Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua memandang bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 yang tinggi dapat memperbaiki keyakinan perbankan, tetapi belum cukup untuk langsung mengubah risk appetite atau selera risiko bank secara agresif.

“Bank tetap akan melihat kualitas debitur, arus kas, prospek sektor, dan kemampuan bayar, terutama di tengah tekanan rupiah, harga energi, dan ketidakpastian global,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Josua menilai pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) akan memberi sinyal positif bagi permintaan kredit, namun dampaknya tidak otomatis signifikan dan tidak otomatis merata.

Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masih berjalan kuat, terutama karena konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta dorongan musiman Ramadhan dan Idul Fitri.

Namun, sebagian pendorong pertumbuhan kuartal I bersifat musiman dan dipengaruhi realisasi belanja pemerintah yang lebih awal, sehingga bank tetap perlu melihat apakah momentum itu berlanjut ke permintaan usaha yang berulang pada kuartal berikutnya.

Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) memperlihatkan bahwa penyaluran kredit baru pada kuartal I 2026 tetap tumbuh, tetapi melambat dibanding kuartal IV 2025. Nilai Saldo Tertimbang Bersih (SBT) penyaluran kredit baru turun menjadi 38,74 persen pada kuartal I 2026 dari 88,92 persen pada kuartal IV 2025.

Standar kredit juga lebih berhati-hati, tercermin dari indeks standar penyaluran kredit yang positif sebesar 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak menutup keran kredit, tetapi lebih hati-hati dalam memilih debitur.

Untuk kuartal II 2026, sinyalnya lebih baik karena SBT penyaluran kredit baru diprakirakan naik ke 96,65 persen dan standar kredit diprakirakan lebih longgar.

“Jadi, ada peluang perbaikan, tetapi tetap bergantung pada apakah pertumbuhan kuartal I benar-benar berlanjut ke pesanan baru, produksi, dan ekspansi usaha setelah efek Lebaran berakhir,” kata Josua.

Mengenai fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan), Josua menilai bahwa jumlahnya memang sangat besar dan menjadi peluang untuk mempercepat kredit.

Sebagai catatan, menurut data BI, rasio undisbursed loan masih cukup besar yakni mencapai 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia atau setara Rp2.527,46 triliun.

Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 saja belum cukup untuk membuat pencairan kredit tersebut meningkat secara otomatis.

“Banyak fasilitas kredit belum ditarik karena proyek belum berjalan, permintaan belum cukup kuat, harga bahan baku masih bergejolak, izin dan pengadaan belum selesai, atau perusahaan memilih menunda ekspansi sambil menunggu kepastian kurs dan biaya energi,” jelas Josua.

Agar fasilitas tersebut berubah menjadi kredit produktif, menurut Josua, yang paling menentukan adalah kepastian permintaan, stabilitas biaya produksi, kepastian proyek, kemampuan debitur menjaga arus kas, dan keyakinan bank bahwa risiko kredit tidak memburuk.

“Jika faktor-faktor itu membaik, fasilitas yang belum ditarik bisa menjadi sumber pertumbuhan kredit cepat tanpa harus membuka plafon baru yang terlalu besar,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

OJK meminta kepada bank untuk tetap memperhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa ketentuan penyaluran kredit kepada program strategis pemerintah yang tertuang dalam revisi Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) tidak bersifat mandatori.

Dalam hal ini, bank tetap memiliki keleluasaan dalam menerapkan strategi penyaluran kredit sesuai risk appetite dan risk tolerance masing-masing.

“OJK meminta kepada bank untuk tetap memperhatikan manajemen risiko dan tata kelola yang baik,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers RDKB di Jakarta, Selasa.

Dian menjelaskan, Rancangan POJK tentang RBB merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya.

Penyesuaian tersebut antara lain penambahan pengaturan terkait cakupan rencana bisnis, termasuk untuk mengakomodasi perkembangan digitalisasi perbankan serta penyempurnaan cakupan laporan realisasi dan laporan pengawasan RBB.

