Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengingatkan pelaku usaha bahwa pembatasan operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas selama periode Lebaran 2026 masih berlaku hingga 29 Maret.

Pembatasan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang diterbitkan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kami ingin mengingatkan kembali bahwa pembatasan sumbu tiga ke atas masih berlaku sampai dengan tanggal 29," katanya di Jasa Marga Toll Road Command Center, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (25/3).

Berdasarkan SKB, truk sumbu tiga ke atas dilarang melintasi jalan tol dan jalan non-tol dari 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

Pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Namun, ada pengecualian bagi kendaraan pengangkut kebutuhan vital seperti BBM, sembako, pupuk, dan ternak.

Dudy mengakui masih menemukan pelanggaran saat arus mudik. Ia bahkan sempat menghentikan langsung sejumlah truk yang melanggar aturan tersebut di jalan tol pada 14-15 Maret.

Saat itu, ia secara langsung memberikan edukasi kepada pengemudi terkait ketentuan pembatasan operasional yang berlaku. Ke depan, ia membuka peluang untuk meningkatkan status aturan tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.

Dengan peningkatan dari SKB menjadi regulasi dengan tingkat kekuatan hukum yang lebih tinggi, sanksi yang diberikan pun bisa lebih tegas.

"Ya itu akan menjadi bahan evaluasi kami. Kami harus bicara lintas sektor ya, dengan Kementerian PU, kemudian juga dengan Kepolisian, dan kementerian lain," ujar Dudy.

Menurut Dudy, peningkatan status aturan bisa menjadi peraturan menteri (permen) hingga peraturan pemerintah (PP).

"Bisa apa saja yang penting seperti harapannya kita bisa lebih tegas lagi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi," ucap Dudy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho mengimbau pengusaha logistik agar tidak mengoperasikan truk sumbu tiga atau lebih selama periode arus balik.

Sebagaimana diketahui, Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan selama Angkutan Lebaran mengatur soal terkait pembatasan truk sumbu tiga yang berlaku pada 13-29 Maret 2026.

"SKB ini mengatur pembatasan sumbu tiga. Jadi kami juga menghimbau kepada pengusaha logistik khususnya sumbu tiga agar supaya patuhi SKB itu," ujar Agus kepada wartawan, dikutip Rabu (25/3/2026).

Dia menambahkan, aturan ini diterapkan agar lalu lintas periode arus balik bisa lancar. Oleh sebab itu, pihaknya tidak akan segan menindak truk yang masih melintas dijalur pemudik.

Bahkan, Agus menekankan bahwa pihaknya mengeluarkan truk sumbu tiga dari jalur tol yang dilintasi pemudik.

"Banyak sekali yang sudah kita keluarkan dari tol dan bahkan kita hentikan, tentunya kita harus mengutamakan para pemudik rekan-rekan kita," imbuhnya.

Di samping itu, dia meminta agar seluruh pihak bisa mematuhi aturan ini agar arus balik periode mudik Lebaran tahun ini benar-benar lancar dan kondusif.

"Jadi duta-duta pemudik harus kita kawal dengan aman, tentunya sumbu tiga kami sekali lagi mengharapkan agar supaya tidak jalan dulu," pungkasnya.

Sekadar informasi, meskipun ada aturan pembatasan ini. Namun, terdapat beberapa jenis kendaraan yang tetap diperbolehkan beroperasi demi menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Jenis angkutan itu mulai dari BBM, bahan bakar gas (BBG), hewan yernak, pupuk, bantuan bencana alam hingga kebutuhan bahan pokok lainnya. Namun demikian, angkutan ini harus dilengkapi dengan dokumen administratif

REPUBLIKA.CO.ID,Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan tidak akan membiarkan angkutan barang melanggar aturan surat keputusan bersama (SKB) tentang pembatasan angkutan barang saat masa Angkutan Lebaran 2026. Menhub masih menemukan banyak truk angkutan nonsembako yang melanggar aturan pembatasan operasional dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) saat memantau layanan penyeberangan di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ), Kabupaten Serang, Banten, Ahad (15/3) malam.

