bidang kesiapsiagaan nasional," demikian bunyi beleid disebutkan.

Di sisi lain, pendekatan berbasis data turut diperkuat. Deputi ini juga diberi tugas untuk mengembangkan sistem informasi wilayah rawan radikalisme, termasuk menetapkan parameter dan klasifikasi tingkat kerawanan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi kebijakan serta efektivitas intervensi pemerintah.

Selain fungsi perencanaan dan koordinasi, deputi ini juga menjalankan fungsi pengawasan.

"Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala," demikian isi aturan tersebut.

Perpres ini sekaligus menandai berakhirnya regulasi lama. Dengan berlakunya Perpres Nomor 9 Tahun 2026, ketentuan sebelumnya yakni Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang telah diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2012 resmi dicabut.

Adapun proses pengundangan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dengan pengesahan administrasi oleh pejabat terkait di Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai penutup, aturan ini menegaskan keberlakuannya secara langsung sejak diundangkan.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia," demikian tertulis dalam aturan tersebut.

Dengan struktur baru ini, pemerintah berharap BNPT dapat bekerja lebih efektif dalam menghadapi ancaman terorisme yang kian kompleks, terutama melalui penguatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi memicu dampak berantai terhadap stabilitas keamanan global, termasuk Indonesia. Karena itu, PB HMI meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kian kompleks.

Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI, Rifyan Ridwan Saleh mengatakan, konflik bersenjata yang terjadi sejak akhir Februari 2026 telah menyebabkan korban jiwa signifikan dan meningkatkan risiko instabilitas kawasan.

Selain berdampak secara kemanusiaan, eskalasi tersebut juga dinilai berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi, energi, serta keamanan maritim dunia. “Perang di kawasan Timur Tengah bukan sekadar konflik regional. Dalam sistem keamanan global yang saling terhubung, setiap eskalasi militer memiliki implikasi strategis yang dapat mempengaruhi stabilitas negara-negara lain, termasuk Indonesia,” ujar Rifyan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

PB HMI menilai terdapat sejumlah potensi efek domino yang perlu diantisipasi pemerintah. Pertama, gangguan terhadap stabilitas energi global akibat ketegangan di kawasan Timur Tengah yang merupakan salah satu pusat distribusi minyak dunia. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi membuat fluktuasi harga minyak global berpotensi menekan perekonomian nasional.

Kedua, meningkatnya ketegangan geopolitik dapat mempengaruhi stabilitas keamanan maritim internasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di jalur perdagangan strategis dunia—seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok—memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keamanan jalur pelayaran global.

“Gangguan terhadap stabilitas kawasan dapat meningkatkan risiko keamanan maritim, mulai dari gangguan jalur perdagangan hingga meningkatnya aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik,” ucap Rifyan.

Selain aspek ekonomi dan keamanan, PB HMI juga mengingatkan potensi dampak sosial di dalam negeri. Konflik internasional kerap dimanfaatkan sebagai bahan propaganda yang memicu polarisasi ideologis maupun narasi ekstremisme di ruang digital.

Menurut PB HMI, stabilitas nasional harus dijaga melalui penguatan literasi geopolitik publik, pengawasan terhadap propaganda digital, serta pendekatan moderasi dalam merespons konflik internasional.

PB HMI menegaskan bahwa sikap Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global harus tetap berlandaskan konstitusi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tanggung jawab Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Politik luar negeri bebas aktif harus diwujudkan melalui diplomasi yang aktif, kontribusi terhadap perdamaian dunia, serta penguatan kerja sama regional dalam menjaga stabilitas keamanan global,” jelas Rifyan.

Sebagai organisasi kader bangsa, PB HMI menyatakan komitmennya untuk membangun kesadaran publik, khususnya di kalangan generasi muda, mengenai keterkaitan antara konflik global dan ketahanan nasional.

PB HMI berharap pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan nasional, baik dalam aspek diplomasi, ekonomi, energi, maupun pertahanan, guna mengantisipasi dampak konflik global yang terus berkembang.

“Konflik global harus menjadi pengingat bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh stabilitas ekonomi, energi, dan sosial. Indonesia perlu mempersiapkan diri menghadapi dinamika geopolitik yang terus berubah,” kata Rifyan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Indonesia harus tetap optimistis dan bersiap menghadapi dinamika geopolitik global, termasuk eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, usai menghadiri santap malam dan diskusi bersama Presiden Prabowo Subianto, para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.