Revisi aturan RBB yang terkait dengan penyaluran kredit, termasuk kredit kepada program strategis pemerintah dan UMKM, ditujukan agar bank memiliki perencanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui penyusunan RBB.

Untuk diketahui, OJK tengah membuka permintaan tanggapan dari publik atas rancangan regulasi, sebagaimana yang disampaikan melalui situs resmi OJK. Salah satu yang menjadi sorotan yakni perincian rencana penanaman dana dalam RBB.

Dalam Pasal 12 POJK 5/2016, rencana tersebut paling sedikit meliputi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; rencana kredit berdasarkan kegiatan usaha tertentu; rencana kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad; rencana kredit kepada UMKM; rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; serta rencana penanaman dana lainnya.

Dalam draf RPOJK RBB, selain mempertahankan rincian rencana kredit sebagaimana diatur dalam POJK 5/2016, terdapat penambahan cakupan pada rincian penanaman dana, antara lain rencana pembiayaan ekspor impor; rencana penyaluran KUR; serta rencana pemberian kredit lainnya termasuk kredit dalam rangka program pemerintah.

Draf ketentuan tersebut mencontohkan kredit program pemerintah seperti kredit program perumahan, kredit ketahanan pangan dan energi, serta kredit usaha pembibitan sapi.

Per Maret 2026, penyaluran kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.659 triliun. Capaian ini meningkat dibandingkan posisi Februari 2026 yang tumbuh sebesar 9,37 persen (yoy).

OJK mencatat bahwa kredit UMKM telah menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,12 persen (yoy), dibandingkan bulan Februari yang lalu terkontraksi sebesar 0,56 persen (yoy).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada 2026 tumbuh 7-9 persen (yoy), seiring meningkatnya keyakinan konsumen, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, serta penguatan kebijakan pembiayaan UMKM yang terus didorong oleh OJK bersama pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa komitmen untuk terus mendorong akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan inklusif bagi UMKM akan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dian menjelaskan, meski penyaluran kredit UMKM per Januari 2026 tercatat sebesar Rp1.482,9 triliun (sekitar 17,33 persen dari total penyaluran kredit/pembiayaan) dan mengalami moderasi sebesar 0,53 persen secara tahunan (year on year/yoy), namun fundamental sektor UMKM tetap terjaga.

Penurunan pertumbuhan kredit UMKM tersebut, lanjut Dian, antara lain karena pengaruh dinamika perekonomian global dan nasional, serta proses pemulihan sektor UMKM pascapandemi yang relatif lebih lambat dibandingkan sektor korporasi.

Di tengah tantangan jangka pendek, industri perbankan tetap optimistis terhadap pertumbuhan kredit UMKM pada 2026 yang diproyeksikan mencapai 7-9 persen secara tahunan (yoy), didukung oleh tingginya keyakinan konsumen.

OJK mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada awal 2026 berada di level positif 127,00 persen, sementara Consumer Price Index tercatat 109,75 persen.

Kedua indikator ini menunjukkan tren peningkatan dalam setahun terakhir, yang mencerminkan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ke depan.

Momentum efek perayaan Lebaran (seasonal effect) juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026, khususnya bagi sektor UMKM melalui lonjakan konsumsi rumah tangga yang berdampak pada peningkatan permintaan kredit modal kerja.

Sebagai wujud dukungan nyata terhadap akses pembiayaan UMKM, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM (POJK UMKM).

Regulasi ini mewajibkan bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB) untuk menerapkan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif, serta menyediakan skema pembiayaan khusus bagi UMKM.

OJK juga telah secara resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah sebagai bentuk komitmen institusional OJK dalam mendukung pemerintah memajukan sektor UMKM dengan strategi antara lain melakukan pengembangan model bisnis pembiayaan, optimalisasi pemanfaatan credit scoring, serta segmentasi dan profiling UMKM.

