#30 tag 24jam
Langkah JNE Antisipasi Larangan Truk Melintas saat Lebaran
JNE mengantisipasi larangan truk sumbu tiga saat Lebaran 2026 dengan strategi distribusi multimoda, memanfaatkan jalur darat, udara, dan laut untuk menjaga SLA. [313] url asal
#jne-lebaran #pembatasan-truk #angkutan-barang #strategi-distribusi #pengiriman-barang #truk-sumbu-tiga #distribusi-multimoda #layanan-jne-trucking #ketepatan-waktu-pengiriman #jalur-distribusi #teknol
(Bisnis.Com - Ekonomi) 13/02/26 18:35
v/136268/
Bisnis.com, JAKARTA — PT Tiki Jalur Nugraha Ekakuri (JNE) menghadapi tantangan pembatasan angkutan barang selama periode libur Idulfitri atau Lebaran 2026.
Marketing Group Head JNE Eri Palgunadi mengatakan pembatasan tersebut berpotensi memengaruhi layanan, terutama karena JNE menggunakan truk sumbu tiga atau lebih untuk pengiriman paket berat di atas 10 kilogram melalui layanan JNE Trucking.
“Sejumlah tantangan yang berpotensi dihadapi, seperti arus lalu lintas saat mudik, pembatasan angkutan darat,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/2/2026).
Selain pembatasan operasional, kondisi cuaca dan kepadatan jalur distribusi juga berpotensi mengganggu proses pengiriman barang.
Meski demikian, Eri memastikan perseroan telah menyiapkan langkah antisipatif, khususnya terhadap larangan operasional truk sumbu tiga atau lebih pada masa Angkutan Lebaran 2026 yang berlaku mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026.
“Ini telah diantisipasi melalui penerapan strategi distribusi multimoda yang fleksibel,” katanya.
JNE akan mengoptimalkan jalur darat, udara, dan laut, serta memanfaatkan teknologi dan sistem pemantauan secara real time guna menjaga ketepatan waktu pengiriman sesuai standar layanan (service level agreement/SLA).
Distribusi Barang Tetap Diizinkan dengan Syarat
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan memastikan distribusi barang tetap dapat dilakukan menggunakan kendaraan angkutan barang dua sumbu.
“Terkecuali untuk barang-barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang dan bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu [tetap dilarang melintas],” ujarnya.
Adapun kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi dengan sumbu tiga ke atas yakni pengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang pokok. Ketentuannya, kendaraan tidak boleh kelebihan muatan maupun dimensi dan harus dibuktikan dengan dokumen kontrak atau perjanjian antara pemilik barang dan pengusaha angkutan.
“Untuk kendaraan yang boleh beroperasi tetap harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan yaitu diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang,” tambah Aan.
Pelaku Usaha Jasa Pengiriman di Sumsel Keluhkan Persoalan Solar
Asperindo Sumsel keluhkan pembatasan solar di Palembang yang ganggu operasional pengiriman. Mereka minta evaluasi aturan dan perpanjangan jam SPBU. [278] url asal
#pengiriman-sumsel #jasa-pengiriman-palembang #solar-palembang #asperindo-sumsel #pembatasan-solar #pengisian-biosolar #operasional-pengiriman #ketepatan-waktu-pengiriman #kebijakan-solar-palembang #an
(Bisnis.Com - Terbaru) 24/11/25 16:20
v/48302/
Bisnis.com, PALEMBANG — Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) mengeluhkan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan terkait aturan pengisian biosolar di SPBU Kota Palembang.
Ketua DPW Asperindo Sumatra Selatan (Sumsel) Haris Jumadi mengungkapkan pembatasan pembelian solar di Palembang telah berdampak pada operasional layanan pengiriman.
Menurutnya, bisnis jasa pengiriman sangat bergantung pada ketepatan waktu, sehingga hambatan dalam pengisian bahan bakar dapat langsung memengaruhi kualitas layanan kepada pengguna.
“Tantangan kami sekarang solar. Sudah ada beberapa penundaan keberangkatan karena kendaraan tidak mendapat solar,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Menanggapi kondisi itu, Asperindo bersama sejumlah asosiasi lain akan menggelar diskusi untuk menindaklanjuti penerapan kebijakan tersebut.
Dia menilai aturan yang mulai berlaku sejak 17 November 2025 seharusnya sudah dievaluasi karena menimbulkan dampak yang kurang positif bagi pelaku usaha.
Bahkan, lanjutnya, penghentian penyaluran solar di empat SPBU yang selama ini ada juga belum mampu mengatasi kemacetan. Sebaliknya, berkurangnya jumlah SPBU penyedia solar justru memicu antrean panjang, termasuk di SPBU yang membuka layanan pengisian pada malam hari.
“Kami melihat aturan itu tidak efektif. Pengisian solar di SPBU dalam kota yang hanya dibuka mulai pukul 22.00 WIB justru memicu kemacetan, karena kendaraan sudah mengantre sejak pukul 16.00 WIB,” jelasnya.
Haris berharap pemerintah mengkaji ulang aturan tersebut, termasuk mempertimbangkan kembali pembukaan layanan pembelian solar di SPBU dalam kota.
Dia juga meminta agar durasi pelayanan di SPBU dalam kota diperpanjang dari jadwal yang berlaku saat ini.
“Kalau ada komitmen bersama untuk menata lalu lintas, tidak masalah jika penyaluran di dalam kota diperuntukkan bagi kendaraan roda empat. Namun untuk kendaraan roda enam ke atas bisa diarahkan ke pinggir kota. Kami juga berharap SPBU dalam kota dibuka 24 jam, karena Palembang ini kota besar,” tutupnya.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)