Pelanggaran tersebut ditemukan saat Menhub melakukan peninjauan langsung didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Hengki guna memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2026 pada Ahad malam.

"Dalam SKB sudah diatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kami prihatin terhadap beberapa perusahaan logistik yang tidak mengindahkan ketentuan SKB yang berlaku," ujar Menhub Dudy Purwagandhi.

Menhub menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan pelanggaran tersebut mengganggu arus mudik. Koordinasi dengan pihak kepolisian terus dilakukan untuk memberikan tindakan tegas di lapangan terhadap armada yang tidak menaati aturan.

"Untuk tindakan di lapangan kami serahkan kepada pihak kepolisian. Tapi pastikan itu akan kita atasi secara baik," tegasnya.

Petugas di lapangan kini mengarahkan truk-truk yang melanggar ke area kantong parkir khusus agar tidak menyumbat jalur utama. Langkah ini diambil guna memberikan prioritas bagi kendaraan pemudik dan angkutan logistik kebutuhan pokok.

Meskipun terdapat pelanggaran, Menhub memastikan tidak ada kemacetan parah di kawasan Pelabuhan BBJ.

Antrean kendaraan yang terjadi saat ini masih dalam batas normal dan hanya merupakan proses menunggu jadwal masuk kapal.

"Operasional penyeberangan berjalan dengan baik. Kendaraan memang menunggu antrean untuk naik kapal, namun semuanya masih dalam batas normal dan tidak sampai terjadi antrean berhari-hari," jelas Menhub.

Saat ini, Pelabuhan BBJ telah mengoperasikan 12 kapal yang difokuskan untuk melayani kendaraan logistik besar golongan VII, VIII, dan IX guna mengurai kepadatan di titik penyeberangan lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mulai memberlakukan larangan operasional truk sumbu tiga atau lebih selama periode mudik Lebaran 2026.

Pembatasan tersebut berlaku mulai Jumat (13/3/2026) hingga 29 Maret 2026 di jalan tol maupun non tol.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2026.

Surat keputusan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

Kebijakan tersebut mendapat sorotan dari kalangan pengusaha truk.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Agus Pratiknyo mengatakan pembatasan operasional selama 17 hari dapat menekan pendapatan pelaku usaha lebih lama dari periode yang ditetapkan.

“Artinya, dampak ekonominya kepada para pelaku usaha itu tidak bisa dilihat hanya sebatas tanggal ketemu tanggal seperti yang ditetapkan dalam pelarangan itu, tapi waktunya bisa lebih lama,” ujar Agus dalam keterangan resmi.

Menurut dia, aktivitas pengiriman barang tidak selalu dapat menyesuaikan jadwal larangan operasional karena proses distribusi membutuhkan waktu tempuh yang berbeda di setiap rute.

Ia mencontohkan pengiriman barang dari wilayah barat seperti Cilegon menuju Jawa Timur yang membutuhkan waktu perjalanan hampir dua hari.

Apabila pesanan terakhir diterima pada 10 Maret 2026, truk tidak lagi dapat beroperasi menjelang larangan yang dimulai pada 13 Maret.

“Itu artinya income kami bukan hanya berhenti 17 hari, tapi bisa sekitar 20 hari karena truk sudah tidak bisa lagi beroperasi sejak 10 Maret, 2026,” ujar Agus.

Contoh lain terjadi pada pengiriman barang dari Pulau Jawa menuju Sumatera yang membutuhkan waktu perjalanan sekitar lima hari.

Apabila pesanan terakhir diterima pada 8 Maret, periode tanpa pendapatan dapat berlangsung hampir satu bulan.

“Kalau larangannya tanggal 13 Maret 2026, berarti 17 hari ditambah sekitar lima hari perjalanan sebelumnya. Artinya pelaku usaha bisa kehilangan income hampir satu bulan penuh,” ujarnya.

Agus mengatakan dampak kebijakan tersebut tidak dapat dihitung hanya dari durasi larangan yang tercantum dalam aturan.

Menurut dia, pelaku usaha tetap harus menanggung berbagai biaya tetap meskipun truk tidak beroperasi.