“Saat ini, OJK terus berkoordinasi dengan industri perbankan terkait implementasi POJK UMKM dalam rencana bisnis bank,” kata Dian.

Selain itu, OJK juga mendukung penuh program pemerintah, termasuk target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit program lainnya pada 2026 yang mencapai Rp308,41 triliun.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai KUR serta pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan penyalur, termasuk lembaga penjaminan dan asuransi kredit yang mendukung program KUR.

Ke depan, Dian menegaskan bahwa ekosistem yang kondusif terhadap pengembangan UMKM perlu dibangun melalui antara lain penguatan kewirausahaan, kegiatan pendampingan, pembukaan akses kepada offtaker, serta identifikasi sektor-sektor UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang.

OJK juga akan senantiasa memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mewujudkan sinergi antarprogram yang mendukung ekosistem pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 sebesar 5,11 persen yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya serta target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2026, OJK menilai sektor UMKM memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan terus menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebagai komitmen untuk mendukung kebijakan bank sentral yang pro-growth.

Otoritas moneter berharap, gelontoran insentif tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2026 yang batas bawahnya ditetapkan cukup konservatif di kisaran 8% meskipun terjadi pelebaran terhadap batas atasnya di angka 12%.

Sekadar catatan, pada tahun 2025 lalu realisasi pertumbuhan kredit perbankan hanya berada di kisaran 9,69%. Kendati masih di kisaran target yang ditetapkan bank sentral yakni 8%-11%, pertumbuhan kredit tahun 2025 melambat dibandingkan tahun 2024 yang double digit di angka 10,39%.

Kinerja kredit tersebut, kontras dengan gelontoran insentif BI maupun kebijakan penambahan likuiditas dari pemerintah. Pada tahun 2025 lalu misalnya, BI telah melebarkan batas atas insentif KLM dari 4% menjadi 5,5% (4,5% untuk KLM lending channel dan 1% interest rate channel) dari dana pihak ketiga. Tujuannya untuk mempercepat transmisi suku bunga dan meningkatkan kinerja kredit perbankan.

Sayangnya, BI juga mencatat bahwa pemanfaatan insentif KLM jalur penyaluran kredit (lending channel) maupun jalur suku bunga atau interest rate channel tidak benar-benar optimal. Pemanfaatan KLM masih di bawah plafon yang disediakan oleh otoritas moneter. Pemanfaatan KLM lending channel hanya 4,17% dari plafon. Sementara KLM interest rate channel hanya di angka 0,38% dari plafon sebesar 1%.

“Nah itu tadi, karena dari sisi demand permintaannya perlu diakselerasi,” ujar Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Alexander Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip, Senin (9/2/2026).

Alex, demikian sapaan karibnya, memahami lemahnya permintaan di tengah kebijakan moneter yang cenderung longgar, gelontoran insentif likuiditas, hingga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan yang cukup melimpah, memang bisa memicu risiko. Namun Alex juga menekankan bahwa, transmisi kebijakan juga membutuhkan waktu. Selain itu,, BI juga belum melihat ada faktor-faktor signifikan yang bisa mengganggu sektor keuangan.

“Risiko pasti ada, tetapi sejauh ini masih kita mitigasi.”

Di sisi lain, kendati memiliki tugas baru untuk pro pertumbuhan ekonomi, Alex menekankan bahwa BI tetap berupaya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Alex menuturkan bahwa BI telah melakukan evaluasi untuk menguji ketahanan sistem keuangan. Hasilnya, Alex mengklaim bahwa, semua indikator relatif masih relatif terjaga.

Tidak hanya itu, Alex juga memastikan kondisi perekonomian yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, tidak akan mengubah arah kebijakan BI yang masih pro pertumbuhan. “Sejauh ini dari indikator kami, belum menunjukkan harus berganti stance.”