“Antisipasi semua keadaan geopolitik, upaya-upaya kita tetap optimis menghadapi keadaan ke depan. Dengan situasi perang Amerika–Iran, kita harus bersiap diri dan insya Allah dengan kondisi kita, kita akan antisipasi pangan kita, energi kita, persatuan dan kesatuan kita. Semuanya insyaallah optimis,” ujar Cak Imin kepada awak media.

Menurutnya, diskusi yang berlangsung tertutup tersebut menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dampak konflik global. Dia menyebut sektor pangan dan energi menjadi perhatian utama, selain menjaga soliditas nasional.

Cak Imin menilai, dengan kekuatan domestik yang dimiliki Indonesia, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus percaya diri menghadapi tekanan eksternal.

Saat ditanya apakah keanggotaan Indonesia di BOP turut dibahas pasca eskalasi konflik di Timur Tengah, Cak Imin membenarkan bahwa isu tersebut menjadi bagian dari pembahasan komprehensif.

“Ya tentu semua kita bahas secara komprehensif. Intinya yang paling utama adalah kepentingan nasional,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa dalam setiap kerja sama internasional maupun sikap politik luar negeri, kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan utama.

Optimisme Hadapi Tantangan Global

Pertemuan yang diinisiasi Presiden Prabowo tersebut menjadi forum konsolidasi nasional di tengah situasi global yang memanas. Para tokoh bangsa yang hadir disebut bertukar pandangan mengenai langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan ketahanan nasional.

Cak Imin menutup keterangannya dengan nada optimistis, menegaskan bahwa dengan persiapan matang dan persatuan yang terjaga, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan geopolitik ke depan.

“Kepentingan bangsa kita adalah yang paling utama dalam semua aspek kerjasama dengan siapapun,” pungkas Cak Imin.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa kesiapsiagaan nasional merupakan keharusan meskipun Indonesia tidak menginginkan perang.

Menurutnya, sikap waspada dan kemampuan mempertahankan diri justru menjadi kunci utama untuk melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa di tengah realitas dunia yang keras.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Tugas saya sebagai Presiden, sebagai pemegang kepercayaan rakyat, saya harus menjaga bangsa ini, saya harus menjaga rakyat ini,” ujarnya.

Presiden Ke-8 RI itu mengakui bahwa menjalankan tugas tersebut tidak selalu mudah. Dalam banyak situasi, seorang pemimpin dituntut untuk menahan emosi dan mengesampingkan idealisme demi kepentingan rakyat.

“Kita tidak bisa emosional. Kita tidak bisa terlalu idealis. Karena yang berlaku adalah dunia nyata,” tegasnya.

Prabowo menekankan bahwa kesiapan menghadapi perang bukan berarti Indonesia berniat mengancam negara lain. Namun, sejarah panjang bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan alam Nusantara kerap menjadi pemicu gangguan dan intervensi asing.

“Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa-siapa, tapi selalu mereka ganggu kita,” kata Presiden.

Kepala negara mengingatkan bahwa sejak ratusan tahun lalu, berbagai bangsa datang ke Nusantara bukan sekadar untuk berkunjung, melainkan karena kekayaan sumber daya alam Indonesia.

“Belanda, Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, Jepang, Mongol. Mereka ke sini bukan untuk wisata,” ujarnya.

Orang nomor satu di Indonesia juga menyoroti karakter bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan terbuka terhadap pendatang. Menurutnya, sifat baik tersebut kerap dimanfaatkan oleh pihak luar.

“Bangsa kita baik, genetika kita baik, kita suka dengan tamu,” ucap Presiden.

Dalam taklimatnya, Prabowo menceritakan kisah yang disampaikan Presiden Singapura tentang pengalaman masa mudanya saat melakukan perjalanan di Sulawesi Selatan. Dalam kondisi tersesat dan kehujanan, mereka ditolong oleh keluarga sederhana yang membagikan makanan seadanya kepada tamu.

“Mereka sangat miskin. Tapi yang sedikit itu dibagi dulu ke tamu. Ini sifat bangsa kita,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa hingga kini masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam keterbatasan, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan solidaritas.