Biaya tersebut antara lain angsuran bank serta gaji karyawan.

“Fixed cost kami tidak mengenal hari libur, seperti angsuran bank dan gaji karyawan. Sementara pendapatan kami berasal dari operasional truk. Ketika truk berhenti beroperasi, berarti tidak ada pemasukan,” ujar Agus.

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan usaha di sektor logistik.

“Pemerintah jangan hanya melihat dari sisi kenyamanan pemudik saja, tapi juga dunia usaha. Banyak pihak yang bergantung pada sektor ini, mulai dari sopir hingga pekerja bongkar muat,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan sejumlah ruas jalan non-tol atau arteri yang bebas truk sumbu tiga atau lebih, termasuk dengan gandengan, selama masa arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang dimulai pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Rute ini sejatinya menjadi pilihan maupun alternatif masyarakat untuk mudik, selain menggunakan jalan tol.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menuturkan, pembatasan operasional truk tersebut dilakukan seiring dengan akan adanya lonjakan pergerakan masyarakat dan untuk menjaga kelancaran lalu lintas.

“Diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat dan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan perlu ada pengaturan pada kendaraan—kendaraan logistik," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (13/3/2026).

Terlebih, Kemenhub memprediksikan bahwa moda transportasi mobil dan motor masih menjadi favorit untuk melakukan pergerakan.

Menurut hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), dari total 143,91 juta pergerakan, sebanyak 76,24 juta di antaranya memilih menggunakan mobil dan 24,08 juta lainnya menggunakan sepeda motor.

Pada dasarnya, pembatasan operasional angkutan barang pada masa angkutan Lebaran diberlakukan secara kontinyu mulai tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat.

Bukan hanya di jalur arteri, kebijakan serupa juga pemerintah terapkan pada jalan tol di Sumatra dan Jawa.

Pembatasan kendaraan ini berlaku bagi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.

Meski demikian, distribusi barang tetap dapat dilakukan dengan kendaraan dengan dua sumbu terkecuali untuk barang—barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang dan bahan bangunan seperti besi, semen dan kayu.

Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi dengan sumbu 3 ke atas yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang pokok dengan syarat kendaraan yang digunakan tidak lebih muatan dan tidak lebih dimensi yang ditunjukkan dengan dokumen kontrak/perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan.

Ruas jalan non tol yang diberlakukan pembatasan di antaranya :

1.⁠⁠Sumatra Utara:

• Bts. Provinsi Aceh—Tanjung Pura—Stabat—Binjai—Medan—Lubuk Pakam—Sei Rampah;
• Sei Rampah—Tebing Tinggi—Lima Puluh—Kisaran—Aek Kanopan—Rantauprapat—Kota Pinang—Bts Riau;
• Medan—Berastagi; dan
• Pematang Siantar—Parapat Simalungun—Porsea—Balige.

2.⁠⁠Riau:

• Bts. Sumatera Utara/Riau—Pekanbaru—Bts Riau/Jambi; dan
• Pekanbaru—Bangkinang Bts. Riau/Sumatera Barat.

3.Jambi dan Sumatera Barat:

• Jambi—Tebo—Dharmasraya—Padang;
• Padang—Bukit Tinggi—Bts. Riau/Sumatera Barat; dan
• Bts. Riau/Jambi—Jambi—Bts. Jambi/Sumsel.

4.Jambi—Sumatera Selatan—Lampung:

• Bts. Jambi/Sumsel—Palembang—Bts. Sumsel/ Lampung—Bujung Tenuk—Bandar Lampung—Bakauheni; dan
• Bts. Jambi/Sumsel—Palembang—Bts.
• Sumsel/ Lampung—Bujung Tenuk—Sukadana—Bakauheni.

5.DKI Jakarta—Banten: Jakarta—Tangerang—Serang—Cilegon—Merak.

6. Banten:

• Merak—Cilegon—Lingkar Selatan Cilegon—Anyer—Labuhan;
• Jalan Raya Merdeka—Jalan Raya Gatot Subroto; dan
• Serang -Pandeglang—Labuhan.