Prospek dan Risiko Ekonomi

Sementara itu, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara itu pada tahun 2027, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6% pada 2026. Target 6% setidaknya beberapa kali terlontar dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan pada tahun 2027 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan sering menjadi indikator perekonomian karena mencerminkan bahwa porsi neraca impor suatu negara lebih besar dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Pelebaran defisit transaksi berjalan tidak hanya berisiko terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang menghadapi tren depresiasi.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan horizontal time.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Ketiga, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) akan terus menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebagai komitmen untuk mendukung kebijakan bank sentral yang pro-growth.

Otoritas moneter berharap, gelontoran insentif tersebut dapat mendorong pertumbuhan kredit pada tahun 2026 yang batas bawahnya ditetapkan cukup konservatif di kisaran 8% meskipun terjadi pelebaran terhadap batas atasnya di angka 12%.

Sekadar catatan, pada tahun 2025 lalu realisasi pertumbuhan kredit perbankan hanya berada di kisaran 9,69%. Kendati masih di kisaran target yang ditetapkan bank sentral yakni 8%-11%, pertumbuhan kredit tahun 2025 melambat dibandingkan tahun 2024 yang double digit di angka 10,39%.

Kinerja kredit tersebut, kontras dengan gelontoran insentif BI maupun kebijakan penambahan likuiditas dari pemerintah. Pada tahun 2025 lalu misalnya, BI telah melebarkan batas atas insentif KLM dari 4% menjadi 5,5% (4,5% untuk KLM lending channel dan 1% interest rate channel) dari dana pihak ketiga. Tujuannya untuk mempercepat transmisi suku bunga dan meningkatkan kinerja kredit perbankan.

Sayangnya, BI juga mencatat bahwa pemanfaatan insentif KLM jalur penyaluran kredit (lending channel) maupun jalur suku bunga atau interest rate channel tidak benar-benar optimal. Pemanfaatan KLM masih di bawah plafon yang disediakan oleh otoritas moneter. Pemanfaatan KLM lending channel hanya 4,17% dari plafon. Sementara KLM interest rate channel hanya di angka 0,38% dari plafon sebesar 1%.

“Nah itu tadi, karena dari sisi demand permintaannya perlu diakselerasi,” ujar Direktur Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia (BI) Alexander Lubis di Pontianak, Kalimantan Barat, dikutip, Senin (9/2/2026).

Alex, demikian sapaan karibnya, memahami lemahnya permintaan di tengah kebijakan moneter yang cenderung longgar, gelontoran insentif likuiditas, hingga ketersediaan likuiditas di pasar keuangan yang cukup melimpah, memang bisa memicu risiko. Namun Alex juga menekankan bahwa, transmisi kebijakan juga membutuhkan waktu. Selain itu,, BI juga belum melihat ada faktor-faktor signifikan yang bisa mengganggu sektor keuangan.

“Risiko pasti ada, tetapi sejauh ini masih kita mitigasi.”

Di sisi lain, kendati memiliki tugas baru untuk pro pertumbuhan ekonomi, Alex menekankan bahwa BI tetap berupaya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Alex menuturkan bahwa BI telah melakukan evaluasi untuk menguji ketahanan sistem keuangan. Hasilnya, Alex mengklaim bahwa, semua indikator relatif masih relatif terjaga.

Tidak hanya itu, Alex juga memastikan kondisi perekonomian yang terjadi pada beberapa waktu belakangan ini, tidak akan mengubah arah kebijakan BI yang masih pro pertumbuhan. “Sejauh ini dari indikator kami, belum menunjukkan harus berganti stance.”

Prospek dan Risiko Ekonomi

Sementara itu, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 hingga tahun 2027 diperkirakan masih penuh tantangan. Stabilitas politik global hingga kemungkinan tekanan neraca perdagangan jika tarif impor Amerika Serikat (AS) berlaku, berpotensi menekan laju ekonomi Indonesia.