Oleh karena itu, dia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk menghormati perjuangan para pendahulu bangsa sekaligus memahami realitas sejarah, agar Indonesia mampu melindungi rakyatnya dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu.

“Sekarang, rakyat kita masih banyak yang hanya makan nasi, mungkin dengan daun singkong, mungkin hanya dengan garam,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo mengunjungi langsung lokasi yang terdampak banjir di Sumatra untuk mempercepat penyaluran bantuan dan kembali mempercepat menyambung akses yang terputus karena banjir dan longsor.

Dia memastikan bahwa seluruh unsur pemerintah dan aparat gabungan bekerja untuk membuka jalur dan mengirim bantuan secepat mungkin. Dia mengatakan juga bahwa ada beberapa daerah yang sempat terisolasi dan kini sudah bisa ditembus.

Usai meninjau lokasi terdampak dan memimpin rapat di Posko Penanganan Bencana Tapanuli Tengah, Presiden menegaskan bahwa respons cepat dari berbagai pihak menjadi faktor penting dalam upaya pemulihan awal.

“Ya, kita lihat memang tetapi saya lihat saya terima kasih kepada semua pihak terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberikan bantuan. Memang kondisi alam sangat menantang dan sangat menimbulkan kesulitan,” ujar Prabowo, Senin (1/12/2025).

Akses di Sumatra Banyak Terputus

Presiden Ke-8 RI itu menyebut banyak wilayah masih mengalami kendala akses akibat jalur yang terputus. Namun, seluruh unsur pemerintah bergerak cepat untuk membuka akses dan menyalurkan bantuan.

“Banyak, banyak jalur masih terputus tetapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi segala kesulitan yang dialami,” lanjutnya.

Salah satu kebutuhan mendesak yang mendapat perhatian pemerintah adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) serta kelancaran distribusi logistik. Prabowo menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah diambil untuk memastikan suplai BBM tetap masuk ke daerah terdampak.

“Sekarang masalah BBM, nanti kita, saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” katanya.

Selain pesawat angkut Hercules, pemerintah juga mengerahkan berbagai armada logistik dari darat dan laut guna mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kepala negara menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi berjalan baik dan menjadi kekuatan utama dalam menghadapi situasi darurat ini.

“Jadi sekarang ini saya kira saya berterima kasih kepada semua instansi. TNI, Polri, Kementerian PU, BNPB, Pemda juga bekerja dengan baik, kita hadapi ini, kita hadapi musibah dengan tabah dan dengan solidaritas semua, kompak,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa negara memiliki kapasitas yang kuat untuk menghadapi bencana dan memulihkan kondisi masyarakat.

“Kita atasi ya, negara kita kuat sekarang mampu untuk mengatasi. Kami kerahkan juga cukup banyak helikopter, herkules, pesawat kami kerahkan semua.

InshaAllah kami dengan kerja sama erat dan team work yang baik kita bisa segera menghadapi musibah ini segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini,” ungkapnya.

Kepala Negara menambahkan bahwa situasi cuaca mulai membaik, sehingga operasi penanganan dapat dilakukan lebih optimal.

Prabowo juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

“Kita hadapi dan kita bersyukur cuaca membaik dan ramalan terburuk sudah lewat, ya ini kondisi sekarang perubahan iklim harus kita hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan dan mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah semua harus siap menghadapi kondisi perubahan iklim yang berpengaruh,” tandas Prabowo.

Korban Jiwa Banjir Sumatra

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemerintah mempercepat penanganan warga terdampak dan pemulihan daerah sebagai prioritas utama atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera dalam beberapa hari terakhir.

"Total korban meninggal dunia 442 orang. Sementara itu, untuk total korban hilang di tiga provinsi mencapai 402 jiwa," kata Kepala BNPB Suharyanto dilansir dari Antara, Senin (1/12/2025).

Mengacu data dari Pos Pendukung Nasional di Tapanuli Utara, dia memaparkan di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 217 orang setelah tim SAR gabungan menemukan sejumlah korban yang sebelumnya dinyatakan hilang.

Menurutnya, para korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, serta Nias.

"Selain itu, ada 209 warga Sumatra Utara dilaporkan masih hilang setelah banyak keluarga menyampaikan laporan kehilangan kepada petugas posko darurat bencana yang ada di masing-masing provinsi," jelasnya.