7.⁠⁠DKI Jakarta—Jawa Barat: Jakarta—Bekasi—Cikampek—Pamanukan—Cirebon.

8.⁠⁠Jawa Barat:

• Bandung—Nagreg—Tasikmalaya—Ciamis—Banjar;
• Nagreg—Kadungora—Leles—Garut;
• Bandung -Sumedang -Majalengka—Cirebon;
• Bogor -Ciawi -Sukabumi—Cianjur—Cipatat—Bandung;
• Ciawi—Cisarua—Puncak—Cianjur;
• Padalarang—Gadog—Bangkong -Cimahi;
• Karawang—Subang—Indramayu—Cirebon;
• Sukabumi—Pelabuhan Ratu—Jampang—Cianjur—Garut—Tasikmalaya—Pangandaran—Banjar (Pantai Selatan Jawa Barat); dan
• Subang—Lembang—Bandung.

9. Jawa Barat—Jawa Tengah: Cirebon—Brebes

10.⁠⁠Jawa Tengah:

• Brebes—Tegal—Pemalang—Pekalongan—Batang—Kendal—Semarang—Demak;
• Pejagan—Tegal—Purwokerto;
• Bawen—Magelang—Yogyakarta;
• Solo—Klaten—Yogyakarta; dan
• Semarang—Salatiga—Boyolali—Bawen—Magelang—Yogyakarta.

11.⁠⁠Jawa Tengah—Jawa Timur: Solo—Ngawi.

12.⁠⁠Yogyakarta:

• Yogyakarta—Wates;
• Yogyakarta—Sleman—Magelang;
• Yogyakarta—Wonosari; dan
• Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendels).

13.⁠⁠Jawa Timur:

• Mantingan—Ngawi—Kertosono—Mojokerto—Surabaya—Gempol—Pasuruan—Probolinggo—Situbondo—Banyuwangi;
• Probolinggo—Lumajang—Jember—Banyuwangi;
• Pandaan—Malang;
• Madiun—Caruban—Jombang; dan
• Bulu—Lamongan—Gresik—Surabaya.

14.⁠⁠Bali:

• Denpasar—Gilimanuk; dan
• Nusa Dua—Denpasar.

15.⁠⁠Kalimantan Tengah:

• Palangka Raya—Pulang Pisau—Kapuas—Bts. Kalimantan Selatan;
• Palangka Raya—Sampit—Pangkalan Bun;
• Buntok—Palangka Raya;
• Tamiyang Layang—Bts. Kalimantan Selatan; dan
• Sei Hanyo—Kuala Kurun—Bawan—Bukit Liti—Palangka Raya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta kepada pemerintah untuk memberikan dispensasi kepada angkutan barang bermuatan komoditas ekspor—impor agar dikecualikan dari pembatasan selama Lebaran 2026.

Ketua Umum MTI Pusat Haris Muhammadun menyampaikan, pemerintah perlu mengambil strategi pembatasan operasional yang selektif dengan mengurangi jenis dan jumlah barang yang harus dibatasi.

Pasalnya waktu 16-17 hari pelarangan operasional truk sumbu tiga atau lebih dengan muatan tertentu dinilai cukup lama. Menurut MTI, pembatasan cukup dilakukan sampai dengan 7 hari saja.

“Tapi solusi selektif tadi terhadap angkutan yang punya nilai ekonomi tinggi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti ekspor, saya pikir itu harus difasilitasi dengan dispensasi,” ujarnya dalam konferensi pers MTI, Senin (9/3/2026).

Solusi lain, yakni pengalokasian waktu operasional pada periode tertentu di sela-sela periode pembatasan yang lebih panjang (window time).

Strategi window time tersebut yang diterapkan pada Nataru lalu pada akhirnya dicabut dan diterapkan pembatasan secara penuh.

Selain itu, Haris melihat ke depannya pemerintah perlu melakukan strategi moda alternatif (Shifting Mode), dengan mengoptimalkan kapasitas angkutan barang di moda Kereta Api, kapal laut dan pesawat udara.