Proyeksi yang disusun Bank Indonesia (BI), setidaknya menunjukkan bahwa laju perekonomian tahun ini dan tahun depan tidak sekuat ekspektasi pemerintah. Pada tahun 2026, otoritas moneter menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,9% - 5,7%.

Sementara itu pada tahun 2027, BI menetapkan range pertumbuhan ekonomi di angka 5,1% hingga 5,9%.

Angka ini jauh lebih konservatif dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah di angka 5,4% dengan target paling optimistiknya di angka 6% pada 2026. Target 6% setidaknya beberapa kali terlontar dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain pertumbuhan ekonomi, BI juga meramal defisit transaksi berjalan berada di kisaran 0,1% - 0,9% untuk tahun 2026 dan pada tahun 2027 0,4%-1,9% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi ini jauh lebar dibandingkan realisasi defisit transaksi berjalan pada tahun 2024 yang hanya 0,6% atau proyeksi 2025 di kisaran 0,1% - 0,7% dari PDB.

Defisit transaksi berjalan sering menjadi indikator perekonomian karena mencerminkan bahwa porsi neraca impor suatu negara lebih besar dibandingkan dengan ekspor barang dan jasa. Pelebaran defisit transaksi berjalan tidak hanya berisiko terhadap perekonomian, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang menghadapi tren depresiasi.

Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa angka itu tidak bisa diartikan sebagai pesimisme terhadap prospek arah ekonomi Indonesia. Sebaliknya, angka-angka itu sebatas proyeksi berdasarkan horizontal time.

"Jadi ini tidak berarti menunjukkan ketidakpastian ekonomi ke depan," ujar Juli dalam acara di Pontianak, Jumat (6/2/2026).

Juli menekankan bahwa transformasi sektor riil diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, terutama melalui kebijakan industrial dan struktural yang meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.

Dia kemudian memaparkan 5 agenda transformasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, sinergi memperkuat stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Kedua, sinergi mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.

Ketiga, sinergi meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan. Keempat, sinergi akselerasi digitalisasi ekonomi hingga keuangan nasional. Kelima, sinergi kerja sama ekonomi bilateral dan regional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan kredit perbankan pada pengujung tahun ini bakal terakselerasi. Pertumbuhan kredit perbankan pada Desember 2025 diproyeksikan menembus angka 8 persen.

“Per November tumbuh 7,74 persen, mudah-mudahan Insya Allah di Desember akhir tahun bisa di atas 8 persen sebagaimana target Bank Indonesia,” kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro dalam acara Taklimat Media bertajuk Asesmen Efektivitas Kebijakan Makroprudensial dalam Mendorong Pertumbuhan Kredit di 2025 di Kompleks BI, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Solikin mengatakan, upaya mengakselerasi pertumbuhan kredit perbankan pada akhir tahun ini akan didorong baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dengan demikian, proyeksi pertumbuhan di atas 8 persen diyakini dapat tercapai.

“Kalau kita bicara kredit ya ekonominya memang masih perlu didorong lagi, kita lihat faktor-faktor dari sisi demand maupun supply yang memengaruhi kredit yang tumbuh,” terangnya.

Bank Indonesia mematok target pertumbuhan kredit perbankan pada 2025 di kisaran 8—11 persen. Target tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 10—12 persen. Realisasi pertumbuhan kredit perbankan pada 2024 tercatat sebesar 10,39 persen atau berada dalam rentang target. Kredit perbankan pada tahun ini dinilai memang melambat atau tidak sekuat 2024 di tengah ketidakpastian perekonomian global.

“Tidak sekuat tahun lalu, tapi sudah tumbuh bagus,” ungkap Solikin.

BI terakhir merilis data pertumbuhan kredit perbankan periode November 2025 yang tercatat tumbuh 7,74 persen, meningkat dibandingkan 7,36 persen (year on year/yoy) pada bulan sebelumnya.