Suharyanto menyebutkan bahwa tim petugas gabungan saat ini juga menangani pengungsian yang tersebar di sejumlah titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

Suharyanto mengatakan korban meninggal dunia akibat bencana alam di Aceh saat ini tercatat 96 jiwa. Adapun, dia menuturkan 75 orang masih hilang.

"Jumlah tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota, antara lain Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya. Dengan total pengungsi mencapai sekitar 62.000 kepala keluarga," tuturnya.

Adapun di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 129 jiwa, sementara 118 orang masih hilang dan 16 lainnya mengalami luka-luka.

Para korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, serta Pesisir Selatan, dengan total pengungsi sebanyak 77.918 jiwa.

Bisnis.com, SURABAYA — DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah untuk memperkuat program ketahanan pangan menghadapi ketidakpastian geopolitik global.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, mengatakan bahwa kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis yang dilandasi pemahaman mendalam terhadap dinamika pertahanan dan politik global yang terus berubah.

“Meski Indonesia tidak menghadapi ancaman eksistensial secara langsung, konflik antarnegara besar tetap berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap kita. Karena itu, kesiapsiagaan nasional harus menjadi prioritas,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnnya, beberapa program prioritas presiden meliputi pemberian makan bergizi gratis melalui dapur umum (SPPG), pembentukan Koperasi Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Selain itu, pendirian dapur umum di seluruh wilayah Indonesia juga dipandang sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis global.

“Di Eropa, masyarakat sudah dilatih strategi bertahan hidup jika perang terjadi. Bahkan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kini berganti nama menjadi Kementerian Perang. Ini menjadi sinyal bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Setidaknya, dengan adanya dapur umum di seluruh wilayah, Indonesia akan lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk,” katanya.

Terkait ketahanan pangan, Fathoni menilai, Pemerintah Kota Surabaya dapat berperan aktif dalam menyukseskan kebijakan tersebut.Dia mendorong pemanfaatan lahan pertanian dan perikanan di kawasan Surabaya Timur, serta keterlibatan perguruan tinggi untuk mendukung penelitian dan inovasi teknologi pangan.

“Ketahanan pangan tidak hanya soal menanam padi. Diversifikasi pangan melalui urban farming dan pengembangan tanaman seperti semanggi yang tidak membutuhkan lahan luas sangat relevan untuk kota besar seperti Surabaya,” ucapnya.

Dia mencontohkan, kawasan konservasi di Surabaya Timur dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan, khususnya udang dan bandeng.Pemkot Surabaya dapat menggandeng perguruan tinggi dalam penelitian dan penerapan teknologi modern guna memperkuat manajemen perikanan.

“Tahun depan, anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Surabaya mencapai Rp54 miliar. Dana ini bisa menjadi jembatan untuk mendorong penelitian kampus yang bermanfaat bagi kebijakan ketahanan pangan daerah,” tuturnya.

Fathoni juga mencontohkan kolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang tengah meneliti pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan produktivitas lahan perikanan di kawasan Morokrembangan.

“Penelitian ini akan dilombakan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) pada November mendatang. Ini membanggakan sekaligus dapat menjadi pemicu penerapan inovasi serupa di berbagai lahan perikanan di Surabaya,” ujarnya.

Untuk memperlancar distribusi hasil perikanan, ia menilai pemerintah kota perlu memperbaiki akses jalan menuju tambak milik warga. Hal ini penting agar petani tambak tidak mengalami kesulitan saat mendistribusikan benih maupun hasil panen.

“Pemkot juga memiliki banyak lahan tambak di kawasan timur. Potensi ini dapat dimaksimalkan dengan memberdayakan masyarakat sekitar guna mendukung program ketahanan pangan nasional,” katanya.

Lebih jauh, Fathoni menilai keberadaan Koperasi Merah Putih dapat menjadi saluran distribusi strategis hasil pertanian dan perikanan, terutama dalam situasi darurat.

“Apabila pemerintah kota serius menggarap hal ini, Surabaya berpotensi menjadi role model nasional dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat. Urusan pertahanan menjadi kewenangan pusat, sedangkan daerah dapat berkontribusi melalui penguatan pangan warganya,” ucapnya. (K24)