Hal ini untuk mengurangi beban angkutan barang di jalan melalui pemberian insentif, peningkatan konektivitas di pelabuhan dan bandara melalui manajemen operasional bersama, serta menerapkan pendekatan rantai pasok (supply chain) untuk mengidentifikasi asal tujuan barang guna menentukan moda yang paling sesuai.

“Patut dicoba, perjalanan Surabaya-Jakarta itu 3 hari ya tidak apa-apa, yang penting ada mode shifting. Kalau dikasih gratis atau tarif murah misalnya, pasti pelaku logistik lebih senang,” tambahnya.

Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), kebijakan ini semata—mata untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa libur Idulfitri.

Pembatasan selama 17 hari berlaku mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Ketentuan pembatasan angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, serta seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian meliputi (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

Pembatasan Tidak Berlaku, Khusus untuk Mobil Pengangkut:

-bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG)

-hewan ternak

-pupuk

-bantuan korban bencana alam

-barang pokok, terdiri atas:

a) beras

b) tepung terigu /tepung gandum/tepung tapioca

c) jagung

d) gula

e) sayur dan buah-buahan

f) daging

g) ikan

h) daging unggas

i) minyak goreng dan mentega

j) susu

k) telur

1) garam

m) kedelai

n) bawang

o) cabai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama masa mudik Lebaran dinilai tidak akan mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah disebut tetap memberikan pengecualian bagi kendaraan logistik yang membawa bahan pangan dan energi.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi mengatakan pembatasan yang diterapkan pemerintah bersifat selektif sehingga tidak berdampak pada distribusi barang kebutuhan sehari-hari.

Menurut dia, kendaraan yang dibatasi adalah truk dengan sumbu tiga atau lebih yang tidak membawa logistik penting. Sementara kendaraan pengangkut sembako, bahan bakar minyak, maupun barang kebutuhan pokok lainnya tetap diperbolehkan beroperasi.

“Yang dibatasi itu kendaraan non-logistik. Artinya bahan pangan, sembako, dan BBM tetap boleh beroperasi. Jadi tidak akan mengganggu distribusi kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Tulus.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut justru bertujuan menjaga stabilitas ekonomi selama periode Lebaran. Dengan lalu lintas yang lebih lancar, distribusi barang penting dapat berlangsung lebih efisien dan aman.

Tulus menilai kekhawatiran sebagian pihak bahwa kebijakan tersebut dapat memicu kenaikan harga pangan tidak berdasar.

“Karena distribusi bahan pokok tidak dilarang, maka seharusnya tidak ada gangguan terhadap pasokan maupun harga pangan. Yang ada hanya penyesuaian jadwal distribusi untuk sektor logistik tertentu,” kata dia.

Ia juga menilai pelaku usaha transportasi logistik seharusnya sudah dapat beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, pembatasan operasional angkutan barang saat mudik bukan kebijakan baru dan telah diterapkan secara rutin setiap tahun.

Selain itu, pemerintah biasanya telah mengumumkan kebijakan tersebut jauh hari sebelum musim mudik sehingga dunia usaha memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian.

Ke depan, Tulus juga mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem transportasi logistik nasional dengan mendorong pemanfaatan jalur kereta api.

Menurut dia, sebagian distribusi barang dapat dipindahkan dari jalan raya ke moda kereta api agar beban lalu lintas selama musim mudik tidak terlalu berat.

“Angkutan logistik ke depan perlu mulai dimigrasikan sebagian ke kereta api. Dengan begitu ketergantungan pada truk di jalan raya bisa berkurang,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama periode mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan yang berlaku bagi truk besar di sejumlah ruas jalan tol maupun jalan nasional ini mulai berlaku Jumat (13/3/2026) hingga Ahad (29/3/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama periode mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebijakan yang berlaku bagi truk besar di sejumlah ruas jalan tol maupun jalan nasional ini mulai berlaku Jumat (13/3/2026) hingga Ahad (29/3/2026).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korps Lalu Lintas Polri terkait pengaturan lalu lintas dan penyeberangan selama masa Angkutan Lebaran 2026/1447 Hijriah.