Bank Indonesia mengakui permintaan kredit masih belum kuat. Kondisi tersebut dipengaruhi perilaku wait and see pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih berlangsung lambat. Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada November 2025 tercatat masih besar, yakni mencapai Rp 2.509,4 triliun atau 23,18 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan perbankan dinilai tetap memadai. Kondisi tersebut ditopang rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi 29,67 persen serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 12,03 persen (yoy) pada November 2025.

Perkembangan tersebut turut didorong ekspansi likuiditas moneter dan pelonggaran kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) Bank Indonesia, serta ekspansi keuangan Pemerintah, termasuk penempatan dana Pemerintah pada sejumlah bank besar. Minat penyaluran kredit perbankan secara umum juga masih terjaga, tercermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat meningkatnya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Kondisi itu memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM pada November 2025 yang tercatat terkontraksi sebesar 0,64 persen (yoy).

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan 2025 berada pada batas bawah kisaran 8—11 persen (yoy) dan akan meningkat pada 2026. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan sekaligus memperbaiki struktur suku bunga.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan kredit pada tahun 2026 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2025, sebagaimana dalam laporan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang disampaikan perbankan kepada regulator pada akhir November lalu.

Secara umum, kinerja perbankan diyakini berada dalam pertumbuhan yang positif pada 2026. Hal ini seiring dengan arah suku bunga global dan domestik yang diperkirakan masih akan melanjutkan penurunannya pada tahun depan.

“Penurunan suku bunga secara global juga diharapkan dapat mendorong meningkatnya demand kredit, sehingga pertumbuhan kredit diharapkan tetap kuat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Sabtu.

Pelonggaran suku bunga dapat meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan menurunkan biaya dana. Jika penghimpunan dana cukup positif, maka ketersediaan likuiditas akan terjaga dan membantu perbankan dalam melaksanakan penyaluran kredit.

Rasio NPL perbankan diproyeksikan terus membaik dan berada di kisaran rendah (+2 persen) meskipun tekanan tetap datang dari segmen kredit UMKM sebagai sektor yang paling cepat tumbuh saat ekonomi ekspansif, tapi juga paling cepat tertekan saat kondisi makro melemah.

Berdasarkan laporan RBB, Dian menjelaskan bahwa proyeksi pertumbuhan kredit memang disesuaikan dengan kondisi perekonomian global dan domestik yang saat ini masih penuh dengan dinamika.

“OJK menilai bahwa sasaran yang ditetapkan sesuai hasil revisi tersebut masih tetap kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Dian.

Ia menambahkan bahwa kondisi global masih dipengaruhi berbagai ketidakpastian, utamanya dipengaruhi perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai kawasan, terutama Amerika Serikat dan Tiongkok. Konflik geopolitik yang masih terus berlanjut di berbagai Kawasan juga menambah kondisi ketidakpastian global.

Selain itu, Bank Sentral AS The Fed menunjukkan sikap hati-hati terkait proyeksi pemangkasan suku bunga lanjutan, namun diperkirakan masih akan ada pemangkasan tambahan pada tahun depan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan perbankan di 2026.

Sebagai bentuk mitigasi risiko kredit untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan kondisi eksternal yang dapat berpengaruh terhadap kinerja debitur, perbankan senantiasa membentuk CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

“Kami melihat bahwa pembentukan CKPN tersebut masih tergolong wajar dan perlu dilakukan sebagai langkah antisipatif dan bagian dari penerapan prinsip prudensial dalam rangka menjaga kualitas kredit,” ujar Dian,

Secara tren, pembentukan CKPN menunjukkan penurunan secara industri, namun masih berada di level yang memadai. Hal ini sejalan dengan normalisasi kualitas kredit, utamanya tercermin dari LaR (Loan at Risk) yang semakin menurun.

OJK juga mendorong penguatan industri perbankan melalui peningkatan modal atau konsolidasi.