Terkait hal yersebut Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi mengatakan kebijakan adalah langkah yang tidak terhindarkan. Lonjakan pergerakan masyarakat dalam waktu bersamaan dinilai memerlukan pengaturan lalu lintas yang lebih ketat agar arus mudik tetap aman dan terkendali.

Ia menyebut mobilitas masyarakat saat mudik merupakan fenomena besar yang jarang terjadi di negara lain. Karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi dampaknya terhadap lalu lintas.

Menurut dia, berdasarkan data Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pergerakan masyarakat selama periode mudik diperkirakan mencapai sekitar 144 juta orang. Sementara dari wilayah Jabodetabek saja, sekitar 3,6 juta kendaraan diperkirakan bergerak menuju wilayah timur Pulau Jawa melalui jalan tol.

Tulus menjelaskan, lonjakan pergerakan kendaraan tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan ekstrem apabila tidak disertai langkah pengendalian yang memadai.

“Kalau tidak dilakukan treatment dengan kebijakan yang juga luar biasa, saya khawatir akan terjadi horror traffic. Dampaknya bukan hanya kemacetan, tetapi juga bisa membahayakan keselamatan,” kata Tulus.

Ia menilai pembatasan angkutan barang merupakan bagian dari serangkaian kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengamankan arus mudik. Selain pembatasan truk, pemerintah juga menyiapkan berbagai rekayasa lalu lintas seperti sistem contraflow hingga one way di ruas tol utama menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menurut Tulus, keberadaan kendaraan besar seperti truk di tengah lonjakan kendaraan pribadi dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan memperlambat arus lalu lintas secara signifikan.

“Ketika orang mudik itu psikologinya ingin cepat sampai di rumah. Mereka membawa keluarga, sering kali juga dalam kondisi lelah. Kalau di jalan ada kendaraan besar yang pergerakannya lambat, itu bisa meningkatkan risiko kecelakaan,” ujarnya.

Ia menambahkan pembatasan tersebut sebenarnya bukan pelarangan total terhadap angkutan barang. Kebijakan itu hanya berlaku bagi kendaraan logistik tertentu, khususnya truk bersumbu tiga atau lebih.

Sementara kendaraan yang mengangkut bahan kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, maupun logistik penting lainnya tetap diperbolehkan beroperasi.

“Jadi ini bukan larangan total, tetapi pengendalian. Tujuannya untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama periode mudik,” kata dia.

Menurut Tulus, kebijakan tersebut juga telah diterapkan hampir setiap tahun sehingga pelaku usaha transportasi logistik seharusnya sudah dapat mengantisipasi dampaknya melalui penyesuaian jadwal distribusi.

Bisnis.com, JAKARTA — Truk sumbu tiga atau lebih dilarang beroperasi, baik di jalan tol maupun arteri, mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 WIB. Hal ini sejalan dengan masuknya masa Angkutan Lebaran 2026.

Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyebrangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), kebijakan ini semata—mata untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa libur Idulfitri.

"[Hal ini] dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan penyeberangan," tulis Ditjen Perhubungan Darat, dikutip pada Senin (9/3/2026).

Pembatasan selama 17 hari berlaku mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Misalnya, pada ruas jalan tol Jakarta—Tangerang—Merak, Jakarta Outer Ring Road 1 (JORR 1), Ngawi—Kertosono, dan Pejagan—Pemalang—Batang—Semarang. Di Sumatra, truk sumbu tiga atau lebih juga dilarang melaju pada ruas tol seperti Pekanbaru—Kandis—Dumai.

Pada ruas jalan nontol atau arteri, pembatasan berlaku mulai dari batas Provinsi Aceh di Sumatra Utara hingga batas Riau. Kemudian. berlanjut dari batas Riau hingga ke Bakauheni di Lampung. Pembatasan juga berlaku dari Merak hingga Banyuwangi selama 17 hari tersebut.