Langkah ini dipandang penting terutama dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan teknologi informasi, akselerasi digitalisasi perbankan, ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun domestik, serta meningkatnya risiko serangan siber, sehingga pertumbuhan bank yang sustainable perlu didorong.

“OJK menilai perbankan nasional memiliki ruang untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha melalui langkah penguatan baik organik maupun anorganik. Pendekatan inorganik melalui konsolidasi diperlukan untuk dapat menjadi dorongan terhadap kinerja bank menjadi lebih tinggi lagi,” kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Mirae Asset Sekuritas Indonesia memproyeksikan indeks harga saham gabungan (IHSG) mampu menembus level 10.500 pada 2026. Target tersebut didorong oleh sejumlah faktor seperti stabilitas ekonomi serta peluang lanjutan kebijakan moneter longgar dari bank sentral.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan kinerja pasar saham Indonesia masih bisa positif pada 2026. Sebab, terdapat harapan stabilitas ekonomi makro dan perbaikan kinerja emiten. Mirae Asset memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh sampai 5,3% pada 2026.

"Terdapat pemulihan ekonomi lebih cepat sejak kuartal IV/2025, juga kuartal I/2026 yang diakselerasi oleh tren musiman seperti ramadan dan lebaran. Ini kemudian mendorong PDB [produk domestik bruto] yang lebih tinggi serta mendorong performa emiten," kata Rully dalam Media Day: Desember 2025 - Outlook 2026: Momentum, Growth, and Opportunity pada Kamis (4/12/2025).

Target tersebut juga didorong oleh proyeksi berlanjutnya kebijakan moneter longgar, teurtama dari The Fed. Menurutnya, Fed Fund Rate (FFR) bisa turun minimal dua kali lagi pada 2026.

"Ini kemudian memberi ruang BI [Bank Indonesia] turunkan suku bunga acuannya," ujar Rully.

Kemudian terdapat peningkatan kinerja kredit yang mampu mendorong gerak saham sektor perbankan. Mirae Asset memproyeksikan kredit bisa tumbuh hingga 10% pada 2026. Akan tetapi, Dia menilai terdapat tantangan bagi gerak pasar saham pada 2026 yakni fluktuasi nilai tukar rupiah.

Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Farras Farhan menyatakan IHSG juga mampu terdorong oleh penguatan saham-saham perbankan pada 2026 serta saham-saham konglomerasi.

"Target proyeksi IHSG itu juga ditopang beberapa faktor, dari pertumbuhan ekonomi yang mendorong sektor perbankan, serta tren penguatan saham-saham konglomerasi yang masih berlanjut," ujarnya.

Pada tahun ini, IHSG sendiri memang berkinerja kinclong. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menguat 0,27% pada perdagangan sesi pertama hari ini, Kamis (4/12/2025) ke level 8.635,23. IHSG kokoh di zona hijau, menguat 21,97% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Mirae Asset Sekuritas sendiri telah menargetkan IHSG tahun ini di level 8.700. Level tersebut sedikit lagi tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham-saham perbankan jumbo seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) hingga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) banyak dilego investor asing pada tahun ini. Namun, aliran modal asing itu diproyeksi kembali masuk seiring dengan era suku bunga rendah dan stimulus yang digelontorkan pemerintah.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pasar saham Indonesia mencatatkan nilai beli bersih atau net buy asing sebesar Rp1,23 triliun pada perdagangan Rabu (12/11/2025). Pasar saham Indonesia pun mencatatkan net sell asing yang makin berkurang menjadi Rp37,32 triliun sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Sejumlah saham bank jumbo menjadi yang paling banyak dilepas investor asing tahun ini. Saham BBCA misalnya, hingga Selasa (11/11/2025) mencatatkan net sell asing sebesar Rp26,94 triliun ytd.

Kemudian, saham BMRI dilepas Rp17,38 triliun ytd. Saham PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) dilego Rp4,71 triliun ytd dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sudah dijual Rp3,64 triliun ytd.

Equity Research Analyst OCBC Sekuritas Farell Nathanael mengatakan terdapat sejumlah faktor larinya investor asing dari saham bank jumbo pada tahun ini, mulai dari kualitas aset memburuk atau rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang meningkat.

“Bank jumbo juga punya lending growth yang turun didorong oleh ketatnya likuiditas,” ujar Farell usai acara Premium Market Talks di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Seiring dengan derasnya dana asing lari dari saham bank jumbo, harga sahamnya pun melorot. Harga saham BBCA misalnya melemah 12,4% ytd. Kemudian saham BMRI turun 17,02% ytd dan BBRI turun 3,68% ytd.

Akan tetapi, menurutnya pada 2026 terdapat dorongan terhadap saham-saham bank jumbo. Kemudian, dana asing pun akan kembali masuk ke saham-saham kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV itu.

“Di antara yang menjadi faktor pendorong adalah Bank Indonesia yang terus memotong suku bunga,” kata Farell.

Tren penurunan suku bunga acuan dinilai mampu mendongkrak kinerja kredit perbankan. Selain itu, sektor perbankan akan mendapatkan limpahan dana asing karena likuiditas dari asing akan masuk ke aset-aset yang lebih berisiko seiring penurunan suku bunga acuan.

Stimulus dari pemerintah pun diperkirakan mampu menyengat kinerja fundamental bank jumbo. Sebelumnya, pemerintah telah mengguyur likuiditas perbankan dengan dana sebesar Rp200 triliun yang ditarik dari Bank Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Dengan demikian, kualitas kredit akan tetap terjaga, sehat, dan dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan, perseroan secara aktif terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko kredit melalui pengelolaan diversifikasi portofolio, pemilihan sektor di industri, serta disiplin memonitor kinerja nasabah.

“Dengan demikian, kualitas kredit akan tetap terjaga, sehat, dan dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” kata Direktur Risk Management Bank Mandiri Danis Subyantoro dalam Paparan Kinerja Kuartal III-2025, di Jakarta, Senin.

Hingga akhir September 2025, kredit konsolidasi Bank Mandiri tumbuh dua digit, yakni 11 persen year on year (yoy), menjadi Rp1.764,32 triliun.

Pertumbuhan kredit yang solid diikuti dengan manajemen risiko yang terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross secara bank only yang berada di level 1,03 persen.

Meski kualitas kredit stabil dan terjaga dengan baik, perseroan tetap menyadari dan mencermati bahwa situasi saat ini masih menantang, seperti ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan moneter, dan daya beli domestik yang masih dalam tahap pemulihan.

Sebagai catatan, kredit Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan yang baik pada semua segmen, baik wholesale maupun retail. Kredit wholesale tumbuh 14,7 persen yoy atau mencapai Rp982 triliun serta kredit retail tumbuh 4,58 persen yoy atau mencapai Rp403 triliun.

Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo mengungkapkan bahwa strategi ekspansi kredit akan terus difokuskan pada pertumbuhan berbasis ekosistem dan penguatan pembiayaan ke berbagai segmen ekonomi di seluruh wilayah.

Perseroan juga terus memperluas jangkauan layanan melalui optimalisasi channel digital, seperti Livin’ by Mandiri dan Kopra by Mandiri, untuk mendorong efisiensi dan inklusi pembiayaan.

Terkait dengan sektor, Totok mengatakan bahwa penyaluran kredit secara selektif diarahkan pada sektor-sektor yang prospektif dan resilien, sesuai dengan loan portfolio guidelines perseroan.

Hal ini mencakup pemerintahan, perkebunan, infrastruktur, energi dan sektor-sektor lainnya yang berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional termasuk UMKM.

“Ke depan, kami terus menjaga momentum pertumbuhan kredit, agar tetap berada di atas rata-rata industri dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang terukur,” kata Totok.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025