Sementara di Bali berlaku pembatasan pada ruas Denpasar-Gilimanuk dan Nusa Dua—Denpasar. Pembatasan juga dilakukan di Kalimantan Tengah, misalnya di Palangka Raya—Sampit—Pangkalan Bun.

Ketentuan ini berbeda dari SKB sebelumnya, yakni tak mengatur kendaraan hantaran uang maupun paket kiriman.

Sebelumnya, Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Muiz Thohir menyampaikan, angkutan barang untuk jenis barang bawaan tersebut tak lagi diatur karena tak menggunakan mobil dengan sumbu tiga atau lebih.

"Iya, karena pada dasarnya dapat dilakukan dengan kendaraan dua sumbu," jelasnya kepada Bisnis, Rabu (11/2/2026).

Ketentuan Pembatasan Angkutan Barang dilakukan terhadap:

-mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih

-mobil barang dengan kereta tempelan

-mobil barang dengan kereta gandengan

-seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

Pembatasan Tidak Berlaku Khusus untuk Mobil Pengangkut:

-bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG)

-hewan ternak

-pupuk

-bantuan korban bencana alam

-barang pokok, terdiri atas:

a) beras

b) tepung terigu /tepung gandum/tepung tapioca

c) jagung

d) gula

e) sayur dan buah-buahan

f) daging

g) ikan

h) daging unggas

i) minyak goreng dan mentega

j) susu

k) telur

1) garam

m) kedelai

n) bawang

o) cabai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan arus logistik, utamanya bahan pokok, akan tetap terjaga meski ada pembatasan operasional truk yang berlangsung selama 17 hari pada masa Angkutan Lebaran 2026.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi pun telah berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso guna memastikan kelancaran distribusi logistik melalui pengendalian lalu lintas di jalur mudik.

Tujuannya, agar mobilitas masyarakat tetap aman tanpa mengganggu distribusi barang dan stabilitas pasokan kebutuhan pokok.

“Pengaturan terkait angkutan barang ini akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kelancaran distribusi logistik,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/2/2026).

Secara umum, pembatasan diberlakukan bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan atau gandengan, serta angkutan hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Kebijakan ini berlaku pada ruas jalan tol dan non-tol di berbagai wilayah strategis nasional selama periode 13 Maret hingga 29 Maret 2026.

Kendaraan angkutan barang yang mengangkut komoditas esensial seperti bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG), bahan pokok, pupuk, hewan ternak, dan bantuan kebencanaan tetap diperbolehkan beroperasi dengan persyaratan tertentu.

Ketentuan ini memastikan rantai pasok nasional tetap berjalan sekaligus menghindari kelangkaan barang di daerah tujuan mudik.

Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan berperan mengendalikan aktivitas perdagangan di sepanjang jalur mudik, termasuk penataan pasar tumpah yang berpotensi menimbulkan hambatan samping lalu lintas.

Penertiban dilakukan melalui pengaturan zonasi, relokasi sementara, serta pembinaan kepada pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tidak menggunakan badan jalan.

Langkah ini untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat yang terjadi setiap Lebaran. Berdasarkan hasil survei, perkiraan pergerakan selama masa Lebaran mencapai sekitar 143,91 juta orang.

Kementerian Perdagangan juga memastikan kelancaran distribusi bahan pokok selama masa pembatasan angkutan barang dengan mengoptimalkan sistem logistik dan pengawasan pasokan di daerah. Upaya ini dilakukan agar stabilitas harga dan ketersediaan barang tetap terjaga di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

“Kami bersama Kementerian Perdagangan memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan, namun tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama masa mudik. Kuncinya adalah keseimbangan antara kelancaran transportasi dan distribusi barang di masa Angkutan Lebaran.” kata Dudy.

Selain itu, pemerintah melakukan penguatan manajemen lalu lintas melalui rekayasa arus, pengawasan di titik rawan kemacetan, pengendalian hambatan samping di jalur arteri nasional, serta memastikan ketersediaan rest area dan fasilitas pendukung lainnya.

Harapannya, langkah ini mampu menciptakan perjalanan mudik Lebaran 2026 yang tertib, lancar, dan selamat bagi seluruh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tiki Jalur Nugraha Ekakuri (JNE) menghadapi tantangan pembatasan angkutan barang selama periode libur Idulfitri atau Lebaran 2026.

Marketing Group Head JNE Eri Palgunadi mengatakan pembatasan tersebut berpotensi memengaruhi layanan, terutama karena JNE menggunakan truk sumbu tiga atau lebih untuk pengiriman paket berat di atas 10 kilogram melalui layanan JNE Trucking.

“Sejumlah tantangan yang berpotensi dihadapi, seperti arus lalu lintas saat mudik, pembatasan angkutan darat,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/2/2026).

Selain pembatasan operasional, kondisi cuaca dan kepadatan jalur distribusi juga berpotensi mengganggu proses pengiriman barang.

Meski demikian, Eri memastikan perseroan telah menyiapkan langkah antisipatif, khususnya terhadap larangan operasional truk sumbu tiga atau lebih pada masa Angkutan Lebaran 2026 yang berlaku mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026.

“Ini telah diantisipasi melalui penerapan strategi distribusi multimoda yang fleksibel,” katanya.

JNE akan mengoptimalkan jalur darat, udara, dan laut, serta memanfaatkan teknologi dan sistem pemantauan secara real time guna menjaga ketepatan waktu pengiriman sesuai standar layanan (service level agreement/SLA).

Distribusi Barang Tetap Diizinkan dengan Syarat
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan memastikan distribusi barang tetap dapat dilakukan menggunakan kendaraan angkutan barang dua sumbu.

“Terkecuali untuk barang-barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang dan bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu [tetap dilarang melintas],” ujarnya.

Adapun kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi dengan sumbu tiga ke atas yakni pengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana alam, serta barang pokok. Ketentuannya, kendaraan tidak boleh kelebihan muatan maupun dimensi dan harus dibuktikan dengan dokumen kontrak atau perjanjian antara pemilik barang dan pengusaha angkutan.

“Untuk kendaraan yang boleh beroperasi tetap harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan yaitu diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang,” tambah Aan.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang, Banten, akan mulai memberlakukan pembatasan waktu operasional terhadap kendaraan atau truk bersumbu tiga atau lebih yang melintas di jalur Tol Tangerang–Merak, tepatnya di wilayah Kabupaten Tangerang, selama masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang Iptu Kusmanto di Tangerang, Rabu (17/12/2025), mengatakan kebijakan pembatasan bagi truk sumbu tiga tersebut berlaku mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

“Pembatasan ini berlaku untuk kendaraan sumbu tiga bermuatan tambang. Yang diperbolehkan hanya muatan esensial seperti sembako, BBM, ternak, dan pakan ternak,” jelasnya.

Ia mengatakan pembatasan aktivitas kendaraan bermuatan barang ini berlaku di sepanjang jalur Tol Tangerang–Merak, khususnya mulai kilometer 31 hingga kilometer 45 pada jalur Jakarta–Merak menuju perlintasan Pulau Sumatera.

“Pembatasan kendaraan truk tambang dan sumbu tiga di jalan tol dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penumpukan di jalan bebas hambatan pada momen Nataru,” ujarnya.

Ia menjelaskan selama masa pembatasan tersebut, pihak kepolisian menyiapkan pengalihan arus lalu lintas. Kendaraan bermuatan barang dialihkan ke jalur jalan arteri.

Sementara itu, untuk jam operasionalnya mengikuti Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembatasan Waktu Operasional Mobil Barang.

“Kendaraan diperbolehkan melintas hanya pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Di luar jam tersebut tidak diizinkan beroperasi,” tuturnya.

Dalam hal ini, Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang juga mengantisipasi potensi penumpukan kendaraan di Jalan Raya Tangerang–Serang. Di sepanjang jalan arteri tersebut terdapat lima titik rawan kemacetan.

“Kami akan mengantisipasi titik-titik yang biasanya padat kendaraan seperti Bitung, Pasar Cikupa, Jayanti, Citra Raya, Cibadak, dan lampu merah Tigaraksa,” kata Kusmanto.